Pencatatan Minyak Hasil Produksi Pertamina di Luar Negeri Akan Diubah

Kamis, 23 Mei 2019 | 08:29 WIB
Pencatatan Minyak Hasil Produksi Pertamina di Luar Negeri Akan Diubah
[]
Reporter: Adinda Ade Mustami, Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan untuk mengempiskan defisit neraca perdagangan. Salah satunya dengan mengubah sistem pencatatan minyak hasil produksi PT Pertamina yang masuk ke Indonesia.

Keputusan tersebut dibuat oleh Menteri Koordinator (Menko) Ekonomi Darmin Nasution dalam rapat koordinasi yang berlangsung Rabu (22/5). "Sebetulnya, defisit migas kita tidak terlalu lebar. Masyarakat perlu tahu bahwa hasil eksplorasi minyak yang dilakukan Pertamina di luar negeri dan di bawa ke dalam negeri, selama ini tercatat sebagai barang impor. Ini yang menyebabkan defisit neraca perdagangan menjadi lebar," jelas Darmin.

Untuk itu, Darmin menetapkan impor minyak mentah hasil investasi dari Pertamina di luar negeri tetap dicatat sebagai impor, di neraca perdagangan. Hanya saja, hasil investasi dari Pertamina di luar negeri, harus dicatat sebagai pendapatan primer di neraca pembayaran.

Kedua pencatatan tersebut sesuai dengan standar Internasional Merchandise Trade Statistic (IMTS) dan standar Balance of Payment Manual International Monetary Fund (IMF). "Pertamina kan investasi dan eksplorasi di Aljazair, Malaysia, dan Irak," ujar dia.

Dengan perubahan pencatatan hasil investasi Pertamina di neraca pembayaran, maka pendapatan primer di neraca pembayaran akan naik, sehingga bisa mengurangi defisit neraca transaksi berjalan alias current account deficit (CAD). Tapi, Darmin belum mau membeberkan angka hasil investasi yang selama ini belum tercatat. "Hasil investasi di luar negeri tadi kan ada pendapatannya nah itu belum dicatat di neraca pembayaran," ujar Darmin.

Tidak berdampak

Selain mengubah sistem pencatatan, pemerintah menyiapkan kebijakan lain, yaitu kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per Mei 2019 mengenai pemanfaatan minyak mentah hasil eksplorasi di dalam negeri, untuk kebutuhan di dalam negeri. Selama ini hasil eksplorasi diekspor. Dengan adanya kebijakan ini maka sebagian diolah di dalam negeri untuk pasar lokal.

Sebagai catatan, minyak mentah hasil eksplorasi sebagian berasal dari Pertamina, dan sebagian merupakan bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) baik lokal maupun asing.

Nah, jika dipakai di dalam negeri, artinya diolah di kilang Pertamina. Hal ini akan mengurangi impor minyak mentah yang dibutuhkan oleh Pertamina untuk memproduksi bahan bakar mineral (BBM) seperti solar dan avtur.

Meski demikian, kebijakan ini hanya berdampak kecil ke neraca dagang. Pasalnya kendati impor turun, ekspor juga turun. "Jadi side off ya, jadi nol," ujar Darmin.

Bagi Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih, selama ini pendapatan Pertamina kemungkinan tidak diakui sebagai pendapatan primer. "Kemungkinan (selama ini) lebih sebagai netting. Karena yang beli minyak anak usaha Pertamina, jadi selisihnya saja yang dicatat. Misalnya dia beli lebih mahal dari pendapatan, ya dianggap sebagai impor," kata Lana. Meski menyambut baik kebijakan ini, Lana memprediksi ini tidak berdampak banyak ke penurunan defisit.

Bagikan

Berita Terbaru

Prabowo Merilis Instruksi untuk Pengadaan Beras
| Kamis, 10 April 2025 | 07:05 WIB

Prabowo Merilis Instruksi untuk Pengadaan Beras

Instruksi Presiden tersebut merupakan salah satu upaya untuk bisa mencapai swasembada pangan pada tahun 2028 nanti.

