Setelah Skandal Doing Business, Bank Dunia Didesak Tingkatkan Integritas Data

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 11:08 WIB
Setelah Skandal Doing Business, Bank Dunia Didesak Tingkatkan Integritas Data
[ILUSTRASI. Logo Bank Dunia pada pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komite pengembangan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, Jumat (16/10), meminta kedua lembaga keuangan itu mengambil langkah tambahan untuk memastikan integritas dan kredibilitas data. Permintaan itu muncul setelah skandal manipulasi data, yang melibatkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dalam penyusunan seri laporan Doing Business yang kini sudah dibatalkan. 

Panel, yang bertindak sebagai komite pengarah untuk kelompok Bank Dunia, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa pemberi pinjaman pembangunan multilateral harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan budaya di mana staf merasa nyaman untuk melaporkan kesalahan. 

“Kami menyerukan perlindungan yang lebih kuat untuk whistleblower, dan kebijakan tanpa toleransi untuk penyalahgunaan dan pelanggaran," kata komite tersebut.

Baca Juga: Harga properti di Eropa berpotensi melonjak

Pernyataan itu menyusul keputusan dewan eksekutif IMF pada Senin (11/10), untuk membersihkan Georgieva dari kesalahan, yang bersumber pada penyelidikan eksternal Bank Dunia. Hasil penyelidikan menuding Georgieva, bahwa ketika menjadi kepala eksekutif Bank Dunia pada tahun 2017, dia dan pejabat bank lainnya memberikan “tekanan yang tidak semestinya” pada staf bank untuk mengubah data, hingga mengungkit peringkat China dalam laporan “Doing Business.” 

Permintaan langkah-langkah tambahan untuk memastikan integritas data, seperti yang disampaikan Komite Pengembangan, sejalan dengan tuntutan serupa dari Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. Ia mendesak peninjauan menyeluruh atas tuduhan tersebut, yang dilaporkan oleh firma hukum WilmerHale.

"Hasil investigasi penyimpangan Doing Business dapat mengurangi kepercayaan pada lembaga keuangan internasional jika tidak ada tindakan tegas untuk meningkatkan akuntabilitas, melindungi integritas data, dan mencegah penyelewengan," kata Yellen dalam sebuah pernyataan, Kamis.

Baca Juga: Bank Dunia berharap China bisa menyumbang lebih banyak untuk negara miskin

Komite Pembangunan juga mengatakan permintaannya tersebut didorong oleh proses negosiasi untuk mengisi kembali dana Bank Dunia untuk negara-negara termiskin, International Development Association (IDA). Komite menambahkan bahwa negara-negara anggota IDA akan menghadapi kebutuhan pembiayaan yang sangat tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Presiden Bank Dunia David Malpass minggu ini mengadopsi target pengumpulan dana donor hingga US$ 100 miliar di akhir tahun, untuk mengisi kembali IDA. Malpass, pada Kamis (15/10), mengatakan, ia berharap bahwa China akan meningkatkan kontribusinya.

Panel tersebut juga meminta Bank Dunia untuk memberikan kepentingan yang sama terhadap pembiayaan adaptasi iklim dan mitigasi emisi karbon, dan mendesak bank untuk mengeksplorasi lebih banyak opsi untuk memobilisasi lebih banyak pembiayaan sektor swasta dalam upaya pembiayaan iklimnya.

Selanjutnya: SDR IMF Kerek Utang Luar Negeri RI

 

Bagikan

Berita Terbaru

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat
| Rabu, 11 Februari 2026 | 20:53 WIB

Calon Investor Masih Belum Terlihat, BPKH Belum Lepas Muamalat

BPKH belum juga lepas Muamalat, kepemilikan saham masih di atas batas OJK. Aturan ketat menanti, bagaimana nasib Bank Muamalat ke depan?

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang
| Rabu, 11 Februari 2026 | 15:13 WIB

Tidak Ada Temuan Besar Emas di 2023-2024, Dukung Harga Emas Jangka Panjang

Tidak adanya penemuan besar emas selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023-2024 diyakini akan mendukung harga emas ke depannya.

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?
| Rabu, 11 Februari 2026 | 14:00 WIB

Volatilitas Bitcoin Turun Terhadap Emas, Mampu Jadi Aset Lindung Nilai?

JPMorgan menyatakan bahwa bitcoin kini terlihat lebih menarik dibanding emas, jika dilihat dari sisi volatilitas yang disesuaikan dengan risiko.

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:25 WIB

Diam-Diam Kinerja Saham NISP Lebih Moncer dari Emiten Bank Lainnya

Kekuatan inti PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) adalah laba yang tumbuh di sepanjang 2025, loan deposit ratio (LDR) di level 70,4% dan CAR 24,5%.

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses
| Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00 WIB

Prospek Cemerlang Emiten Aguan (PANI) Pasca Capaian Marketing Sales yang Sukses

BRI Danareksa Sekuritas menilai bahwa preferensi pasar terhadap PIK2 relatif berkelanjutan karena segmen yang disasar didominasi kelas atas.

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara
| Rabu, 11 Februari 2026 | 11:00 WIB

Transformasi Bisnis Non Batubara Bikin Saham IndIka Energy (INDY) Semakin Membara

Tak hanya kendaraan listrik, Indika Energy (INDY) juga tengah melakukan proyek konstruksi tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan.

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:17 WIB

Potensi Penguatan Penjualan Jelang Lebaran

 Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 diperkirakan sebesar 228,3, lebih rendah dari Desember 2025 

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:01 WIB

Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,6% di Kuartal I-2026

Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama tahun ini akan didorong percepatan belanja dan stimulus pemerintah

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback
| Rabu, 11 Februari 2026 | 09:00 WIB

Saham Kalbe Farma (KLBF) Terkoreksi di Tengah Aksi Beli Asing dan Program Buyback

Lima sekuritas kompak merekomendasikan beli saham PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada awal Februari 2026 di tengah penurunan harga yang masih terjadi.

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%
| Rabu, 11 Februari 2026 | 08:50 WIB

Sederet Batu Sandungan Mengerek Tax Ratio 12%

Untuk mencapai rasio pajak 2026, pemerintah harus tambah Rp 139 triliun dari realisasi 2025         

INDEKS BERITA