SBN Stabil, Kepemilikan IKNB Naik

Senin, 11 Maret 2019 | 07:04 WIB
SBN Stabil, Kepemilikan IKNB Naik
[]
Reporter: Danielisa Putriadita | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepemilikan tiga institusi keuangan non-bank (IKNB) di surat berharga negara (SBN) terus menggemuk. Sepanjang tahun ini, kepemilikan tiga lembaga non bank, yakni reksadana, asuransi dan dana pensiun, di SBN telah naik Rp 13,74 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, per Selasa (5/3), pertumbuhan kepemilikan terbesar terjadi pada dana pensiun. Kepemilikannya naik Rp 8,84 triliun jadi Rp 221,72 triliun.

Rio Ariansyah, Senior VP & Head of Investment Recapital Asset Management, mengatakan, sejak adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.5/2016 yang menetapkan IKNB seperti asuransi, dana pensiun dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus menempatkan 10%–30% dana investasinya pada instrumen SBN, kepemilikan tiga institusi tersebut di SBN terus bertumbuh.

Rio memperkirakan kepemilikan ketiga institusi tersebut di SBN masih akan terus naik di tahun ini. Alasannya, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atawa BI 7-day repo rate tahun ini stabil, bahkan berpotensi turun.

Salah satu pengaruhnya datang dari eksternal. Mengingat tahun ini The Federal Reserve cenderung berhati-hati dalam mengerek suku bunga.

Hal ini berbanding terbalik dari keadaan tahun lalu, di mana The Fed agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. "Ketika suku bunga acuan AS mula stabil, maka obligasi negara berpotensi rally dan itu saatnya bagi ketiga institusi lokal untuk menambah kepemilikan," tambah Rio.

Walau tercatat naik, ternyata kepemilikan reksadana di SBN sempat terkoreksi. Mengingat di akhir Januari lalu, kepemilikan reksadana di SBN sempat mencapai Rp 120,40 triliun, sebelum turun ke kisaran Rp 119 triliun.

Rio menjelaskan, hal ini terjadi karena biasanya para manajer investasi melakukan likuidasi atau merealisasikan keuntungan dengan redemption. "Reksadana berbeda dengan asuransi dan dana pensiun yang cenderung hold to maturity," kata Rio.

Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana menambahkan, kepemilikan SBN oleh reksadana juga dipengaruhi oleh harga obligasi. Jika harga obligasi bergerak turun, para manajer investasi akan menjual kepemilikannya.

Di sisi lain, kewajiban dari POJK tetap mempengaruhi penambahan kepemilikan reksadana di SBN.

Untuk saat ini, Wawan menilai penurunan kepemilikan industri reksadana di SBN saat ini masih wajar. "Ke depan kepemilikan reksadana di SBN akan terus berkembang, sepanjang tidak ada redemption yang besar, dan akan terus tumbuh seiring dengan berkembangnya industri asuransi dan dana pensiun," papar dia.

Apalagi, yield surat utang negara (SUN) kini cenderung stabil di level 7%–8%. Harga obligasi juga masih naik.

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler