Saat Ekonomi Sudah Pulih, BOJ Diminta Tidak Menarik Stimulus

Kamis, 14 Oktober 2021 | 13:49 WIB
Saat Ekonomi Sudah Pulih, BOJ Diminta Tidak Menarik Stimulus
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Ilustrasi uang kertas yen, 1 Juni 2017. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Bank of Japan harus mempertahankan stimulus besar-besaran bahkan ketika ekonomi pulih dari pukulan pandemi. Permintaan anggota dewan BOJ, Asahi Noguchi, tersebut memperkuat ekspektasi bahwa Jepang akan berada di barisan terakhir dalam penarikan kebijakan yang muncul di masa krisis.

Dalam pidatonya, Noguchi menyuarakan optimisme dengan hati-hati terhadap prospek ekonomi Jepang. Ia mengatakan, pemulihan akan menjadi lebih jelas mulai akhir tahun dan seterusnya karena peluncuran vaksin membantu meringankan dampak pandemi Covid-19.

Tapi tren inflasi Jepang yang rendah, berarti pembukaan kembali ekonomi kecil kemungkinan memicu lonjakan upah dan inflasi, seperti yang terlihat di negara maju lainnya, kata Noguchi.

Baca Juga: RI-Jepang perpanjang perjanjian bilateral swap agreement

“Akibatnya, penarikan pelonggaran moneter yang akan dilakukan oleh bank sentral lain tidak akan menjadi pilihan bagi BOJ,” tutur Noguchi, yang selama ini dikenal sebagai anggota dewan BOJ yang mendukung pelonggaran moneter secara agresif.

Noguchi juga mengatakan BOJ harus berhati-hati untuk mengakhiri program pinjaman bantuan pandemi yang berakhir pada Maret tahun depan, mengingat ekonomi Jepang masih butuh sokongan. Pernyataan itu diartikan sebagai tanda-tanda Jepang mempertimbangkan perpanjangan kembali stimulus.

Risiko penurunan memerlukan perhatian besar yang berasal dari penyebaran varian serta dampaknya pada rantai pasokan industri otomotif, karena ketidakpastian tetap tinggi, tambah Noguchi.

Baca Juga: Bursa Asia dibayangi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar

“Apa yang paling menonjol pada pidato hari ini adalah fakta bahwa Noguchi menyarankan Jepang mengambil langkah berbeda dari yang diambil negara lain dalam menghadapi kenaikan inflasi,” kata Yoshimasa Maruyama, kepala ekonom pasar di SMBC Nikko Securities.

“Memang benar inflasi global ada dalam agenda G20, sementara Jepang tetap terperosok dalam disinflasi. Dengan demikian, Noguchi mengisyaratkan tidak perlu segera mengubah kebijakan moneter.”

Di bawah kebijakan yang disebut kontrol kurva imbal hasil (YCC), BOJ memandu suku bunga jangka pendek di -0,1% dan imbal hasil obligasi 10-tahun sekitar 0%. Ia juga membeli obligasi pemerintah dan aset berisiko untuk mencapai target inflasi 2% yang sulit dipahami.

Namun, kebijakan ultra-longgar selama bertahun-tahun telah gagal meningkatkan inflasi karena konsumsi yang lemah. Produsen pun tidak berani mengerek harga barang dan jasa yang dihasilkan, hingga inflasi tetap berada di bawah target 2%.

Selanjutnya: Bidik Margin Tinggi, Alfa Energi Investama (FIRE) Memacu Batubara Produksi Sendiri

 

Bagikan

Berita Terbaru

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:28 WIB

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026

Untuk mempertahankan dominasi pasar, ASII akan konsisten fokus pada penyediaan produk, teknologi, dan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan.

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:22 WIB

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI

Dampak dari aksi rebalancing MSCI kali ini adalah pergerakan dana asing ke Bursa Efek Indonesia (BEI)​.

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:30 WIB

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga

Konsesi batubara eks KPC yang diserahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) berada di lahan yang sudah menjadi pemukiman dan 17.000 ha hutan sekunder. 

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:00 WIB

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel

Industri sudah mengantisipasi penurunan RKAB hingga 250 juta ton, sehingga penetapan RKAB oleh pemerintah masih sedikit di atas ekspektasi awal.

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:49 WIB

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)

Investor disarankan akumulasi pada saham-saham berfundamental solid. Khususnya undervalued  dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:00 WIB

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mendukung rencana tersebut, mengingat banyaknya peserta yang saat ini berstatus non-aktif akibat kendala pembayaran.

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:50 WIB

Aliran Minyak dari Satu Sumur Rakyat

Legalisasi sumur rakyat merupakan implementasi dari Permen ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian WK untuk Peningkatan Produksi

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 07:43 WIB

Smelter Nikel Terdampak Pemangkasan Produksi

Utilitas produksi smelter di Indonesia berpotensi menyusut 25%-30% pada tahun ini seiring pemangkasan produksi

INDEKS BERITA

Terpopuler