Saat Ekonomi Sudah Pulih, BOJ Diminta Tidak Menarik Stimulus

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:49 WIB
Saat Ekonomi Sudah Pulih, BOJ Diminta Tidak Menarik Stimulus
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Ilustrasi uang kertas yen, 1 Juni 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Bank of Japan harus mempertahankan stimulus besar-besaran bahkan ketika ekonomi pulih dari pukulan pandemi. Permintaan anggota dewan BOJ, Asahi Noguchi, tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Jepang akan berada di barisan terakhir dalam penarikan kebijakan yang muncul di masa krisis.

Dalam pidatonya, Noguchi menyuarakan optimisme dengan hati-hati terhadap prospek ekonomi Jepang. Ia mengatakan, pemulihan akan menjadi lebih jelas mulai akhir tahun dan seterusnya karena peluncuran vaksin membantu meringankan dampak pandemi Covid-19.

Tapi tren inflasi Jepang yang rendah, berarti pembukaan kembali ekonomi kecil kemungkinan memicu lonjakan upah dan inflasi, seperti yang terlihat di negara maju lainnya, kata Noguchi.

Baca Juga: RI-Jepang perpanjang perjanjian bilateral swap agreement

“Akibatnya, penarikan pelonggaran moneter yang akan dilakukan oleh bank sentral lain tidak akan menjadi pilihan bagi BOJ,” tutur Noguchi, yang selama ini dikenal sebagai anggota dewan BOJ yang mendukung pelonggaran moneter secara agresif.

Noguchi juga mengatakan BOJ harus berhati-hati untuk mengakhiri program pinjaman bantuan pandemi yang berakhir pada Maret tahun depan, mengingat ekonomi Jepang masih butuh sokongan. Pernyataan itu diartikan sebagai tanda-tanda Jepang mempertimbangkan perpanjangan kembali stimulus.

Risiko penurunan memerlukan perhatian besar yang berasal dari penyebaran varian serta dampaknya pada rantai pasokan industri otomotif, karena ketidakpastian tetap tinggi, tambah Noguchi.

Baca Juga: Bursa Asia dibayangi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar

“Apa yang paling menonjol pada pidato hari ini adalah fakta bahwa Noguchi menyarankan Jepang mengambil langkah berbeda dari yang diambil negara lain dalam menghadapi kenaikan inflasi,” kata Yoshimasa Maruyama, kepala ekonom pasar di SMBC Nikko Securities.

“Memang benar inflasi global ada dalam agenda G20, sementara Jepang tetap terperosok dalam disinflasi. Dengan demikian, Noguchi mengisyaratkan tidak perlu segera mengubah kebijakan moneter.”

Di bawah kebijakan yang disebut kontrol kurva imbal hasil (YCC), BOJ memandu suku bunga jangka pendek di -0,1% dan imbal hasil obligasi 10-tahun sekitar 0%. Ia juga membeli obligasi pemerintah dan aset berisiko untuk mencapai target inflasi 2% yang sulit dipahami.

Namun, kebijakan ultra-longgar selama bertahun-tahun telah gagal meningkatkan inflasi karena konsumsi yang lemah. Produsen pun tidak berani mengerek harga barang dan jasa yang dihasilkan, hingga inflasi tetap berada di bawah target 2%.

Selanjutnya: Bidik Margin Tinggi, Alfa Energi Investama (FIRE) Memacu Batubara Produksi Sendiri

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler