Salah Kaprah Undang-Undang Sapu Jagat

Senin, 02 Maret 2020 | 16:27 WIB
Salah Kaprah Undang-Undang Sapu Jagat
[ILUSTRASI. Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan m]
Reporter: Andy Dwijayanto, Havid Vebri | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga Rabu (26/2) malam pukul 19.00 WIB, tak kurang dari 2.500 orang menandatangani petisi agar pemerintah membuka akses informasi serta melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

"Pemerintah wajib menjelaskan segala macam perubahan dan konsekuensinya kepada publik serta membuka akses partisipasi kepada publik untuk memberikan masukan," ungkap Uli Arta Trisnawati Siagian, salah satu inisiator petisi seperti dikutip dari situs Change.org, Rabu (26/2).

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

DEWA Private Placement Untuk Konversi Utang Rp 1,1 Triliun, Simak Pendapat Analis
| Senin, 06 Januari 2025 | 07:25 WIB

DEWA Private Placement Untuk Konversi Utang Rp 1,1 Triliun, Simak Pendapat Analis

Sejumlah hal yang menjadi tantangan bagi DEWA adalah risiko penurunan harga batubara, risiko biaya operasional, serta tekanan dari kompetitor.​

KAI Menjual 3,67 Juta Tiket Kereta selama Libur Nataru
| Senin, 06 Januari 2025 | 07:15 WIB

KAI Menjual 3,67 Juta Tiket Kereta selama Libur Nataru

Penjualan tiket kereta di periode akhir tahun tersebut berlangsung dari 19 Desember 2024 - 5 Januari 2025.

Masyarakat Kian Permisif, Korupsi Sulit Diberantas
| Senin, 06 Januari 2025 | 07:05 WIB

Masyarakat Kian Permisif, Korupsi Sulit Diberantas

Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia di tahun 2024 menurut Biro Pusat Statistik (BPS) menurun dari 2023.

Kinerja Keuangan Perbankan Januari-November 2024 Cukup Baik, Rekomendasi 2025 Beragam
| Senin, 06 Januari 2025 | 06:41 WIB

Kinerja Keuangan Perbankan Januari-November 2024 Cukup Baik, Rekomendasi 2025 Beragam

Paling tinggi kenaikan laba 11M2024 dicatatkan oleh BBCA hingga 14,3% year on year, lalu diikuti BMRI (4,7%), BBNI (4%), dan BBRI (4%).

Genjot Laba di 2025,  Indocement (INTP) Tempuh Akuisisi dan Efisiensi
| Senin, 06 Januari 2025 | 06:26 WIB

Genjot Laba di 2025, Indocement (INTP) Tempuh Akuisisi dan Efisiensi

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) siap mendongkrak kinerja pada 2025. Sejumlah strategi bisnis telah dirancang emiten semen ini.

Masih Ada Potensi Rezeki dari Investasi Obligasi
| Senin, 06 Januari 2025 | 06:22 WIB

Masih Ada Potensi Rezeki dari Investasi Obligasi

Menakar potensi imbal hasil instrumen obligasi pada tahun 2025 di tengah pasar obligasi diperkirakan masih menghadapi beragam sentimen negatif.

MBG Mulai Berjalan Per 6 Januari 2025
| Senin, 06 Januari 2025 | 06:20 WIB

MBG Mulai Berjalan Per 6 Januari 2025

Tahap awal program makan bergizi gratis (MBG) ada 190 lokasi dapur umum di berbagai daerah yang disiapkan.

Saham Emiten Leasing Masih Bisa Bangkit
| Senin, 06 Januari 2025 | 06:15 WIB

Saham Emiten Leasing Masih Bisa Bangkit

Meski masih diselimuti tantangan, namun potensi penguatan saham emiten multifinance masih terbuka pada tahun ini. 

Daftar Saham Paling Moncer di 2024, Ada Milik Dato Sri Tahir Hingga Prajogo Pangestu
| Senin, 06 Januari 2025 | 06:13 WIB

Daftar Saham Paling Moncer di 2024, Ada Milik Dato Sri Tahir Hingga Prajogo Pangestu

Walaupun kinerja IHSG di sepanjang tahun 2024 tak memuaskan, tetapi beberapa saham mencatat kenaikan harga fantastis.

Makan Kenyang Gratis
| Senin, 06 Januari 2025 | 06:12 WIB

Makan Kenyang Gratis

Bila tujuan program ini untuk membantu perbaikan gizi masyarakat khususnya generasi mendatang, tentu program ini jangan hanya berjalan 1-5 tahun.

INDEKS BERITA

Terpopuler