Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China

Kamis, 08 Agustus 2019 | 07:17 WIB
Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor minyak sawit mulai dari crude palm oil (CPO) dan turunannya, seperti biodiesel dan oleochemical berpotensi mengalami penurunan tahun ini. 

Potensi penurunan tersebut disebabkan tekanan yang berasal dari berbagai negara tujuan ekspor sawit Indonesia seperti adanya tekanan dari Uni Eropa terkait tuduhan subsidi untuk produk biodiesel.

Juga dipengaruhi penurunan ekspor ke India karena tarif bea masuk yang tak bersaing dengan sawit asal Malaysia.

Baca Juga: Gapki: Pasar ekspor sawit Indonesia tergerus akibat regulasi

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Rabu (7/8) memperkirakan volume ekspor sawit tahun ini akan ada di kisaran 32 juta ton.

Hingga semester I-2019 realisasinya mencapai 16,84 juta ton.

Artinya, target ekspor 32 juta ton tahun ini terbilang realistis.

Asal tahu saja, pada tahun lalu ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 34,71 juta ton atau naik 7,86% dari tahun 2017 yang sebesar 32,18 juta ton.

Berharap dari China

Lakshmi masih berharap tahun ini pengusaha sawit Indonesia bisa mendapatkan tambahan permintaan dari China.

Selain itu upaya menambah negara-negara baru sebagai tujuan ekspor bisa mendatangkan hasil.

Baca Juga: Kabar Baik, China Akan Hapus Tarif Kuota Impor CPO

Selain itu, saat ekspor menyusut, pengusaha ingin agar penggunaan produk kelapa sawit di dalam negeri bisa meningkat.

Misalnya bila kewajiban penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 20% atau B20 bisa dijalankan secara penuh, maka bisa menyerap sawit sebesar 6 juta ton.

Lalu, bila campuran ditingkatkan menjadi 30% (B30) bisa menambah volume permintaan di dalam negeri sebesar 3 juta ton.

Baca Juga: Ini pertimbangan Mitsubishi untuk masuk ke kendaraan berbahan bakar B30

Adapun upaya lain untuk meningkatkan permintaan minyak sawit dari dalam negeri yakni oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai campuran diesel di pembangkit listrik mereka.

Rencananya, permintaan PLN ini mencapai 3 juta ton.

Menurut Laksmi, bila program B30 berhasil, dan ada tambahan dari PLN bisa terealisasi, maka permintaan sawit di dalam negeri sudah bisa meningkat sebesar 9 juta ton.

"Jadi kekurangan-kekurangan karena ekspor itu bisa kami atasi dengan penyerapan dalam negeri, baik dalam bentuk biodiesel, alternatif inovasi baru atau cara lain yang bisa dilakukan," tutur Laksmi.

Siapkan Perpres ISPO

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot ekspor sawit.

Selain perluasan pasar, pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan India untuk pertukaran komoditas agar mereka kembali impor sawit dari Indonesia.

Tak hanya itu, sebagai penguatan produk sawit di pasar global, dalam waktu dekat akan keluar Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). 

Beleid ini nantinya akan menyesuaikan dinamika yang ada.

Salah satu yang diupayakan adalah mempermudah perkebunan rakyat memperoleh sertifikat ISPO sehingga penuhi syarat di ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Penjajakan Investasi Danantara di Davos Menuai Atensi
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Penjajakan Investasi Danantara di Davos Menuai Atensi

Danantara sudah meneken perjanjian kerjasama investasi dengan Kerajaan Hashemite Yordania serta pembicaraan lebih lanjut dengan Apple.

Multi Medika (MMIX) Optimalkan Segmen Baby Care
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Multi Medika (MMIX) Optimalkan Segmen Baby Care

Fokus ke segmen baby care dilakukan perseroan lantaran melihat kontribusinya yang signifikan ke pendapatan perseroan pada 2025.

Ada 300 Penambang Belum Ajukan RKAB 2026
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Ada 300 Penambang Belum Ajukan RKAB 2026

Kementerian ESDM mengungkapkan masih terdapat 300 perusahaan tambang, khususnya sektor batubara yang belum mengajukan RKAB.​

Pemerintah Buka Opsi Revitalisasi Kilang Dumai
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:15 WIB

Pemerintah Buka Opsi Revitalisasi Kilang Dumai

Kapasitas produksi Kilang Minyak Dumai bisa mencapai 270.000 barel per hari untuk menopang produksi minyak dalam negeri.

Pembiayaan Haji 2026 Mayoritas Valuta Asing
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:05 WIB

Pembiayaan Haji 2026 Mayoritas Valuta Asing

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sudah menyediakan dana Rp 18 triliun-Rp 20 triliun untuk pembiayaan haji tahun ini

Bali Mulai Menyaring Investasi Asing Berkualitas
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:00 WIB

Bali Mulai Menyaring Investasi Asing Berkualitas

Pemprov Bali  memperketat arus investasi asing  mulai Januari 2026 untuk memastikan modal asing yang masuk tidak menggerus usaha lokal.​

Fintech Panen Laba, Risiko Tetap Ada
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:50 WIB

Fintech Panen Laba, Risiko Tetap Ada

Industri fintech P2P lending cetak laba Rp 2,38 triliun di 2025. Namun, OJK dan AFPI ungkap tantangan besar di baliknya.

Multifinance Agresif Berburu Obligasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:40 WIB

Multifinance Agresif Berburu Obligasi

Multifinance hadapi utang Rp33,93 triliun jatuh tempo 2026. Pefindo ungkap alasan di balik penerbitan obligasi masif. Klik untuk tahu dampaknya!

Asuransi Syariah Tertekan, Industri Bidik Pemulihan
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:30 WIB

Asuransi Syariah Tertekan, Industri Bidik Pemulihan

Kontribusi asuransi syariah anjlok 5% hingga November 2025. Pergeseran produk dan kasus unitlink jadi penyebab utama. Simak detail penurunannya!

Pengangguran dan Risiko Utama Perekonomian
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:24 WIB

Pengangguran dan Risiko Utama Perekonomian

Pemerintah mendesak untuk mengembangkan revitalisasi industri dan membangun infrastruktur pendukung untuk membuka lapangan kerja baru.

INDEKS BERITA

Terpopuler