Terganjal Hak Penjualan, Taiwan Batal Beli Vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech Versi Anak

Senin, 18 April 2022 | 20:27 WIB
Terganjal Hak Penjualan, Taiwan Batal Beli Vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech Versi Anak
[ILUSTRASI. Pfizer tidak memiliki hak untuk menjual Vaksin Covid-19 vesi anak sedangkan BioNTech dan mitra di China tidak membuatnya. REUTERS/Dado Ruvic]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Pembicaraan tentang Taiwan yang bermaksud membeli Vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech versi anak, telah terhenti. Sebab, Pfizer tidak memiliki hak untuk menjual vaksin tersebut sedangkan BioNTech dan mitra di China tidak membuatnya.

Hak penjualan Vaksin Covid Pfizer/BioNTech di China Raya termasuk Taiwan, ada di tangan BioNTech dan agen penjualannya di Tiongkok yakni Shanghai Fosun Pharmaceutical Group. Masalahnya sekarang adalah hanya Pfizer yang membuat Vaksin Covid Pfizer/BioNTech versi suntikan untuk anak-anak. Namun perusahaan itu tidak memiliki hak untuk menjualnya ke Taiwan karena hak penjualan dimiliki BioNTech dan Fosun.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Pertumbuhan Tabungan Valas Pesat di Saat Rupiah Loyo
| Kamis, 30 April 2026 | 06:30 WIB

Pertumbuhan Tabungan Valas Pesat di Saat Rupiah Loyo

​Tabungan valas melonjak pada Maret 2026 seiring pelemahan rupiah dan meningkatnya kebutuhan lindung nilai

Analisis JPFA: Tekanan Rupiah & SBM, Bisakah Laba Bersih Tetap Kuat?
| Kamis, 30 April 2026 | 06:25 WIB

Analisis JPFA: Tekanan Rupiah & SBM, Bisakah Laba Bersih Tetap Kuat?

JPFA hadapi kenaikan biaya produksi SBM dan pelemahan rupiah tahun ini. Namun, model bisnis terintegrasi jadi benteng kuat.

Sadar Data
| Kamis, 30 April 2026 | 06:23 WIB

Sadar Data

Kita mendukung penuh modernisasi sistem perpajakan demi kemandirian fiskal. Namun, jangan sampai mengorbankan keamanan data pribadi.

Manfaat dan Mudarat Proyek Hilirisasi Jumbo Harus Dihitung Cermat
| Kamis, 30 April 2026 | 06:20 WIB

Manfaat dan Mudarat Proyek Hilirisasi Jumbo Harus Dihitung Cermat

Lonjakan ekspor dari kebijakan hilirisasi tidak otomatis mencerminkan besarnya manfaat ekonomi yang benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Rupiah Makin Jeblok: Ini Kekhawatiran Domestik yang Menekan Kurs
| Kamis, 30 April 2026 | 06:00 WIB

Rupiah Makin Jeblok: Ini Kekhawatiran Domestik yang Menekan Kurs

Rupiah anjlok ke Rp 17.326 per dolar AS. Kekhawatiran domestik seperti stagnasi ekonomi dan isu Danantara memicu tekanan kuat.

Prabowo Bakal Resmikan 21 RSUD Daerah Pinggiran
| Kamis, 30 April 2026 | 05:30 WIB

Prabowo Bakal Resmikan 21 RSUD Daerah Pinggiran

RSUD tersebut merupakan bagian dari target total 66 RSUD yang kapasitasnya akan ditingkatkan di periode 2025-2027. 

Kebijakan AS Tekan Industri Panel Surya
| Kamis, 30 April 2026 | 05:25 WIB

Kebijakan AS Tekan Industri Panel Surya

Penerapan taif impor 143% panel surya dari Amerika Serikat membuat industri panel surya bisa terancam terhenti.

SPT Seret, Target Pajak Terancam
| Kamis, 30 April 2026 | 05:20 WIB

SPT Seret, Target Pajak Terancam

Pelaporan SPT hingga kini masih jauh di bawah target 15,27 juta wajib pajak yang ditetapkan pemerintah tahun ini​. 

Pemerintah Membenahi Perlintasan Kereta Bermasalah
| Kamis, 30 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Membenahi Perlintasan Kereta Bermasalah

Pemerintah bersama KAI bakal menata ulang 1.800 pintu perlintasan serta membangun flyover atau underpass sebagai alternatif permanen perlintasan.

Penambang Masih Abai Pembenahan Lingkungan
| Kamis, 30 April 2026 | 05:15 WIB

Penambang Masih Abai Pembenahan Lingkungan

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 22 pemda yang lalai mengawasi IUP di wilayahnya.

INDEKS BERITA

Terpopuler