Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Baja Asal China Diperpanjang

Selasa, 26 Maret 2019 | 06:58 WIB
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Baja Asal China Diperpanjang
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas sejumlah produk impor besi dan baja lkembali diperpanjang. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerbtikan sejumlah aturan yang mengatur pemberlakuan BMAD tersebut.

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 24/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk H section dan I section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membuktikan: masih ditemukan adanya praktik dumping terhadap impor produk H Section dan I Section dari China.

Alhasil, bila pengenaan BMAD dihentikan, kerugian akan berulang kembali. Oleh karena itu, lewat pasal 1 aturan tersebut mengenakan BMAD dengan taraif 11,93% terhadap baja yang diekspor oleh seluruh produsen asal China.

Kedua, PMK No 25/ 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukuan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazkhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

Menkeu menyebut, industri baja saat ini yang digempur persaingan dengan produsen China. Masalah ini bahkan sudah menjadi pembahasan geopolitik lantaran tekanan yang sama juga turut dialami oleh industri baja di negara maju. "Produksi RRT (China) memang sudah merajalela di seluruh dunia. Jepang, Korea, Kanada, dan Eropa juga sama terengah-engah," ujar dia.

Hanya, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, pengenaan BMAD cenderung kontraproduktif bagi industri. Pasalnya, BMAD Tak hanya mengerem masuknya produk baja dari negara yang dituduh melakukan dumping, tapi juga dari negara lain. "Hanya input ini dibutuhkan untuk industri kita," kata Fithra, Senin (25/3). Kecenderungan ini berpengaruh meningkatkan biaya produksi, khususnya manufaktur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kinerja industri manufaktur besar dan sedang selama 2018 tumbuh melambat menjadi 4,07% year on year (yoy), dibanding 2017 yang masih tumbuh 4,74% yoy. Meski begitu, BMAD bisa berdampak positif untuk menekan impor.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA