Setelah Skandal Doing Business, Bank Dunia Didesak Tingkatkan Integritas Data

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 11:08 WIB
Setelah Skandal Doing Business, Bank Dunia Didesak Tingkatkan Integritas Data
[ILUSTRASI. Logo Bank Dunia pada pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komite pengembangan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, Jumat (16/10), meminta kedua lembaga keuangan itu mengambil langkah tambahan untuk memastikan integritas dan kredibilitas data. Permintaan itu muncul setelah skandal manipulasi data, yang melibatkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dalam penyusunan seri laporan Doing Business yang kini sudah dibatalkan. 

Panel, yang bertindak sebagai komite pengarah untuk kelompok Bank Dunia, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa pemberi pinjaman pembangunan multilateral harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan budaya di mana staf merasa nyaman untuk melaporkan kesalahan. 

“Kami menyerukan perlindungan yang lebih kuat untuk whistleblower, dan kebijakan tanpa toleransi untuk penyalahgunaan dan pelanggaran," kata komite tersebut.

Baca Juga: Harga properti di Eropa berpotensi melonjak

Pernyataan itu menyusul keputusan dewan eksekutif IMF pada Senin (11/10), untuk membersihkan Georgieva dari kesalahan, yang bersumber pada penyelidikan eksternal Bank Dunia. Hasil penyelidikan menuding Georgieva, bahwa ketika menjadi kepala eksekutif Bank Dunia pada tahun 2017, dia dan pejabat bank lainnya memberikan “tekanan yang tidak semestinya” pada staf bank untuk mengubah data, hingga mengungkit peringkat China dalam laporan “Doing Business.” 

Permintaan langkah-langkah tambahan untuk memastikan integritas data, seperti yang disampaikan Komite Pengembangan, sejalan dengan tuntutan serupa dari Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. Ia mendesak peninjauan menyeluruh atas tuduhan tersebut, yang dilaporkan oleh firma hukum WilmerHale.

"Hasil investigasi penyimpangan Doing Business dapat mengurangi kepercayaan pada lembaga keuangan internasional jika tidak ada tindakan tegas untuk meningkatkan akuntabilitas, melindungi integritas data, dan mencegah penyelewengan," kata Yellen dalam sebuah pernyataan, Kamis.

Baca Juga: Bank Dunia berharap China bisa menyumbang lebih banyak untuk negara miskin

Komite Pembangunan juga mengatakan permintaannya tersebut didorong oleh proses negosiasi untuk mengisi kembali dana Bank Dunia untuk negara-negara termiskin, International Development Association (IDA). Komite menambahkan bahwa negara-negara anggota IDA akan menghadapi kebutuhan pembiayaan yang sangat tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Presiden Bank Dunia David Malpass minggu ini mengadopsi target pengumpulan dana donor hingga US$ 100 miliar di akhir tahun, untuk mengisi kembali IDA. Malpass, pada Kamis (15/10), mengatakan, ia berharap bahwa China akan meningkatkan kontribusinya.

Panel tersebut juga meminta Bank Dunia untuk memberikan kepentingan yang sama terhadap pembiayaan adaptasi iklim dan mitigasi emisi karbon, dan mendesak bank untuk mengeksplorasi lebih banyak opsi untuk memobilisasi lebih banyak pembiayaan sektor swasta dalam upaya pembiayaan iklimnya.

Selanjutnya: SDR IMF Kerek Utang Luar Negeri RI

 

Bagikan

Berita Terbaru

Inovasi Pertanian Beras: Kurangi Emisi Karbon, Tingkatkan Efisiensi
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:10 WIB

Inovasi Pertanian Beras: Kurangi Emisi Karbon, Tingkatkan Efisiensi

Petani dan penggilingan padi di 5 kabupaten berinovasi kurangi emisi karbon. Temukan strategi daur ulang jerami, dan transisi energi bersih.

Polemik Impor Beras 250 Ton di Sabang: Kementan vs Kawasan Bebas
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:05 WIB

Polemik Impor Beras 250 Ton di Sabang: Kementan vs Kawasan Bebas

Impor 250 ton beras Thailand di Sabang memicu polemik Kementan dan BPKS. Disharmoni regulasi kawasan bebas dan kebijakan pangan nasional.

Pemberantasan Mafia Pajak dan Integritas Fiskal
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:05 WIB

Pemberantasan Mafia Pajak dan Integritas Fiskal

Pada satu titik, bukan tidak mungkin kasus korupsi pajak akan berdampak menurunkan kepercayaan publik.

Harga Beras Tak Tergoyahkan Saat Stok Beras Melimpah
| Senin, 01 Desember 2025 | 05:00 WIB

Harga Beras Tak Tergoyahkan Saat Stok Beras Melimpah

Harga beras kembali menjadi sorotan. Hukum pasar tak berlaku. Saat produksi beras nasional surplus hampir 4 juta ton tahun.

Proyek Pani Belum Beroperasi, Kinerja Merdeka Gold Resources (EMAS) Masih Lemas
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:45 WIB

Proyek Pani Belum Beroperasi, Kinerja Merdeka Gold Resources (EMAS) Masih Lemas

Hingga akhir kuartal III-2025, PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengalami rugi bersih US$ 22,28 juta atau naik 158,77% secara tahunan.

Dana Kelolaan Reksadana Capai Rekor Tertinggi
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:25 WIB

Dana Kelolaan Reksadana Capai Rekor Tertinggi

Tren imbal hasil obligasi topang kinerja manajer investasi karena dana kelolaan menjadi berkembang dan mencapai rekor baru

Emiten Merilis Obligasi untuk Modal dan Ekspansi
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:15 WIB

Emiten Merilis Obligasi untuk Modal dan Ekspansi

Sejumlah emiten menerbitkan obligasi dan sukuk untuk modal kerja, bayar utang, dan ekspansi bisnis pada 2026.

Menanti Kehadiran Emiten Baru Jelang Pergantian Tahun
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:01 WIB

Menanti Kehadiran Emiten Baru Jelang Pergantian Tahun

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan, masih ada calon emiten baru yang bersiap menggelar IPO di pengujung tahun ini.​

Investor Asing Cabut, Bank Menambah Kepemilikan pada SRBI
| Minggu, 30 November 2025 | 16:45 WIB

Investor Asing Cabut, Bank Menambah Kepemilikan pada SRBI

Perbankan di Indonesia meningkatkan kepemilikan SRBI hingga Rp 601,9 T pada Okt 2025, akibat lesunya permintaan kredit korporasi. 

Harga Beras Tak Tergoyahkan Surplus Beras Nasional
| Minggu, 30 November 2025 | 06:35 WIB

Harga Beras Tak Tergoyahkan Surplus Beras Nasional

Harga beras kembali menjadi sorotan. Hukum pasar tak berlaku. Saat produksi beras nasional surplus hampir 4 juta ton tah

 
INDEKS BERITA