Seperti Ini Skema Bea Masuk Karbon yang Akan Diluncurkan Uni Eropa di 2026

Rabu, 14 Juli 2021 | 21:47 WIB
Seperti Ini Skema Bea Masuk Karbon yang Akan Diluncurkan Uni Eropa di 2026
[ILUSTRASI. Ilustrasi produk baja.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BRUSSEL/LONDON. Komisi Eropa, Rabu (14/7), mengajukan skema bea masuk karbon atas sejumlah komoditas impor, seperti baja, aluminium, semen, pupuk dan listrik. Skema pertama di dunia ini merupakan bagian dari progam Uni Eropa untuk memenuhi target iklim terbarunya.

Retribusi perbatasan yang akan dimulai secara bertahap pada 2026 itu, dirancang untuk melindungi industri Eropa dari pesaingnya di luar negeri, yang dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah karena terbebas dari biaya untuk output karbon.

Berdasarkan proposal tersebut, fase transisi selama 2023-2025​​akan mengharuskan importir, termasuk yang mengimpor listrik, untuk memantau dan melaporkan emisi mereka.

Baca Juga: Perekonomian China membaik ditandai ekspor-impor yang menguat

Importir akan diminta untuk membeli sertifikat digital yang mewakili tonase emisi karbon dioksida yang tertanam dalam barang yang mereka impor.

Harga sertifikat akan didasarkan pada harga rata-rata permit yang dilelang setiap minggu di pasar karbon UE. Harga karbon di Uni Eropa telah mencapai tingkat tertinggi, senilai lebih dari 58 euro per ton tahun ini.

Sebagian besar analis memperkirakan harga karbon akan terus naik hingga 2030, didorong oleh prospek reformasi pasar karbon. Perubahan yang juga diusulkan Komisi pada Rabu kemarin merupakan bagian dari paket langkah-langkah luas untuk mencapai target perubahan iklim UE.

Namun, pungutan bea masuk karbon dapat dikurangi.

"Jika importir dapat membuktikan, berdasarkan informasi yang diverifikasi dari produsen negara ketiga, bahwa harga karbon telah dibayar selama produksi barang impor, jumlah yang sesuai dapat dikurangkan dari tagihan akhir mereka," kata Komisi dalam lembar fakta yang menguraikan kebijakan.

Sekitar 64 instrumen penetapan harga karbon seperti skema perdagangan emisi atau pajak digunakan di seluruh dunia, termasuk di China dan beberapa negara bagian AS, seperti California. Namun seluruh instrumen itu baru mencakup 21% dari emisi gas rumah kaca global, menurut laporan Bank Dunia bulan Mei.

Baca Juga: VinFast, Produsen Otomotif Vietnam Incar Pasar Kendaraan Listrik Amerika dan Eropa

Harga dalam skema ini juga sangat bervariasi.

Komisi mengatakan tindakan perbatasan karbon akan mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia, tetapi gagasan tersebut telah menerima sambutan yang tidak bersahabat dari mitra dagang termasuk China dan Rusia.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada hari Selasa mengatakan bahwa, sementara penetapan harga karbon dapat menjadi alat yang efektif, juga harus diakui bahwa beberapa negara mungkin menggunakan cara lain untuk mengekang emisi.

Selanjutnya: Ingin Jaga Daya Saing Industrinya, Komisi Eropa Siapkan Skema Tarif Perbatasan Karbon

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Indonesia Kantongi Tarif Amerika 10%
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:45 WIB

Indonesia Kantongi Tarif Amerika 10%

Indonesia memperoleh tarif perdagangan sebesar 10% untuk ekspor ke Amerika Serikat (AS) berdasarkan hasil investigasi Pasal 301 UU Perdagangan AS

Setoran Pajak Moncer, Alarm Tetap Menyala
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:31 WIB

Setoran Pajak Moncer, Alarm Tetap Menyala

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak Januari-Mei sebesar Rp 834 triliun​        

Hobi Unik Bos Logisticsplus International (LOPI): Mencuci Mobil Sendiri Saat Weekend
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:28 WIB

Hobi Unik Bos Logisticsplus International (LOPI): Mencuci Mobil Sendiri Saat Weekend

Presiden Komisaris LOPI Arfindi Batubara punya hobi tak terduga: mencuci mobil sendiri. Ada pesan penting dari ayahnya di balik kebiasaan ini.

Rupiah Anjlok dan Kemasan Mahal, Peritel Mengerek Harga Jual Produk
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:26 WIB

Rupiah Anjlok dan Kemasan Mahal, Peritel Mengerek Harga Jual Produk

Tekanan biaya produksi ini memaksa pelaku industri pangan, UMKM, hingga peritel mengerek harga jual produk agar bisa bertahan.

Pemerintah Klaim Fiskal Aman, tapi Belum Mampu Redakan Kekhawatiran
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:23 WIB

Pemerintah Klaim Fiskal Aman, tapi Belum Mampu Redakan Kekhawatiran

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Mei 2026 mengalami defisit sebesar Rp 180,4 triliun

Regulasi Tarif Baru Tiket Pesawat Segera Terbit
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:20 WIB

Regulasi Tarif Baru Tiket Pesawat Segera Terbit

Pembahasan tarif baru pesawat sudah memasuki tahap akhir dan sinkronisasi antar kementerian sebelum ditetapkan

 Kuli Bongkar Muat Jadi Konglomerat
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:14 WIB

Kuli Bongkar Muat Jadi Konglomerat

Kisah hidup dan perjalanan karier Jerry Hermawan Lo dari kerja serabutan hingga menjadi bos JHL Group

Strategi Investasi Berubah Total, Arfindi Batubara Pilih Strategi Lebih Konservatif
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 08:00 WIB

Strategi Investasi Berubah Total, Arfindi Batubara Pilih Strategi Lebih Konservatif

Arfindi A. Batubara, Komisaris Utama LOPI, bagikan strategi jitu capai untung dari properti. Pelajari kunci diversifikasi asetnya sekarang

Industri Manufaktur di Balik Tekanan Rupiah
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 07:10 WIB

Industri Manufaktur di Balik Tekanan Rupiah

Ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku impor menciptakan efek domino yang mematikan.

Miskin Se-Indonesia
| Sabtu, 06 Juni 2026 | 07:05 WIB

Miskin Se-Indonesia

Jika ekonomi saat ini mengandalkan belanja pemerintah bukan lagi dari konsumsi publik yang tengah loyo berarti ekonomi sedang terganggu.

INDEKS BERITA

Terpopuler