Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV

Jumat, 11 Februari 2022 | 11:23 WIB
Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington, D.C, AS, 31 Januari 2022. REUTERS/Leah Millis]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (10/2) mengungkapkan rencana pembangunan ribuan stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik. Proyek yang akan berlangsung selama lima tahun itu menelan investasi hampir US$ 5 miliar, atau setara Rp 71,75 triliun lebih.

Kongres menyetujui pendanaan untuk negara-negara bagian sebagai bagian dari Undang-Undang (UU) Infrastruktur senilai $1 triliun pada November.

Upaya administrasi Joe Biden mendapat persetujuan kongres atas tambahan anggaran bagi electric vehicle (EV) memang telah macet. Namun Gedung Putih tak menghentikan upaya membujuk warganya untuk menjauh dari kendaraan bertenaga bensin.

Pemerintah AS akan menyediakan dana senilai US$ 615 juta (Rp 8,8 triliun lebih) ke negara-negara bagian di tahun 2022. Syaratnya, pemerintah negara bagian harus terlebih dahulu mengajukan rencana, yang mendapat persetujuan dari pemerintah federal.

 Baca Juga: Korea Investment Corp Akan Berinvestasi di Metaverse dan AI Senilai US$ 200 Miliar

"Kami tidak akan mendikte negara bagian bagaimana melakukan ini. Tetapi kami perlu memastikan bahwa ada standar dasar yang terpenuhi," kata Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg pada konferensi pers.

Buttigieg mengatakan kepada Reuters bahwa AS menghadapi tantangan berupa jaringan EV yang berbeda-beda di daerah pedesaan dan perkotaan.

"Itu harus disesuaikan. Itulah sebabnya kami meminta negara bagian yang datang kepada kami dengan rencana daripada sebaliknya," ujar dia.

Pada tahun 2030, Biden menginginkan 50% dari semua kendaraan baru yang dijual di negerinya merupakan mobil model listrik hibrida atau plug-in dan keberadaan 500.000 stasiun pengisian EV baru. Pemerintah AS belum mendukung penghentian penjualan mobil baru berbahan bakar fosil pada 2030. 

Paduan yang diterbitkan Pemerintahan Biden pada Kamis menyatakan bahwa negara bagian harus memprioritaskan investasi di sepanjang jalan raya antar negara bagian.

Paduan lain adalah negara harus mendanai pembangunan stasiun pengisi daya direct current (DC) yang cepat. Dan, setiap stasiun harus memiliki setidaknya empat port yang mampu mengisi empat EV secara bersamaan.

Tiap negara bagian harus memasang infrastruktur pengisian EV dengan jarak setiap 50 mil di sepanjang jalan raya antarnegara bagian. Lokasinya, menurut panduan itu, harus terletak dalam jarak 1 mil dari jalan raya.

Sebanyak 80% dari kebutuhan investasi pembangunan stasiun pengisian daya EV akan ditutup oleh anggaran pemerintah federal. Sisa kebutuhan dana bisa ditutup dengan anggaran negara bagian atau investasi dari pihak swasta.

 Baca Juga: The Fed Diprediksi Akan Kerek Suku Bunga 4 Kali pada 2022

Dalam rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya terhenti di kongres, Gedung Putih mengusulkan kenaikan kredit pajak untuk setiap EV baru yang dibuat di AS menjadi US$ 12.500 dari US$ 7.500. Usulan lain dalam RUU itu memberikan kredit pajak hingga US$ 4.000 untuk penjualan EV bekas.

RUU itu termasuk kredit pajak sebesar 30% untuk kendaraan listrik komersial. Anggaran lain dalam RUU mencakup dana mengonversi fasilitas produksi untuk EV senilai US$ 3,5 miliar. Ada juga anggaran pembelian EV dan stasiun pengisian kendaraan listrik senilai US$ 9 miliar  bagi US Postal Service.

Menteri Energi Jennifer Granholm mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah AS ingin menarik lebih banyak perusahaan pengisian daya untuk memulai di sini.

Ditanya tentang kekhawatiran beberapa anggota parlemen tentang harga bahan bakar yang tinggi, Granholm mengatakan bahwa dalam jangka menengah peralihan ke kendaraan listrik adalah untuk menjauhkan diri dari volatilitas bahan bakar fosil. “Kami tidak akan disandera oleh tenaga surya,” ujar dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 08:15 WIB

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba

Rugi bersih INTA terpangkas 31,48% secara tahunan atau year on year (yoy), dari Rp 72,49 miliar jadi Rp 49,67 miliar per September 2025.

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah tengah menyusun aturan berupa rancangan peraturan menteri keuangan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:45 WIB

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur

Untuk tahun depan, ADHI memasang target agresif dengan membidik kontrak baru senilai Rp 23,8 triliun.

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:30 WIB

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja

Mengupas prospek bisnis PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pasca merampungkan akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:24 WIB

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global

Cadangan devisa Indonesia akhir November naik tipis ke level US$ 150,1 miliar                       

Outflow Deras
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:10 WIB

Outflow Deras

Arus keluar asing bersamaan dengan ketergantungan pemerintah terhadap dana domestik menyimpan risiko jangka menengah.

Beban Demografi di Era Revolusi AI
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:05 WIB

Beban Demografi di Era Revolusi AI

Bonus demografi dan revolusi kecerdasan buatan atau AI bermakna bila dikelola dengan sungguh-sungguh.​

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:00 WIB

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas

Mengupas strategi investasi Direktur Keuangan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), Deny Ong dalam mengelola asetnya.

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:20 WIB

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri

Sinergi ini untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:16 WIB

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN

PTPP mempertegas posisi sebagai kontraktor nasional dan pemain kunci dalam pembangunan Ibukota Nusantara

INDEKS BERITA

Terpopuler