Setelah Skandal Doing Business, Bank Dunia Didesak Tingkatkan Integritas Data

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 11:08 WIB
Setelah Skandal Doing Business, Bank Dunia Didesak Tingkatkan Integritas Data
[ILUSTRASI. Logo Bank Dunia pada pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Komite pengembangan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, Jumat (16/10), meminta kedua lembaga keuangan itu mengambil langkah tambahan untuk memastikan integritas dan kredibilitas data. Permintaan itu muncul setelah skandal manipulasi data, yang melibatkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dalam penyusunan seri laporan Doing Business yang kini sudah dibatalkan. 

Panel, yang bertindak sebagai komite pengarah untuk kelompok Bank Dunia, mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa pemberi pinjaman pembangunan multilateral harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan budaya di mana staf merasa nyaman untuk melaporkan kesalahan. 

“Kami menyerukan perlindungan yang lebih kuat untuk whistleblower, dan kebijakan tanpa toleransi untuk penyalahgunaan dan pelanggaran," kata komite tersebut.

Baca Juga: Harga properti di Eropa berpotensi melonjak

Pernyataan itu menyusul keputusan dewan eksekutif IMF pada Senin (11/10), untuk membersihkan Georgieva dari kesalahan, yang bersumber pada penyelidikan eksternal Bank Dunia. Hasil penyelidikan menuding Georgieva, bahwa ketika menjadi kepala eksekutif Bank Dunia pada tahun 2017, dia dan pejabat bank lainnya memberikan “tekanan yang tidak semestinya” pada staf bank untuk mengubah data, hingga mengungkit peringkat China dalam laporan “Doing Business.” 

Permintaan langkah-langkah tambahan untuk memastikan integritas data, seperti yang disampaikan Komite Pengembangan, sejalan dengan tuntutan serupa dari Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen. Ia mendesak peninjauan menyeluruh atas tuduhan tersebut, yang dilaporkan oleh firma hukum WilmerHale.

"Hasil investigasi penyimpangan Doing Business dapat mengurangi kepercayaan pada lembaga keuangan internasional jika tidak ada tindakan tegas untuk meningkatkan akuntabilitas, melindungi integritas data, dan mencegah penyelewengan," kata Yellen dalam sebuah pernyataan, Kamis.

Baca Juga: Bank Dunia berharap China bisa menyumbang lebih banyak untuk negara miskin

Komite Pembangunan juga mengatakan permintaannya tersebut didorong oleh proses negosiasi untuk mengisi kembali dana Bank Dunia untuk negara-negara termiskin, International Development Association (IDA). Komite menambahkan bahwa negara-negara anggota IDA akan menghadapi kebutuhan pembiayaan yang sangat tinggi dalam beberapa tahun mendatang.

Presiden Bank Dunia David Malpass minggu ini mengadopsi target pengumpulan dana donor hingga US$ 100 miliar di akhir tahun, untuk mengisi kembali IDA. Malpass, pada Kamis (15/10), mengatakan, ia berharap bahwa China akan meningkatkan kontribusinya.

Panel tersebut juga meminta Bank Dunia untuk memberikan kepentingan yang sama terhadap pembiayaan adaptasi iklim dan mitigasi emisi karbon, dan mendesak bank untuk mengeksplorasi lebih banyak opsi untuk memobilisasi lebih banyak pembiayaan sektor swasta dalam upaya pembiayaan iklimnya.

Selanjutnya: SDR IMF Kerek Utang Luar Negeri RI

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

INDEKS BERITA

Terpopuler