Pengaturan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta Tidak Efektif
Sabtu, 16 Maret 2024 | 04:01 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu isu krusialnya adalah aglomerasi Jakarta dan daerah sekitarnya, yang kewenangannya kelak ada di tangan Wakil Presiden RI.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, aglomerasi Jakarta akan berkesinambungan dengan daerah lain, yakni Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Cianjur. Dan, meski menjadi kewenangan Wakil Presiden, tak mengambil alih wewenang pemerintah daerah. Sebab, RUU DKJ tidak terikat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
