Restitusi Meningkat, Penerimaan di Kuartal Pertama Hanya Naik Tipis

Selasa, 23 April 2019 | 07:48 WIB
Restitusi Meningkat, Penerimaan di Kuartal Pertama Hanya Naik Tipis
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan negara sepanjang kuartal pertama bergerak lesu dibanding tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sepanjang Januari-Maret 2019 realsasi pendapatan negara Rp 350,1 triliun, hanya tumbuh 4,9% year on year (yoy). Padahal di periode sama tahun lalu, realisasi penerimaan negara mampu tumbuh 12,7%.

Penyebabnya: penerimaan pajak hanya tumbuh 1,8% yoy menjadi Rp 249 triliun per akhir Maret 2019. Angka itu jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan penerimaan pada Januari-Maret 2018 yang mencapai 9,9% yoy.

Kondisi ini terjadi karena restitusi pajak yang tumbuh drastis, mencapai 47,83% yoy. Periode sama tahun lalu, restitusi pajak ini hanya tumbuh 34,26% yoy. "Percepatan restitusi pajak yang bertujuan menstimulasi perekonomian memang membuat penerimaan pajak terdistorsi. Kami lihat trennya akan kembali normal di Mei atau Juni 2019," tandas Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman, Senin (22/4).

Sebaliknya, penerimaan bea dan cukai tercatat Rp 31 triliun, tumbuh 73% yoy. Pada periode sama tahun lalu, penerimaan bea dan cukai hanya tumbuh 15,9% yoy. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2019 tercatat sebesar Rp 70 triliun, turun 1,4% yoy.

Jika penerimaan negara lesu, realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2019 mencapai Rp 452,1 triliun, tumbuh 7,7% dibanding periode sama tahun lalu. Sepanjang kuartal pertama 2018, realisasi belanja negara Rp 419,6 triliun atau tumbuh 4,9% yoy.

Pertumbuhan belanja negara ditopang serapan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 260,7 triliun atau tumbuh 11,4% yoy. Sementara, belanja untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 191,3 triliun atau tumbuh 3,1% yoy.

Dengan belanja yang lebih tinggi sementara penerimaan lesu, defisit anggaran melebar menjadi Rp 102 triliun atau 0,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode sama tahun sebelumnya, defisit anggaran tercatat Rp 85,8 triliun atau hanya 0,58% terhadap PDB.

Kendati defisit melebar, pemerintah menilai APBN untuk tiga bulan pertama tahun ini masih terkendali. "Penerimaan negara tumbuh 5%, daya serap belanja sangat on track, dan defisit sangat terkendali. Masih ada tiga kuartal lagi, kita masih tetap dalam target-target kita sambil menjaga defisit sebesar 1,84% dari PDB," tambah dia.

Meski begitu, pemerintah terus mewaspadai dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan volatilitas.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, revisi APBN 2019 terbuka lebar. Apalagi, sejumlah asumsi makro yang tidak sesuai.

Misalnya, asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN tahun ini Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Realisasi nilai tukar di bawah perkiraan. Secara end of periode, Kemkeu mencatat nilai tukar rupiah Rp 14.016 per dollar AS, sedang year to date, di level Rp 14.140 per dollar AS.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$ 70 per barel, realisasi ICP hingga akhir Maret hanya US$ 63,6 per barel atau US$ 60,46 per barel secara year to date. Ia memprediksi rata-rata ICP 2019 hanya US$ 64 per barel. Sementara kurs rupiah Rp 14.100.

Bagikan

Berita Terbaru

Prospek Sawit 2026: Harga di Level Tinggi, Permintaan Naik, Regulasi Kompleks
| Senin, 29 Desember 2025 | 13:14 WIB

Prospek Sawit 2026: Harga di Level Tinggi, Permintaan Naik, Regulasi Kompleks

Prospek minyak sawit 2026 tetap atraktif dengan harga US$1.050-1.150/ton didukung biodiesel B50 & permintaan global, meski regulasi kompleks.

Saham Happy Hapsoro: Potensi vs Risiko 2026
| Senin, 29 Desember 2025 | 10:19 WIB

Saham Happy Hapsoro: Potensi vs Risiko 2026

Saham grup Happy Hapsoro reli agresif 2025 didorong politik & korporasi. Prospek 2026 atraktif tapi rawan koreksi spekulasi.

Tekanan Pada Kredit UMKM Membuat Risiko Kenaikan NPL Makin Tinggi
| Senin, 29 Desember 2025 | 09:30 WIB

Tekanan Pada Kredit UMKM Membuat Risiko Kenaikan NPL Makin Tinggi

Nilai outstanding kredit UMKM perbankan masih terus menurun, sementara tingkat kredit bermasalah juga masih naik

Harga Emas Berkilau, Saham Emiten Memukau
| Senin, 29 Desember 2025 | 09:16 WIB

Harga Emas Berkilau, Saham Emiten Memukau

Permintaan aset safe have terus mendaki di sepanjang tahun 2025. Dalam sebulan terakhir, mayoritas harga saham emiten emas melonjak tinggi.

Indomobil Multi Jasa (IMJS) Suntik Modal Anak Usaha Rp 499,28 Miliar
| Senin, 29 Desember 2025 | 09:09 WIB

Indomobil Multi Jasa (IMJS) Suntik Modal Anak Usaha Rp 499,28 Miliar

Penyetoran modal ini berasal dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PUT IV HMETD).​

Incar Pertumbuhan Kinerja, Fast Food Indonesia (FAST) Geber Ekspansi
| Senin, 29 Desember 2025 | 09:05 WIB

Incar Pertumbuhan Kinerja, Fast Food Indonesia (FAST) Geber Ekspansi

 Pada tahun 2030, emiten pengelola jaringan restoran KFC Indonesia itu menargetkan bisa memiliki 1.000 gerai. ​

Laju Konsumsi Tahun 2026 Diproyeksi Pulih, Prospek Emiten Semakin Berseri
| Senin, 29 Desember 2025 | 08:57 WIB

Laju Konsumsi Tahun 2026 Diproyeksi Pulih, Prospek Emiten Semakin Berseri

Konsumsi domestik Indonesia berpeluang pulih bertahap pada tahun depan, setelah sempat melemah dalam beberapa kuartal terakhir. 

Multifinance Redam Risiko Lonjakan NPF
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:20 WIB

Multifinance Redam Risiko Lonjakan NPF

Industri pembiayaan mengantisipasi tradisi kenaikan kredit macet yang biasanya terjadi pada momen liburan akhir tahun.

Trafik Jalan Tol Regional Jasa Marga Menanjak
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:16 WIB

Trafik Jalan Tol Regional Jasa Marga Menanjak

Volume lalu lintas tercatat mencapai 2.033.534 kendaraan, tumbuh 7,42% dibandingkan kondisi normal yang berada pada angka 1.893.017 kendaraan.

Beragam Instansi Menyokong Kopdes Merah Putih
| Senin, 29 Desember 2025 | 07:13 WIB

Beragam Instansi Menyokong Kopdes Merah Putih

Melalui konsolidasi kebijakan, data dan program lintas kementerian, Kemenkop berharap koperasi kembali menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan

INDEKS BERITA

Terpopuler