Satgas Gerak Cepat dan Pemerintah

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:05 WIB
Satgas Gerak Cepat dan Pemerintah
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di antara berbagai berita dan suara yang bernada suram saat pandemi corona menggila belakangan, ada pula kabar yang menyejukkan hati.

Misalnya di kawasan Jogja Timur, ada serombongan relawan yang sejak pagi bertugas membagi sarapan bagi warga pedesaan yang isolasi mandiri. Relawan juga mengukur suhu dan saturasi.

Sembari melakukan pengecekan saturasi dan suhu, relawan mengajak berbincang pasien isolasi mandiri. Lebih lagi pasien yang sudah sepuh karena sering merasa 'disingkirkan'.

Sudah badannya sakit, di rumah pun tak ada anggota keluarga yang mau mendekat sekedar mengajak bicara. Standard untuk isolasi mandiri rupanya berat ditanggung sang eyang. Alhasil, beliau 'nglokro', tidak semangat, pasrah kalau mau dipanggil Gusti. Untung ada relawan yang membesarkan hatinya.

Di sisi daerah lain, seorang ibu yang sedang hamil tua tetap sibuk dengan dapur umum untuk pasien isoman. Selama ini, mereka yang isoman dapat jatah 3x makan, tapi kas menipis dengan cepat, sedang pasien bertambah, makanan kiriman terpaksa jadi sekali sehari.

Ada pula kelompok relawan yang membuat peti mati. Permintaan peti mati yang meningkat tajam, bikin langka, karena produksi peti mati dari dulu segitu saja. Alhasil, banyak jenazah harus mengantri peti mati.

Beliau-beliau adalah satgas gerak cepat. Para relawan ini bukan bagian dari birokrasi. Beliau-beliau bergerak semata karena dorongan rasa kemanusiaan. Namun, aksi seperti inilah pengisi 'lubang' yang seharusnya dilakukan oleh negara.

Saat penularan korona menggila sebulan belakangan, mestinya negara bisa diwakili Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama. Beberapa tahun belakangan, sejak kita akrab dengan BPJS, layanan dan fasilitas Puskesmas kian membaik.

Maka, wajar jika pasien Covid-19 awalnya ditangani oleh Puskemas. Satgas Covid-19 juga menyatakan pasien terkonfirmasi gejala ringan yang isoman harus lapor dan dipantau Puskesmas setempat.

Tapi, layanan masing-masing puskesmas ternyata belum standard. Ada faskes yang merespon baik, tapi tak sedikit yang mungkin kewalahan hingga tak memberi pelayanan. Di sisi lain, masyarakat juga tidak terinfo, harus menghubungi telepon puskesmas mana.

Jika sejak awal Puskesmas diberdayakan maksimal, bisa jadi lebih banyak orang merasa 'tenang' dan tidak panic buying menyetok obat untuk terapi Covid-19 serta oksigen buat jaga-jaga.                    

Bagikan

Berita Terbaru

Anak Usaha TPIA di Singapura Gaet Fasilitas Kredit Sindikasi US$ 1 Miliar
| Selasa, 16 September 2025 | 11:00 WIB

Anak Usaha TPIA di Singapura Gaet Fasilitas Kredit Sindikasi US$ 1 Miliar

Partisipasi bank-bank internasional ini diklaim mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas kredit, strategi pertumbuhan Aster.

Menakar Strategi Berkebun Pohon Emas
| Selasa, 16 September 2025 | 08:37 WIB

Menakar Strategi Berkebun Pohon Emas

Misalnya uang kita hanya cukup membeli sebatang emas lebih sedikit. Setelah membeli batang emas pertama kita bisa menggadaikan

Menkeu Sebut Perlu Analisa Tarif Cukai Rokok
| Selasa, 16 September 2025 | 08:25 WIB

Menkeu Sebut Perlu Analisa Tarif Cukai Rokok

Pemerintah belum mengambil keputusan terkait tarif cukai hasil tembakau dan akan melakukan kajian lapangan menyeluruh sebelum bergerak

Saham Komoditas Ini Berpotensi Menguat Seiring Potensi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
| Selasa, 16 September 2025 | 07:43 WIB

Saham Komoditas Ini Berpotensi Menguat Seiring Potensi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Potensi pemangkasan suku bunga acuan The Fed cuma salah satu faktor yang memengaruhi harga komoditas.

Profit Taking Saham ASII Seiring Pengumuman Akuisisi Tambang Emas PSAB Oleh UNTR
| Selasa, 16 September 2025 | 07:32 WIB

Profit Taking Saham ASII Seiring Pengumuman Akuisisi Tambang Emas PSAB Oleh UNTR

ASII berencana mempertimbangkan aspek kinerja saham agar menghasilkan return yang optimal bagi pemegang saham.

Badan Penerimaan Negara Muncul dalam RKP 2025
| Selasa, 16 September 2025 | 06:30 WIB

Badan Penerimaan Negara Muncul dalam RKP 2025

BPN  tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025                              

Kemampuan Membayar Utang Menurun
| Selasa, 16 September 2025 | 06:26 WIB

Kemampuan Membayar Utang Menurun

Jika DSR semakin besar maka beban utang yang ditanggung pun semakin besar. Kenaikan DSR justru menandakan bahwa kemampuan membayar utang menurun.​

Kredit Menganggur Tinggi Tanda Likuiditas Aman
| Selasa, 16 September 2025 | 06:20 WIB

Kredit Menganggur Tinggi Tanda Likuiditas Aman

Kebijakan Kemenkeu mengalihkan dana negara Rp 200 triliun yang sebelumnya tersimpan di BI ke bank-bank milik Danantara menuai pro kontra

Rupiah Pada Selasa (16/9) Akan Dipengaruhi Data Ekonomi
| Selasa, 16 September 2025 | 06:20 WIB

Rupiah Pada Selasa (16/9) Akan Dipengaruhi Data Ekonomi

Berdasarkan Bloomberg, rupiah melemah 0,25% secara harian ke posisi Rp 16.416 per dolar AS pada Senin (15/9)

Bergizi dan Transparan
| Selasa, 16 September 2025 | 06:16 WIB

Bergizi dan Transparan

Jangan lupa, bahwa program makan bergizi gratis (MBG) ini sebenarnya tidak gratis, karena dibiayai oleh duit masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler