Warga Rusia Bakal Diharamkan Membeli Properti di Wilayah Uni Eropa

Jumat, 06 Mei 2022 | 09:05 WIB
Warga Rusia Bakal Diharamkan Membeli Properti di Wilayah Uni Eropa
[ILUSTRASI. Roberta Metsola, Presiden Parlemen Eropa yang baru terpilih menyampaikan pidato selama sesi pleno di Strasbourg, Prancis, Selasa (18/1/2022). REUTERS/Gonzalo Fuentes]
Reporter: Sumber: Russia Today | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Komisi Eropa (EC) telah mengusulkan untuk menghentikan kesepakatan properti dengan warga, penduduk dan entitas Rusia, Bloomberg melaporkan pada hari Kamis, mengutip dokumen resmi. Tindakan itu merupakan bagian dari paket keenam sanksi anti-Rusia Uni Eropa.

Larangan itu meliputi penjualan atau pengalihan, baik secara langsung atau tidak langsung, dari “hak kepemilikan atas properti di dalam wilayah Uni Eropa atau unit-unit dalam usaha investasi kolektif yang menyediakan eksposur atas properti tersebut.”

Larangan itu berlaku untuk orang Rusia yang bukan warga negara UE dan tidak memiliki izin tinggal di negara-negara anggota UE, kata laporan itu. 

Baca Juga: Bank Mega Mengganti Dana Deposito Nasabah di Bali

Namun larangan tersebut tidak berlaku untuk mereka yang membawa kewarganegaraan atau tempat tinggal di Wilayah Ekonomi Eropa atau Swiss.

Uni Eropa, AS dan beberapa negara lain telah menjatuhkan beberapa putaran sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Moskow atas operasi militer yang sedang berlangsung di Ukraina. 
Ribuan orang Rusia di negara-negara itu telah dikenai sanksi, dengan properti dan uang mereka disita atau dibekukan.

Bagikan

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler