Tenggat Waktu AS Terancam Default Mundur ke 15 Desember, Masih Ada RUU Berbiaya Besar

Rabu, 17 November 2021 | 10:51 WIB
Tenggat Waktu AS Terancam Default Mundur ke 15 Desember, Masih Ada RUU Berbiaya Besar
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah acara diskusi di Atlanta, Georgia, AS, 4 Januari 2019. REUTERS/Christopher Aluka Berry/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, Selasa (16/11), mengulur batas waktu Pemerintah AS terancam menyandang status default menjadi 15 Desember. dari 3 Desember. Itu berarti, kongres AS mendapatkan tambahan waktu untuk menaikkan pagu utang federal, mengingat anggota parlemen juga perlu menimbang masifnya anggaran untuk program jaminan sosial serta perubahan iklim.

Dalam surat ke para pemimpin kongres, Yellen mengatakan bahwa penyesuaian itu “berdasarkan informasi terbaru kami,” yang merujuk ke hasil pengumpulan pajak serta data arus kas terbaru.

Dia mengatakan Kementerian Keuangan akan dapat melakukan transfer US$ 118 miliar, atau setara Rp 1.681,4 triliun lebih ke Highway Trust Fund. Transfer harus dilakukan pada 15 Desember, sebulan sejak UU Infrastruktur ditandatangani Presiden Joe Biden pada Senin 15 November. Tetapi transfer akan diperhitungkan sebagai pengurang plafon utang, karena dana itu akan diinvestasikan dalam sekuritas Treasury yang tidak dapat dipasarkan.

Baca Juga: Trump capai kesepakatan senilai US$ 375 juta untuk menjual properti hotel

"Sementara saya memiliki tingkat keyakinan yang tinggi bahwa Kementerian Keuangan akan dapat membiayai pemerintah AS hingga 15 Desember dan menyelesaikan investasi Highway Trust Fund, ada skenario di mana Kementerian Keuangan akan dibiarkan dengan sumber daya yang tersisa yang tidak mencukupi untuk terus membiayai operasi pemerintah AS melampaui tanggal ini," kata Yellen.

Dia mengulangi seruannya kepada Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang "sesegera mungkin" untuk mempertahankan tingkat kepercayaan dan kredibilitas AS.

Perkiraan baru memperluas ruang gerak bagi anggota kongres dari Partai Demokrat yang berupaya untuk meloloskan aturan hukum tentang keringanan pajak sehubungan dengan energi baru dan mendanai manfaat baru untuk penitipan anak, prasekolah universal, dan kredit pajak anak yang diperluas. Aturan itu membutuhkan dana hingga US$ 1,75 triliun.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, Selasa, mengatakan bahwa Senat Demokrat bertujuan untuk meloloskan undang-undang Build Back Better sebelum Natal. Target batas waktu molor dari musim gugur, seiring perseteruan antara kubu sentris dan progresif di Partai Demokrat. 

Partai Demokrat berambisi meloloskan RUU pengeluaran baru itu tanpa dukungan Republik. Partai Republik juga telah bersumpah untuk menentang kenaikan batas utang, memberi tekanan pada Demokrat untuk meloloskan sendiri rancangan aturan itu. Situasi ini membuat jalur pengesahan hukum program administrasi Biden yang sudah rumit menjadi kian pelik.

Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell pada Selasa (16/11) mengisyaratkan beberapa ruang gerak untuk menggeser batas utang. “Kami akan mencari cara untuk menghindari default. Kami selalu melakukannya,” ujar dia.

Baca Juga: Jelang liburan, penjualan ritel AS mulai tunjukkan pertumbuhan

Schumer mengatakan Demokrat masih berharap untuk menaikkan plafon utang "dengan cara bipartisan," tetapi menghindari pertanyaan apakah Demokrat akan melanjutkan tanpa dukungan Republik.