Pendapatan Tahun 2024 Naik, Laba Bersih Tower Bersama (TBIG) Turun Dua Digit
| Kamis, 10 April 2025 | 06:58 WIB

Pendapatan Tahun 2024 Naik, Laba Bersih Tower Bersama (TBIG) Turun Dua Digit

Meski pendapatan naik, laba bersih emiten menara telekomunikasi ini justru mengempis pada tahun 2024. 

Trafik Pengguna Tol Stagnan, Kinerja Jasa Marga (JSMR) Berpotensi Melambat
| Kamis, 10 April 2025 | 06:58 WIB

Trafik Pengguna Tol Stagnan, Kinerja Jasa Marga (JSMR) Berpotensi Melambat

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menghadapi risiko pertumbuhan kinerja yang melambat, disebabkan oleh trafik penggunaan jalan tol yang cenderung stagnan.

Cetak Rekor, Laba Bersih SUNI Melesat 103,6% Menjadi Rp 205,1 Miliar
| Kamis, 10 April 2025 | 06:56 WIB

Cetak Rekor, Laba Bersih SUNI Melesat 103,6% Menjadi Rp 205,1 Miliar

SUNI berhasil menjaga posisi debt to equity ratio (DER) pada level 0,4 kali atau jauh berada di bawah ketentuan kredit, yaitu maksimal 2,5 kal

Pebisnis Menyoroti Pelonggaran TKDN Sektor Teknologi Informasi
| Kamis, 10 April 2025 | 06:55 WIB

Pebisnis Menyoroti Pelonggaran TKDN Sektor Teknologi Informasi

Pelonggaran TKDN Ini dapat mengancam produk lokal jika mereka tidak dapat bersaing dalam hal harga, teknologi atau fitur,

Sempat Terkoreksi, Prospek Logam Mulia Masih Menjanjikan
| Kamis, 10 April 2025 | 06:52 WIB

Sempat Terkoreksi, Prospek Logam Mulia Masih Menjanjikan

Setelah menyentuh rekor terbaru pada 2 April 2025 lalu, harga emas dan perak sempat terkoreksi tiga beruntun ke bawah US$ 3.000 per ons troi. 

Laba Emiten di Bursa Tumbuh Dua Digit
| Kamis, 10 April 2025 | 06:50 WIB

Laba Emiten di Bursa Tumbuh Dua Digit

Sepanjang tahun 2024, pendapatan total emiten naik 3,24% menjadi Rp 5.022 triliun dan laba bersih mendaki 19,32% menjadi Rp 603 triliun.​

Dampak Trump dan Kondisi Ekonomi Domestik Menyetir Arah Bursa Hari Ini, Kamis (10/4)
| Kamis, 10 April 2025 | 06:49 WIB

Dampak Trump dan Kondisi Ekonomi Domestik Menyetir Arah Bursa Hari Ini, Kamis (10/4)

Saat ini investor masih bersikap hati-hati sambil memantau perkembangan negosiasi dagang dan data ekonomi terbaru AS dan Tiongkok,

Laba Indah Kiat (INKP) dan Tjiwi Kimia (TKIM) Tumbuh Pada 2024
| Kamis, 10 April 2025 | 06:43 WIB

Laba Indah Kiat (INKP) dan Tjiwi Kimia (TKIM) Tumbuh Pada 2024

Dua emiten kertas milik grup Sinarmas membukukan pertumbuhan laba di tengah merosotnya pendapatan di tahun 2024.

Waspada, Hari Ini Kamis (10/4), Rupiah Masih Tak Tentu Arah
| Kamis, 10 April 2025 | 06:43 WIB

Waspada, Hari Ini Kamis (10/4), Rupiah Masih Tak Tentu Arah

Dari sisi domestik, pelaku pasar dinilai masih akan mencermati arah kebijakan BI dan realisasi fiskal pemerintah.

INDEKS BERITA

Terpopuler