Saat Ekonomi Sudah Pulih, BOJ Diminta Tidak Menarik Stimulus

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:49 WIB
Saat Ekonomi Sudah Pulih, BOJ Diminta Tidak Menarik Stimulus
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Ilustrasi uang kertas yen, 1 Juni 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Bank of Japan harus mempertahankan stimulus besar-besaran bahkan ketika ekonomi pulih dari pukulan pandemi. Permintaan anggota dewan BOJ, Asahi Noguchi, tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Jepang akan berada di barisan terakhir dalam penarikan kebijakan yang muncul di masa krisis.

Dalam pidatonya, Noguchi menyuarakan optimisme dengan hati-hati terhadap prospek ekonomi Jepang. Ia mengatakan, pemulihan akan menjadi lebih jelas mulai akhir tahun dan seterusnya karena peluncuran vaksin membantu meringankan dampak pandemi Covid-19.

Tapi tren inflasi Jepang yang rendah, berarti pembukaan kembali ekonomi kecil kemungkinan memicu lonjakan upah dan inflasi, seperti yang terlihat di negara maju lainnya, kata Noguchi.

Baca Juga: RI-Jepang perpanjang perjanjian bilateral swap agreement

“Akibatnya, penarikan pelonggaran moneter yang akan dilakukan oleh bank sentral lain tidak akan menjadi pilihan bagi BOJ,” tutur Noguchi, yang selama ini dikenal sebagai anggota dewan BOJ yang mendukung pelonggaran moneter secara agresif.

Noguchi juga mengatakan BOJ harus berhati-hati untuk mengakhiri program pinjaman bantuan pandemi yang berakhir pada Maret tahun depan, mengingat ekonomi Jepang masih butuh sokongan. Pernyataan itu diartikan sebagai tanda-tanda Jepang mempertimbangkan perpanjangan kembali stimulus.

Risiko penurunan memerlukan perhatian besar yang berasal dari penyebaran varian serta dampaknya pada rantai pasokan industri otomotif, karena ketidakpastian tetap tinggi, tambah Noguchi.

Baca Juga: Bursa Asia dibayangi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar

“Apa yang paling menonjol pada pidato hari ini adalah fakta bahwa Noguchi menyarankan Jepang mengambil langkah berbeda dari yang diambil negara lain dalam menghadapi kenaikan inflasi,” kata Yoshimasa Maruyama, kepala ekonom pasar di SMBC Nikko Securities.

“Memang benar inflasi global ada dalam agenda G20, sementara Jepang tetap terperosok dalam disinflasi. Dengan demikian, Noguchi mengisyaratkan tidak perlu segera mengubah kebijakan moneter.”

Di bawah kebijakan yang disebut kontrol kurva imbal hasil (YCC), BOJ memandu suku bunga jangka pendek di -0,1% dan imbal hasil obligasi 10-tahun sekitar 0%. Ia juga membeli obligasi pemerintah dan aset berisiko untuk mencapai target inflasi 2% yang sulit dipahami.

Namun, kebijakan ultra-longgar selama bertahun-tahun telah gagal meningkatkan inflasi karena konsumsi yang lemah. Produsen pun tidak berani mengerek harga barang dan jasa yang dihasilkan, hingga inflasi tetap berada di bawah target 2%.

Selanjutnya: Bidik Margin Tinggi, Alfa Energi Investama (FIRE) Memacu Batubara Produksi Sendiri

 

Bagikan

Berita Terbaru

Tips Investasi Ala Direktur OCBC The Ka Jit: Jangan Tergoda Ambil Untung Cepat
| Sabtu, 29 November 2025 | 14:36 WIB

Tips Investasi Ala Direktur OCBC The Ka Jit: Jangan Tergoda Ambil Untung Cepat

Mengintip strategi investasi dan portofolio pribadi Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), The Ka Jit

Astra Graphia (ASGR) Mengincar Peluang Bisnis Solusi Teknologi
| Sabtu, 29 November 2025 | 14:25 WIB

Astra Graphia (ASGR) Mengincar Peluang Bisnis Solusi Teknologi

Mengupas rencana bisnis PT Astra Graphia Tbk (ASGR) yang tengah memperkuat bisnis solusi teknologi lewat anak usahanya

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar
| Sabtu, 29 November 2025 | 09:02 WIB

Fiskal Ngegas, Menkeu Minta Moneter Longgar

Menteri Keuangan menilai fiskal masih menjadi pendorong utama ekonomi dan meminta bank sentral melonggarkan moneternya

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah
| Sabtu, 29 November 2025 | 08:51 WIB

Reformasi Bea Cukai demi Menutup Kebocoran Ratusan Triliun Rupiah

Maraknya praktik underinvoicing dalam ekspor-impor mengindikasikan bahwa ukuran shadow economy di Indonesia masih besar

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan

Indonesia ternyata kekurangan terkait strategi pengembangan kebijakan yang berbasis pada dampak yang dihasilkan.​

Aroma Neo Orde Baru
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Aroma Neo Orde Baru

Menyerahkan kembali fungsi pemeriksaan kepada entitas asing merupakan bentuk pertaruhan kedaulatan yang nekat.

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi
| Sabtu, 29 November 2025 | 06:10 WIB

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi

Pada periode 24-28 November 2025, IHSG mengakumulasi kenaikan 1,12%. IHSG ditutup pada 8.508,71 pada perdagangan terakhir, Jumat (28/11). 

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

INDEKS BERITA

Terpopuler