Setelah Jokowi Ambil Alih, Produksi Freeport Butuh Tiga Tahun Untuk Pulih

Senin, 29 Juli 2019 | 06:22 WIB
Setelah Jokowi Ambil Alih, Produksi Freeport Butuh Tiga Tahun Untuk Pulih
[]
Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - TEMBAGAPURA. Setelah Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan itu masih bergelut melalui masa transisi penambangan terbuka (open pit) ke penambangan bawah tanah (underground mining).

Apabila masa transisi rampung pada tahun 2022, Freeport memproyeksikan produksi konsentrat tembaga bisa mencapai 200.000 ton ore per hari.

Tahun 2022, Freeport akan mengoperasikan dua tambang bawah tanah. Yakni Pertambangan Grasberg Block Cave (GBC), serta pertambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ).

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas, mengemukakan, dua tahun masa transisi tersebut akan mempengaruhi produksi Freeport Indonesia. Manajemen memprediksikan penurunan produksi tahun ini dan tahun depan berkisar 40% hingga 50% dibandingkan produksi dalam kondisi normal.

Perinciannya, pada tahun 2020, Freeport hanya bisa menambang konsentrat sebanyak 40 juta ton per tahun. Sedangkan di tahun 2021 mencapai 60 juta ton per tahun.

"Kami memperkirakan pada tahun 2022 sudah bisa memproduksi 200.000 ton ore per hari (72 juta ton per tahun)," ungkap dia di Tembagapura, Sabtu (27/7).

Untuk pengembangan tambang bawah tanah itu, Freeport mengalokasikan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar US$ 1 miliar.

Sejatinya, pengembangan tambang bawah tanah sudah bergulir sejak 2004 silam dan menyedot investasi hingga US$ 6 miliar.

Jika tak ada hambatan, total panjang terowongan untuk tambang bawah tanah akan terbentang sepanjang 1.000 kilometer (km).

"Sekarang total panjang terowongan bawah tanah kami 700 km. Ini merupakan tambang bawah tanah terbesar di dunia," ungkap Tony.

Selama 23 tahun ke depan, Freeport akan kembali membenamkan investasi hingga US$ 15 miliar. Hal itu merupakan bagian dari rencana Freeport beralih dari open pit ke underground mine.

"Mayoritas dana untuk (pengembangan tambang bawah tanah)," ujar Tony.

Smelter masih jalan

Selain pengembangan tambang bawah tanah, Freeport sedang mengerjakan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)di Gresik, Jawa Timur. Hingga awal tahun ini, progres proyek smelter baru mencapai 3,86%.

"Memang kurva S itu landai dulu, baru kemudian naik signifikan pada saat konstruksi fisik dimulai," kata Tony.

Di lokasi yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno menyatakan, proyek smelter seharusnya di dekat lokasi pertambangan.

Hal itu untuk menghindari ketergantungan daerah yang pendapatannya mengandalkan pertambangan.

Seperti Mimika, Papua, yang 94% pendapatan bergantung dari tambang Freeport.

"Bagaimana meningkatkan program, sehingga masyarakat bisa mandiri setelah tambang tidak ada," tandas Rini.

Bagikan

Berita Terbaru

Pemerintah Siap Bentuk Badan Percepatan Perumahan
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:35 WIB

Pemerintah Siap Bentuk Badan Percepatan Perumahan

Pembentukan Badan Percepatan Perumahan tersebut diharapkan bisa membantu mewujudkan program tiga juta rumah.

Kebijakan Cukai Baru Bidik Rokok Ilegal
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:30 WIB

Kebijakan Cukai Baru Bidik Rokok Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah satu lapisan alias layer tarif cukai rokok pada tahun ini

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:20 WIB

Pekerja Kembali Menuntut Upah Yang Layak

Struktur upah pekerja saat ini  menurut KSPI masih belum tidak selaras dengan tingginya biaya hidup.

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Asuransi Jiwa Masih Irit Berbelanja Saham

Investasi asuransi jiwa di instrumen saham sempat amblas dari Rp 127,5 triliun di akhir 2024, menjadi Rp 114,8 triliun di akhir semester I-2025

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:15 WIB

Produksi Nikel Dipatok hingga 260 Juta Ton

Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan nikel.

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:05 WIB

Ancaman PHK Masih Membayangi Indonesia di Tahun 2026 ini

Jumlah pemutusan hubungan kerja  aliash PHK yang terjadi di Indonesia mencapai 88.519 pekerja pada 2025.

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik
| Kamis, 15 Januari 2026 | 05:00 WIB

Tekanan Rupiah Menguji Tenaga Ekonomi Domestik

Tak hanya berdampak terhadap APBN, pelemahan rupiah juga bisa merambat ke inflasi                   

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Ancaman Profit Taking: Waspada Level Kritis IHSG Sebelum Libur Panjang

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,98% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 4,46%.

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:45 WIB

Perluas Diversifikasi, Pembiayaan Syariah Unjuk Gigi

OJK mencatat piutang pembiayaan syariah mampu tumbuh 14,5% menjadi Rp 30,44 triliun hingga November 2025. 

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti
| Kamis, 15 Januari 2026 | 04:40 WIB

Rilis obligasi Rp 352 miliar, SMRA Siap Akuisisi Lahan dan Kembangkan Bisnis Properti

SMRA menilai perpanjangan insentif pajak pembelian properti masih akan menjadi salah satu faktor penting dalam menopang penjualan pada 2026.

INDEKS BERITA