KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jumlah holding untuk badan usaha milik negara (BUMN) bakal bertambah. Setelah membentuk holding BUMN di sektor pertambangan, perkebunan, dan perumahan, pemerintah berniat menggabung BUMN penyedia jasa penerbangan di bawah satu perusahaan induk.
Menteri BUMN Rini Soemarno menerangkan, BUMN penerbangan yang akan bergabung di holding tersebut terdiri dari PT Angkasa Pura I (AP I), PT Angkasa Pura II (AP II) dan PT Garuda Indonesia. "Kami analisa sekarang perusahaan holding membawahi AP I dan II dan juga operasi transportasi yang lain seperti Garuda," jelas Rini akhir pekan lalu.
Menteri BUMN menganggap pembentukan holding ini penting agar perusahaan pelat merah di sektor penerbangan bisa bersinergi. Holding diharapkan bisa menghemat biaya serta mempermudah pengembangan bisnis. Meski begitu, Rini mengaku masih mengkaji siapa yang akan dijadikan sebagai induk dalam grup penerbangan tersebut.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyebut, pembahasan mengenai rencana pembentukan holding BUMN penerbangan ini sifatnya masih sangat awal. "Sudah ada pembahasan tapi masih awal," katanya kepada KONTAN.
Aloysius memastikan, pembentukan holding akan memungkinkan BUMN yang memiliki bisnis sama terhindar dari menanggung double cost. Seperti terjadi pada holding migas. Untuk memenuhi kebutuhan alat berat sebetulnya masih bisa saling pinjam antar BUMN, jika membutuhkan, sehingga tidak perlu masing-masing harus punya sendiri.
Vice President Corporate Communocation AP II Yado Yarismano juga menyatakan sudah mengetahui rencana pemerintah untuk membentuk holding BUMN ini. Bahkan, sudah ada beberapa kali rapat untuk membahas hal ini. "Sudah ada beberapa kali rapat tapi masih awal," tutur dia kepada KONTAN.
Begitu juga dengan Sekretaris Perusahaan AP I Handy Heryudhitiawan yang menyatakan sudah mengetahui siapa saja saja calon-calon perusahaan BUMN di holding ini. "Dari kami lebih mengikuti proses saja," katanya.
Yang jelas, holding ini bertujuan agar pengembangan di sektor penerbangan itu bisa lebih terstruktur dan fokus. Apalagi, saat ini pemerintah memiliki fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan aksesbilitas, terutama di bandara. Fasilitas yang saat ini sudah terintegrasi, mulai dari kereta bandara, skytrain, Airport Operation Command Center (AOCC) dan Sub Gardu Induk Tegangan Tinggi 150 KV, serta Power Station 2 dan 3.
Anggota Komisi VI Abdul Wachid berpendapat, Kementerian BUMN seharusnya tidak perlu merencanakan holding BUMN penerbangan di tengah keadaan saat ini. "Bu Menteri seharusnya tahu, penerbangan masih menjadi sorotan karena harga tiket mahal dan utang Garuda belum terselesaikan," jelas Abdul.
Karena itu, daripada membentuk holding BUMN, Abdul menyarankan pemerintah fokus mengatasi masalah mereka. Misalnya kenaikan harga tiket penerbangan, hingga polemik bagasi berbayar. Lalu, ada kasus utang Merpati Airline dengan para pegawainya juga saat ini masih belum selesai. "Fokus ke sana dulu saja," tukas Abdul.
