Rusia Bisa Manfaatkan Kepemilikan atas Obligasi China untuk Menyiasati Sanksi Barat

Kamis, 03 Maret 2022 | 14:06 WIB
Rusia Bisa Manfaatkan Kepemilikan atas Obligasi China untuk Menyiasati Sanksi Barat
[ILUSTRASI. Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, China, Jumat (4/2/2022). Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Bank sentral Rusia dan pengelola dana kekayaan di negeri itu menyumbang hampir seperempat dari kepemilikan asing atas obligasi China, demikian perkiraan analis dari ANZ Research. Rusia bisa memanfaatkan kepemilikan atas yuan itu dari serangkaian sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat atas aksi Moskow menyerbu Ukraina.

Pasar keuangan Rusia saat ini terganggu oleh oleh sanksi yang dijatuhkan atas invasi Rusia ke Uraina. Negara barat menyebut aksi Rusia itu sebagai serangan terbesar sebuah negara ke negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. 

Menghadapi sanksi tersebut, perusahaan Rusia telah menjajaki solusi dengan sekutu negaranya di pasar berkembang, terutama China. Penyelesaian transaksi perdagangan global dalam yuan pun terlihat meningkat, sementara transaksi dalam dolar terpangkas.

Baca Juga: Reli Kuat Terhenti, Harga Bitcoin dan Mata Uang Kripto Ini Tetap Menang Banyak

Dalam sebuah catatan minggu ini, ekonom dan ahli strategi ANZ mengatakan mereka memperkirakan kepemilikan obligasi yuan oleh bank sentral Rusia dan Dana Kekayaan Nasional Rusia masing-masing sebesar US$ 80 miliar dan US$ 60 miliar.

Kepemilikan obligasi asing di pasar obligasi antar bank China mencapai 4,07 triliun yuan ($644,13 miliar) per akhir Januari, yang merupakan data terbaru yang tersedia.  "Kami mengawasi apakah Rusia akan melikuidasi aset jika uang tunai (yuan) diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran lainnya," kata ANZ.

Yuan menyumbang 13,1% dari cadangan mata uang asing bank sentral Rusia pada Juni 2021, dibandingkan dengan hanya 0,1% pada Juni 2017. Kepemilikan dolar turun menjadi 16,4%, dari 46,3%.

Baca Juga: Ditawari Chelsea oleh Roman Abramovich Miliarder Swiss Hansjorg Wyss Sebut Kemahalan  

Tetapi sementara Rusia berpotensi menggunakan aset yuan dan Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Perbatasan (CIPS) China untuk melawan dampak sanksi Barat, termasuk larangan beberapa bank Rusia dari sistem pesan keuangan global SWIFT, krisis tidak mungkin meningkatkan penggunaan yuan secara signifikan, kata mereka.

"CIPS sebagian besar merupakan sistem kliring RMB dan lebih dari 80% transaksi di CIPS bergantung pada telegram SWIFT. Ini bukan pengganti langsung untuk SWIFT."

Menggarisbawahi dampak sanksi atas invasi, lembaga pemeringkat Fitch dan Moody's memangkas peringkat kredit negara Rusia menjadi status "sampah", menyusul langkah serupa dari S&P Global pekan lalu. Baca cerita selengkapnya 

Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus".

Bagikan

Berita Terbaru

Pinjaman Online Hanya Saat Kondisi Betul-Betul Darurat
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 16:06 WIB

Pinjaman Online Hanya Saat Kondisi Betul-Betul Darurat

Pinjaman online tak direkomendasikan untuk kebutuhan keuangan apapun. Tapi, bukan berarti haram memanfaatkan fasilitas ini.

Belajar dari Aster, Mengidentifikasi Wash Trading yang Bikin Investor Kripto Merugi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 10:39 WIB

Belajar dari Aster, Mengidentifikasi Wash Trading yang Bikin Investor Kripto Merugi

Kewaspadaan dan literasi analisis tetap menjadi kunci utama untuk bertahan dan meraih keuntungan yang berkelanjutan di kripto.

Merger BUMN Karya, Ini Efeknya ke Saham ADHI dan PTPP
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 09:06 WIB

Merger BUMN Karya, Ini Efeknya ke Saham ADHI dan PTPP

Proses merger akan berlanjut pada penggabungan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT PP Tbk (PTPP) yang diharapkan bisa selesai di 2026.

Menakar Prospek Kinerja dan Saham UNTR, Tertolong Emas tapi Masih Tertekan Batubara
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 08:08 WIB

Menakar Prospek Kinerja dan Saham UNTR, Tertolong Emas tapi Masih Tertekan Batubara

Harga emas yang lebih tinggi mendorong revisi naik estimasi laba bersih UNTR untuk tahun 2025–2027 sebesar 5%–7%.

IHSG Naik Kencang Setelah Mengalami Tekanan Pekan Lalu, Sinyal Pemulihan?
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:52 WIB

IHSG Naik Kencang Setelah Mengalami Tekanan Pekan Lalu, Sinyal Pemulihan?

Sejumlah faktor, yakni kondisi fiskal, daya beli, dan kinerja laba korporasi yang masih lesu menjadi perhatian investor institusi.

KAI dan PLN Menggarap Elektrifikasi Jalur Kereta
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:47 WIB

KAI dan PLN Menggarap Elektrifikasi Jalur Kereta

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebutkan elektrifikasi menjadi bagian dari upaya modernisasi perkeretaapian nasional.

Negosiasi Pertamina dan  SPBU Swasta Belum Tuntas
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:44 WIB

Negosiasi Pertamina dan SPBU Swasta Belum Tuntas

Negosiasi ini menggantikan mekanisme lelang yang semula digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM di SPBU swasta.

Hilirisasi Energi Jangan Setengah Hati dan Berhenti di Peta Jalan
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:38 WIB

Hilirisasi Energi Jangan Setengah Hati dan Berhenti di Peta Jalan

Selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam lingkaran "kutukan SDA". Kekayaan alam melimpah ruah, tetapi miskin nilai tambah dan  teknologi.

Babak Baru Diplomasi Ekonomi di Tengah Kecamuk Perang Dagang
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:31 WIB

Babak Baru Diplomasi Ekonomi di Tengah Kecamuk Perang Dagang

Pemerintah Indonesia kembali aktif dalam pergaulan internasional, termasuk negosiasi dagang dengan sejumlah negara

Setahun Pemerintahan Prabowo, Bisnis Tambang Bakrie dan Djokosoetono Gencar Ekspansi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:15 WIB

Setahun Pemerintahan Prabowo, Bisnis Tambang Bakrie dan Djokosoetono Gencar Ekspansi

Di masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 lalu, Aburizal Bakri duduk dalam jajaran Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.

INDEKS BERITA

Terpopuler