Rusia Bisa Manfaatkan Kepemilikan atas Obligasi China untuk Menyiasati Sanksi Barat

Kamis, 03 Maret 2022 | 14:06 WIB
Rusia Bisa Manfaatkan Kepemilikan atas Obligasi China untuk Menyiasati Sanksi Barat
[ILUSTRASI. Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, China, Jumat (4/2/2022). Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Bank sentral Rusia dan pengelola dana kekayaan di negeri itu menyumbang hampir seperempat dari kepemilikan asing atas obligasi China, demikian perkiraan analis dari ANZ Research. Rusia bisa memanfaatkan kepemilikan atas yuan itu dari serangkaian sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat atas aksi Moskow menyerbu Ukraina.

Pasar keuangan Rusia saat ini terganggu oleh oleh sanksi yang dijatuhkan atas invasi Rusia ke Uraina. Negara barat menyebut aksi Rusia itu sebagai serangan terbesar sebuah negara ke negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. 

Menghadapi sanksi tersebut, perusahaan Rusia telah menjajaki solusi dengan sekutu negaranya di pasar berkembang, terutama China. Penyelesaian transaksi perdagangan global dalam yuan pun terlihat meningkat, sementara transaksi dalam dolar terpangkas.

Baca Juga: Reli Kuat Terhenti, Harga Bitcoin dan Mata Uang Kripto Ini Tetap Menang Banyak

Dalam sebuah catatan minggu ini, ekonom dan ahli strategi ANZ mengatakan mereka memperkirakan kepemilikan obligasi yuan oleh bank sentral Rusia dan Dana Kekayaan Nasional Rusia masing-masing sebesar US$ 80 miliar dan US$ 60 miliar.

Kepemilikan obligasi asing di pasar obligasi antar bank China mencapai 4,07 triliun yuan ($644,13 miliar) per akhir Januari, yang merupakan data terbaru yang tersedia.  "Kami mengawasi apakah Rusia akan melikuidasi aset jika uang tunai (yuan) diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran lainnya," kata ANZ.

Yuan menyumbang 13,1% dari cadangan mata uang asing bank sentral Rusia pada Juni 2021, dibandingkan dengan hanya 0,1% pada Juni 2017. Kepemilikan dolar turun menjadi 16,4%, dari 46,3%.

Baca Juga: Ditawari Chelsea oleh Roman Abramovich Miliarder Swiss Hansjorg Wyss Sebut Kemahalan  

Tetapi sementara Rusia berpotensi menggunakan aset yuan dan Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Perbatasan (CIPS) China untuk melawan dampak sanksi Barat, termasuk larangan beberapa bank Rusia dari sistem pesan keuangan global SWIFT, krisis tidak mungkin meningkatkan penggunaan yuan secara signifikan, kata mereka.

"CIPS sebagian besar merupakan sistem kliring RMB dan lebih dari 80% transaksi di CIPS bergantung pada telegram SWIFT. Ini bukan pengganti langsung untuk SWIFT."

Menggarisbawahi dampak sanksi atas invasi, lembaga pemeringkat Fitch dan Moody's memangkas peringkat kredit negara Rusia menjadi status "sampah", menyusul langkah serupa dari S&P Global pekan lalu. Baca cerita selengkapnya 

Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus".

Bagikan

Berita Terbaru

Darma Henwa (DEWA) Raih Kredit Jumbo Rp 5 Triliun Dari BBCA dan BMRI
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:44 WIB

Darma Henwa (DEWA) Raih Kredit Jumbo Rp 5 Triliun Dari BBCA dan BMRI

PT Darma Henwa Tbk (DEWA) mengantongi fasilitas kredit jumbo dari PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar Rp 5 triliun. 

Genjot Laba 2026, Aracord Nusantara (RONY) Siap Transformasi Bisnis
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:39 WIB

Genjot Laba 2026, Aracord Nusantara (RONY) Siap Transformasi Bisnis

Transformasi mencakup penguatan bisnis energi dan logistik, khususnya yang berkaitan dengan elektrifikasi alat angkut di sektor pertambangan. ​

BLT Cuma Pendongkrak Daya Beli, Efeknya Ke Emiten Konsumer dan Ritel Masih Mini
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:32 WIB

BLT Cuma Pendongkrak Daya Beli, Efeknya Ke Emiten Konsumer dan Ritel Masih Mini

Emiten konsumer dan ritel tak bisa berharap banyak pada dampak bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 900.000 yang dikucurkan pemerintah. 

Prospek Perbankan 2026: Masih Sulit Lepas dari Bayang-Bayang Perlambatan Ekonomi
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:15 WIB

Prospek Perbankan 2026: Masih Sulit Lepas dari Bayang-Bayang Perlambatan Ekonomi

Ekonom memprediksi penyaluran kredit di tahun 2026 berpotensi tumbuh 9%, di atas proyeksi target tahun ini

Mengebut Pembangunan Huntara di Sumatra
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:05 WIB

Mengebut Pembangunan Huntara di Sumatra

Hingga akhir Desember 2025, tercatat sebanyak 47.149 unit rumah mengalami rusak berat akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, dan Sumatra

Pro Kontra Aturan Kawasan Tanpa Rokok
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:05 WIB

Pro Kontra Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Sektor perhotelan dan restoran merupakan sektor strategis dan padat karya di Jakarta sehingga kebijakan KTR perlu dirancang secara realistis

Penerbangan  ke Bali Menanjak
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:01 WIB

Penerbangan ke Bali Menanjak

Pergerakan pesawat harian mencapai 467 penerbangan, atau meningkat 10,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu

Daya Ungkit Ekonomi Nataru
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:59 WIB

Daya Ungkit Ekonomi Nataru

Jika risiko inflasi dapat dikendalikan, Nataru akan berfungsi sebagai akselerator kemajuan ekonomi yang mulus menuju tahun 2026.

Pemerintah Kerek Cadangan Beras Menjadi 4 Juta Ton
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:59 WIB

Pemerintah Kerek Cadangan Beras Menjadi 4 Juta Ton

Pemerintah perlu memperbesar daya tampung cadangan untuk menyerap hasil panen petani guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen

Audit Kelaikan Kapal Demi Keselamatan
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:56 WIB

Audit Kelaikan Kapal Demi Keselamatan

Pemerintah menetapkan larangan pelayaran selama 26 Desember 2025-1 Januari 2026 sampai kondisi cuaca aman

INDEKS BERITA

Terpopuler