Satgas Gerak Cepat dan Pemerintah

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:05 WIB
Satgas Gerak Cepat dan Pemerintah
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di antara berbagai berita dan suara yang bernada suram saat pandemi corona menggila belakangan, ada pula kabar yang menyejukkan hati.

Misalnya di kawasan Jogja Timur, ada serombongan relawan yang sejak pagi bertugas membagi sarapan bagi warga pedesaan yang isolasi mandiri. Relawan juga mengukur suhu dan saturasi.

Sembari melakukan pengecekan saturasi dan suhu, relawan mengajak berbincang pasien isolasi mandiri. Lebih lagi pasien yang sudah sepuh karena sering merasa 'disingkirkan'.

Sudah badannya sakit, di rumah pun tak ada anggota keluarga yang mau mendekat sekedar mengajak bicara. Standard untuk isolasi mandiri rupanya berat ditanggung sang eyang. Alhasil, beliau 'nglokro', tidak semangat, pasrah kalau mau dipanggil Gusti. Untung ada relawan yang membesarkan hatinya.

Di sisi daerah lain, seorang ibu yang sedang hamil tua tetap sibuk dengan dapur umum untuk pasien isoman. Selama ini, mereka yang isoman dapat jatah 3x makan, tapi kas menipis dengan cepat, sedang pasien bertambah, makanan kiriman terpaksa jadi sekali sehari.

Ada pula kelompok relawan yang membuat peti mati. Permintaan peti mati yang meningkat tajam, bikin langka, karena produksi peti mati dari dulu segitu saja. Alhasil, banyak jenazah harus mengantri peti mati.

Beliau-beliau adalah satgas gerak cepat. Para relawan ini bukan bagian dari birokrasi. Beliau-beliau bergerak semata karena dorongan rasa kemanusiaan. Namun, aksi seperti inilah pengisi 'lubang' yang seharusnya dilakukan oleh negara.

Saat penularan korona menggila sebulan belakangan, mestinya negara bisa diwakili Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama. Beberapa tahun belakangan, sejak kita akrab dengan BPJS, layanan dan fasilitas Puskesmas kian membaik.

Maka, wajar jika pasien Covid-19 awalnya ditangani oleh Puskemas. Satgas Covid-19 juga menyatakan pasien terkonfirmasi gejala ringan yang isoman harus lapor dan dipantau Puskesmas setempat.

Tapi, layanan masing-masing puskesmas ternyata belum standard. Ada faskes yang merespon baik, tapi tak sedikit yang mungkin kewalahan hingga tak memberi pelayanan. Di sisi lain, masyarakat juga tidak terinfo, harus menghubungi telepon puskesmas mana.

Jika sejak awal Puskesmas diberdayakan maksimal, bisa jadi lebih banyak orang merasa 'tenang' dan tidak panic buying menyetok obat untuk terapi Covid-19 serta oksigen buat jaga-jaga.                    

Bagikan

Berita Terbaru

Sreeya Sewu Indonesia (SIPD) ingin Kinerja Terus Berkotek
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:20 WIB

Sreeya Sewu Indonesia (SIPD) ingin Kinerja Terus Berkotek

Pihaknya melihat industri perunggasan sebagai sektor yang bersifat populis dan memiliki daya tahan terhadap siklus ekonomi.

Kisruh Harga Daging Sapi Menuai Polemik Baru
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:10 WIB

Kisruh Harga Daging Sapi Menuai Polemik Baru

Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan kuota sapi hidup yang dapat mengganggu pasokan daging sapi di pasaran.

Pasang Mata Elang Agar Target Bisa Dipegang
| Jumat, 23 Januari 2026 | 04:10 WIB

Pasang Mata Elang Agar Target Bisa Dipegang

Ditjen Pajak bakal tambah ribuan pemeriksa hingga wajib pajak aktif untuk kejar target pajak        

SRTG Jual Lagi Kepemilikan di NRCA, Harga Saham dalam Tren Melemah
| Kamis, 22 Januari 2026 | 12:00 WIB

SRTG Jual Lagi Kepemilikan di NRCA, Harga Saham dalam Tren Melemah

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) kembali mengurangi kepemilikannya di emiten konstruksi PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA).

Sebelum Kabar Pencabutan Izin Martabe, Asing Sedang Akumulasi UNTR
| Kamis, 22 Januari 2026 | 10:36 WIB

Sebelum Kabar Pencabutan Izin Martabe, Asing Sedang Akumulasi UNTR

Manajemen Agincourt menegaskan menghormati setiap keputusan pemerintah, dan tetap menjaga hak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

OJK: Sebanyak 72% Pedagang Aset Keuangan Digital Masih Rugi
| Kamis, 22 Januari 2026 | 10:30 WIB

OJK: Sebanyak 72% Pedagang Aset Keuangan Digital Masih Rugi

Mayoritas pedagang aset keuangan digital (PAKD) di Indonesia masih menghadapi tekanan kinerja di sepanjang 2025. 

Terungkap, Alasan Indokripto (COIN) Belum Pakai Dana Hasil IPO Rp 220,58 miliar
| Kamis, 22 Januari 2026 | 10:24 WIB

Terungkap, Alasan Indokripto (COIN) Belum Pakai Dana Hasil IPO Rp 220,58 miliar

Manajemen PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) memberikan klarifikasi terkait belum digunakannya dana dana hasil IPO.

Saham COIN Rontok di Awal 2026, Fundamental dan Prospek Jangka Panjang Masih Menarik
| Kamis, 22 Januari 2026 | 08:35 WIB

Saham COIN Rontok di Awal 2026, Fundamental dan Prospek Jangka Panjang Masih Menarik

Selain bagian dari strategi sell on news oleh investor, koreksi harga COIN tak lepas dari lesunya pasar aset kripto global. 

Pesan Pasar Saat Rupiah Anjlok : Purbaya dan Pemerintah Harus Lebih Prudent
| Kamis, 22 Januari 2026 | 08:21 WIB

Pesan Pasar Saat Rupiah Anjlok : Purbaya dan Pemerintah Harus Lebih Prudent

Sejak adanya kebijakan tersebut, sumber treasury tadi menyebut, investor di Singapura menganggap Indonesia tidak prudent.

Valuasi Saham 4 Bank Besar Berpotensi Pulih pada 2026, Simak Faktor Pendorongnya
| Kamis, 22 Januari 2026 | 07:46 WIB

Valuasi Saham 4 Bank Besar Berpotensi Pulih pada 2026, Simak Faktor Pendorongnya

Pertumbuhan laba bersih perbankan akan didorong oleh perluasan volume pinjaman, optimalisasi bauran pendanaan, dan pertumbuhan fee income.

INDEKS BERITA