Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV

Jumat, 11 Februari 2022 | 11:23 WIB
Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington, D.C, AS, 31 Januari 2022. REUTERS/Leah Millis]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (10/2) mengungkapkan rencana pembangunan ribuan stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik. Proyek yang akan berlangsung selama lima tahun itu menelan investasi hampir US$ 5 miliar, atau setara Rp 71,75 triliun lebih.

Kongres menyetujui pendanaan untuk negara-negara bagian sebagai bagian dari Undang-Undang (UU) Infrastruktur senilai $1 triliun pada November.

Upaya administrasi Joe Biden mendapat persetujuan kongres atas tambahan anggaran bagi electric vehicle (EV) memang telah macet. Namun Gedung Putih tak menghentikan upaya membujuk warganya untuk menjauh dari kendaraan bertenaga bensin.

Pemerintah AS akan menyediakan dana senilai US$ 615 juta (Rp 8,8 triliun lebih) ke negara-negara bagian di tahun 2022. Syaratnya, pemerintah negara bagian harus terlebih dahulu mengajukan rencana, yang mendapat persetujuan dari pemerintah federal.

 Baca Juga: Korea Investment Corp Akan Berinvestasi di Metaverse dan AI Senilai US$ 200 Miliar

"Kami tidak akan mendikte negara bagian bagaimana melakukan ini. Tetapi kami perlu memastikan bahwa ada standar dasar yang terpenuhi," kata Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg pada konferensi pers.

Buttigieg mengatakan kepada Reuters bahwa AS menghadapi tantangan berupa jaringan EV yang berbeda-beda di daerah pedesaan dan perkotaan.

"Itu harus disesuaikan. Itulah sebabnya kami meminta negara bagian yang datang kepada kami dengan rencana daripada sebaliknya," ujar dia.

Pada tahun 2030, Biden menginginkan 50% dari semua kendaraan baru yang dijual di negerinya merupakan mobil model listrik hibrida atau plug-in dan keberadaan 500.000 stasiun pengisian EV baru. Pemerintah AS belum mendukung penghentian penjualan mobil baru berbahan bakar fosil pada 2030. 

Paduan yang diterbitkan Pemerintahan Biden pada Kamis menyatakan bahwa negara bagian harus memprioritaskan investasi di sepanjang jalan raya antar negara bagian.

Paduan lain adalah negara harus mendanai pembangunan stasiun pengisi daya direct current (DC) yang cepat. Dan, setiap stasiun harus memiliki setidaknya empat port yang mampu mengisi empat EV secara bersamaan.

Tiap negara bagian harus memasang infrastruktur pengisian EV dengan jarak setiap 50 mil di sepanjang jalan raya antarnegara bagian. Lokasinya, menurut panduan itu, harus terletak dalam jarak 1 mil dari jalan raya.

Sebanyak 80% dari kebutuhan investasi pembangunan stasiun pengisian daya EV akan ditutup oleh anggaran pemerintah federal. Sisa kebutuhan dana bisa ditutup dengan anggaran negara bagian atau investasi dari pihak swasta.

 Baca Juga: The Fed Diprediksi Akan Kerek Suku Bunga 4 Kali pada 2022

Dalam rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya terhenti di kongres, Gedung Putih mengusulkan kenaikan kredit pajak untuk setiap EV baru yang dibuat di AS menjadi US$ 12.500 dari US$ 7.500. Usulan lain dalam RUU itu memberikan kredit pajak hingga US$ 4.000 untuk penjualan EV bekas.

RUU itu termasuk kredit pajak sebesar 30% untuk kendaraan listrik komersial. Anggaran lain dalam RUU mencakup dana mengonversi fasilitas produksi untuk EV senilai US$ 3,5 miliar. Ada juga anggaran pembelian EV dan stasiun pengisian kendaraan listrik senilai US$ 9 miliar  bagi US Postal Service.

