Restitusi Meningkat, Penerimaan di Kuartal Pertama Hanya Naik Tipis

Selasa, 23 April 2019 | 07:48 WIB
Restitusi Meningkat, Penerimaan di Kuartal Pertama Hanya Naik Tipis
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan negara sepanjang kuartal pertama bergerak lesu dibanding tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sepanjang Januari-Maret 2019 realsasi pendapatan negara Rp 350,1 triliun, hanya tumbuh 4,9% year on year (yoy). Padahal di periode sama tahun lalu, realisasi penerimaan negara mampu tumbuh 12,7%.

Penyebabnya: penerimaan pajak hanya tumbuh 1,8% yoy menjadi Rp 249 triliun per akhir Maret 2019. Angka itu jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan penerimaan pada Januari-Maret 2018 yang mencapai 9,9% yoy.

Kondisi ini terjadi karena restitusi pajak yang tumbuh drastis, mencapai 47,83% yoy. Periode sama tahun lalu, restitusi pajak ini hanya tumbuh 34,26% yoy. "Percepatan restitusi pajak yang bertujuan menstimulasi perekonomian memang membuat penerimaan pajak terdistorsi. Kami lihat trennya akan kembali normal di Mei atau Juni 2019," tandas Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman, Senin (22/4).

Sebaliknya, penerimaan bea dan cukai tercatat Rp 31 triliun, tumbuh 73% yoy. Pada periode sama tahun lalu, penerimaan bea dan cukai hanya tumbuh 15,9% yoy. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2019 tercatat sebesar Rp 70 triliun, turun 1,4% yoy.

Jika penerimaan negara lesu, realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2019 mencapai Rp 452,1 triliun, tumbuh 7,7% dibanding periode sama tahun lalu. Sepanjang kuartal pertama 2018, realisasi belanja negara Rp 419,6 triliun atau tumbuh 4,9% yoy.

Pertumbuhan belanja negara ditopang serapan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 260,7 triliun atau tumbuh 11,4% yoy. Sementara, belanja untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 191,3 triliun atau tumbuh 3,1% yoy.

Dengan belanja yang lebih tinggi sementara penerimaan lesu, defisit anggaran melebar menjadi Rp 102 triliun atau 0,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode sama tahun sebelumnya, defisit anggaran tercatat Rp 85,8 triliun atau hanya 0,58% terhadap PDB.

Kendati defisit melebar, pemerintah menilai APBN untuk tiga bulan pertama tahun ini masih terkendali. "Penerimaan negara tumbuh 5%, daya serap belanja sangat on track, dan defisit sangat terkendali. Masih ada tiga kuartal lagi, kita masih tetap dalam target-target kita sambil menjaga defisit sebesar 1,84% dari PDB," tambah dia.

Meski begitu, pemerintah terus mewaspadai dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan volatilitas.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, revisi APBN 2019 terbuka lebar. Apalagi, sejumlah asumsi makro yang tidak sesuai.

Misalnya, asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN tahun ini Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Realisasi nilai tukar di bawah perkiraan. Secara end of periode, Kemkeu mencatat nilai tukar rupiah Rp 14.016 per dollar AS, sedang year to date, di level Rp 14.140 per dollar AS.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$ 70 per barel, realisasi ICP hingga akhir Maret hanya US$ 63,6 per barel atau US$ 60,46 per barel secara year to date. Ia memprediksi rata-rata ICP 2019 hanya US$ 64 per barel. Sementara kurs rupiah Rp 14.100.

Bagikan

Berita Terbaru

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:59 WIB

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons

Harga logam putih ini naik tajam demi mengejar ketertinggalan rasio terhadap emas akibat lonjakan permintaan industri yang masif.

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:56 WIB

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas

Mengupas profil dan strategi bisnis PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) untuk menggenjot kinerja pada tahun depan 

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:15 WIB

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat

Serikat pekerja akan menggugat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 di DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:05 WIB

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit

Sawit Watch mencium aroma ekspansi lahan secara massif, di balik ambisi pemerintah membidik implementasi B50 pada pertengahan 2026.

Kisah Sukes Danang Setyawan Berbisnis Wedangan
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 18:41 WIB

Kisah Sukes Danang Setyawan Berbisnis Wedangan

Profil tempat kongkow Jahe Rempah Mbah Tolok, kedai minuman tradisional berbasis jahe asal Kudus, Jawa Tengah.

Peluang serta Tantangan Bisnis Waralaba Tanpa Gerai Fisik
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 18:10 WIB

Peluang serta Tantangan Bisnis Waralaba Tanpa Gerai Fisik

Peluang utama dari waralaba tanpa outlet terletak pada pengelolaan struktur biaya. Tanpa biaya sewa yang mahal, titik impas bergeser lebih cepat.

Pemerintah Cairkan Rapel THR dan Gaji ke-13 Bagi Guru dan ASN di Daerah
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:54 WIB

Pemerintah Cairkan Rapel THR dan Gaji ke-13 Bagi Guru dan ASN di Daerah

Menkeu menetapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) demi menuntaskan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah.

Lonjakan Investor Dorong Perkembangan Bisnis Kustodian Bank
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:36 WIB

Lonjakan Investor Dorong Perkembangan Bisnis Kustodian Bank

BCA menilai, pertumbuhan asset under custody (AUC) mencerminkan prospek positif bisnis bank kustodian didorong kesadaran masyarakat berinvestasi.

MPX Logistics (MPXL) Diversifikasi Bisnis di Tahun Depan
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:10 WIB

MPX Logistics (MPXL) Diversifikasi Bisnis di Tahun Depan

MPXL bakal mengoptimalkan strategi diversifikasi bisnis, termasuk dengan pengembangan angkutan komoditas.

Lanjutkan Pengejaran Pajak Kelas Kakap
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:09 WIB

Lanjutkan Pengejaran Pajak Kelas Kakap

Kanwil LTO membidik 35 wajib pajak konglomerat dengan tunggakan Rp 7,52 triliun​                    

INDEKS BERITA

Terpopuler