PHK Massal di Jawa Barat Bakal Semakin Marak

Selasa, 18 Juni 2024 | 05:49 WIB
PHK Massal di Jawa Barat Bakal Semakin Marak
[ILUSTRASI. Jumlah pekerja yang terkena PHK bakal terus bertambah dengan semakin maraknya barang-barang impor tekstil, sandang dan sepatu yang membanjiri pasar dalam negeri.]
Reporter: Aurelia Lucretie, Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali marak tahun ini, terutama di pusat industri Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sektor industri tekstil dan garmen, sepatu dan mebel, mendominasi pemecatan karyawan lantaran pabrik tutup atau pindah lokasi.

Sejatinya, PHK massal ini sudah dimulai sejak 2021 dan hingga kini masih bergulir. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi memperkirakan, jumlah pekerja yang terkena PHK bakal terus bertambah dengan semakin maraknya barang-barang impor tekstil, sandang dan sepatu yang membanjiri pasar dalam negeri.

"Potensi PHK akan terus berlanjut karena harga barang impor jauh lebih murah," ungkap dia kepada KONTAN, Senin (17/6). KSPN mencatat, sebanyak 13.800 pekerja perusahaan tekstil terkena PHK selama enam bulan pertama tahun ini.

Pengamat Ketenagakerjaan Tajudin Nur Efendy mengatakan, pabrik tekstil banyak terkonsentrasi di wilayah Jawa Barat (Jabar), sehingga kasus PHK di sektor ini juga tinggi ketimbang daerah lainnya. "Jabar itu pusat industri tekstil. Tapi sekarang banyak pabrik yang tutup atau pindah ke daerah yang upah buruhnya lebih rendah daripada Jabar," ucap dia kepada KONTAN, Senin (17/6).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis jumlah PHK tahun 2024 (Januari-Maret). Jabar menjadi salah satu provinsi penyumbang PHK cukup tinggi di Indonesia.

Di atas Jabar, ada DKI Jakarta dengan 8.876 kasus PHK (lihat tabel). Namun, data ini belum mencerminkan keseluruhan kasus PHK. Kemnaker hanya mencatat PHK yang dilaporkan perusahaan melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan. Merujuk data Kemnaker, ada 64.855 pekerja di Indonesia yang terkena PHK di sepanjang 2023. Sepanjang tahun lalu, pemecatan paling banyak terjadi di Jabar, yakni 19.217 orang atau 29,63% dari total pekerja ter-PHK secara nasional.

Tren PHK massal juga tergambar dari klaim BPJS Ketenagakerjaan. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengungkapkan, pihaknya telah mencairkan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) senilai Rp 37 miliar berupa uang tunai kepada 3.401 peserta hingga April 2024.

Adapun jumlah klaim jaminan hari tua (JHT) yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 892.000 klaim dengan total manfaat Rp 13,5 triliun. "Sebanyak 306.000 klaim di antaranya disebabkan oleh PHK dengan nominal JHT yang diberikan Rp 3,5 triliun," beber dia kepada KONTAN, Minggu (16/6).      

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Profit 26,3% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Susut (30 Juni 2025)
| Senin, 30 Juni 2025 | 09:02 WIB

Profit 26,3% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Susut (30 Juni 2025)

Harga emas Antam hari ini (30 Juni 2025) Rp 1.880.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 26,3% jika menjual hari ini.

Neraca Perdagangan Berpotensi Kembali Mencetak Surplus Besar
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:51 WIB

Neraca Perdagangan Berpotensi Kembali Mencetak Surplus Besar

Kinerja ekspor pada bulan Mei diperkirakan meningkat akibat normalisasi setelah liburhari raya pada April lalu

Tantangan Berat Para Pengelola Dana Investasi
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:51 WIB

Tantangan Berat Para Pengelola Dana Investasi

Hanya MI dengan permodalan kuat yang mampu mendanai pengembangan ini, memperkuat prinsip Pareto (20/80) dan survival of the fittest.

Harga Pangan Bisa Picu Inflasi Juni
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:40 WIB

Harga Pangan Bisa Picu Inflasi Juni

Inflasi kelompok harga bergejolak diperkirakan meningkat, terutama disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditas pangan

Sisa Anggaran Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:32 WIB

Sisa Anggaran Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per akhir Mei 2025 melampaui Rp 300 triliun

Mengawal Harga Beras
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:05 WIB

Mengawal Harga Beras

Pemerintah perlu mengawal harga beras yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET) agar tidak menimbulkan gejolak di publik.

Terjebak Dalam Demokrasi Konsumtif
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:00 WIB

Terjebak Dalam Demokrasi Konsumtif

Relasi negara dengan masyarakatnya adalah sebuah modal yang penting untuk membangun demokrasi berkualitas.​

Pelonggaran Moneter AS Bisa Kembali Mengangkat Bitcoin
| Senin, 30 Juni 2025 | 06:45 WIB

Pelonggaran Moneter AS Bisa Kembali Mengangkat Bitcoin

Berdasarkan data Coinmarketcap, BTC naik 6,16% dalam sepekan terakhir ke level US$ 108.158 pada Minggu (29/6).

Wamen Investasi dan Hilirisasi Memperkenalkan Terobosan Kemudahan Berusaha di OSS
| Senin, 30 Juni 2025 | 06:44 WIB

Wamen Investasi dan Hilirisasi Memperkenalkan Terobosan Kemudahan Berusaha di OSS

Fiktif positif diberlakukan sebagai terobosan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan.

Harga Logam Industri Menanti Perkembangan Tarif Trump
| Senin, 30 Juni 2025 | 06:20 WIB

Harga Logam Industri Menanti Perkembangan Tarif Trump

Peningkatan pada logam industri ini didorong oleh sentimen pasar yang optimistis terhadap pemulihan ekonomi global.

INDEKS BERITA

Terpopuler