Sektor Properti Tertekan, Jumlah Surat Berharga China Bermasalah Meningkat

Rabu, 12 Januari 2022 | 16:23 WIB
Sektor Properti Tertekan, Jumlah Surat Berharga China Bermasalah Meningkat
[ILUSTRASI. Pejalan kaki melintas di depan logo Shanghai Stock Exchange di distrik Pudong, Shanghai, China, 3 Februari 2020. REUTERS/Aly Song/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Jumlah perusahaan China yang "secara konsisten terlambat" melunasi surat berharga komersial selama Desember melonjak 26% dibandingkan bulan sebelumnya. Krisis likuiditas yang melanda industri properti China mengurangi kemampuan mereka untuk membayar utang.

Sebanyak 484 perusahaan terlambat melakukan pelunasan pada setidaknya tiga pembayaran surat berharga komersial sejak 1 Agustus hingga 31 Desember tahun lalu, menurut Shanghai Commercial Paper Exchange.

Jumlah total selama Desember lebih banyak 100 perusahaan dibandingkan angka keseluruhan di bulan November. Termasuk 95 perusahaan di sektor real estat.

Baca Juga: Harga Mulai Merosot, Kontrak Berjangka Gula Membutuhkan Support Baru

Empat dari nama tersebut adalah perusahaan proyek dari pengembang Shimao Group Holdings, yang sedang membahas pengaturan pembayaran dengan kreditur setelah mengumumkan default pada pinjaman perwalian minggu lalu.

Pasar surat berharga komersial China berada di bawah pengawasan baru pada tahun 2021 dengan regulator menuntut emiten melakukan pengungkapan yang lebih besar, sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan utang yang membengkak di sektor properti.

Surat berharga, yang tidak termasuk dalam kelompok utang dengan beban bunga, lazim dimanfaatkan sektor properti sebagai instrumen untuk melunasi utang ke pemasok pada tanggal tertentu di masa mendatang, biasanya dalam periode setahun.

Saat industri properti di China kesulitan mencari pendanaan, surat berharga menjadi semakin populer sebagai sumber financing. 

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler