Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV

Jumat, 11 Februari 2022 | 11:23 WIB
Seperti Ini Rencana Pemerintah AS Membangun Ribuan Stasiun Pengisian Daya EV
[ILUSTRASI. Presiden Amerika Serikat Joe Biden di White House, Washington, D.C, AS, 31 Januari 2022. REUTERS/Leah Millis]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Kamis (10/2) mengungkapkan rencana pembangunan ribuan stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik. Proyek yang akan berlangsung selama lima tahun itu menelan investasi hampir US$ 5 miliar, atau setara Rp 71,75 triliun lebih.

Kongres menyetujui pendanaan untuk negara-negara bagian sebagai bagian dari Undang-Undang (UU) Infrastruktur senilai $1 triliun pada November.

Upaya administrasi Joe Biden mendapat persetujuan kongres atas tambahan anggaran bagi electric vehicle (EV) memang telah macet. Namun Gedung Putih tak menghentikan upaya membujuk warganya untuk menjauh dari kendaraan bertenaga bensin.

Pemerintah AS akan menyediakan dana senilai US$ 615 juta (Rp 8,8 triliun lebih) ke negara-negara bagian di tahun 2022. Syaratnya, pemerintah negara bagian harus terlebih dahulu mengajukan rencana, yang mendapat persetujuan dari pemerintah federal.

 Baca Juga: Korea Investment Corp Akan Berinvestasi di Metaverse dan AI Senilai US$ 200 Miliar

"Kami tidak akan mendikte negara bagian bagaimana melakukan ini. Tetapi kami perlu memastikan bahwa ada standar dasar yang terpenuhi," kata Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg pada konferensi pers.

Buttigieg mengatakan kepada Reuters bahwa AS menghadapi tantangan berupa jaringan EV yang berbeda-beda di daerah pedesaan dan perkotaan.

"Itu harus disesuaikan. Itulah sebabnya kami meminta negara bagian yang datang kepada kami dengan rencana daripada sebaliknya," ujar dia.

Pada tahun 2030, Biden menginginkan 50% dari semua kendaraan baru yang dijual di negerinya merupakan mobil model listrik hibrida atau plug-in dan keberadaan 500.000 stasiun pengisian EV baru. Pemerintah AS belum mendukung penghentian penjualan mobil baru berbahan bakar fosil pada 2030. 

Paduan yang diterbitkan Pemerintahan Biden pada Kamis menyatakan bahwa negara bagian harus memprioritaskan investasi di sepanjang jalan raya antar negara bagian.

Paduan lain adalah negara harus mendanai pembangunan stasiun pengisi daya direct current (DC) yang cepat. Dan, setiap stasiun harus memiliki setidaknya empat port yang mampu mengisi empat EV secara bersamaan.

Tiap negara bagian harus memasang infrastruktur pengisian EV dengan jarak setiap 50 mil di sepanjang jalan raya antarnegara bagian. Lokasinya, menurut panduan itu, harus terletak dalam jarak 1 mil dari jalan raya.

Sebanyak 80% dari kebutuhan investasi pembangunan stasiun pengisian daya EV akan ditutup oleh anggaran pemerintah federal. Sisa kebutuhan dana bisa ditutup dengan anggaran negara bagian atau investasi dari pihak swasta.

 Baca Juga: The Fed Diprediksi Akan Kerek Suku Bunga 4 Kali pada 2022

Dalam rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya terhenti di kongres, Gedung Putih mengusulkan kenaikan kredit pajak untuk setiap EV baru yang dibuat di AS menjadi US$ 12.500 dari US$ 7.500. Usulan lain dalam RUU itu memberikan kredit pajak hingga US$ 4.000 untuk penjualan EV bekas.

RUU itu termasuk kredit pajak sebesar 30% untuk kendaraan listrik komersial. Anggaran lain dalam RUU mencakup dana mengonversi fasilitas produksi untuk EV senilai US$ 3,5 miliar. Ada juga anggaran pembelian EV dan stasiun pengisian kendaraan listrik senilai US$ 9 miliar  bagi US Postal Service.

Menteri Energi Jennifer Granholm mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah AS ingin menarik lebih banyak perusahaan pengisian daya untuk memulai di sini.

Ditanya tentang kekhawatiran beberapa anggota parlemen tentang harga bahan bakar yang tinggi, Granholm mengatakan bahwa dalam jangka menengah peralihan ke kendaraan listrik adalah untuk menjauhkan diri dari volatilitas bahan bakar fosil. “Kami tidak akan disandera oleh tenaga surya,” ujar dia.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Perkapalan Mengangkat Sauh, Cuma Gorengan atau Fundamental yang Mulai Berlayar?
| Minggu, 21 Desember 2025 | 10:10 WIB

Saham Perkapalan Mengangkat Sauh, Cuma Gorengan atau Fundamental yang Mulai Berlayar?

Sepanjang tahun 2025 berjalan, harga saham emiten kapal mengalami kenaikan harga signifikan, bahkan hingga ratusan persen.

Analisis Astra International, Bisnis Mobil Lesu tapi Saham ASII  Malah Terbang 31,85%
| Minggu, 21 Desember 2025 | 09:05 WIB

Analisis Astra International, Bisnis Mobil Lesu tapi Saham ASII Malah Terbang 31,85%

Peluncuran produk baru seperti Veloz Hybrid diharapkan bisa menjadi katalis penahan penurunan volume penjualan. 

Embusan Angin Segar Bagi Investor Saham dan Kripto di Indonesia dari Amerika
| Minggu, 21 Desember 2025 | 08:31 WIB

Embusan Angin Segar Bagi Investor Saham dan Kripto di Indonesia dari Amerika

Kebijakan QE akan mengubah perilaku investor, perbankan dan institusi memegang dana lebih hasil dari suntikan bank sentral melalui obligasi. 

Nilai Tukar Rupiah Masih Tertekan di Akhir Tahun
| Minggu, 21 Desember 2025 | 08:30 WIB

Nilai Tukar Rupiah Masih Tertekan di Akhir Tahun

Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot melemah 0,16% secara harian ke Rp 16.750 per dolar AS pada Jumat (19/12)

Akuisisi Tambang Australia Tuntas, Bumi Resources Gelontorkan Duit Rp 346,9 Miliar
| Minggu, 21 Desember 2025 | 08:15 WIB

Akuisisi Tambang Australia Tuntas, Bumi Resources Gelontorkan Duit Rp 346,9 Miliar

Transformasi bertahap ini dirancang untuk memperkuat ketahanan BUMI, mengurangi ketergantungan pada satu siklus komoditas.

Rajin Ekspansi Bisnis, Kinerja Grup Merdeka Masih Merana, Ada Apa?
| Minggu, 21 Desember 2025 | 08:06 WIB

Rajin Ekspansi Bisnis, Kinerja Grup Merdeka Masih Merana, Ada Apa?

Tantangan utama bagi Grup Merdeka pada 2026 masih berkaitan dengan volatilitas harga komoditas, terutama nikel. 

Chandra Asri Pacific (TPIA) Terbitkan Obligasi Sebesar Rp 1,5 Triliun
| Minggu, 21 Desember 2025 | 07:42 WIB

Chandra Asri Pacific (TPIA) Terbitkan Obligasi Sebesar Rp 1,5 Triliun

Dana bersih dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja. 

Kelolaan Reksadana Syariah Tumbuh Subur di 2025
| Minggu, 21 Desember 2025 | 07:00 WIB

Kelolaan Reksadana Syariah Tumbuh Subur di 2025

Dana kelolaan reksadana syariah mencapai Rp 81,54 triliun per November 2025, meningkat 61,30% secara year-to-date (ytd). 

Menjaga Keseimbangan Cuan Bisnis Bank Syariah & ESG
| Minggu, 21 Desember 2025 | 06:10 WIB

Menjaga Keseimbangan Cuan Bisnis Bank Syariah & ESG

Di tengah dorongan transisi menuju ekonomi rendah karbon, perbankan diposisikan sebagai penggerak utama pembiayaan berkelanjutan.

Mengunci Target Pertumbuhan Ekonomi
| Minggu, 21 Desember 2025 | 06:10 WIB

Mengunci Target Pertumbuhan Ekonomi

​ Pemerintah, dengan semangat dan ambisi besar seperti biasanya, menargetkan 2026 sebagai pijakan awal menuju mimpi pertumbuhan ekonomi 8%.

INDEKS BERITA

Terpopuler