Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China

Kamis, 08 Agustus 2019 | 07:17 WIB
Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor minyak sawit mulai dari crude palm oil (CPO) dan turunannya, seperti biodiesel dan oleochemical berpotensi mengalami penurunan tahun ini. 

Potensi penurunan tersebut disebabkan tekanan yang berasal dari berbagai negara tujuan ekspor sawit Indonesia seperti adanya tekanan dari Uni Eropa terkait tuduhan subsidi untuk produk biodiesel.

Juga dipengaruhi penurunan ekspor ke India karena tarif bea masuk yang tak bersaing dengan sawit asal Malaysia.

Baca Juga: Gapki: Pasar ekspor sawit Indonesia tergerus akibat regulasi

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Rabu (7/8) memperkirakan volume ekspor sawit tahun ini akan ada di kisaran 32 juta ton.

Hingga semester I-2019 realisasinya mencapai 16,84 juta ton.

Artinya, target ekspor 32 juta ton tahun ini terbilang realistis.

Asal tahu saja, pada tahun lalu ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 34,71 juta ton atau naik 7,86% dari tahun 2017 yang sebesar 32,18 juta ton.

Berharap dari China

Lakshmi masih berharap tahun ini pengusaha sawit Indonesia bisa mendapatkan tambahan permintaan dari China.

Selain itu upaya menambah negara-negara baru sebagai tujuan ekspor bisa mendatangkan hasil.

Baca Juga: Kabar Baik, China Akan Hapus Tarif Kuota Impor CPO

Selain itu, saat ekspor menyusut, pengusaha ingin agar penggunaan produk kelapa sawit di dalam negeri bisa meningkat.

Misalnya bila kewajiban penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 20% atau B20 bisa dijalankan secara penuh, maka bisa menyerap sawit sebesar 6 juta ton.

Lalu, bila campuran ditingkatkan menjadi 30% (B30) bisa menambah volume permintaan di dalam negeri sebesar 3 juta ton.

Baca Juga: Ini pertimbangan Mitsubishi untuk masuk ke kendaraan berbahan bakar B30

Adapun upaya lain untuk meningkatkan permintaan minyak sawit dari dalam negeri yakni oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai campuran diesel di pembangkit listrik mereka.

Rencananya, permintaan PLN ini mencapai 3 juta ton.

Menurut Laksmi, bila program B30 berhasil, dan ada tambahan dari PLN bisa terealisasi, maka permintaan sawit di dalam negeri sudah bisa meningkat sebesar 9 juta ton.

"Jadi kekurangan-kekurangan karena ekspor itu bisa kami atasi dengan penyerapan dalam negeri, baik dalam bentuk biodiesel, alternatif inovasi baru atau cara lain yang bisa dilakukan," tutur Laksmi.

Siapkan Perpres ISPO

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot ekspor sawit.

Selain perluasan pasar, pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan India untuk pertukaran komoditas agar mereka kembali impor sawit dari Indonesia.

Tak hanya itu, sebagai penguatan produk sawit di pasar global, dalam waktu dekat akan keluar Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). 

Beleid ini nantinya akan menyesuaikan dinamika yang ada.

Salah satu yang diupayakan adalah mempermudah perkebunan rakyat memperoleh sertifikat ISPO sehingga penuhi syarat di ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

Prospek Kredit Perbankan Akan Lebih Bergairah
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:30 WIB

Prospek Kredit Perbankan Akan Lebih Bergairah

​Didorong penurunan suku bunga dan program pemerintah, OJK dan BI memproyeksikan kredit perbankan tumbuh hingga dua digit tahun ini,

Nasib Rupiah Awal Pekan: Tertekan Isu Domestik & Global
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:15 WIB

Nasib Rupiah Awal Pekan: Tertekan Isu Domestik & Global

Rupiah melemah hingga 16.887 per dolar AS. Cari tahu alasan di balik tekanan Moodys dan data ketenagakerjaan AS yang memicu gejolak

Korupsi Pajak
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:10 WIB

Korupsi Pajak

Membersihkan institusi perpajakan bukan sekadar agenda antikorupsi, melainkan prasyarat menjaga kepercayaan pasar.

INDEKS BERITA

Terpopuler