Suara Partai Penguasa Swedia Terpecah Soal Keinginan Bergabung dengan NATO

KONTAN.CO.ID - STOCKHOLM. Suara partai politik yang berkuasa di Swedia dilaporkan terbelah mengenai apakah akan bergabung dengan NATO. Sayap perempuan Partai Sosial Demokrat telah menyerukan agar negara itu tetap netral secara militer.

Annika Strandhall, Menteri Iklim dan Lingkungan Swedia, mengatakan kepada surat kabar Stockholm Svenska Dagbalet bahwa faksi perempuan dari partai tersebut menentang bergabung dengan NATO. 

Faksi tersebut memiliki “sejarah panjang dan perjuangan dalam hal-hal yang menyangkut perdamaian, perlucutan senjata, détente, dan kebebasan aliansi militer,” kata Strandhall, yang merupakan ketua dewan federal sayap perempuan.

Komentar Strandhall menandai penolakan politik besar pertama terhadap proposal Swedia untuk mengajukan keanggotaan NATO. Pemerintah koalisi dijadwalkan untuk memutuskan masalah tersebut pada 24 Mei 2022, menyusul penerbitan kertas posisi oleh kementerian luar negeri.

Baca Juga: Putin Minta Maaf ke Israel Menyusul Ucapan Menlu Rusia Bahwa Hitler Keturunan Yahudi

Tokoh kunci lain di Riksdag, pemimpin Demokrat Swedia Jimmie Akesson, mengatakan bulan lalu bahwa dia akan merekomendasikan pendukung partai oposisi sayap kanannya untuk bergabung dengan NATO jika negara tetangga Finlandia mengajukan keanggotaan aliansi. 

Seperti kebanyakan orang Swedia, Akesson telah lama menentang penyerahan kemerdekaan militer Swedia. Tetapi opini publik mulai berubah tajam setelah Rusia melancarkan serangan militernya terhadap Ukraina pada Februari.

Sebuah survei yang dilakukan bulan lalu oleh Novus menunjukkan bahwa 51% orang Swedia lebih suka bergabung dengan blok militer Barat, pertama kalinya lembaga survei itu menemukan dukungan mayoritas untuk tawaran NATO. 

Demikian pula, jajak pendapat oleh outlet media YLE menemukan bahwa rekor tertinggi 62% orang Finlandia menyukai keanggotaan NATO, setelah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebanyakan orang menentang bergabung dengan blok tersebut.

Swedia memiliki sejarah netralitas militer selama dua abad, setelah menghindari perang sejak 1814. Finlandia telah mempertahankan netralitasnya sejak akhir Perang Dunia II.

Baca Juga: Warga Rusia Bakal Diharamkan Membeli Properti di Wilayah Uni Eropa

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah berjanji untuk mempercepat persetujuan untuk Swedia dan Finlandia jika kedua negara tersebut mendaftar untuk bergabung dengan aliansi tersebut. 

Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson mengatakan bulan lalu bahwa referendum publik tentang masalah ini tidak akan diperlukan jika Riksdag menyetujui tawaran tersebut.

Beberapa pemimpin dunia, seperti pejabat China dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, menyebut NATO memicu krisis Ukraina dengan melanggar janji untuk tidak memperluas wilayah ke timur setelah Perang Dingin berakhir pada tahun 1991. 

Paus Fransiskus mengatakan pada hari Selasa bahwa “gonggongan NATO di depan pintu Rusia” bisa memicu keputusan Moskow untuk melancarkan serangannya.