Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV

Jumat, 11 Februari 2022 | 11:23 WIB
Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington, D.C, AS, 31 Januari 2022. REUTERS/Leah Millis]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (10/2) mengungkapkan rencana pembangunan ribuan stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik. Proyek yang akan berlangsung selama lima tahun itu menelan investasi hampir US$ 5 miliar, atau setara Rp 71,75 triliun lebih.

Kongres menyetujui pendanaan untuk negara-negara bagian sebagai bagian dari Undang-Undang (UU) Infrastruktur senilai $1 triliun pada November.

Upaya administrasi Joe Biden mendapat persetujuan kongres atas tambahan anggaran bagi electric vehicle (EV) memang telah macet. Namun Gedung Putih tak menghentikan upaya membujuk warganya untuk menjauh dari kendaraan bertenaga bensin.

Pemerintah AS akan menyediakan dana senilai US$ 615 juta (Rp 8,8 triliun lebih) ke negara-negara bagian di tahun 2022. Syaratnya, pemerintah negara bagian harus terlebih dahulu mengajukan rencana, yang mendapat persetujuan dari pemerintah federal.

 Baca Juga: Korea Investment Corp Akan Berinvestasi di Metaverse dan AI Senilai US$ 200 Miliar

"Kami tidak akan mendikte negara bagian bagaimana melakukan ini. Tetapi kami perlu memastikan bahwa ada standar dasar yang terpenuhi," kata Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg pada konferensi pers.

Buttigieg mengatakan kepada Reuters bahwa AS menghadapi tantangan berupa jaringan EV yang berbeda-beda di daerah pedesaan dan perkotaan.

"Itu harus disesuaikan. Itulah sebabnya kami meminta negara bagian yang datang kepada kami dengan rencana daripada sebaliknya," ujar dia.

Pada tahun 2030, Biden menginginkan 50% dari semua kendaraan baru yang dijual di negerinya merupakan mobil model listrik hibrida atau plug-in dan keberadaan 500.000 stasiun pengisian EV baru. Pemerintah AS belum mendukung penghentian penjualan mobil baru berbahan bakar fosil pada 2030. 

Paduan yang diterbitkan Pemerintahan Biden pada Kamis menyatakan bahwa negara bagian harus memprioritaskan investasi di sepanjang jalan raya antar negara bagian.

Paduan lain adalah negara harus mendanai pembangunan stasiun pengisi daya direct current (DC) yang cepat. Dan, setiap stasiun harus memiliki setidaknya empat port yang mampu mengisi empat EV secara bersamaan.

Tiap negara bagian harus memasang infrastruktur pengisian EV dengan jarak setiap 50 mil di sepanjang jalan raya antarnegara bagian. Lokasinya, menurut panduan itu, harus terletak dalam jarak 1 mil dari jalan raya.

Sebanyak 80% dari kebutuhan investasi pembangunan stasiun pengisian daya EV akan ditutup oleh anggaran pemerintah federal. Sisa kebutuhan dana bisa ditutup dengan anggaran negara bagian atau investasi dari pihak swasta.

 Baca Juga: The Fed Diprediksi Akan Kerek Suku Bunga 4 Kali pada 2022

Dalam rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya terhenti di kongres, Gedung Putih mengusulkan kenaikan kredit pajak untuk setiap EV baru yang dibuat di AS menjadi US$ 12.500 dari US$ 7.500. Usulan lain dalam RUU itu memberikan kredit pajak hingga US$ 4.000 untuk penjualan EV bekas.

RUU itu termasuk kredit pajak sebesar 30% untuk kendaraan listrik komersial. Anggaran lain dalam RUU mencakup dana mengonversi fasilitas produksi untuk EV senilai US$ 3,5 miliar. Ada juga anggaran pembelian EV dan stasiun pengisian kendaraan listrik senilai US$ 9 miliar  bagi US Postal Service.

Menteri Energi Jennifer Granholm mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah AS ingin menarik lebih banyak perusahaan pengisian daya untuk memulai di sini.

