Tak Bakal Ditunda Lagi, Boris Johnson Bawa Inggris Keluar Uni Eropa Pada 31 Januari

Jumat, 13 Desember 2019 | 17:38 WIB
Tak Bakal Ditunda Lagi, Boris Johnson Bawa Inggris Keluar Uni Eropa Pada 31 Januari
[ILUSTRASI. Britain's Prime Minister Boris Johnson tastes whisky during a general election campaign visit to Diageo's Roseisle Distillery near Elgin, Scotland, Britain November 7, 2019. Daniel Leal-Olivas/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Perdana Menteri Boris Johnson memenangkan pemilihan umum pada Jumat (13/12). Hal ini akan membawa Inggris segera keluar dari Uni Eropa (Brexit). 

Johnson akan mengakhiri kelumpuhan politik Inggris yang telah terjadi dalam tiga tahun belakangan pada 31 Januari. Bagi Johnson yang selama ini membawa jargon "Get Brexit Done", kemenangan pemilu menjadi pembenaran. Apalagi setelah ia terus menerus mendapat manuver oleh para anti-Brexit dalam bulan-bulan pertamanya menjabat sebagai Perdana Menteri. 

Baca Juga: Menang besar, Boris Johnson akan lebih cepat keluarkan Inggris dari Uni Eropa

"Kami akan menyelesaikan Brexit tepat waktu pada tanggal 31 Januari," tegas Johnson kepada pendukungnya di sebuah rapat umum di London seperti dilansir Reuters, Jumat (13/12). 

Ia juga mengatakan, dengan meninggalkan Uni Eropa, Inggris akan kembali bersatu dan memegang kendali atas undang-undang, perbatasan, uang, perdagangan, sistem imigrasi, dan memberi mandat demokrasi kepada rakyat. 

Mata uang poundsterling pun melonjak, dan menjadi salah satu kenaikan satu hari terbesar dalam dua dekade terakhir. 

Baca Juga: Unit bisnis terbesar milik Haier akan melantai di bursa Hong Kong

Hampir setengah abad sejak Inggris bergabung dengan Uni Eropa, Johnson sekarang harus mencapai kesepakatan perdagangan internasional baru dan mempertahankan London sebagai ibukota keuangan global teratas, serta menjaga Inggris tetap bersatu. 

Gol terakhir itu terlihat cukup menantang, apalagi dengan Skotlandia yang memilih partai nasionalis karena ingin referendum kemerdekaan. 

“Boris Johnson mungkin memiliki mandat untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa. Tapi dia tidak memiliki mandat untuk membawa Skotlandia keluar dari Uni Eropa,” kata menteri pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon.

Tidak ada penundaan lagi

Mayoritas pemilih memutuskan meninggalkan Uni Eropa dan menolak sikap ambigu pimpinan Buruh Jeremy Corbyn tentang masalah ini.

Presiden AS Donald Trump juga langsung mengucapkan selamat kepada Johnson. “Inggris dan Amerika Serikat sekarang akan bebas untuk melakukan Kesepakatan Perdagangan baru setelah Brexit.

Kesepakatan ini memiliki potensi untuk menjadi jauh lebih besar dan lebih menguntungkan daripada kesepakatan apa pun yang dapat dibuat dengan Uni Eropa,"  cuit Trump di Twitter.

Baca Juga: Harga emas spot turun 0,02% di level US$ 1.469,51 per ons troi

Sementara itu, politisi Eropa terlihat kurang antusias. Anggota parlemen Jerman Norbert Roettgen dari partai Kanselir Angela Merkel mengatakan, rakyat Inggris telah memutuskan. "Jadi kami harus menerima pilihan mereka. Dengan kemenangan Johnson, Brexit menjadi tidak terhindarkan,” ujarnya. 

Setelah 31 Januari, Inggris akan memasuki masa transisi di mana ia akan menegosiasikan hubungan baru dengan Uni Eropa.

Hal ini dapat berjalan sampai akhir 2022, tetapi Partai Konservatif telah berjanji untuk tidak memperpanjang transisi setelah tahun 2020..

Dalam pidato kemenangannya, Johnson tidak memberikan perincian tentang bagaimana ia akan menangani Brexit setelah 31 Januari. 

Bagikan

Berita Terbaru

 Pemerintah akan Setop Ekspor Timah Mentah
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:45 WIB

Pemerintah akan Setop Ekspor Timah Mentah

Kebijakan larangan ekspor timah mentah seharusnya diikuti kesiapan industri hilir

, sehingga penyerapan timah optimal

Hasnur Internasional Shipping Masih Mengandalkan Batubara
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:35 WIB

Hasnur Internasional Shipping Masih Mengandalkan Batubara

PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS) mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih di sepanjang 2025.

Setengah Pekerja Indonesia Salah Kualifikasi
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:15 WIB

Setengah Pekerja Indonesia Salah Kualifikasi

72,3 juta pekerja Indonesia berisiko terjebak mismatch vertikal. Ketahui wilayah mana saja yang paling terdampak dan solusinya.

Ambisi Zero Accident  di Program Makan Bergizi Gratis
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:15 WIB

Ambisi Zero Accident di Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto mengakui masih ada kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis alias MBG.

Harga Pangan Mulai Merangkak Naik Menjelang Ramadan
| Senin, 16 Februari 2026 | 05:00 WIB

Harga Pangan Mulai Merangkak Naik Menjelang Ramadan

Sejumlah komoditas pangan mulai merangkak naik harganya meski pemerintah mengklaim sudah memasok pangan melebihi kebutuhan jelang ramadan.

Utang RI Membengkak Alarm Fiskal Menyala
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:45 WIB

Utang RI Membengkak Alarm Fiskal Menyala

Rasio utang pemerintah kembali ke level 40% PDB, serupa masa pandemi                                

Kredit Macet UMKM Membayangi Klaim Penjaminan
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:45 WIB

Kredit Macet UMKM Membayangi Klaim Penjaminan

Portofolio kredit ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih dibayangi risiko kredit macet. 

Defisit Fiskal RI  Jadi Sorotan Global
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:10 WIB

Defisit Fiskal RI Jadi Sorotan Global

Tak hanya Moody's, IMF turut mewanti-wanti risiko tekanan defisit fiskal Indonesia membesar         

Outlook Moody's dan Sinyal Bahaya Fiskal
| Senin, 16 Februari 2026 | 04:09 WIB

Outlook Moody's dan Sinyal Bahaya Fiskal

Dari sisi belanja, pemerintah dapat mengintegrasikan anggaran lintas kementerian dan lembaga untuk program prioritas nasional.

Produktivitas dan Bisnis Hilir SSMS Melonjak, Harga Sahamnya bisa Ikut Terdongkrak?
| Minggu, 15 Februari 2026 | 16:52 WIB

Produktivitas dan Bisnis Hilir SSMS Melonjak, Harga Sahamnya bisa Ikut Terdongkrak?

Dengan konsolidasi lahan SML, kini PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) mengelola total 94.900 hektare kebun sawit.

INDEKS BERITA