Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV

Jumat, 11 Februari 2022 | 11:23 WIB
Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington, D.C, AS, 31 Januari 2022. REUTERS/Leah Millis]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (10/2) mengungkapkan rencana pembangunan ribuan stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik. Proyek yang akan berlangsung selama lima tahun itu menelan investasi hampir US$ 5 miliar, atau setara Rp 71,75 triliun lebih.

Kongres menyetujui pendanaan untuk negara-negara bagian sebagai bagian dari Undang-Undang (UU) Infrastruktur senilai $1 triliun pada November.

Upaya administrasi Joe Biden mendapat persetujuan kongres atas tambahan anggaran bagi electric vehicle (EV) memang telah macet. Namun Gedung Putih tak menghentikan upaya membujuk warganya untuk menjauh dari kendaraan bertenaga bensin.

Pemerintah AS akan menyediakan dana senilai US$ 615 juta (Rp 8,8 triliun lebih) ke negara-negara bagian di tahun 2022. Syaratnya, pemerintah negara bagian harus terlebih dahulu mengajukan rencana, yang mendapat persetujuan dari pemerintah federal.

 Baca Juga: Korea Investment Corp Akan Berinvestasi di Metaverse dan AI Senilai US$ 200 Miliar

"Kami tidak akan mendikte negara bagian bagaimana melakukan ini. Tetapi kami perlu memastikan bahwa ada standar dasar yang terpenuhi," kata Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg pada konferensi pers.

Buttigieg mengatakan kepada Reuters bahwa AS menghadapi tantangan berupa jaringan EV yang berbeda-beda di daerah pedesaan dan perkotaan.

"Itu harus disesuaikan. Itulah sebabnya kami meminta negara bagian yang datang kepada kami dengan rencana daripada sebaliknya," ujar dia.

Pada tahun 2030, Biden menginginkan 50% dari semua kendaraan baru yang dijual di negerinya merupakan mobil model listrik hibrida atau plug-in dan keberadaan 500.000 stasiun pengisian EV baru. Pemerintah AS belum mendukung penghentian penjualan mobil baru berbahan bakar fosil pada 2030. 

Paduan yang diterbitkan Pemerintahan Biden pada Kamis menyatakan bahwa negara bagian harus memprioritaskan investasi di sepanjang jalan raya antar negara bagian.

Paduan lain adalah negara harus mendanai pembangunan stasiun pengisi daya direct current (DC) yang cepat. Dan, setiap stasiun harus memiliki setidaknya empat port yang mampu mengisi empat EV secara bersamaan.

Tiap negara bagian harus memasang infrastruktur pengisian EV dengan jarak setiap 50 mil di sepanjang jalan raya antarnegara bagian. Lokasinya, menurut panduan itu, harus terletak dalam jarak 1 mil dari jalan raya.

Sebanyak 80% dari kebutuhan investasi pembangunan stasiun pengisian daya EV akan ditutup oleh anggaran pemerintah federal. Sisa kebutuhan dana bisa ditutup dengan anggaran negara bagian atau investasi dari pihak swasta.

 Baca Juga: The Fed Diprediksi Akan Kerek Suku Bunga 4 Kali pada 2022

Dalam rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya terhenti di kongres, Gedung Putih mengusulkan kenaikan kredit pajak untuk setiap EV baru yang dibuat di AS menjadi US$ 12.500 dari US$ 7.500. Usulan lain dalam RUU itu memberikan kredit pajak hingga US$ 4.000 untuk penjualan EV bekas.

RUU itu termasuk kredit pajak sebesar 30% untuk kendaraan listrik komersial. Anggaran lain dalam RUU mencakup dana mengonversi fasilitas produksi untuk EV senilai US$ 3,5 miliar. Ada juga anggaran pembelian EV dan stasiun pengisian kendaraan listrik senilai US$ 9 miliar  bagi US Postal Service.

Menteri Energi Jennifer Granholm mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah AS ingin menarik lebih banyak perusahaan pengisian daya untuk memulai di sini.

Ditanya tentang kekhawatiran beberapa anggota parlemen tentang harga bahan bakar yang tinggi, Granholm mengatakan bahwa dalam jangka menengah peralihan ke kendaraan listrik adalah untuk menjauhkan diri dari volatilitas bahan bakar fosil. “Kami tidak akan disandera oleh tenaga surya,” ujar dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:04 WIB

Kurs Rupiah Potensi Lemas di Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Rupiah masih sulit diprediksi karena liburan. "Namun dengan indeks dolar AS yang masih naik, rupiah berpotensi tertekan,

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban
| Jumat, 02 Januari 2026 | 08:00 WIB

Emiten Konglomerasi Menjadi Tumpuan di Tahun 2026, Pelemahan Rupiah Jadi Beban

Tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari faktor fundamental dalam negeri. Maka, rupiah masih dalam tren pelemahan.

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:42 WIB

Hari Perdana Perdagangan di Bursa Saham Indonesia, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini

Pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang berpotensi mempengaruhi arah IHSG ke depan.

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:38 WIB

Bisnis Kredit Investasi Bank Masih Cukup Seksi

Permintaan kredit untuk jangka panjang memberi sinyal masih ada ruang pertumbuhan.                        

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:35 WIB

Emiten Prajogo Pangestu Menuntaskan Akuisisi SPBU ESSO di Singapura

Perusahaan akan terus mengejar peluang pertumbuhan yang sejalan dengan tujuan bisnis jangka panjang.

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:21 WIB

Penumpang Angkutan Nataru Tembus 14,95 Juta

Sejak H-7 (18 Desember) hingga H+5 Natal (30 Desember), total pergerakan penumpang mencapai 14.951.649 orang.

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:20 WIB

Saat Dompet Menipis Pasca Liburan, Saatnya Meraih Cuan dari Emiten Pembagi Dividen

Saham emiten berkapitalisasi besar atau blue chip cenderung menawarkan yield dividen rendah sekitar 2% bahkan di bawah level tersebut. ​

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:17 WIB

Haji Khusus Terancam Gagal Berangkat

Kuota haji khusus 2026 ditetapkan sebanyak 17.680 jemaah. Dari jumlah itu, 16.396 merupakan jemaah berdasarkan urut nomor porsi

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:14 WIB

Penyaluran FLPP Menembus Rp 34,64 Triliun di 2025

Pekerja swasta masih mendominasi penyerapan dengan total 205.311 unit (73,63%), kemudian diikuti kelompok wiraswasta sebanyak 39.218 unit

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK
| Jumat, 02 Januari 2026 | 07:09 WIB

Siasat Pemerintah Tahan Ancaman Badai PHK

Pemutusan hubungan kerja akan berlanjut akibat kelesuan daya beli dan ketidakpastian ekonomi dimestik dan global

INDEKS BERITA

Terpopuler