HOME

Tenggat Waktu AS Terancam Default Mundur ke 15 Desember, Masih Ada RUU Berbiaya Besar

Rabu, 17 November 2021 | 10:51 WIB

Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen, Selasa (16/11), mengulur batas waktu Pemerintah AS terancam menyandang status default menjadi 15 Desember. dari 3 Desember. Itu berarti, kongres AS mendapatkan tambahan waktu untuk menaikkan pagu utang federal, mengingat anggota parlemen juga perlu menimbang masifnya anggaran untuk program jaminan sosial serta perubahan iklim.

Dalam surat ke para pemimpin kongres, Yellen mengatakan bahwa penyesuaian itu “berdasarkan informasi terbaru kami,” yang merujuk ke hasil pengumpulan pajak serta data arus kas terbaru.

Dia mengatakan Kementerian Keuangan akan dapat melakukan transfer US$ 118 miliar, atau setara Rp 1.681,4 triliun lebih ke Highway Trust Fund. Transfer harus dilakukan pada 15 Desember, sebulan sejak UU Infrastruktur ditandatangani Presiden Joe Biden pada Senin 15 November. Tetapi transfer akan diperhitungkan sebagai pengurang plafon utang, karena dana itu akan diinvestasikan dalam sekuritas Treasury yang tidak dapat dipasarkan.

"Sementara saya memiliki tingkat keyakinan yang tinggi bahwa Kementerian Keuangan akan dapat membiayai pemerintah AS hingga 15 Desember dan menyelesaikan investasi Highway Trust Fund, ada skenario di mana Kementerian Keuangan akan dibiarkan dengan sumber daya yang tersisa yang tidak mencukupi untuk terus membiayai operasi pemerintah AS melampaui tanggal ini," kata Yellen.

Dia mengulangi seruannya kepada Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang "sesegera mungkin" untuk mempertahankan tingkat kepercayaan dan kredibilitas AS.

Perkiraan baru memperluas ruang gerak bagi anggota kongres dari Partai Demokrat yang berupaya untuk meloloskan aturan hukum tentang keringanan pajak sehubungan dengan energi baru dan mendanai manfaat baru untuk penitipan anak, prasekolah universal, dan kredit pajak anak yang diperluas. Aturan itu membutuhkan dana hingga US$ 1,75 triliun.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer, Selasa, mengatakan bahwa Senat Demokrat bertujuan untuk meloloskan undang-undang Build Back Better sebelum Natal. Target batas waktu molor dari musim gugur, seiring perseteruan antara kubu sentris dan progresif di Partai Demokrat.

Partai Demokrat berambisi meloloskan RUU pengeluaran baru itu tanpa dukungan Republik. Partai Republik juga telah bersumpah untuk menentang kenaikan batas utang, memberi tekanan pada Demokrat untuk meloloskan sendiri rancangan aturan itu. Situasi ini membuat jalur pengesahan hukum program administrasi Biden yang sudah rumit menjadi kian pelik.

Pemimpin Senat Republik Mitch McConnell pada Selasa (16/11) mengisyaratkan beberapa ruang gerak untuk menggeser batas utang. “Kami akan mencari cara untuk menghindari default. Kami selalu melakukannya,” ujar dia.

Schumer mengatakan Demokrat masih berharap untuk menaikkan plafon utang "dengan cara bipartisan," tetapi menghindari pertanyaan apakah Demokrat akan melanjutkan tanpa dukungan Republik.

Dalam catatan Kementerian Keuangan AS yang dipublikasikan Senin (15/11), plafon utang publik AS yang bernilai US$ 28,88 triliun, saat ini hanya tersisa US$ 25 juta. Semakin tipisnya sisa plafon mengharuskan Kementerian Keuangan untuk mengandalkan penerimaan pajak, saldo kas senilai US$ 212 milir dan langkah pengelolaan kas yang luar biasa untuk melanjutkan pendanaan kegiatan operasi Pemerintah AS.

“Karena arus kas pemerintah federal tunduk pada variabilitas yang tidak dapat dihindari, saya akan terus memperbarui Kongres saat lebih banyak informasi tersedia,” kata Yellen dalam suratnya.