Rusia Bisa Manfaatkan Kepemilikan atas Obligasi China untuk Menyiasati Sanksi Barat

Kamis, 03 Maret 2022 | 14:06 WIB
Rusia Bisa Manfaatkan Kepemilikan atas Obligasi China untuk Menyiasati Sanksi Barat
[ILUSTRASI. Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, China, Jumat (4/2/2022). Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Bank sentral Rusia dan pengelola dana kekayaan di negeri itu menyumbang hampir seperempat dari kepemilikan asing atas obligasi China, demikian perkiraan analis dari ANZ Research. Rusia bisa memanfaatkan kepemilikan atas yuan itu dari serangkaian sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat atas aksi Moskow menyerbu Ukraina.

Pasar keuangan Rusia saat ini terganggu oleh oleh sanksi yang dijatuhkan atas invasi Rusia ke Uraina. Negara barat menyebut aksi Rusia itu sebagai serangan terbesar sebuah negara ke negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. 

Menghadapi sanksi tersebut, perusahaan Rusia telah menjajaki solusi dengan sekutu negaranya di pasar berkembang, terutama China. Penyelesaian transaksi perdagangan global dalam yuan pun terlihat meningkat, sementara transaksi dalam dolar terpangkas.

Baca Juga: Reli Kuat Terhenti, Harga Bitcoin dan Mata Uang Kripto Ini Tetap Menang Banyak

Dalam sebuah catatan minggu ini, ekonom dan ahli strategi ANZ mengatakan mereka memperkirakan kepemilikan obligasi yuan oleh bank sentral Rusia dan Dana Kekayaan Nasional Rusia masing-masing sebesar US$ 80 miliar dan US$ 60 miliar.

Kepemilikan obligasi asing di pasar obligasi antar bank China mencapai 4,07 triliun yuan ($644,13 miliar) per akhir Januari, yang merupakan data terbaru yang tersedia.  "Kami mengawasi apakah Rusia akan melikuidasi aset jika uang tunai (yuan) diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran lainnya," kata ANZ.

Yuan menyumbang 13,1% dari cadangan mata uang asing bank sentral Rusia pada Juni 2021, dibandingkan dengan hanya 0,1% pada Juni 2017. Kepemilikan dolar turun menjadi 16,4%, dari 46,3%.

Baca Juga: Ditawari Chelsea oleh Roman Abramovich Miliarder Swiss Hansjorg Wyss Sebut Kemahalan  

Tetapi sementara Rusia berpotensi menggunakan aset yuan dan Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Perbatasan (CIPS) China untuk melawan dampak sanksi Barat, termasuk larangan beberapa bank Rusia dari sistem pesan keuangan global SWIFT, krisis tidak mungkin meningkatkan penggunaan yuan secara signifikan, kata mereka.

"CIPS sebagian besar merupakan sistem kliring RMB dan lebih dari 80% transaksi di CIPS bergantung pada telegram SWIFT. Ini bukan pengganti langsung untuk SWIFT."

Menggarisbawahi dampak sanksi atas invasi, lembaga pemeringkat Fitch dan Moody's memangkas peringkat kredit negara Rusia menjadi status "sampah", menyusul langkah serupa dari S&P Global pekan lalu. Baca cerita selengkapnya 

Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus".

Bagikan

Berita Terbaru

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja
| Rabu, 26 November 2025 | 08:59 WIB

Sempat Dikoleksi Asing, Saham SMGR Mulai Terkoreksi di Tengah Pemulihan Kinerja

SMGR sudah pulih, terutama pada kuartal III-2025 terlihat dari pencapaian laba bersih setelah pada kuartal II-2025 perusahaan masih merugi.

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid
| Rabu, 26 November 2025 | 08:53 WIB

KRIS dan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bikin Prospek Emiten Rumah Sakit Makin Solid

Simak analisis prospek saham rumah sakit HEAL, SILO, dan MIKA) tahun 2026 yang berpotensi disulut kenaikan iuran BPJS dan implementasi KRIS.

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS
| Rabu, 26 November 2025 | 08:45 WIB

Setelah Cetak Rekor & Koreksi, Arah IHSG Menanti Data Penting dari Indonesia dan AS

Pelaku pasar juga menunggu rilis sejumlah data makroekonomi penting seperti indeks harga produsen, penjualan ritel dan produksi industri AS.

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak
| Rabu, 26 November 2025 | 08:22 WIB

Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencananya untuk memperketat syarat bagi mantan pegawai pajak untuk menjadi konsultan pajak

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat
| Rabu, 26 November 2025 | 08:17 WIB

Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat

Ditjen Bea dan Cukai bakal memangkas kuota hasil produksi kawasan berikat yang didistribusikan ke pasar domestik

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik
| Rabu, 26 November 2025 | 08:10 WIB

Akhir November, Belanja Masyarakat Naik

Mandiri Spending Index (MSI) per 16 November 2025, yang naik 1,5% dibanding minggu sebelumnya ke level 312,8

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK
| Rabu, 26 November 2025 | 07:53 WIB

PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) Kejar Target Home Passed Via Akuisisi LINK

Keberhasilan Akuisisi LINK dan peluncuran FWA IRA jadi kunci pertumbuhan bisnis PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga
| Rabu, 26 November 2025 | 07:51 WIB

Wajib Pajak Masih Nakal, Kebocoran Menganga

Ditjen Pajak menemukan dugaan praktik underinvoicing yang dilakukan 463 wajib pajak                 

Menguak Labirin Korupsi Pajak
| Rabu, 26 November 2025 | 07:10 WIB

Menguak Labirin Korupsi Pajak

Publik saat ini tengah menantikan langkah tegas Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi sektor pajak.​

Pembunuh UMKM
| Rabu, 26 November 2025 | 07:00 WIB

Pembunuh UMKM

Jaringan ritel modern kerap dituding sebagai pembunuh bisnis UMKM dan ditakutkan bisa menjalar ke Kopdes yang bermain di gerai ritel.

INDEKS BERITA

Terpopuler