Pemerintah Tambah Subsidi Pajak untuk Tingkatkan Daya Saing Industri

Jumat, 28 Juni 2019 | 08:10 WIB
 Pemerintah Tambah Subsidi Pajak untuk Tingkatkan Daya Saing Industri
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal memperbesar anggaran subsidi pajak tahun depan. Peningkatan alokasi itu sesuai dengan prioritas pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Askolani mengatakan pemerintah akan mengarahkan subsidi pajak 2020 pada sektor industri prioritas seperti manufaktur dan perdagangan. Namun, pemerintah juga mengarahkan anggaran subsidi pajak tahun depan untuk sektor panas bumi hingga obligasi pemerintah.

"Subsidi pajak dan insentif pajak akan tetap dipertajam dengan harapan kepada bidang-bidang yang benar-benar butuh subsidi pajak," kata Askolani di DPR, Kamis (27/6).

Sektor manufaktur merupakan sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar, dengan persentase sekitar 20%. Belakangan, persentase sektor ini kian menurun. Tahun 2016, sektor ini masih mampu menyumbang 20,52% ke PDB. Namun menurun di tahun 2018 dan 2019 masing-masing menjadi sebesar 20,16% dan 19,86%.

Sementara itu, sumbangan sektor perdagangan ke PDB dalam tiga tahun terakhir juga tercatat stagnan. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, sumbangan sektor ini ke PDB masing-masing sebesar 13,19%, 13,02%, dan 13,02%.

Sayangnya, Askolani belum mau menyebutkan angka subsidi pajak pada tahun depan. Namun menurutnya, subsidi pajak merupakan bagian kecil dari belanja pajak alias tax expenditure.

Belanja pajak sendiri pada tahun depan dianggarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar Rp 155 triliun. Angka itu lebih tinggi dari belanja pajak tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing diperkirakan sebesar Rp 143,6 triliun dan Rp 154,7 triliun.

Bagikan

Berita Terbaru

Reli Harga Emas Berlanjut, Ambil Untung Atau Beli Lagi?
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:45 WIB

Reli Harga Emas Berlanjut, Ambil Untung Atau Beli Lagi?

Reli harga emas ditopang sentimen global yang kuat. Investor perlu tetap disiplin mengelola investasi di tengah level harga yang sudah tinggi.

Pemerintah Bersiap Garap Tanggul Laut Raksasa
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:40 WIB

Pemerintah Bersiap Garap Tanggul Laut Raksasa

Pemerintah mulai membangun proyek tanggul laut raksasa yang dimulai dari wilayah pesisir Jakarta pada tahun ini. 

INCO Dibayangi Tantangan Pemangkasan Kuota Nikel, Simak Prospek Sahamnya
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:40 WIB

INCO Dibayangi Tantangan Pemangkasan Kuota Nikel, Simak Prospek Sahamnya

Keterbatasan kuota ini dikhawatirkan menghambat pasokan bijih nikel untuk tiga proyek hilirisasi utama INCO

Imbal JHT & JP Berhasil Bangkit di Tahun 2025
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:25 WIB

Imbal JHT & JP Berhasil Bangkit di Tahun 2025

BPJS Ketenagakerjaan mencetak yield program JHT sebesar 7,03% di tahun 2025, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 6,87%. 

Chitose Internasional (CINT) Pacu Segmen Pendidikan & Perkantoran
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:20 WIB

Chitose Internasional (CINT) Pacu Segmen Pendidikan & Perkantoran

CINT optimistis target kinerja yang ditetapkan sepanjang 2025 dapat tercapai dan menjadi pijakan untuk melanjutkan momentum pertumbuhan di 2026.​

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris

Kerajaan Inggris bakal terlibat dalam pengadaan sebanyak 1.500 kapal yang diperuntukkan bagi nelayan Indonesia.

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat

Bank Indonesia meramal pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 lebih tinggi          

Guyuran Beras SPHP Demi Meredam Harga
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:05 WIB

Guyuran Beras SPHP Demi Meredam Harga

Perum Bulog sudah menyiapkan beras untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebanyak 1,5 juta ton.

Korporasi Kena Gugatan dan Pencabutan Izin Usaha
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:00 WIB

Korporasi Kena Gugatan dan Pencabutan Izin Usaha

Pemerintah sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan status lahan efek pencabutan izin usaha.​

Independensi Bank Sentral, Masihkah Perlu?
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:46 WIB

Independensi Bank Sentral, Masihkah Perlu?

Jika independensi dipahami sebagai praktik institusional, maka ukuran kedewasaan bank sentral tidak terletak pada kemurnian figur. 

INDEKS BERITA

Terpopuler