KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia memang selalu menjadi polemik. Namun belakangan ini, peluang pengembangan PLTN kembali dilirik.
Sebagai catatan, sampai sejauh ini, belum ada regulasi dan payung hukum yang membuka jalan bagi pengembangan pembangkit listrik berbahan bakar thorium dan uranium itu. Bahkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), PLTN masuk dalam daftar terakhir pengembangan pembangkit. Dengan kata lain, PLTN akan dikembangkan jika Indonesia sudah sulit mengembangkan pembangkit listrik energi lainnya.
Nah, kali ini, anggota DPR mendorong pemerintah agar mengkaji peluang PLTN masuk dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019–2038. Anggota Komisi VII Kurtubi menyatakan, PLTN patut dipertimbangkan sebagai sumber energi. Dia menilai, PLTN justru berdampak minim bagi lingkungan. "Hanya saja selama ini masih ada keraguan sebab PLTN dianggap mahal," ujarnya, awal pekan ini, saat Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pekan ini.
Menurut Kurtubi, memang, biaya pengembangan pembangkit listrik jenis lain relatif lebih murah ketimbang PLTN. Tapi biaya akibat dampak lingkungan pembangkit listrik non-nuklir lebih tinggi. "Dan seiring berjalannya waktu, biaya pembangkit nuklir mulai turun," ungkap Kurtubi.
Tidak ekonomis
Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu berharap, pemerintah harus mengkaji secara detil dan mendalam mengenai pengembangan PLTN. Apalagi, kehadiran PLTN selalu memicu pro-kontra. "Perlu dibandingkan pula dengan biaya eksternal pembangkit fosil," kata Irawan.
Menteri ESDM Ignasius Jonan setuju, Indonesia harus berhati-hati dalam pengembangan PLTN. Toh saat ini mayoritas sumber energi pembangkit listrik di Tanah Air relatif murah, sehingga tarif listrik bisa murah. "Harga listrik PLTN tidak kompetitif," kata Jonan.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Djoko Abumanan menyatakan, PLN sudah sering menggelar focus group discussion (FGD) mengenai pengembangan PLTN di Indonesia. Namun, pengembangan PLTN sulit diwujudkan lantaran terbentur regulasi. "FGD sudah sering, tetapi ketika mau eksekusi terhalang regulasi. Kami tidak bisa menabrak regulasi," tegasnya.
Djoko menyatakan, PLN juga sudah studi banding ke sejumlah produsen PLTN, termasuk belajar ke Rosatom State Atomic Energy Corporation di Rusia. Kesimpulannya, "Memang biayanya mahal. Namun kontraknya bisa mencapai 80 tahun," tandasnya
Pengamat Kelistrikan dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menandaskan, listrik dari PLTN relatif mahal dan tidak ekonomis. Dia mencontohkan, Inggris menjual listrik dari PLTN sebesar US$ 0,15 per kwh. "Itu pun sudah disubsidi," ungkapnya kepada KONTAN.
Pembangunan PLTN juga lama. Di Prancis dan Finlandia misalnya, pembangunan proyek PLTN bisa memakan waktu enam sampai 10 tahun. Tak heran, harga jual listriknya pun tinggi. "Harga listriknya bisa menjadi US$ 0,20 per kwh," terangnya.
Fabby menambahkan, initial capital cost PLTN juga mahal, mencapai US$ 8.000–US$ 9.000 per kilowatt. Meski begitu, "Kita memang harus memikirkan semua jenis teknologi yang ada. Sebab semuanya tidak ada yang 100% aman," tandas dia.
Fokus saja di energi bersih dan aman
Salah satu lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan, Greenpeace, angkat bicara mengenai upaya pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Tanah Air. Greenpeace menilai, Indonesia memiliki banyak sumber energi lain yang bisa dikembangkan selain nuklir.
Oleh karena itu, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustafa berharap Indonesia fokus pada pengembangan potensi energi yang bersih, terbarukan dan aman bagi energi pembangkit. "Nuklir mulai ditinggalkan banyak negara karena segala risikonya sudah terlihat," kata dia kepada KONTAN, kemarin.
Ia mengingatkan, PLTN tidak cocok bagi Indonesia karena rawan bencana. Berkaca pada pengalaman sejumlah negara, banyak warga memikul efek kecelakaan PLTN.
Dengan kata lain, ia menegaskan bahwa PLTN tidak pas bagi di Indonesia, karena tidak ekonomis dan berisiko tinggi. "Kami berharap Pak Jokowi konsisten pada pengembangan energi terbarukan saja. Untuk investasi, bisa, kenapa enggak konsisten untuk energi terbarukan," tandasnya.
