Sektor Properti Tertekan, Jumlah Surat Berharga China Bermasalah Meningkat

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:23 WIB
Sektor Properti Tertekan, Jumlah Surat Berharga China Bermasalah Meningkat
[ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan logo Shanghai Stock Exchange di distrik Pudong, Shanghai, China, 3 Februari 2020. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Jumlah perusahaan China yang "secara konsisten terlambat" melunasi surat berharga komersial selama Desember melonjak 26% dibandingkan bulan sebelumnya. Krisis likuiditas yang melanda industri properti China mengurangi kemampuan mereka untuk membayar utang.

Sebanyak 484 perusahaan terlambat melakukan pelunasan pada setidaknya tiga pembayaran surat berharga komersial sejak 1 Agustus hingga 31 Desember tahun lalu, menurut Shanghai Commercial Paper Exchange.

Jumlah total selama Desember lebih banyak 100 perusahaan dibandingkan angka keseluruhan di bulan November. Termasuk 95 perusahaan di sektor real estat.

Baca Juga: Harga Mulai Merosot, Kontrak Berjangka Gula Membutuhkan Support Baru

Empat dari nama tersebut adalah perusahaan proyek dari pengembang Shimao Group Holdings, yang sedang membahas pengaturan pembayaran dengan kreditur setelah mengumumkan default pada pinjaman perwalian minggu lalu.

Pasar surat berharga komersial China berada di bawah pengawasan baru pada tahun 2021 dengan regulator menuntut emiten melakukan pengungkapan yang lebih besar, sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan utang yang membengkak di sektor properti.

Surat berharga, yang tidak termasuk dalam kelompok utang dengan beban bunga, lazim dimanfaatkan sektor properti sebagai instrumen untuk melunasi utang ke pemasok pada tanggal tertentu di masa mendatang, biasanya dalam periode setahun.

Saat industri properti di China kesulitan mencari pendanaan, surat berharga menjadi semakin populer sebagai sumber financing. 

Bagikan

Berita Terbaru

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan

Aturan penentuan upah  minimum provinsi (UMP) harus sudah mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut yang tidak bisa mengalami panen adalah seluas hingga 5.000 hektare di tiga provinsi terdampak.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:20 WIB

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap

Kementerian ESDM kini tengah membahas terkait beberapa opsi untuk pengadaan BBM tahun depan termasuk untuk SPBU swasta.

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:10 WIB

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar

Hitungan awal untuk dana rehabilitasi bencana Sumatra yang terjadi di tiga provinsi adalah lebih dari Rp 50 triliun.

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:00 WIB

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon

Pemerintah tengah mencari PLTU pengganti PTLU Cirebon-1 yang tidak jadi pensiun lantaran masih dianggap sumber energi krusial.

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:59 WIB

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO

Keadilan di pasar tak lahir dari sekedar siapa mendapat berapa, melainkan dari bagaimana peran, beban dan daya tahan ditempatkan proporsional.

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:50 WIB

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi

Dengan tingginya inflasi medis hingga ancaman fraud, sejumlah perusahaan memilih hengkang dari bisnis asuransi kesehatan.

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)

IHSG mengakumulasi kenaikan 1,04% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,90%.

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP

PMN dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor perumahan dengan mengalirkan dana dari pasar modal. 

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot

Kondisi darurat bencana di Provinsi Aceh mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

INDEKS BERITA

Terpopuler