Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China

Kamis, 08 Agustus 2019 | 07:17 WIB
Proyeksi Ekspor CPO 2019 Turun, Pengusaha Berharap dari China
[]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspor minyak sawit mulai dari crude palm oil (CPO) dan turunannya, seperti biodiesel dan oleochemical berpotensi mengalami penurunan tahun ini. 

Potensi penurunan tersebut disebabkan tekanan yang berasal dari berbagai negara tujuan ekspor sawit Indonesia seperti adanya tekanan dari Uni Eropa terkait tuduhan subsidi untuk produk biodiesel.

Juga dipengaruhi penurunan ekspor ke India karena tarif bea masuk yang tak bersaing dengan sawit asal Malaysia.

Baca Juga: Gapki: Pasar ekspor sawit Indonesia tergerus akibat regulasi

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Rabu (7/8) memperkirakan volume ekspor sawit tahun ini akan ada di kisaran 32 juta ton.

Hingga semester I-2019 realisasinya mencapai 16,84 juta ton.

Artinya, target ekspor 32 juta ton tahun ini terbilang realistis.

Asal tahu saja, pada tahun lalu ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 34,71 juta ton atau naik 7,86% dari tahun 2017 yang sebesar 32,18 juta ton.

Berharap dari China

Lakshmi masih berharap tahun ini pengusaha sawit Indonesia bisa mendapatkan tambahan permintaan dari China.

Selain itu upaya menambah negara-negara baru sebagai tujuan ekspor bisa mendatangkan hasil.

Baca Juga: Kabar Baik, China Akan Hapus Tarif Kuota Impor CPO

Selain itu, saat ekspor menyusut, pengusaha ingin agar penggunaan produk kelapa sawit di dalam negeri bisa meningkat.

Misalnya bila kewajiban penggunaan biodiesel sebagai campuran solar sebesar 20% atau B20 bisa dijalankan secara penuh, maka bisa menyerap sawit sebesar 6 juta ton.

Lalu, bila campuran ditingkatkan menjadi 30% (B30) bisa menambah volume permintaan di dalam negeri sebesar 3 juta ton.

Baca Juga: Ini pertimbangan Mitsubishi untuk masuk ke kendaraan berbahan bakar B30

Adapun upaya lain untuk meningkatkan permintaan minyak sawit dari dalam negeri yakni oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai campuran diesel di pembangkit listrik mereka.

Rencananya, permintaan PLN ini mencapai 3 juta ton.

Menurut Laksmi, bila program B30 berhasil, dan ada tambahan dari PLN bisa terealisasi, maka permintaan sawit di dalam negeri sudah bisa meningkat sebesar 9 juta ton.

"Jadi kekurangan-kekurangan karena ekspor itu bisa kami atasi dengan penyerapan dalam negeri, baik dalam bentuk biodiesel, alternatif inovasi baru atau cara lain yang bisa dilakukan," tutur Laksmi.

Siapkan Perpres ISPO

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot ekspor sawit.

Selain perluasan pasar, pemerintah juga tengah berkomunikasi dengan India untuk pertukaran komoditas agar mereka kembali impor sawit dari Indonesia.

Tak hanya itu, sebagai penguatan produk sawit di pasar global, dalam waktu dekat akan keluar Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). 

Beleid ini nantinya akan menyesuaikan dinamika yang ada.

Salah satu yang diupayakan adalah mempermudah perkebunan rakyat memperoleh sertifikat ISPO sehingga penuhi syarat di ekspor.

Bagikan

Berita Terbaru

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Indonesia Sepakati Kerjasama Maritim dengan Inggris

Kerajaan Inggris bakal terlibat dalam pengadaan sebanyak 1.500 kapal yang diperuntukkan bagi nelayan Indonesia.

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:10 WIB

Target Masih Berat Meski Domestik Dinilai Kuat

Bank Indonesia meramal pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 lebih tinggi          

Guyuran Beras SPHP Demi Meredam Harga
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:05 WIB

Guyuran Beras SPHP Demi Meredam Harga

Perum Bulog sudah menyiapkan beras untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sebanyak 1,5 juta ton.

Korporasi Kena Gugatan dan Pencabutan Izin Usaha
| Kamis, 22 Januari 2026 | 05:00 WIB

Korporasi Kena Gugatan dan Pencabutan Izin Usaha

Pemerintah sedang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan status lahan efek pencabutan izin usaha.​

Independensi Bank Sentral, Masihkah Perlu?
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:46 WIB

Independensi Bank Sentral, Masihkah Perlu?

Jika independensi dipahami sebagai praktik institusional, maka ukuran kedewasaan bank sentral tidak terletak pada kemurnian figur. 

IHSG Anjlok Parah, Intip Peluang dan Rekomendasi Saham Untuk Kamis (22/1)
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Anjlok Parah, Intip Peluang dan Rekomendasi Saham Untuk Kamis (22/1)

IHSG masih tercatat naik 0,69% dalam lima hari perdagangan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,20%.

Leasing Tetap Rajin Merilis Obligasi Meski Pasar Sepi
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:35 WIB

Leasing Tetap Rajin Merilis Obligasi Meski Pasar Sepi

Perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi sebesar Rp 37,98 triliun sepanjang Januari hingga November 2025.

Blue Bird (BIRD) Membidik Pelanggan Generasi Muda
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:20 WIB

Blue Bird (BIRD) Membidik Pelanggan Generasi Muda

Untuk membidik segmen pelanggan ini, BIRD melakukan kolaborasi dengan intellectual property (IP) lokal Tahilalats

Jurus Bank Indonesia Redam Tekanan Rupiah
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:20 WIB

Jurus Bank Indonesia Redam Tekanan Rupiah

BI siap intervensi volatilitas nilai tukar rupiah menggunakan cadangan devisa                       

Pebisnis Waswas Nilai Tukar Rupiah Semakin Terpuruk
| Kamis, 22 Januari 2026 | 04:10 WIB

Pebisnis Waswas Nilai Tukar Rupiah Semakin Terpuruk

Pada perdagangan Rabu (21/1), kurs dolar AS senilai Rp 16.963, jauh melampaui asumsi yang tertera di APBN sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

INDEKS BERITA

Terpopuler