Tenggat Waktu AS Terancam Default Mundur ke 15 Desember, Masih Ada RUU Berbiaya Besar

Rabu, 17 November 2021 | 10:51 WIB
Tenggat Waktu AS Terancam Default Mundur ke 15 Desember, Masih Ada RUU Berbiaya Besar
[ILUSTRASI. FILE PHOTO: Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah acara diskusi di Atlanta, Georgia, AS, 4 Januari 2019. REUTERS/Christopher Aluka Berry/File Photo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, Selasa (16/11), mengulur batas waktu Pemerintah AS terancam menyandang status default menjadi 15 Desember. dari 3 Desember. Itu berarti, kongres AS mendapatkan tambahan waktu untuk menaikkan pagu utang federal, mengingat anggota parlemen juga perlu menimbang masifnya anggaran untuk program jaminan sosial serta perubahan iklim.

Dalam surat ke para pemimpin kongres, Yellen mengatakan bahwa penyesuaian itu “berdasarkan informasi terbaru kami,” yang merujuk ke hasil pengumpulan pajak serta data arus kas terbaru.

Dia mengatakan Kementerian Keuangan akan dapat melakukan transfer US$ 118 miliar, atau setara Rp 1.681,4 triliun lebih ke Highway Trust Fund. Transfer harus dilakukan pada 15 Desember, sebulan sejak UU Infrastruktur ditandatangani Presiden Joe Biden pada Senin 15 November. Tetapi transfer akan diperhitungkan sebagai pengurang plafon utang, karena dana itu akan diinvestasikan dalam sekuritas Treasury yang tidak dapat dipasarkan.

Baca Juga: Trump capai kesepakatan senilai US$ 375 juta untuk menjual properti hotel

"Sementara saya memiliki tingkat keyakinan yang tinggi bahwa Kementerian Keuangan akan dapat membiayai pemerintah AS hingga 15 Desember dan menyelesaikan investasi Highway Trust Fund, ada skenario di mana Kementerian Keuangan akan dibiarkan dengan sumber daya yang tersisa yang tidak mencukupi untuk terus membiayai operasi pemerintah AS melampaui tanggal ini," kata Yellen.

Dia mengulangi seruannya kepada Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang "sesegera mungkin" untuk mempertahankan tingkat kepercayaan dan kredibilitas AS.

Perkiraan baru memperluas ruang gerak bagi anggota kongres dari Partai Demokrat yang berupaya untuk meloloskan aturan hukum tentang keringanan pajak sehubungan dengan energi baru dan mendanai manfaat baru untuk penitipan anak, prasekolah universal, dan kredit pajak anak yang diperluas. Aturan itu membutuhkan dana hingga US$ 1,75 triliun.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, Selasa, mengatakan bahwa Senat Demokrat bertujuan untuk meloloskan undang-undang Build Back Better sebelum Natal. Target batas waktu molor dari musim gugur, seiring perseteruan antara kubu sentris dan progresif di Partai Demokrat. 

Partai Demokrat berambisi meloloskan RUU pengeluaran baru itu tanpa dukungan Republik. Partai Republik juga telah bersumpah untuk menentang kenaikan batas utang, memberi tekanan pada Demokrat untuk meloloskan sendiri rancangan aturan itu. Situasi ini membuat jalur pengesahan hukum program administrasi Biden yang sudah rumit menjadi kian pelik.

Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell pada Selasa (16/11) mengisyaratkan beberapa ruang gerak untuk menggeser batas utang. “Kami akan mencari cara untuk menghindari default. Kami selalu melakukannya,” ujar dia.

Baca Juga: Jelang liburan, penjualan ritel AS mulai tunjukkan pertumbuhan

Schumer mengatakan Demokrat masih berharap untuk menaikkan plafon utang "dengan cara bipartisan," tetapi menghindari pertanyaan apakah Demokrat akan melanjutkan tanpa dukungan Republik.

Dalam catatan Kementerian Keuangan AS yang dipublikasikan Senin (15/11), plafon utang publik AS yang bernilai US$ 28,88 triliun, saat ini hanya tersisa US$ 25 juta. Semakin tipisnya sisa plafon mengharuskan Kementerian Keuangan untuk mengandalkan penerimaan pajak, saldo kas senilai US$ 212 milir dan langkah pengelolaan kas yang luar biasa untuk melanjutkan pendanaan kegiatan operasi Pemerintah AS. 

“Karena arus kas pemerintah federal tunduk pada variabilitas yang tidak dapat dihindari, saya akan terus memperbarui Kongres saat lebih banyak informasi tersedia,” kata Yellen dalam suratnya.

Selanjutnya: Penerimaan Naik, Defisit Anggaran di Bawah Target

 

Bagikan

Berita Terbaru

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:45 WIB

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh

Adanya pertumbuhan penjualan mobil bekas setidaknya tergambar dari pembiayaan multifinance yang meningkat.

 Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:39 WIB

Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti

Impor LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah dari AS akan menambah beban fiskal karena jumlah subsidi membengkak

 Dari Finance Terjun ke Properti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:33 WIB

Dari Finance Terjun ke Properti

Perjalanan karier Surina sebagai ahli keuangan hingga menjadi Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap

ITMG mengembangkan bisnis EBT melalui anak usahanya, PT ITM Bhinneka Power (IBP) dan PT ITM Energi Utama

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor

MBTO sudah aktif menjajaki pasar luar negeri sejak 2011 silam, dan terus meningkatkan agresivitas ekspansi mereka.

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen

Pemerintah ingin CPO hingga kayu manis dikenakan tarif bea masuk Amerika Serikat sebesar nol persen  

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi

Di tengah isu likuiditas ketat yang kerap dikeluhkan oleh bankir, secara mengejutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan melesat pada Juni 2025. 

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim

DJP sebut belum ada satu pun wajib pajak yang mengajukan tax holiday terkait financial center, pemindahan kantor pusat, serta super tax deduction

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru

Mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun hingga akhir kuartal kedua tahun ini atau 30 Juni 2025.

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:15 WIB

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah

Muhammadiyah masih berniat untuk memiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan tengah menjajaki membeli KB Bank Syariah.

INDEKS BERITA

Terpopuler