Pergerakan Rupiah Masih Tertekan Karena Arah Suku Bunga

Senin, 31 Juli 2023 | 04:20 WIB
Pergerakan Rupiah Masih Tertekan Karena Arah Suku Bunga
[ILUSTRASI. Pelemahan rupiah diprediksi seiring sikap investor yang menanti data inflasi Indonesia per Juli 2023 dan akan dirilis Selasa (1/8)./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/09/03/2020.]
Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ditutup melemah pada perdagangan akhir pekan lalu. Tekanan terlihat baik di pasar spot maupun berdasar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate  (JISDOR) yang dirilis Bank Indonesia  (BI). Tekanan atas rupiah diprediksi masih berlanjut pada Senin (31/7).

Pelemahan rupiah diprediksi seiring sikap investor yang menanti data inflasi Indonesia per Juli 2023 dan akan dirilis Selasa (1/8). "Namun ada kabar BI sedang aktif mengintervensi, sehingga pelemahan rupiah bisa terbatas," ucap Pengamat Mata Uang dan Komoditas Lukman Leong, Jumat (28/7).

Lukman mengatakan, rupiah akhir pekan lalu tertekan data ekonomi AS yang lebih baik dari proyeksi. Data tersebut adalah produk domestik bruto (PDB) yang lebih tinggi dari proyeksi dan klaim pengangguran yang lebih rendah dari prediksi. 

Baca Juga: Bunga Acuan Akan Pengaruhi Pergerakan IHSG, Ini Saham Rekomendasi Analis Senin (31/7)

Senada, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebut, data ekonomi AS yang lebih kuat meningkatkan kemungkinan The Fed kembali menaikkan suku bunga. Meski demikian, pasar sepertinya sudah mengantisipasi pertemuan The Fed pada September."Ekonomi AS tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan, menunjukkan kemungkinan resesi semakin kecil," ungkap dia.

Dari domestik, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif terhadap eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di sistem keuangan Indonesia. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2023 tentang DHE yang baru diterbitkan. 

Dalam PP 36 tahun 2023 tentang DHE tersebut terdapat fasilitas tambahan yaitu insentif perpajakan dan pemberian status eksportir bereputasi baik dan insentif lain yang dapat dikeluarkan oleh kementerian/lembaga lain. 

Baca Juga: Simak Sentimen yang Menyeret Pergerakan Rupiah di Pekan Ini

Selain itu Kemenkeu memberikan insentif fiskal untuk merayu para eksportir. Bentuknya berupa diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito. Misalnya, untuk tenor 1 bulan  pajaknya dikorting dari 20% menjadi 10%. Namun jika dollar AS itu dikonversi menjadi rupiah, maka pajak bunganya  dipotong lagi menjadi 7,5%.

"Penempatan DHE sumber daya alam di sistem keuangan Indonesia bisa semakin memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia sehingga bisa memperkuat posisi rupiah terhadap dollar AS," jelas Ibrahim.

Menurut Ibrahim, rupiah bakal bergerak melemah di Rp 15.080 - Rp 15.150 pada Senin (31/7).  Lukman memperkirakan, rupiah akan bergerak di area Rp 15.000 - Rp 15.200 per dollar AS.

Pada Jumat (28/7), rupiah di pasar spot melemah 0,7% di Rp 15.105 per dollar AS. Sedangkan rupiah berdasarkan data JISDOR BI melemah 0,53% di Rp 15.083 per dollar AS.

Baca Juga: Rupiah Diperkirakan Melemah pada Perdagangan Awal Pekan, Senin (31/7)
 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler