ILUSTRASI. Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi mendengarkan pidato Presiden AS Joe Biden pada sesi gabungan Kongres di majelis DPR AS di Washington, AS, Rabu (28/4/2021). Jim Watson/Pool via REUTERS
Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Senat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (10/3) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang menyediakan pendanaan senilai US$ 1,5 triliun untuk pemerintah federal hingga 30 September, dan mengalokasikan dana bantuan senilai US$ 13,6 miliar untuk Ukraina.
RUU setebal 2.700 halaman itu disahkan dalam pemungutan suara bipartisan, sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan tersebut.
Presiden Joe Biden diperkirakan akan menandatangani RUU itu menjadi undang-undang, untuk mencegah penutupan lembaga federal menjelang batas waktu pendanaan untuk pemerintah federal pada Jumat tengah malam.
"Kami menepati janji kami untuk mendukung Ukraina saat mereka berjuang untuk hidup mereka melawan kejahatan Vladimir Putin," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer.
Baca Juga: Rusia Hadapi Ancaman Baru, AS dan Negara Sekutunya Bersiap Mencabut Status MFN
Bantuan untuk Ukraina dirancang untuk membiayai belanja amunisi dan perlengkapan militer lain, serta dukungan kemanusiaan.
Pengesahan RUU tersebut tercapai setelah melalui negosiasi berbulan-bulan mengenai pendanaan pemerintah federal dan prioritas kebijakan.
Kesepakatan terjadi setelah anggota parlemen di AS beramai-ramai menunjukkan dukungan kepada Ukraina yang tengah menghadapi serangan militer Rusia. Politisi dari Partai Demokrat maupun Partai Republik menyatakan pemerintahan Biden harus berbuat lebih banyak untuk membantu Kyiv.
Pada hari Rabu, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan kepada wartawan bahwa paket bantuan Ukraina ini kemungkinan akan diikuti oleh langkah-langkah tambahan untuk membantu Kyiv memerangi Rusia dan membangun kembali dari kehancuran yang dibawa oleh serangan Moskow.
Pada hari Kamis, menjelang pemungutan suara, para senator Republik meminta pemerintahan Biden untuk mengirim jet tempur ke Ukraina, seperti permintaan Presiden Volodymyr Zelenskiy. Pemerintahan Biden berpendapat penyediaan pesawat tempur, bahkan jika dipasok Polandia sekalipun, akan meningkatkan tensi konflik ke wilayah yang berbahaya.
DPR juga menyetujui RUU yang melarang impor dari minyak Rusia. Legislatif juga menyerukan untuk meninjau partisipasi Rusia dalam beberapa program perdagangan internasional, termasuk di WTO.
Nasib tindakan itu di Senat tidak jelas. Biden diperkirakan akan menyerukan pada hari Jumat untuk mengakhiri hubungan perdagangan normal dengan Rusia.
Selain menyediakan uang untuk amunisi dan perlengkapan militer lainnya serta bantuan kemanusiaan untuk Ukraina, undang-undang tersebut mendanai program reguler militer AS dan serangkaian operasi non-pertahanan hingga 30 September, termasuk uang untuk proyek infrastruktur yang disahkan oleh paket bipartisan sebelumnya.
Baca Juga: Berbagai Bank Sentral Tetap Menjadikan Pengendalian Inflasi sebagai Misi Utama
Senator Richard Shelby, Republikan senior di Komite Alokasi Senat, memuji RUU pengeluaran untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan hampir $42 miliar dari tahun lalu menjadi total $782 miliar.
Tanpa pengesahan undang-undang ini pada tengah malam Jumat, agen federal harus mulai memberhentikan pekerja dan menangguhkan program pemerintah yang dianggap tidak penting.
Senat juga meloloskan RUU stop-gap yang memperpanjang pendanaan federal yang ada hingga Selasa sehingga panitera kongres memiliki waktu yang mereka butuhkan untuk memproses undang-undang "omnibus" yang luas - tugas yang bisa melampaui batas waktu tengah malam Jumat.
Itu memastikan tidak ada gangguan dalam layanan pemerintah sebelum Biden menerima RUU omnibus dari Kongres untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
