Tiga Emiten Grup Lippo Tebar Dividen, Dua Emiten Menggelar Rights Issue

Sabtu, 04 Mei 2019 | 15:19 WIB
Tiga Emiten Grup Lippo Tebar Dividen, Dua Emiten Menggelar Rights Issue
[]
Reporter: Aloysius Brama | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah emiten Grup Lippo menjadwalkan pembagian dividen pada Bulan Mei 2019 ini, atas laba tahun buku 2018.

Ada tiga emiten, Multipolar Technology Tbk (MLPT), PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), dan PT Link Net Tbk (LINK).

Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (RUPST) April lalu, LPPF mengumumkan akan menggunakan Rp 933,6 miliar atau 85% dari laba bersih sebagai dividen.

Mengutip RTI, LPPF memberikan dividen Rp 333 pada pemegang sahamnya. Yield dividen cukup tinggi, sekitar 8,14%.

Perusahaan penyedia jasa internet Grup Lippo, Link Net juga menawarkan dividen menarik. Investor yang memiliki sahamnya hingga 7 Mei, bisa menikmati dividen Rp 323 per saham.

Analis Panin Sekuritas William Hartanto menyebutkan, tidak semua dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan Lippo Group tersebut menarik. Ada aspek lain yang harus diperhatikan selain nilai dan yield.

Salah satunya, likuiditas saham tersebut. “Kalau investor hanya membeli saham dengan mengincar dividen tapi sahamnya tidak likuid, maka bisa jadi malah tersangkut karena tidak ada yang mau beli ketika akan dijual,” papar William, Jumat (3/5).

Dari ketiga saham Group Lippo yang akan membagikan dividen itu, William cenderung memilih saham LPPF. Tak hanya menawarkan dividen yang cukup tinggi, rasio dividen terhadap laba LPPF juga dinilai menarik. “Secara likuiditas, saham LPPF yang paling likuid,” katanya.

Dua unit emiten Grup Lippo di bidang properti, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) dan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memutuskan untuk tak membagikan dividen di tahun ini. Keduanya malah mencari dana segar lewat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.

LPCK misalnya menyetujui akan menawarkan sebanyak-banyaknya 2 miliar saham baru dengan nilai penawaran Rp 500 per saham. Dana ini salah satunya akan digunakan untuk membiayai kelanjutan proyek Meikarta. Sedangkan LPKR akan merilis rights issue senilai US$ 730 juta.

Analis Oso Sekuritas Sukarno Alatas menilai, pada dasarnya, bila harga penawaran rights issue lebih rendah dari harga pasar saham, maka penawaran tersebut menarik. Kemarin, harga LPCK di Rp 1.890 dan LPKR di Rp 326 per saham.

Tetapi, dia mengingatkan investor melihat pergerakan saham keduanya sebelum membeli, khususnya LPCK yang masih dalam tren bearish.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

Persaingan Makin Seru Pasca Merger EXCL dan FREN
| Jumat, 22 November 2024 | 06:30 WIB

Persaingan Makin Seru Pasca Merger EXCL dan FREN

PT XL Axiata Tbk (EXCL) mulai memasukkan pendapatan dari akuisisi pelanggan LINK  di kuartal IV 2024

Realisasi Kontrak Baru Wiajaya Karya Bangunan Gedung (WEGE) Rp 2,1 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 06:20 WIB

Realisasi Kontrak Baru Wiajaya Karya Bangunan Gedung (WEGE) Rp 2,1 Triliun

Perolehan itu masih jauh di bawah target penerimaan kontrak baru tahun ini yang sebesar Rp 5 triliun.

INDEKS BERITA

Terpopuler