Restitusi Meningkat, Penerimaan di Kuartal Pertama Hanya Naik Tipis

Selasa, 23 April 2019 | 07:48 WIB
Restitusi Meningkat, Penerimaan di Kuartal Pertama Hanya Naik Tipis
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan negara sepanjang kuartal pertama bergerak lesu dibanding tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sepanjang Januari-Maret 2019 realsasi pendapatan negara Rp 350,1 triliun, hanya tumbuh 4,9% year on year (yoy). Padahal di periode sama tahun lalu, realisasi penerimaan negara mampu tumbuh 12,7%.

Penyebabnya: penerimaan pajak hanya tumbuh 1,8% yoy menjadi Rp 249 triliun per akhir Maret 2019. Angka itu jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan penerimaan pada Januari-Maret 2018 yang mencapai 9,9% yoy.

Kondisi ini terjadi karena restitusi pajak yang tumbuh drastis, mencapai 47,83% yoy. Periode sama tahun lalu, restitusi pajak ini hanya tumbuh 34,26% yoy. "Percepatan restitusi pajak yang bertujuan menstimulasi perekonomian memang membuat penerimaan pajak terdistorsi. Kami lihat trennya akan kembali normal di Mei atau Juni 2019," tandas Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman, Senin (22/4).

Sebaliknya, penerimaan bea dan cukai tercatat Rp 31 triliun, tumbuh 73% yoy. Pada periode sama tahun lalu, penerimaan bea dan cukai hanya tumbuh 15,9% yoy. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2019 tercatat sebesar Rp 70 triliun, turun 1,4% yoy.

Jika penerimaan negara lesu, realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2019 mencapai Rp 452,1 triliun, tumbuh 7,7% dibanding periode sama tahun lalu. Sepanjang kuartal pertama 2018, realisasi belanja negara Rp 419,6 triliun atau tumbuh 4,9% yoy.

Pertumbuhan belanja negara ditopang serapan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 260,7 triliun atau tumbuh 11,4% yoy. Sementara, belanja untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 191,3 triliun atau tumbuh 3,1% yoy.

Dengan belanja yang lebih tinggi sementara penerimaan lesu, defisit anggaran melebar menjadi Rp 102 triliun atau 0,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode sama tahun sebelumnya, defisit anggaran tercatat Rp 85,8 triliun atau hanya 0,58% terhadap PDB.

Kendati defisit melebar, pemerintah menilai APBN untuk tiga bulan pertama tahun ini masih terkendali. "Penerimaan negara tumbuh 5%, daya serap belanja sangat on track, dan defisit sangat terkendali. Masih ada tiga kuartal lagi, kita masih tetap dalam target-target kita sambil menjaga defisit sebesar 1,84% dari PDB," tambah dia.

Meski begitu, pemerintah terus mewaspadai dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan volatilitas.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, revisi APBN 2019 terbuka lebar. Apalagi, sejumlah asumsi makro yang tidak sesuai.

Misalnya, asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN tahun ini Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Realisasi nilai tukar di bawah perkiraan. Secara end of periode, Kemkeu mencatat nilai tukar rupiah Rp 14.016 per dollar AS, sedang year to date, di level Rp 14.140 per dollar AS.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$ 70 per barel, realisasi ICP hingga akhir Maret hanya US$ 63,6 per barel atau US$ 60,46 per barel secara year to date. Ia memprediksi rata-rata ICP 2019 hanya US$ 64 per barel. Sementara kurs rupiah Rp 14.100.

Bagikan

Berita Terbaru

Efek Musiman Mendongkrak Likuiditas dan Kredit
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 11:11 WIB

Efek Musiman Mendongkrak Likuiditas dan Kredit

Penguatan dinilai lebih banyak dipengaruhi faktor musiman.                                                 

Cashback Bikin Kaget, Coretax Ubah Peta Pajak
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 11:09 WIB

Cashback Bikin Kaget, Coretax Ubah Peta Pajak

Coretax berlaku, warganet gelisah masih kurang bayar pajak gara-gara menerima cashback.                    

Bangkitnya Investasi Reksadana Syariah di Indonesia
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 09:33 WIB

Bangkitnya Investasi Reksadana Syariah di Indonesia

Reksadana syariah mengikuti prinsip Islam, yaitu menghindari riba gharar dan maysir dengan fokus pada aset halal seperti sukuk dan saham syariah. 

Rama Indonesia Ingin Akuisisi 59,24% Saham Dua Putra Utama Makmur (DPUM)
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:17 WIB

Rama Indonesia Ingin Akuisisi 59,24% Saham Dua Putra Utama Makmur (DPUM)

Pada 22 Januari 2026, Rama Indonesia berencana mengakuisisi 59,24% saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) dari modal disetor dan ditempatkan.

Erajaya Swasembada (ERAA) Siapkan Dana Rp 150 Miliar untuk Buyback Saham
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:09 WIB

Erajaya Swasembada (ERAA) Siapkan Dana Rp 150 Miliar untuk Buyback Saham

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. ​

Pelemahan Rupiah Ikut Memicu IHSG Terkoreksi 1,37% Dalam Sepekan
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 08:02 WIB

Pelemahan Rupiah Ikut Memicu IHSG Terkoreksi 1,37% Dalam Sepekan

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), jadi salah satu penahan kinerja IHSG di sepanjang pekan ini. ​

Bayang-Bayang Bubble di Saham Teknologi
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:53 WIB

Bayang-Bayang Bubble di Saham Teknologi

Kinerja saham masih loyo di awal tahun 2026, emiten teknologi dibayangi bubble kecerdasan buatan (AI)

Harga Emas Terus Mencetak Rekor Tertinggi, Peluang Investasi Emas Masih Terbuka
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:30 WIB

Harga Emas Terus Mencetak Rekor Tertinggi, Peluang Investasi Emas Masih Terbuka

Kondisi geopolitik yang panas dingin membuat harga emas diprediksi bakal terus menanjak di tahun 2026.

Menghadirkan Politik Ekonomi Resilensi
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menghadirkan Politik Ekonomi Resilensi

Ekonomi resiliensi diperlukan saat ini untuk bisa melindungi rakyat kebanyakan dari tekanan ekonomi.​

Menunggu Bunga Layu
| Sabtu, 24 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menunggu Bunga Layu

Otoritas perlu lebih galak memastikan efisiensi perbankan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk bunga kredit yang rendah.

INDEKS BERITA

Terpopuler