Saat Ekonomi Sudah Pulih, BOJ Diminta Tidak Menarik Stimulus

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:49 WIB
Saat Ekonomi Sudah Pulih, BOJ Diminta Tidak Menarik Stimulus
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Ilustrasi uang kertas yen, 1 Juni 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Bank of Japan harus mempertahankan stimulus besar-besaran bahkan ketika ekonomi pulih dari pukulan pandemi. Permintaan anggota dewan BOJ, Asahi Noguchi, tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Jepang akan berada di barisan terakhir dalam penarikan kebijakan yang muncul di masa krisis.

Dalam pidatonya, Noguchi menyuarakan optimisme dengan hati-hati terhadap prospek ekonomi Jepang. Ia mengatakan, pemulihan akan menjadi lebih jelas mulai akhir tahun dan seterusnya karena peluncuran vaksin membantu meringankan dampak pandemi Covid-19.

Tapi tren inflasi Jepang yang rendah, berarti pembukaan kembali ekonomi kecil kemungkinan memicu lonjakan upah dan inflasi, seperti yang terlihat di negara maju lainnya, kata Noguchi.

Baca Juga: RI-Jepang perpanjang perjanjian bilateral swap agreement

“Akibatnya, penarikan pelonggaran moneter yang akan dilakukan oleh bank sentral lain tidak akan menjadi pilihan bagi BOJ,” tutur Noguchi, yang selama ini dikenal sebagai anggota dewan BOJ yang mendukung pelonggaran moneter secara agresif.

Noguchi juga mengatakan BOJ harus berhati-hati untuk mengakhiri program pinjaman bantuan pandemi yang berakhir pada Maret tahun depan, mengingat ekonomi Jepang masih butuh sokongan. Pernyataan itu diartikan sebagai tanda-tanda Jepang mempertimbangkan perpanjangan kembali stimulus.

Risiko penurunan memerlukan perhatian besar yang berasal dari penyebaran varian serta dampaknya pada rantai pasokan industri otomotif, karena ketidakpastian tetap tinggi, tambah Noguchi.

Baca Juga: Bursa Asia dibayangi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar

“Apa yang paling menonjol pada pidato hari ini adalah fakta bahwa Noguchi menyarankan Jepang mengambil langkah berbeda dari yang diambil negara lain dalam menghadapi kenaikan inflasi,” kata Yoshimasa Maruyama, kepala ekonom pasar di SMBC Nikko Securities.

“Memang benar inflasi global ada dalam agenda G20, sementara Jepang tetap terperosok dalam disinflasi. Dengan demikian, Noguchi mengisyaratkan tidak perlu segera mengubah kebijakan moneter.”

Di bawah kebijakan yang disebut kontrol kurva imbal hasil (YCC), BOJ memandu suku bunga jangka pendek di -0,1% dan imbal hasil obligasi 10-tahun sekitar 0%. Ia juga membeli obligasi pemerintah dan aset berisiko untuk mencapai target inflasi 2% yang sulit dipahami.

Namun, kebijakan ultra-longgar selama bertahun-tahun telah gagal meningkatkan inflasi karena konsumsi yang lemah. Produsen pun tidak berani mengerek harga barang dan jasa yang dihasilkan, hingga inflasi tetap berada di bawah target 2%.

Selanjutnya: Bidik Margin Tinggi, Alfa Energi Investama (FIRE) Memacu Batubara Produksi Sendiri

 

Bagikan

Berita Terbaru

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam
| Selasa, 13 Januari 2026 | 10:00 WIB

Rekor Emas Dorong Saham Tambang Naik Tajam

Selain faktor moneter, lonjakan harga emas juga sangat dipengaruhi oleh eskalasi risiko geopolitik global, dari Venezuela kini bergeser ke Iran.

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30 WIB

Menakar Semarak Imlek, Ramadan, dan Lebaran 2026 Kala Konsumen Tengah Tertekan​

Ruang konsumsi barang non-esensial diprediksi kian terbatas dan pola belanja masyarakat cenderung menjadi lebih selektif.

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:04 WIB

Indikasi Kuat Belanja Masyarakat Awal Tahun Masih Tertahan

Indeks Penjualan Riil (IPR) Desember 2025 diperkirakan tumbuh melambat menjadi 4,4% secara tahunan  

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun
| Selasa, 13 Januari 2026 | 09:01 WIB

Tekanan Kas Negara di Awal Tahun

Kebutuhan belanja pemerintah di kuartal pertama tahun ini diperkirakan mencapai Rp 700 triliun, namun penerimaan belum akan optimal

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:30 WIB

Skandal Pajak Menggerus Kepatuhan dan Penerimaan

Dalam jangka panjang, kasus korupsi pajak bakal menyeret rasio perpajakan Indonesia                 

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?
| Selasa, 13 Januari 2026 | 08:16 WIB

BUVA Volatil: Reli Lanjut atau Profit Taking?

Dengan kecenderungan uptrend yang mulai terbentuk, investor bisa menerapkan strategi buy on weakness saham BUVA yang dinilai masih relevan.

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:53 WIB

Saham Bakrie Non-Minerba Ikut Naik Panggung, Efek Euforia BUMI-BRMS & Narasi Sendiri

Meski ikut terimbas flash crash IHSG, hingga 12 Januari 2026 persentase kenaikan saham Bakrie non-minerba masih berkisar antara 15% hingga 83%.

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:39 WIB

Industri Kemasan Berharap dari Lebaran

Inaplas belum percaya diri dengan prospek industri plastik keseluruhan pada 2026, lantaran barang jadi asal China membanjiri pasar lokal.

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Laju Kendaraan Niaga Masih Terasa Berat

Sektor logistik hingga tambang masih jadi penopang terhadap penjualan kendaraan niaga pada tahun ini

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim
| Selasa, 13 Januari 2026 | 07:33 WIB

Menakar Kilau Dividen UNVR 2026 Pasca Divestasi Sariwangi dan Spin Off Bisnis Es Krim

Dividen PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) diprediksi makin menarik usai spin off es krim dan lepas Sariwangi.

INDEKS BERITA

Terpopuler