Ditanya tentang kekhawatiran beberapa anggota parlemen tentang harga bahan bakar yang tinggi, Granholm mengatakan bahwa dalam jangka menengah peralihan ke kendaraan listrik adalah untuk menjauhkan diri dari volatilitas bahan bakar fosil. “Kami tidak akan disandera oleh tenaga surya,” ujar dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Peluang Bisnis Benih Sawit, Binasawit Makmur Jaga Kualitas & Distribusi
| Jumat, 21 November 2025 | 08:52 WIB

Peluang Bisnis Benih Sawit, Binasawit Makmur Jaga Kualitas & Distribusi

Anak usaha SGRO, BSM, menargetkan pasar benih sawit dengan DxP Sriwijaya. Antisipasi kenaikan permintaan, jaga kualitas & pasokan. 

Benahi Kinerja Keuangan, Timah (TINS) Genjot Produksi dan Penjualan
| Jumat, 21 November 2025 | 08:35 WIB

Benahi Kinerja Keuangan, Timah (TINS) Genjot Produksi dan Penjualan

PT Timah Tbk (TINS) optimistis dapat memperbaiki kinerja operasional dan keuangannya sampai akhir 2025. 

Berakhirnya Kisah Keluarga Sampoerna di Lantai Bursa
| Jumat, 21 November 2025 | 08:30 WIB

Berakhirnya Kisah Keluarga Sampoerna di Lantai Bursa

Langkah Grup Sampoerna melepas PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO), meninggalkan catatan sejarah dalam dunia pasar modal di dalam negeri. ​

Outflow Masih Jadi Penyebab Defisit NPI
| Jumat, 21 November 2025 | 08:29 WIB

Outflow Masih Jadi Penyebab Defisit NPI

NPI kuartal III-2025 mengalami defisit US$ 6,4 miliar, sedikit di bawah kuartal sebelumnya yang defisit sebesar US$ 6,7 miliar

Timbang-Timbang Kenaikan Gaji ASN Tahun Depan
| Jumat, 21 November 2025 | 08:23 WIB

Timbang-Timbang Kenaikan Gaji ASN Tahun Depan

Kemkeu telah menerima surat dari Menteri PANRB terkait pertimbangan kenaikan gaji ASN di 2026       

Tambah Penempatan Dana SAL Rp 76 T Dorong Transmisi Kredit
| Jumat, 21 November 2025 | 08:09 WIB

Tambah Penempatan Dana SAL Rp 76 T Dorong Transmisi Kredit

Tambahan penempatan dana ini lanjutan dari penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun akhir Oktober lalu​

Waspada IHSG Jumat (21/11) Bisa Berbalik Arah
| Jumat, 21 November 2025 | 07:56 WIB

Waspada IHSG Jumat (21/11) Bisa Berbalik Arah

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di akhir pekan ini rawan koreksi dengan support 8.399 dan resistance 8.442. 

Shortfall Pajak Tahun Ini, Bisa Sentuh Rp 300 Triliun
| Jumat, 21 November 2025 | 07:54 WIB

Shortfall Pajak Tahun Ini, Bisa Sentuh Rp 300 Triliun

Dalam dua bulan, pemerintah harus mengumpulkan penerimaan pajak Rp 730,27 triliun lagi untuk mencapai target dalam APBN

Caplok Sampoerna Agro (SGRO), Posco International Rogoh Kocek Rp 9,4 Triliun
| Jumat, 21 November 2025 | 07:47 WIB

Caplok Sampoerna Agro (SGRO), Posco International Rogoh Kocek Rp 9,4 Triliun

Grup Sampoerna melepas seluruh kepemilikannya di PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) 1,19 juta saham atau setara 65,72% kepada Posco International.​

Mengelola Bencana
| Jumat, 21 November 2025 | 07:45 WIB

Mengelola Bencana

Bencana alam kerap mengintai. Setidaknya tiga bencana alam terjadi dalam sepekan terakhir, salah satunya erupsi Gunung Semeru..

INDEKS BERITA

Terpopuler