Dalam catatan Kementerian Keuangan AS yang dipublikasikan Senin (15/11), plafon utang publik AS yang bernilai US$ 28,88 triliun, saat ini hanya tersisa US$ 25 juta. Semakin tipisnya sisa plafon mengharuskan Kementerian Keuangan untuk mengandalkan penerimaan pajak, saldo kas senilai US$ 212 milir dan langkah pengelolaan kas yang luar biasa untuk melanjutkan pendanaan kegiatan operasi Pemerintah AS. 

“Karena arus kas pemerintah federal tunduk pada variabilitas yang tidak dapat dihindari, saya akan terus memperbarui Kongres saat lebih banyak informasi tersedia,” kata Yellen dalam suratnya.

Selanjutnya: Penerimaan Naik, Defisit Anggaran di Bawah Target

 

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan
| Kamis, 18 September 2025 | 08:38 WIB

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan

Pertumbuhan kredit Bank BRI (BBRI) diproyeksikan lebih bertumpu ke segmen konsumer dan korporasi, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. 

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan
| Kamis, 18 September 2025 | 07:55 WIB

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan

Likuiditas simpanan dan penyaluran kredit perbankan yang berpotensi lebih rendah sepanjang tahun ini jadi catatan investor asing.

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah
| Kamis, 18 September 2025 | 07:19 WIB

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah

Meski berisiko, penempatan dana ini bisa jadi sentimen positif bagi saham perbankan, karena ada potensi perbaikan likuiditas dan kualitas aset.

JITEX Bidik Transaksi Rp 14,9 Triliun
| Kamis, 18 September 2025 | 07:15 WIB

JITEX Bidik Transaksi Rp 14,9 Triliun

JITEX 2025 diikuti  335 eksibitor dan 258 buyer. Tahun ini kami menghadirkan buyer internasional dari sembilan negara dan lebih banyak investor

 Pengusaha Minta Setop Impor Baki Makan Bergizi
| Kamis, 18 September 2025 | 07:12 WIB

Pengusaha Minta Setop Impor Baki Makan Bergizi

Kapasitas produksi dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. sehingga tidak perlu impor

Progres Proyek LRT  Fase 1B Capai 69,88%
| Kamis, 18 September 2025 | 07:00 WIB

Progres Proyek LRT Fase 1B Capai 69,88%

Pada Zona 1, yakni Jl. Pemuda Rawamangun dan Jl. Pramuka Raya, progres pembangunan telah mencapai 69,06%

Penjualan Ciputra (CTRA) Bisa Terpacu Tren Bunga Layu
| Kamis, 18 September 2025 | 06:58 WIB

Penjualan Ciputra (CTRA) Bisa Terpacu Tren Bunga Layu

CTRA berada di posisi yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan, margin, dan mendorong nilai jangka panjang

Permintaan Tumbuh, BSDE Rajin Merilis Ruko Baru
| Kamis, 18 September 2025 | 06:57 WIB

Permintaan Tumbuh, BSDE Rajin Merilis Ruko Baru

BSDE mengantongi marketing sales ruko Rp 1,26 triliun atau berkontribusi sekitar 25% dari total pra-penjualan di semester I-2025

Suku Bunga The Fed Turun, Pelemahan Indeks Dolar AS Masih Bisa Berlanjut
| Kamis, 18 September 2025 | 06:55 WIB

Suku Bunga The Fed Turun, Pelemahan Indeks Dolar AS Masih Bisa Berlanjut

Penurunan suku bunga Federal Reserve biasanya turut menyebabkan dolar AS melemah dalam jangka pendek

Izin Ekspor Freeport Tak Diperpanjang
| Kamis, 18 September 2025 | 06:52 WIB

Izin Ekspor Freeport Tak Diperpanjang

Ekspor konsentrat tembaga telah dilarang sejak 1 Januari 2025 berdasarkan Permendag Nomor 22 Tahun 2023 junto Permendag Nomor 20 Tahun 2024.

INDEKS BERITA

Terpopuler