Setelah Skandal Doing Business, Bank Dunia Didesak Tingkatkan Integritas Data

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 11:08 WIB
Setelah Skandal Doing Business, Bank Dunia Didesak Tingkatkan Integritas Data
[ILUSTRASI. Logo Bank Dunia pada pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komite pengembangan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, Jumat (16/10), meminta kedua lembaga keuangan itu mengambil langkah tambahan untuk memastikan integritas dan kredibilitas data. Permintaan itu muncul setelah skandal manipulasi data, yang melibatkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dalam penyusunan seri laporan Doing Business yang kini sudah dibatalkan. 

Panel, yang bertindak sebagai komite pengarah untuk kelompok Bank Dunia, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa pemberi pinjaman pembangunan multilateral harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan budaya di mana staf merasa nyaman untuk melaporkan kesalahan. 

“Kami menyerukan perlindungan yang lebih kuat untuk whistleblower, dan kebijakan tanpa toleransi untuk penyalahgunaan dan pelanggaran," kata komite tersebut.

Baca Juga: Harga properti di Eropa berpotensi melonjak

Pernyataan itu menyusul keputusan dewan eksekutif IMF pada Senin (11/10), untuk membersihkan Georgieva dari kesalahan, yang bersumber pada penyelidikan eksternal Bank Dunia. Hasil penyelidikan menuding Georgieva, bahwa ketika menjadi kepala eksekutif Bank Dunia pada tahun 2017, dia dan pejabat bank lainnya memberikan “tekanan yang tidak semestinya” pada staf bank untuk mengubah data, hingga mengungkit peringkat China dalam laporan “Doing Business.” 

Permintaan langkah-langkah tambahan untuk memastikan integritas data, seperti yang disampaikan Komite Pengembangan, sejalan dengan tuntutan serupa dari Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. Ia mendesak peninjauan menyeluruh atas tuduhan tersebut, yang dilaporkan oleh firma hukum WilmerHale.

"Hasil investigasi penyimpangan Doing Business dapat mengurangi kepercayaan pada lembaga keuangan internasional jika tidak ada tindakan tegas untuk meningkatkan akuntabilitas, melindungi integritas data, dan mencegah penyelewengan," kata Yellen dalam sebuah pernyataan, Kamis.

Baca Juga: Bank Dunia berharap China bisa menyumbang lebih banyak untuk negara miskin

Komite Pembangunan juga mengatakan permintaannya tersebut didorong oleh proses negosiasi untuk mengisi kembali dana Bank Dunia untuk negara-negara termiskin, International Development Association (IDA). Komite menambahkan bahwa negara-negara anggota IDA akan menghadapi kebutuhan pembiayaan yang sangat tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Presiden Bank Dunia David Malpass minggu ini mengadopsi target pengumpulan dana donor hingga US$ 100 miliar di akhir tahun, untuk mengisi kembali IDA. Malpass, pada Kamis (15/10), mengatakan, ia berharap bahwa China akan meningkatkan kontribusinya.

Panel tersebut juga meminta Bank Dunia untuk memberikan kepentingan yang sama terhadap pembiayaan adaptasi iklim dan mitigasi emisi karbon, dan mendesak bank untuk mengeksplorasi lebih banyak opsi untuk memobilisasi lebih banyak pembiayaan sektor swasta dalam upaya pembiayaan iklimnya.

Selanjutnya: SDR IMF Kerek Utang Luar Negeri RI

 

Bagikan

Berita Terbaru

Industri Penjaminan Berharap Bisa Bangkit Lewat Kredit Produktif
| Jumat, 12 Desember 2025 | 04:15 WIB

Industri Penjaminan Berharap Bisa Bangkit Lewat Kredit Produktif

Kredit produktif dan UMKM diharapkan bisa mengalir lebih deras seiring upaya pemerintah mendorong sektor tersebut. 

Reli Usai Pengendali Jual Habis Kepemilikan, KETR Dibayangi Aksi Backdoor Listing
| Kamis, 11 Desember 2025 | 19:52 WIB

Reli Usai Pengendali Jual Habis Kepemilikan, KETR Dibayangi Aksi Backdoor Listing

PT Bahtera Bintang Nusantara menjual seluruh 64.425.000 saham KETR yang dimilikinya pada periode 3–8 Desember 2025.

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 11:00 WIB

Diskon Tarif Tol Jelang Libur Nataru Tidak Menjadi Beban Bagi JSMR dan CMNP

Kebijakan pemberian diskon tarif tol di momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diproyeksi menyumbang kenaikan volume atau trafik.

Industri Semen Tertekan, Menakar Prospek Saham Semen Baturaja (SMBR)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 10:00 WIB

Industri Semen Tertekan, Menakar Prospek Saham Semen Baturaja (SMBR)

Kinerja industri semen yang lesu, dipengaruhi oleh lemahnya permintaan pasar domestik, terutama penyelesaian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Agar Nonkaryawan Patuh Urusan Pajak
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:34 WIB

Agar Nonkaryawan Patuh Urusan Pajak

Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan merosot ke 27,96%, terendah dalam lima tahun terakhir

Perusahaan Milik Hashim Djojohadikusumo Mengungkap Motif di Balik Pencaplokan COIN
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:10 WIB

Perusahaan Milik Hashim Djojohadikusumo Mengungkap Motif di Balik Pencaplokan COIN

Investasi ini bukan hanya nilai ekonomi, tapi membangun kedaulatan digital Indonesia yang menghasilkan inovasi dan nilai tambah ekonomi nasional.

Bahaya Batalnya Tarif Resiprokal AS terhadap RI
| Kamis, 11 Desember 2025 | 08:09 WIB

Bahaya Batalnya Tarif Resiprokal AS terhadap RI

AS tuding Indonesia mengingkari komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian tarif Juli          

Sah, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 bps, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 11 Desember 2025 | 07:29 WIB

Sah, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 bps, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Analis memperkirakan, pasar mulai priced in terhadap pemangkasan suku bunga The Fed. Dari domestik, pasar berharap pada momentum akhir tahun.

AGII Menanti Kenaikan Permintaan Gas Industri di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 07:07 WIB

AGII Menanti Kenaikan Permintaan Gas Industri di 2026

AGII memproyeksikan bakal menyediakan capital expenditure (capex) atau belanja modal sekitar Rp 350 miliar pada 2026. 

Dana Kelolaan Reksadana Bisa Tembus Rp 800 Triliun di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:45 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Bisa Tembus Rp 800 Triliun di 2026

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total dana kelolaan reksadana mencapai Rp 656,96 triliun per November 2025. 

INDEKS BERITA

Terpopuler