Pesan Ini yang Muncul dalam Pembicaraan Telepon Kedua Biden dan Jinping

Jumat, 10 September 2021 | 12:10 WIB
Pesan Ini yang Muncul dalam Pembicaraan Telepon Kedua Biden dan Jinping
[ILUSTRASI. Presiden AS Joe Biden memberikan pernyataan mengenai Afghanistan dalam pidatonya di State Dining Room Gedung Putih di Washington, Amerika Serikat, Selasa (31/8/2021). REUTERS/Carlos Barria]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Kamis (9/9), berbicara melalui telepon dengan koleganya dari China, Xi Jinping, selama sekitar 90 menit.  Seorang pejabat senior AS mengatakan, kedua pemimpin membahas perlunya menghindari berbeloknya persaingan di antara dua ekonomi terbesar dunia ke arah konflik.

Hubungan antara Washington dan Beijing telah menyentuh titik terendah selama beberapa dekade, Dan pembicaraan melalui telepon kemarin merupakan perbincangan kedua di antara pimpinan dari kedua negara, sejak Biden menjabat pada Januari.

Melalui pernyataan resminya, Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin melakukan diskusi dalam konteks yang luas dan strategis, termasuk bidang di mana kedua negara memiliki kepentingan yang sama, dan bidang di mana kepentingan, nilai, dan perspektif kedua negara berbeda.

Percakapan itu berfokus pada masalah ekonomi, perubahan iklim, dan Covid-19, kata pejabat senior AS itu.

Baca Juga: Harga minyak mentah turun 2% setelah rencana China soal cadangan minyaknnya

Media pemerintah China mengatakan percakapan bersifat terus terang dan mendalam, dan menambahkan bahwa Presiden Xi menyatakan kebijakan AS terhadap negaranya memunculkan ketegangan dalam hubungan di antara kedua negara.

Media di China menambahkan, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin komunikasi lebih kerap, dan meminta tim di tingkat kerja untuk meningkatkan komunikasi.

Beberapa pertemuan pejabat tingkat tinggi kedua negara, yang terjadi setelah panggilan telepon pertama Xi dan Biden pada Februari, mencetak kemajuan yang sangat terbatas dalam banyak masalah, mulai perubahan iklim, hingga hak asasi manusia, dan transparansi tentang asal usul Covid-19.

Selama bulan-bulan berikutnya, kedua belah pihak menyerang satu sama lain hampir terus-menerus, dan melalui saluran publik. Aksi saling membalas sanksi bagi pejabat masing-masing juga dilakukan. Kedua presiden juga saling mengkritik satu sama lain karena tidak menegakkan kewajiban internasional mereka.

Baca Juga: Presiden AS Joe Biden yakin China bakal berkongsi dengan Taliban

“Presiden Biden menggarisbawahi kepentingan abadi Amerika Serikat dalam perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik dan dunia dan kedua pemimpin membahas tanggung jawab kedua negara untuk memastikan persaingan tidak mengarah ke konflik,” kata pernyataan itu. 

Pemerintahan Biden, yang kini disibukkan oleh penarikan tentara dari Afghanistan yang berlangsung kisruh, telah mengisyaratkan bahwa mengakhiri perang terpanjang Amerika, akan memberi para pemimpin politik dan militer di negeri itu untuk fokus ke ancaman yang lebih mendesak, yang berasal dari kebangkitan cepat China.

Tetapi Beijing dengan cepat memanfaatkan kegagalan AS di Afghanistan untuk mencoba menggambarkan AS sebagai mitra yang berubah-ubah. Menteri Luar Negeri China Wang Yi, bulan lalu, mengatakan Washington seharusnya tidak mengharapkan kerja sama China dalam hal itu atau masalah lain, jika di saat yang bersamaan AS juga mencoba untuk "menahan dan menekan" China.

Selanjutnya: Investasi Pribadinya Jadi Sorotan Publik, Dua Pejabat Fed Janji Jual Kepemilikannya

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:20 WIB

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak

Struktur upah pekerja saat ini  menurut KSPI masih belum tidak selaras dengan tingginya biaya hidup.

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham

Investasi asuransi jiwa di instrumen saham sempat amblas dari Rp 127,5 triliun di akhir 2024, menjadi Rp 114,8 triliun di akhir semester I-2025

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton

Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan nikel.

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:05 WIB

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini

Jumlah pemutusan hubungan kerja  aliash PHK yang terjadi di Indonesia mencapai 88.519 pekerja pada 2025.

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:00 WIB

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik

Tak hanya berdampak terhadap APBN, pelemahan rupiah juga bisa merambat ke inflasi                   

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,98% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,46%.

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi

OJK mencatat piutang pembiayaan syariah mampu tumbuh 14,5% menjadi Rp 30,44 triliun hingga November 2025. 

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:40 WIB

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti

SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pembelian properti masih akan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang penjualan pada 2026.

KEK dan Hilirisasi Kelapa Sawit
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:10 WIB

KEK dan Hilirisasi Kelapa Sawit

Banyak KEK gagal karena hanya menyalin resep sukses dari KEK terdahulu tanpa menyesuaikan konteks lokal dan komoditas yang diusahakan.

Kala Pajak Tak Dibayar, Aset Saham Dikejar
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:05 WIB

Kala Pajak Tak Dibayar, Aset Saham Dikejar

Mengulik beleid baru Ditjen Pajak soal aturan sita dan jual aset saham, milik penunggak pajak       

INDEKS BERITA