Tak Bakal Ditunda Lagi, Boris Johnson Bawa Inggris Keluar Uni Eropa Pada 31 Januari

Jumat, 13 Desember 2019 | 17:38 WIB
Tak Bakal Ditunda Lagi, Boris Johnson Bawa Inggris Keluar Uni Eropa Pada 31 Januari
[ILUSTRASI. Britain's Prime Minister Boris Johnson tastes whisky during a general election campaign visit to Diageo's Roseisle Distillery near Elgin, Scotland, Britain November 7, 2019. Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Perdana Menteri Boris Johnson memenangkan pemilihan umum pada Jumat (13/12). Hal ini akan membawa Inggris segera keluar dari Uni Eropa (Brexit). 

Johnson akan mengakhiri kelumpuhan politik Inggris yang telah terjadi dalam tiga tahun belakangan pada 31 Januari. Bagi Johnson yang selama ini membawa jargon "Get Brexit Done", kemenangan pemilu menjadi pembenaran. Apalagi setelah ia terus menerus mendapat manuver oleh para anti-Brexit dalam bulan-bulan pertamanya menjabat sebagai Perdana Menteri. 

Baca Juga: Menang besar, Boris Johnson akan lebih cepat keluarkan Inggris dari Uni Eropa

"Kami akan menyelesaikan Brexit tepat waktu pada tanggal 31 Januari," tegas Johnson kepada pendukungnya di sebuah rapat umum di London seperti dilansir Reuters, Jumat (13/12). 

Ia juga mengatakan, dengan meninggalkan Uni Eropa, Inggris akan kembali bersatu dan memegang kendali atas undang-undang, perbatasan, uang, perdagangan, sistem imigrasi, dan memberi mandat demokrasi kepada rakyat. 

Mata uang poundsterling pun melonjak, dan menjadi salah satu kenaikan satu hari terbesar dalam dua dekade terakhir. 

Baca Juga: Unit bisnis terbesar milik Haier akan melantai di bursa Hong Kong

Hampir setengah abad sejak Inggris bergabung dengan Uni Eropa, Johnson sekarang harus mencapai kesepakatan perdagangan internasional baru dan mempertahankan London sebagai ibukota keuangan global teratas, serta menjaga Inggris tetap bersatu. 

Gol terakhir itu terlihat cukup menantang, apalagi dengan Skotlandia yang memilih partai nasionalis karena ingin referendum kemerdekaan. 

“Boris Johnson mungkin memiliki mandat untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa. Tapi dia tidak memiliki mandat untuk membawa Skotlandia keluar dari Uni Eropa,” kata menteri pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon.

Tidak ada penundaan lagi

Mayoritas pemilih memutuskan meninggalkan Uni Eropa dan menolak sikap ambigu pimpinan Buruh Jeremy Corbyn tentang masalah ini.

Presiden AS Donald Trump juga langsung mengucapkan selamat kepada Johnson. “Inggris dan Amerika Serikat sekarang akan bebas untuk melakukan Kesepakatan Perdagangan baru setelah Brexit.

Kesepakatan ini memiliki potensi untuk menjadi jauh lebih besar dan lebih menguntungkan daripada kesepakatan apa pun yang dapat dibuat dengan Uni Eropa,"  cuit Trump di Twitter.

Baca Juga: Harga emas spot turun 0,02% di level US$ 1.469,51 per ons troi

Sementara itu, politisi Eropa terlihat kurang antusias. Anggota parlemen Jerman Norbert Roettgen dari partai Kanselir Angela Merkel mengatakan, rakyat Inggris telah memutuskan. "Jadi kami harus menerima pilihan mereka. Dengan kemenangan Johnson, Brexit menjadi tidak terhindarkan,” ujarnya. 

Setelah 31 Januari, Inggris akan memasuki masa transisi di mana ia akan menegosiasikan hubungan baru dengan Uni Eropa.

Hal ini dapat berjalan sampai akhir 2022, tetapi Partai Konservatif telah berjanji untuk tidak memperpanjang transisi setelah tahun 2020..

Dalam pidato kemenangannya, Johnson tidak memberikan perincian tentang bagaimana ia akan menangani Brexit setelah 31 Januari. 

Bagikan

Berita Terbaru

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

Pemerintah Masih Tahan Harga BBM Subsidi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:50 WIB

Pemerintah Masih Tahan Harga BBM Subsidi

Salah satu negara ASEAN, Filipina, kemarin mengumumkan keadaan darurat energi akibat lonjakan harga minyak mentah global, dikutip Reuters.

 Imbas Perang, Pemerintah Utak-atik Produksi Batubara
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:43 WIB

Imbas Perang, Pemerintah Utak-atik Produksi Batubara

Pemerintah berencana menambah volume produksi batubara dalam persetujuan RKAB 2026 untuk mengamankan pendapatan negara

Pasca Libur Lebaran, Sentimen Negatif Bayangi Bursa, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:42 WIB

Pasca Libur Lebaran, Sentimen Negatif Bayangi Bursa, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Pemangkasan outlook, perang, defisit fiskal dan pelemahan rupiah menyuramkan prospek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Rancangan Perppu yang Memantik Kecemasan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:38 WIB

Rancangan Perppu yang Memantik Kecemasan

Pemerintah dikabarkan sedang membahas Perppu tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Pemulihan Perekonomian Negara.

INDEKS BERITA

Terpopuler