Setelah 11 Tahun, Akhirnya Manajemen BBCA Akan Mempertimbangkan Stock Split Saham

Kamis, 10 Oktober 2019 | 06:28 WIB
Setelah 11 Tahun, Akhirnya Manajemen BBCA Akan Mempertimbangkan Stock Split Saham
[ILUSTRASI. Petugas teller melayani nasabah Bank BCA Tangerang Selatan, Senin (1/7). Bank BCA mencatatkan tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) per April 2019 berkisar 1,4% sampai 1,5% secara total/pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/01/07/2019]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA, anggota indeks Kompas100) kini stabil bergerak di atas Rp 30.000 per saham. Hingga penutupan perdagangan Selasa (8/10), harga saham emiten bersandi BBCA itu berakhir di posisi Rp 30.500.

Saham BBCA menembus harga penutupan di level 30.000 terjadi sejak 9 Juli lalu. Bila dihitung sejak akhir tahun 2018, di posisi Rp 26.000 per saham, hingga penutupan pasar Selasa lalu, harga saham BBCA sudah meningkat sebanyak 17,31%.

Semakin tingginya harga saham BBCA, tentu berpotensi membatasi keinginan investor ritel yang ingin berinvestasi di saham tersebut.

Salah satu jalan keluarnya adalah memecah nilai nominal saham (stock split).

Menanggapi hal tersebut, Jahja Setiaatmadja Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencoba menyampaikan pandangannya.

Baca Juga: BCA Dinobatkan Sebagai Bank Paling Aman di Indonesia

Kata Jahja, harga saham BBCA sampai saat ini masih bergerak atraktif, tidak bergerak stagnan. "Performance harga saham masih cukup positif," ujar Jahja, kepada KONTAN, Selasa (8/10).

Namun Jahja tidak menampik tingginya minat dan keiginan investor ritel memiliki saham BBCA. Oleh sebab itu, dia tidak menutup pintu untuk membuka wacana stock split.

"Tahun depan (2020) kami pertimbangkan," pungkas Jahja. Dia menegaskan, stock split membutuhkan pertimbangan yang matang, karena tidak ingin harganya kelak mudah dipermainkan spekulan.

Lebih lanjut Jahja menceritakan, stock split sebenarnya bukan barang baru bagi BBCA. Sebab, sejak perusahaan ini menawarkan saham perdananya atau initial public offering (IPO) pada 11 Mei 2000 silam di harga Rp 1.400 per saham, BBCA sudah tiga kali men-stock split sahamnya.

Aksi stock split BBCA pertama terjadi pada 15 Mei 2001, dengan rasio 1:2. Nominal saham BBCA yang semula Rp 500 per saham, dipecah menjadi Rp 250 per saham.

Akibatnya, harga pasar saham BBCA yang semula Rp 1.752, dipecah menjadi Rp 876 per saham. Bila disesuaikan (adjusted) dengan kondisi saat ini, harga saham BBCA pasca stock split pertama bernilai sekitar Rp 219 per saham.

Baca Juga: Penyaluran Kredit Tetap Tumbuh, Tiga Analis Rekomendasikan Beli Saham BBCA premium

Stock split BBCA kedua terjadi pada 8 Juni 2004. Rasio stock split masih serupa, yakni 1:2 yang mengakibatkan nominal sahamnya saat itu menjadi Rp 125 per saham.

Harga pasar saham BBCA pun dipecah dari semula Rp 3.552 menjadi Rp 1.776 per saham. Dan bila disesuaikan dengan kondisi saat ini, harga saham BBCA setelah stock split kedua itu bernilai sekitar Rp 888 per saham.

Adapun aksi stock split BBCA ketiga terjadi pada 31 Januari 2008. Dengan tetap memakai rasio 1:2, nominal saham BBCA pasca stock split ketiga menjadi Rp 62,5 per saham.

Alhasil, harga pasar saham BBCA yang kala itu ada di level Rp 7.100, disesuaikan menjadi Rp 3.550 per saham.

Secara umum, saham BBCA memang tidak pernah kehilangan pamor. Salah satu sebabnya adalah kinerja keuangan BBCA yang selalu memberikan kepuasan bagi pemegang saham.

Baca Juga: Ini Daftar Saham-Saham Menarik, Meski Harganya Sudah Melejit

Maka bukan hal aneh jika nilai buku per saham atau price book value (PBV) yang saat IPO di bandrol 0,8 kali, kini telah berada di atas 4 kali. Boleh jadi hal ini merupakan bentuk kepercayaan investor, terhadap pengelolaan emiten perbankan milik Grup Djarum tersebut.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler