Sudah Teken PPA Sejak 2017, Sejumlah Proyek Listrik Belum Mendapatkan Pendanaan

Senin, 15 Juli 2019 | 06:32 WIB
Sudah Teken PPA Sejak 2017, Sejumlah Proyek Listrik Belum Mendapatkan Pendanaan
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nasib sejumlah proyek pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) semakin tak pasti. Meski sudah meneken kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) pada 2017, namun belum mendapatkan pendanaan.

Hingga Maret tahun ini, terdapat 24 proyek dari 70 proyek pembangkit energi baru yang sudah PPA dan belum melaksanakan laporan pendanaan kepada pemerintah. Alhasil, proyek itu berpotensi terkena terminasi.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum bersikap atas persoalan itu. Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN, Sripeni Inten Cahyani, menyebutkan PLN regional yang memproses proyek itu, sesuai lokasi. "Kapasitas di bawah 10 MW di bawah unit induk dan regional. Di atas 10 MW dilaksanakan PLN Pusat," jelas dia kepada KONTAN, Minggu (14/7).

Inten mengakui, masih ada proyek EBT PPA 2017 yang masih terkendala dana. Namun dia enggan memerinci nilai proyek secara mendetail. Yang pasti, sebagian besar proyek berasal dari pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH) berskala kecil di bawah 10 megawatt (MW).

Adapun tenggat terminasi masing-masing proyek yang kesulitan pendanaan memiliki waktu berbeda. " (Masa terminasi) Masing-masing regional berbeda-beda, ada yang diberikan batas akhir Juni, Juli atau September," ungkap dia.

Investasi EBT

Direktur Aneka Energi Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Harris mengemukakan, meski ada sejumlah proyek EBT yang kesulitan meraih pendanaan, bahkan terancam terminasi, hal itu tak akan mempengaruhi target bauran energi bersih.

Mengacu data Kementerian ESDM, proyek pembangkit EBT tetap menunjukkan progres. Tanpa memerinci proyek, Harris mengungkapkan dari total 75 proyek pembangkit EBT yang PPA selama 2017-2018, sudah ada delapan proyek yang beroperasi secara komersial dengan total kapasitas 37,35 MW.

Untuk tahap konstruksi, jumlah proyek energi baru terbarukan mencapai 35 proyek dengan kapasitas total 834,71 MW. Adapun tahap persiapan financial close (FC) sebanyak 30 proyek, dengan perincian sembilan proyek PPA efektif berkapasitas 400,1 MW, dan 21 proyek belum PPA efektif dengan kapasitas 304,72 MW. Sedangkan kontrak yang sudah kena terminasi berjumlah dua proyek dengan kapasitas 5,6 MW. "Tetap ada kemajuan, dari posisi Semester I 2019 hingga Juli ini," jelas Harris.

Kementerian ESDM masih optimistis bauran energi pembangkit listrik energi bersih bisa berkembang. Apalagi, pada tahun ini hingga tahun depan, pemerintah memproyeksikan pengadaan 157 proyek pembangkit EBT berkapasitas total 4.718,14 MW.

Estimasi investasi proyek tersebut mencapai Rp 147,115 triliun. Proyek ini tersebar di berbagai daerah, antara lain Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku.

Akan tetapi, pengadaan proyek tersebut bergantung kebutuhan dan permintaan listrik, serta kajian kelayakan proyek (KKP), serta perencanaan sistem dan pengadaan dari PLN.

Bagikan

Berita Terbaru

Pengelola Dana Global Incar Imbal Hasil Tinggi
| Jumat, 11 September 2026 | 07:00 WIB

Pengelola Dana Global Incar Imbal Hasil Tinggi

Pasar obligasi Indonesia relatif lebih menarik di Asia Tenggara, tapi risiko nilai tukar jadi perhatian.

Pemanfaatan Paylater Perbankan Masih Semarak
| Jumat, 11 September 2026 | 06:35 WIB

Pemanfaatan Paylater Perbankan Masih Semarak

Paylater perbankan semakin ramai dengan jumlah pengguna sudah tembus 33,55 juta rekening dan baki debet pembiayaan Rp 31,56 triliun

Bisnis Pengelolaan Dana Nasabah Kaya Tetap Solid
| Jumat, 11 September 2026 | 06:30 WIB

Bisnis Pengelolaan Dana Nasabah Kaya Tetap Solid

Pasar saham bergejolak, nasabah tajir justru mempertebal aset defensif. Dana mengalir ke pasar uang, obligasi, dan SBN, ​

Buruh Soroti Materi dalam RUU Ketenagakerjaan
| Jumat, 11 September 2026 | 06:30 WIB

Buruh Soroti Materi dalam RUU Ketenagakerjaan

Sejumlah isu yang menjadi perhatian buruh mencakup sistem kerja kontrak, alih daya atau outsourcing, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menanti Hukuman Tegas bagi Pembakar Lahan
| Jumat, 11 September 2026 | 06:22 WIB

Menanti Hukuman Tegas bagi Pembakar Lahan

Inpres 11/2026 mengatur bahwa pembukaan lahan untuk kepentingan kearifan lokal harus memenuhi beberapa persyaratan.

Menyoal Untung Rugi Program 200 Juta Rekening Baru
| Jumat, 11 September 2026 | 06:20 WIB

Menyoal Untung Rugi Program 200 Juta Rekening Baru

Pemerintah menargetkan pembukaan 200 juta rekening baru lewat BRI dan BSI, tapi efektivitas dan risiko rekening pasif jadi sorotan.

Harga Minyak Terus Merangkak Naik
| Jumat, 11 September 2026 | 06:15 WIB

Harga Minyak Terus Merangkak Naik

 Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) di pasar spot melampaui US$ 97 per barel pada Kamis (10/10).

Risiko Aturan Populis
| Jumat, 11 September 2026 | 06:10 WIB

Risiko Aturan Populis

Tanpa aturan yang khusus tentang perampasan aset, seharusnya negeri ini sudah bisa terbebas dari korupsi.

Bakal Jalankan Program Pembukaan Rekening Gratis, Bagaimana Efeknya ke BBRI dan BRIS?
| Jumat, 11 September 2026 | 06:07 WIB

Bakal Jalankan Program Pembukaan Rekening Gratis, Bagaimana Efeknya ke BBRI dan BRIS?

Analis menyebut penunjukkan BBRI dan BRIS ini tidak akan memiliki efek besar terhadap prospek kedua perbankan tersebut.

Menguji Kesiapan Industri Penuhi TKDN EV 60%
| Jumat, 11 September 2026 | 06:06 WIB

Menguji Kesiapan Industri Penuhi TKDN EV 60%

Industri komponen lokal pada dasarnya siap memasok kebutuhan kendaraan listrik, terutama untuk komponen di luar powertrain.

INDEKS BERITA

Terpopuler