Restitusi Meningkat, Penerimaan di Kuartal Pertama Hanya Naik Tipis

Selasa, 23 April 2019 | 07:48 WIB
Restitusi Meningkat, Penerimaan di Kuartal Pertama Hanya Naik Tipis
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerimaan negara sepanjang kuartal pertama bergerak lesu dibanding tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sepanjang Januari-Maret 2019 realsasi pendapatan negara Rp 350,1 triliun, hanya tumbuh 4,9% year on year (yoy). Padahal di periode sama tahun lalu, realisasi penerimaan negara mampu tumbuh 12,7%.

Penyebabnya: penerimaan pajak hanya tumbuh 1,8% yoy menjadi Rp 249 triliun per akhir Maret 2019. Angka itu jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan penerimaan pada Januari-Maret 2018 yang mencapai 9,9% yoy.

Kondisi ini terjadi karena restitusi pajak yang tumbuh drastis, mencapai 47,83% yoy. Periode sama tahun lalu, restitusi pajak ini hanya tumbuh 34,26% yoy. "Percepatan restitusi pajak yang bertujuan menstimulasi perekonomian memang membuat penerimaan pajak terdistorsi. Kami lihat trennya akan kembali normal di Mei atau Juni 2019," tandas Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu Luky Alfirman, Senin (22/4).

Sebaliknya, penerimaan bea dan cukai tercatat Rp 31 triliun, tumbuh 73% yoy. Pada periode sama tahun lalu, penerimaan bea dan cukai hanya tumbuh 15,9% yoy. Sementara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2019 tercatat sebesar Rp 70 triliun, turun 1,4% yoy.

Jika penerimaan negara lesu, realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2019 mencapai Rp 452,1 triliun, tumbuh 7,7% dibanding periode sama tahun lalu. Sepanjang kuartal pertama 2018, realisasi belanja negara Rp 419,6 triliun atau tumbuh 4,9% yoy.

Pertumbuhan belanja negara ditopang serapan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 260,7 triliun atau tumbuh 11,4% yoy. Sementara, belanja untuk transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 191,3 triliun atau tumbuh 3,1% yoy.

Dengan belanja yang lebih tinggi sementara penerimaan lesu, defisit anggaran melebar menjadi Rp 102 triliun atau 0,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode sama tahun sebelumnya, defisit anggaran tercatat Rp 85,8 triliun atau hanya 0,58% terhadap PDB.

Kendati defisit melebar, pemerintah menilai APBN untuk tiga bulan pertama tahun ini masih terkendali. "Penerimaan negara tumbuh 5%, daya serap belanja sangat on track, dan defisit sangat terkendali. Masih ada tiga kuartal lagi, kita masih tetap dalam target-target kita sambil menjaga defisit sebesar 1,84% dari PDB," tambah dia.

Meski begitu, pemerintah terus mewaspadai dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan volatilitas.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, revisi APBN 2019 terbuka lebar. Apalagi, sejumlah asumsi makro yang tidak sesuai.

Misalnya, asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN tahun ini Rp 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS). Realisasi nilai tukar di bawah perkiraan. Secara end of periode, Kemkeu mencatat nilai tukar rupiah Rp 14.016 per dollar AS, sedang year to date, di level Rp 14.140 per dollar AS.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) US$ 70 per barel, realisasi ICP hingga akhir Maret hanya US$ 63,6 per barel atau US$ 60,46 per barel secara year to date. Ia memprediksi rata-rata ICP 2019 hanya US$ 64 per barel. Sementara kurs rupiah Rp 14.100.

Bagikan

Berita Terbaru

Layanan JKN Memoles Prospek Kinerja RS Hermina (HEAL)
| Jumat, 24 Januari 2025 | 10:03 WIB

Layanan JKN Memoles Prospek Kinerja RS Hermina (HEAL)

PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) akan mendapat keuntungan dari sejumlah kebijakan baru pemerintah pada tahun ini. 

Harapan Cuan Menebal di Tahun Ular Kayu
| Jumat, 24 Januari 2025 | 09:45 WIB

Harapan Cuan Menebal di Tahun Ular Kayu

Sektor bisnis yang berhubungan dengan elemen kayu, api dan air dinilai lebih hoki di tahun Ular Kayu

Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:32 WIB

Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III

Keputusan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di ranah Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Kemampuan Bayar Utang Indonesia Rentan
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:24 WIB

Kemampuan Bayar Utang Indonesia Rentan

Debt service ratio (DSR) Indonesia berpotensi meningkat mencapai 45% pada tahun ini dan 40% pada 2026 mendatang 

Menakar Arah Saham Japfa (JPFA) di Tengah Kabar Divestasi Induk Usahanya
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:17 WIB

Menakar Arah Saham Japfa (JPFA) di Tengah Kabar Divestasi Induk Usahanya

Saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) yang sudah melejit 73,97% dalam setahun terakhir, kini menghadapi tekanan jual.

Makan Lebih Bergizi dari Penghematan Rp 300 Triliun
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:17 WIB

Makan Lebih Bergizi dari Penghematan Rp 300 Triliun

Presiden Prabowo menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara dari pusat (anggaran K/L) hingga daerah (anggaran transfer ke daerah)

Menakar Efek Trump 2.0, India Paling Optimistis tapi Indonesia Hadapi Ketidakpastian
| Jumat, 24 Januari 2025 | 08:05 WIB

Menakar Efek Trump 2.0, India Paling Optimistis tapi Indonesia Hadapi Ketidakpastian

Indonesia diperkirakan tidak mampu menyerap relokasi perusahaan China seiring potensi perang dagang di masa Jabatan Trump yang kedua.

Dana Pensiun Lokal Banyak Koleksi Saham Gocap
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:47 WIB

Dana Pensiun Lokal Banyak Koleksi Saham Gocap

Dari 20 besar saham berdasarkan volume terbanyak per akhir tahun 2024, lima diantaranya disuspensi dan masuk Papan Pemantauan Khusus.

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:37 WIB

Kemenhub Usul 24-27 Maret Diberlakukan WFA

Kemenhub akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terkait usulan WFA.untuk antisipasi kemacetan

Laba Kian Menebal, Analis Kompak Rekomendasikan Beli Saham BBNI
| Jumat, 24 Januari 2025 | 07:34 WIB

Laba Kian Menebal, Analis Kompak Rekomendasikan Beli Saham BBNI

Insentif giro wajib minimum (GWM) dan regulasi devisa hasil ekspor (DHE) yang baru bakal menopang kinerja emiten bank, termasuk BBNI.

INDEKS BERITA

Terpopuler