Menteri Energi Jennifer Granholm mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah AS ingin menarik lebih banyak perusahaan pengisian daya untuk memulai di sini.

Ditanya tentang kekhawatiran beberapa anggota parlemen tentang harga bahan bakar yang tinggi, Granholm mengatakan bahwa dalam jangka menengah peralihan ke kendaraan listrik adalah untuk menjauhkan diri dari volatilitas bahan bakar fosil. “Kami tidak akan disandera oleh tenaga surya,” ujar dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Menata Tata Kelola Dana Pensiun
| Sabtu, 01 Agustus 2026 | 07:05 WIB

Menata Tata Kelola Dana Pensiun

Asesmen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) momen penting bagi reformasi tata kelola dana pensiun Indonesia.​

Kebijakan Agak Laen
| Sabtu, 01 Agustus 2026 | 07:00 WIB

Kebijakan Agak Laen

Pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat terkesan tarik ulur dalam penerapan nihil emisi lewat pajak kendaraan listrik serta PLTS.

OJK Kejar Pialang Asuransi Ilegal
| Sabtu, 01 Agustus 2026 | 06:55 WIB

OJK Kejar Pialang Asuransi Ilegal

Regulator saat ini mendalami 15 entitas yang diduga menjalankan usaha pialang tanpa izin.                  

Gadai Barang Ala Kaum Berpunya
| Sabtu, 01 Agustus 2026 | 06:51 WIB

Gadai Barang Ala Kaum Berpunya

Menelisik tren gadai barang mewah yang mulai menyeruak.                                                 

Upaya Samudera Indonesia (SMDR) Mengembangkan Layar Bisnis
| Sabtu, 01 Agustus 2026 | 04:20 WIB

Upaya Samudera Indonesia (SMDR) Mengembangkan Layar Bisnis

Perusahaan terus menjalankan berbagai langkah efisiensi agar mampu mempertahankan margin di tengah kenaikan berbagai biaya operasional.

Aksi Akuisisi Grup Djarum Makin Agresif, Portofolio Bisnis Kian Beragam
| Jumat, 31 Juli 2026 | 22:38 WIB

Aksi Akuisisi Grup Djarum Makin Agresif, Portofolio Bisnis Kian Beragam

Aneka manuver bisnis Gru[ Djarum bukan didasari oleh sifat serakah, melainkan dilandasi oleh rasa tidak aman (insecure).

Kinerja Semester I Sektor Ritel Merekah, Saham Mana yang Paling Menarik?
| Jumat, 31 Juli 2026 | 12:00 WIB

Kinerja Semester I Sektor Ritel Merekah, Saham Mana yang Paling Menarik?

Kinerja impresif emiten ritel tidak hanya didorong oleh lonjakan saat Ramadan dan Lebaran, termasuk ketahanan dari kelompok menengah atas.

Sejumlah Stimulus Tak Terserap Optimal
| Jumat, 31 Juli 2026 | 08:36 WIB

Sejumlah Stimulus Tak Terserap Optimal

Realisasi insentif PPN DTP pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun sepanjang tahun lalu hanya 86,02%

Laba Fintech GoPay Lampaui Gojek, Bisnis Fintech Kini Jadi Lokomotif Kinerja GOTO
| Jumat, 31 Juli 2026 | 08:30 WIB

Laba Fintech GoPay Lampaui Gojek, Bisnis Fintech Kini Jadi Lokomotif Kinerja GOTO

Untuk pertama kalinya, profitabilitas bisnis fintech (GoPay) melampaui bisnis on demand services (Gojek) pada kuartal II-2026.

Meski Melandai, Risiko Inflasi Masih Mengintai
| Jumat, 31 Juli 2026 | 08:26 WIB

Meski Melandai, Risiko Inflasi Masih Mengintai

Ekonom memperkirakan laju inflasi bulanan dan tahunan Juli 2026 turun dari bulan sebelumnya         

INDEKS BERITA

Terpopuler