Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China

Kamis, 08 Agustus 2019 | 07:17 WIB
Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor minyak sawit mulai dari crude palm oil (CPO) dan turunannya, seperti biodiesel dan oleochemical berpotensi mengalami penurunan tahun ini. 

Potensi penurunan tersebut disebabkan tekanan yang berasal dari berbagai negara tujuan ekspor sawit Indonesia seperti adanya tekanan dari Uni Eropa terkait tuduhan subsidi untuk produk biodiesel.

Juga dipengaruhi penurunan ekspor ke India karena tarif bea masuk yang tak bersaing dengan sawit asal Malaysia.

Baca Juga: Gapki: Pasar ekspor sawit Indonesia tergerus akibat regulasi

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Rabu (7/8) memperkirakan volume ekspor sawit tahun ini akan ada di kisaran 32 juta ton.

Hingga semester I-2019 realisasinya mencapai 16,84 juta ton.

Artinya, target ekspor 32 juta ton tahun ini terbilang realistis.

Asal tahu saja, pada tahun lalu ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 34,71 juta ton atau naik 7,86% dari tahun 2017 yang sebesar 32,18 juta ton.

Berharap dari China

Lakshmi masih berharap tahun ini pengusaha sawit Indonesia bisa mendapatkan tambahan permintaan dari China.

Selain itu upaya menambah negara-negara baru sebagai tujuan ekspor bisa mendatangkan hasil.

Baca Juga: Kabar Baik, China Akan Hapus Tarif Kuota Impor CPO

Selain itu, saat ekspor menyusut, pengusaha ingin agar penggunaan produk kelapa sawit di dalam negeri bisa meningkat.

Misalnya bila kewajiban penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 20% atau B20 bisa dijalankan secara penuh, maka bisa menyerap sawit sebesar 6 juta ton.

Lalu, bila campuran ditingkatkan menjadi 30% (B30) bisa menambah volume permintaan di dalam negeri sebesar 3 juta ton.

Baca Juga: Ini pertimbangan Mitsubishi untuk masuk ke kendaraan berbahan bakar B30

Adapun upaya lain untuk meningkatkan permintaan minyak sawit dari dalam negeri yakni oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai campuran diesel di pembangkit listrik mereka.

Rencananya, permintaan PLN ini mencapai 3 juta ton.

Menurut Laksmi, bila program B30 berhasil, dan ada tambahan dari PLN bisa terealisasi, maka permintaan sawit di dalam negeri sudah bisa meningkat sebesar 9 juta ton.

"Jadi kekurangan-kekurangan karena ekspor itu bisa kami atasi dengan penyerapan dalam negeri, baik dalam bentuk biodiesel, alternatif inovasi baru atau cara lain yang bisa dilakukan," tutur Laksmi.

Siapkan Perpres ISPO

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot ekspor sawit.

Selain perluasan pasar, pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan India untuk pertukaran komoditas agar mereka kembali impor sawit dari Indonesia.

Tak hanya itu, sebagai penguatan produk sawit di pasar global, dalam waktu dekat akan keluar Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). 

Beleid ini nantinya akan menyesuaikan dinamika yang ada.

Salah satu yang diupayakan adalah mempermudah perkebunan rakyat memperoleh sertifikat ISPO sehingga penuhi syarat di ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler