Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China

Kamis, 08 Agustus 2019 | 07:17 WIB
Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor minyak sawit mulai dari crude palm oil (CPO) dan turunannya, seperti biodiesel dan oleochemical berpotensi mengalami penurunan tahun ini. 

Potensi penurunan tersebut disebabkan tekanan yang berasal dari berbagai negara tujuan ekspor sawit Indonesia seperti adanya tekanan dari Uni Eropa terkait tuduhan subsidi untuk produk biodiesel.

Juga dipengaruhi penurunan ekspor ke India karena tarif bea masuk yang tak bersaing dengan sawit asal Malaysia.

Baca Juga: Gapki: Pasar ekspor sawit Indonesia tergerus akibat regulasi

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Rabu (7/8) memperkirakan volume ekspor sawit tahun ini akan ada di kisaran 32 juta ton.

Hingga semester I-2019 realisasinya mencapai 16,84 juta ton.

Artinya, target ekspor 32 juta ton tahun ini terbilang realistis.

Asal tahu saja, pada tahun lalu ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 34,71 juta ton atau naik 7,86% dari tahun 2017 yang sebesar 32,18 juta ton.

Berharap dari China

Lakshmi masih berharap tahun ini pengusaha sawit Indonesia bisa mendapatkan tambahan permintaan dari China.

Selain itu upaya menambah negara-negara baru sebagai tujuan ekspor bisa mendatangkan hasil.

Baca Juga: Kabar Baik, China Akan Hapus Tarif Kuota Impor CPO

Selain itu, saat ekspor menyusut, pengusaha ingin agar penggunaan produk kelapa sawit di dalam negeri bisa meningkat.

Misalnya bila kewajiban penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 20% atau B20 bisa dijalankan secara penuh, maka bisa menyerap sawit sebesar 6 juta ton.

Lalu, bila campuran ditingkatkan menjadi 30% (B30) bisa menambah volume permintaan di dalam negeri sebesar 3 juta ton.

Baca Juga: Ini pertimbangan Mitsubishi untuk masuk ke kendaraan berbahan bakar B30

Adapun upaya lain untuk meningkatkan permintaan minyak sawit dari dalam negeri yakni oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai campuran diesel di pembangkit listrik mereka.

Rencananya, permintaan PLN ini mencapai 3 juta ton.

Menurut Laksmi, bila program B30 berhasil, dan ada tambahan dari PLN bisa terealisasi, maka permintaan sawit di dalam negeri sudah bisa meningkat sebesar 9 juta ton.

"Jadi kekurangan-kekurangan karena ekspor itu bisa kami atasi dengan penyerapan dalam negeri, baik dalam bentuk biodiesel, alternatif inovasi baru atau cara lain yang bisa dilakukan," tutur Laksmi.

Siapkan Perpres ISPO

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot ekspor sawit.

Selain perluasan pasar, pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan India untuk pertukaran komoditas agar mereka kembali impor sawit dari Indonesia.

Tak hanya itu, sebagai penguatan produk sawit di pasar global, dalam waktu dekat akan keluar Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). 

Beleid ini nantinya akan menyesuaikan dinamika yang ada.

Salah satu yang diupayakan adalah mempermudah perkebunan rakyat memperoleh sertifikat ISPO sehingga penuhi syarat di ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 18:00 WIB

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence

Akuisisi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis kendaraan listrik mulai terlaksana.

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:17 WIB

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak

Kinerja emiten tambang PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diprediksi semakin cemerlang hingga 2027 mendatang.

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:01 WIB

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor

Kebijakan deregulasi impor memberi ruang memperlancar rantai pasok bahan baku, komponen produksi, hingga barang konsumsi tertentu.

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:41 WIB

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025

Tantangan terhadap rupiah juga cukup besar dengan data PMI yang terkontraksi dan proyeksi defisit anggaran yang lebih tinggi menjadi 2,78%.

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:25 WIB

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun

Tekanan harga batubara berasal dari akumulasi turunnya permintaan impor dari China sebanyak 5% year on year (YoY).

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 15:05 WIB

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)

Pernyataan mengenai percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis, di dalam tujuan transaksi 15% saham FAST, memancing sas sis sus di pasar saham

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 09:00 WIB

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)

Harga emas Antam hari ini (5 Juli 2025) Rp 1.908.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 27,07% jika menjual hari ini.

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 08:25 WIB

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak

Donald Rachmat tidak tiba di posisi puncak saat ini lewat jalur instan. Dia meniti kariernya dari bawah.

Janji Ekonomi
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:05 WIB

Janji Ekonomi

Tidak mudah untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang saat ini saja masih jauh dari target tersebut.

Menakar Geopolitik Komoditas Nikel
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:00 WIB

Menakar Geopolitik Komoditas Nikel

Dominasi negara China di industri nikel dalam negeri, efeknya dapat tidak menguntungkan bagi Indonesia.

INDEKS BERITA

Terpopuler