KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan akan mengubah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 . Pencetusnya: harga minyak yang melesat, dua kali lipat dari asumsi APBN yang sebesar US$ 63 per barel. Konsekuensinya pos subsidi energi membengkak. Utamanya subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Proyeksi pemerintah dengan harga ICP US$ 100 per barel, anggaran subsidi akan menjadi Rp 443,6 triliun tahun ini. Perinciannya: sebesar Rp 208,9 triliun untuk penambahan subsidi BBM dan LPG serta listrik.
Lalu, ada penambahan subsidi untuk kompensasi karena pemerintah menahan harga Pertalite, listrik, serta subsidi BBM dan solar yang sebesar Rp 234, 6 triliun.
Ini artinya perubahan harga minyak ICP menjadi US$ 100 per barel, subsidi bertambah sebesar Rp 291 triliun. Gede memang!
Besaran subsidi energi ini pernah menjadi momok menakutkan bagi APBN hingga tahun 2014. Bukan cuma besaran jumlahnya tapi memberikan tekanan politik yang besar. Bahkan, subsidi energi menjadi barometer utama kinerja politik seorang Presiden.
Hingga APBN 2014, beban subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 240 triliun, subsidi listrik Rp 101,8 triliun. Alhasil, total subsidi energi saat itu mencapai Rp 341,8 triliun.
Namun, pada 1 Januari 2015, pemerintah berani mengambil kebijakan radikal dengan menghapus subsidi premium dan menjalankan mekanisme subsidi tetap solar.
Saat itu, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo menyebut, setiap hari negara membakar dana untuk subsidi bahan bakar, bahkan jumlah subsidi lebih besar dari infrastruktur dan kesehatan.
Pemerintah kini harus dihadapkan kenyataan pahit lagi, menumpuk dana subsidi dalam anggaran lagi. Betul, subsidi adalah salah satu alat fiskal negara hadir untuk masyarakat.
Saat krisis seperti sekarang yang dipicu oleh paparan virus Covid-19, negara hadir dengan subsidi berbalut perlindungan sosial, bantuan sosial serta kesehatan atau dana kompensasi.
Saat ini, anggaran nampaknya digunakan sebagai shock absorber atau peredam kejut atas kondisi yang terjadi. Saat ini, selain akibat Covid juga dihantui efek perang Rusia Ukraina, hingga inflasi tinggi.
Namun, ada baiknya, ruang fiskal yang ada harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk belanja produktif bagi masyarakat. Subsidi BBM dan listrik semisal, bisa digunakan untuk pengembangan energi hijau yang menjadi komitmen negara.
