Peta Bencana

Rabu, 08 Desember 2021 | 09:00 WIB
Peta Bencana
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di ujung tahun ini, gelombang bencana alam kembali melanda Indonesia. Kejadian paling anyar dan berdampak cukup besar adalah erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur.

Hingga Senin (6/12), letusan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa itu telah menelan korban jiwa, yakni sebanyak 15 warga meninggal dunia dan 27 orang dinyatakan hilang. Posko Tanggap Darurat Bencana Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru masih terus melakukan validasi untuk memastikan status korban erupsi.

Bukan hanya korban jiwa, data per hari Selasa (7/12) memperlihatkan, jumlah warga yang mengungsi mencapai 3.697 orang. Sebagian besar pengungsi berada di wilayah Kabupaten Lumajang, sedangkan sebagian kecil (24 orang) dari Kabupaten Malang.

Sudah mafhum, Indonesia menjadi satu dari tiga negara yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Negara kita punya 139 gunung berapi, di bawah Amerika Serikat (173 gunung berapi) dan Rusia (166 gunung berapi).

Dengan "kekayaan" gunung berapi di Tanah Air, tentunya ada konsekuensi yang harus dihadapi, misalnya kejadian letusan gunung berapi. Ini berarti pemerintah harus sigap menghadapi kemungkinan erupsi, gempa hingga bencana ikutan lainnya akibat gunung berapi.

Bukan hanya gunung berapi, Indonesia juga menjadi langganan bencana alam lainnya. Sejak awal tahun hingga kemarin, mengacu data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terjadi 2.953 bencana alam di Indonesia.

Untuk bulan Desember saja sebanyak 55 bencana alam, mulai dari letusan gunung berapi, banjir, puting beliung, tanah longsor, gelombang pasang, hingga kebakaran hutan.

Dengan kata lain, bencana alam bukanlah peristiwa yang tidak bisa dideteksi sejak dini. Hal ini lantaran saban tahun Indonesia selalu mengalami bencana. Dari sini, mitigasi bencana adalah aspek paling penting demi mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Agar tak gelagapan menghadapi bencana, pemerintah harus membuat peta bencana yang terukur dan selalu tervalidasi. Indonesia mesti membenahi dari hulu, seperti sistem peringatan dini hingga implementasi penanganan saat kejadian bencana.

Hal yang tak kalah penting, pemerintah perlu sigap menjalani upaya tanggap darurat dan rekonstruksi pasca bencana. Dengan peta bencana dan mitigasi yang solid, kita bisa menekan jumlah korban jiwa dan kerugian pasca bencana.                 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler