Satgas Gerak Cepat dan Pemerintah

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:05 WIB
Satgas Gerak Cepat dan Pemerintah
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di antara berbagai berita dan suara yang bernada suram saat pandemi corona menggila belakangan, ada pula kabar yang menyejukkan hati.

Misalnya di kawasan Jogja Timur, ada serombongan relawan yang sejak pagi bertugas membagi sarapan bagi warga pedesaan yang isolasi mandiri. Relawan juga mengukur suhu dan saturasi.

Sembari melakukan pengecekan saturasi dan suhu, relawan mengajak berbincang pasien isolasi mandiri. Lebih lagi pasien yang sudah sepuh karena sering merasa 'disingkirkan'.

Sudah badannya sakit, di rumah pun tak ada anggota keluarga yang mau mendekat sekedar mengajak bicara. Standard untuk isolasi mandiri rupanya berat ditanggung sang eyang. Alhasil, beliau 'nglokro', tidak semangat, pasrah kalau mau dipanggil Gusti. Untung ada relawan yang membesarkan hatinya.

Di sisi daerah lain, seorang ibu yang sedang hamil tua tetap sibuk dengan dapur umum untuk pasien isoman. Selama ini, mereka yang isoman dapat jatah 3x makan, tapi kas menipis dengan cepat, sedang pasien bertambah, makanan kiriman terpaksa jadi sekali sehari.

Ada pula kelompok relawan yang membuat peti mati. Permintaan peti mati yang meningkat tajam, bikin langka, karena produksi peti mati dari dulu segitu saja. Alhasil, banyak jenazah harus mengantri peti mati.

Beliau-beliau adalah satgas gerak cepat. Para relawan ini bukan bagian dari birokrasi. Beliau-beliau bergerak semata karena dorongan rasa kemanusiaan. Namun, aksi seperti inilah pengisi 'lubang' yang seharusnya dilakukan oleh negara.

Saat penularan korona menggila sebulan belakangan, mestinya negara bisa diwakili Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama. Beberapa tahun belakangan, sejak kita akrab dengan BPJS, layanan dan fasilitas Puskesmas kian membaik.

Maka, wajar jika pasien Covid-19 awalnya ditangani oleh Puskemas. Satgas Covid-19 juga menyatakan pasien terkonfirmasi gejala ringan yang isoman harus lapor dan dipantau Puskesmas setempat.

Tapi, layanan masing-masing puskesmas ternyata belum standard. Ada faskes yang merespon baik, tapi tak sedikit yang mungkin kewalahan hingga tak memberi pelayanan. Di sisi lain, masyarakat juga tidak terinfo, harus menghubungi telepon puskesmas mana.

Jika sejak awal Puskesmas diberdayakan maksimal, bisa jadi lebih banyak orang merasa 'tenang' dan tidak panic buying menyetok obat untuk terapi Covid-19 serta oksigen buat jaga-jaga.                    

Bagikan

Berita Terbaru

Dana Asing Terus Keluar, Laju IHSG Semakin Liar
| Kamis, 12 Februari 2026 | 14:45 WIB

Dana Asing Terus Keluar, Laju IHSG Semakin Liar

Sejak awal tahun 2026, total net sell asing di pasar saham Indonesia telah mencapai Rp 12,97 triliun.

Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Jadi Operator PSC Cendramas
| Kamis, 12 Februari 2026 | 14:12 WIB

Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Jadi Operator PSC Cendramas

Anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk mendapatkan Surat Penunjukan dari Petroliam Nasional Berhad untuk kontrak bagi hasil Cendramas.​

Prospek Emiten Nikel Terganjal Pemangkasan Kuota Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:37 WIB

Prospek Emiten Nikel Terganjal Pemangkasan Kuota Produksi

Pembatasan kuota berpotensi menekan target volume penjualan bijih nikel emiten dalam jangka pendek. 

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:28 WIB

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026

Untuk mempertahankan dominasi pasar, ASII akan konsisten fokus pada penyediaan produk, teknologi, dan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan.

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:22 WIB

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI

Dampak dari aksi rebalancing MSCI kali ini adalah pergerakan dana asing ke Bursa Efek Indonesia (BEI)​.

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:30 WIB

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga

Konsesi batubara eks KPC yang diserahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) berada di lahan yang sudah menjadi pemukiman dan 17.000 ha hutan sekunder. 

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:00 WIB

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel

Industri sudah mengantisipasi penurunan RKAB hingga 250 juta ton, sehingga penetapan RKAB oleh pemerintah masih sedikit di atas ekspektasi awal.

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:49 WIB

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)

Investor disarankan akumulasi pada saham-saham berfundamental solid. Khususnya undervalued  dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

INDEKS BERITA

Terpopuler