Rencana Inggris untuk Mengharuskan Big Four Berbagi Tugas Audit Menuai Tantangan
KONTAN.CO.ID - LONDON. Rancangan aturan mengenai audit dan pengoperasian perusahaan yang disusun regulator di Inggris menuai tantangan. Penolakan berpusat di aturan yang memaksa perusahaan di Inggris untuk membagi tugas audit pada kantor akuntan yang masuk dalam kategori Big Four, dan kantor akuntan yang berskala menengah.
Setelah peritel BHS dan developer Carillion tersungkur, regulator yang didukung Pemerintah Inggris menggelar pengkajian atas sejumlah aturan. Hasilnya? Rekomendasi yang berisikan 155 perubahan pada aturan audit dan tata laksana perusahaan.
Pemerintah menyelipkan banyak rancangan perubahan sebelum calon beleid itu menjalani konsultasi publik pada Juli mendatang. “Dan beberapa perubahan telah memicu respons besar,” kata Jon Thompson, kepala eksekutif Dewan Pelaporan Keuangan, yang mengatur auditor dan tata kelola perusahaan di Inggris.
Baca Juga: Pemerintah berencana menerapkan kebijakan alternative minimum tax, begini kata Kadin
Satu proposal yang menuai suara kontra adalah auditor yang termasuk dalam kelompok Big Four, seperti EY, KPMG, Deloitte, atau PwC, harus membagi sebagian kecil tugas audit yang signifikan ke kantor akuntan yang lebih kecil, seperti seperti Mazars, Grant Thornton, atau BDO. Tujuan pembagian itu adalah meningkatkan persaingan di antara kantor akuntan publik.
Thompson mengatakan ada banyak pertanyaan tentang mekanisme pembagian kerja. Misal, siapa yang melakukan apa dan bagaimana memastikan kualitas audit ketika dua auditor terlibat.
"Ada banyak yang menganggap audit bersama yang dikelola mungkin tidak dapat diterapkan di Inggris. Dan sebaliknya mereka sangat menyukai ide kapitalisasi pasar ini," kata Thompson dalam sebuah acara yang diadakan oleh sebuah organisasi profesi akuntansi.
Baca Juga: Oil trades at multi-year highs on demand expectations
London mengusulkan jika audit bersama gagal bekerja, regulator akan memberlakukan pembatasan pada pangsa pasar Big Four.
Ada juga beberapa kegelisahan tentang pemberlakuan aturan yang mirip dengan ketentuan Sarbanes-Oxley (SOX) di Amerika Serikat. Aturan yang ketat itu mengharuskan direksi perusahaan untuk secara pribadi membuktikan bahwa kontrol internal cukup kuat untuk memastikan laporan keuangan yang andal untuk menghentikan penipuan.
Banyak penentang calon aturan yang menyebut pemberlakuan ketentuan semacam itu akan menyurutkan niat orang menjadi direktur non-eksekutif. Namun, Thompson menilai prediksi semacam itu berlebihan. "Apa yang mungkin terjadi adalah beban beberapa rekan kami yang kini berlebihan akan berkurang, hingga mereka bisa lebih fokus,” ujar dia.
Selanjutnya: Saham CPO Ikut Tergerus Penurunan Harga Komoditas
