Pengusaha dan Pemerintah Sepakat Moratorium PKPU Demi Pemulihan Ekonomi

Jumat, 24 September 2021 | 20:15 WIB
Pengusaha dan Pemerintah Sepakat Moratorium PKPU Demi Pemulihan Ekonomi
[ILUSTRASI. Ilustrasi Opini - Menimbang PKPU Berulang]
Reporter: Andy Dwijayanto, Havid Vebri | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. “Kami mohon lakukan moratorium PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang). Moratorium hingga 2025," ujar Hariyadi Sukamdani,  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apindo belum lama ini.

Permintaan itu disampaikan secara langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang turut menghadiri rakernas yang digelar secara virtual tersebut.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Target Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Menarik 9,59 Juta Pengunjung
| Jumat, 30 Januari 2026 | 05:20 WIB

Target Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Menarik 9,59 Juta Pengunjung

Pada bisnis eksisting, PJAA akan terus melakukan pembaruan tema kawasan, peningkatan kualitas wahana, dan penguatan pengalaman pengunjung.

IHSG Anjlok 8,33% dalam 2 Hari, Intip Prediksi Hari Terakhir Januari (30/1)
| Jumat, 30 Januari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Anjlok 8,33% dalam 2 Hari, Intip Prediksi Hari Terakhir Januari (30/1)

Dalam dua hari penurunan saja, IHSG jatuh 8,33% setelah MSCI mengumumkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia ke frontier market.

Pasar Jadi Gigit Jari, Pemerintah Percaya Diri
| Jumat, 30 Januari 2026 | 04:40 WIB

Pasar Jadi Gigit Jari, Pemerintah Percaya Diri

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim tekanan bursa saham hanya sementara.                     

Awal 2026, Pajak Terancam Lesu dan Seret
| Jumat, 30 Januari 2026 | 04:30 WIB

Awal 2026, Pajak Terancam Lesu dan Seret

 Diperkirakan pertumbuhannya berada di kisaran 1% hingga 5% secara tahunan.                              

Harga Emas Terus Mendaki, Industri Gadai Panen Transaksi
| Jumat, 30 Januari 2026 | 04:30 WIB

Harga Emas Terus Mendaki, Industri Gadai Panen Transaksi

Industri gadai ikut menikmati cuan akibat semakin besarnya minat masyarakat dalam bertransaksi seiring kenaikan harga emas. 

Memahami Dampak Interim Freeze MSCI
| Jumat, 30 Januari 2026 | 04:23 WIB

Memahami Dampak Interim Freeze MSCI

Terbuka peluang membeli saham berfundamental bagus yang turun akibat kepanikan pasar, padahal saham itu tak benar-benar terimbas kebijakan MSCI.

Total Bangun Persada (TOTL) Memasang Target Konservatif
| Jumat, 30 Januari 2026 | 04:20 WIB

Total Bangun Persada (TOTL) Memasang Target Konservatif

TOTL membidik perolehan kontrak baru mencapai Rp 5 triliun di sepanjang 2026. Proyeksi ini terbilang stabil dibandingkan tahun lalu..

Insentif Motor Listrik Absen pada Tahun Ini
| Jumat, 30 Januari 2026 | 04:10 WIB

Insentif Motor Listrik Absen pada Tahun Ini

Kemenperin menghitung biaya dan manfaat terhadap setiap usulan insentif, termasuk dampak terhadap perekonomian nasional.

MSCI Sentil Free Float, Kredibilitas Bursa Efek Indonesia Jadi Taruhan
| Kamis, 29 Januari 2026 | 19:36 WIB

MSCI Sentil Free Float, Kredibilitas Bursa Efek Indonesia Jadi Taruhan

MSCI frontal menyatakan bahwa pasar modal Indonesia tidak memberikan transparansi perihal data free float dan struktur kepemilikan saham.

Indonesia Terancam Masuk Frontier Market MSCI, Ibarat Turun ke Seri C di Liga Italia
| Kamis, 29 Januari 2026 | 19:24 WIB

Indonesia Terancam Masuk Frontier Market MSCI, Ibarat Turun ke Seri C di Liga Italia

MSCI meminta otoritas bursa saham Indonesia untuk menyediakan informasi struktur kepemilikan yang lebih detail, transparan, dan andal.

INDEKS BERITA

Terpopuler