Berita Global

Tolak Membayar dalam Rubel, Jerman Bersiap Melakukan Penjatahan Listrik

Rabu, 30 Maret 2022 | 19:22 WIB
Tolak Membayar dalam Rubel, Jerman Bersiap Melakukan Penjatahan Listrik

ILUSTRASI. Ilustrasi logo Gazprom, pemasok gas Rusia untuk Eropa, 31 Januari 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BERLIN/FRANKFURT. Jerman pada Rabu (30/3) menggulirkan rencana darurat untuk mengelola pasokan gas, mengantisipasi tuntutan pembayaran gas dalam rubel yang diajukan Rusia. Jika terealisasi, rencana itu akan menjadi penjatahan listrik terbesar dalam sejarah Eropa.

Tuntutan Moskow agar negara-negara yang "tidak bersahabat" melunasi pasokan gasnya dalam rubel memusingkan banyak negara Eropa. Catatan saja, pasokan gas Rusia memenuhi sepertiga dari impor gas Eropa. 

Yunani menggelar pertemuan darurat para pemasok gas. Sedang Belanda mengatakan akan mendesak konsumen untuk mengurangi penggunaan gas. Di Prancis, regulator energi menenangkan konsumen agar tidak panik.

Tuntutan pembayaran gas dalam rubel, yang telah ditolak oleh negara-negara G7, merupakan aksi Rusia membalas sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara di Eropa. Dengan menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus", Rusia menilai sanksi ekonomi yang dijatuhkan negeri Barat tidak ubahnya "perang ekonomi."

Baca Juga: CNOOC Akan Lepas Kepemilikan Ladang Minyak Laut Utara, Ancang-ancang Jauhi Aset Barat

Kremlin pada Rabu mengisyaratkan bahwa pihaknya dapat memperluas permintaan pembayaran rubel ke komoditas lain termasuk minyak, biji-bijian, pupuk, batu bara dan logam. Permintaan semacam itu akan meningkatkan ancaman resesi di Amerika Serikat dan Eropa, yang sudah mengalami kenaikan tingkat harga yang tinggi.

Langkah yang belum pernah diambil Berlin sebelumnya merupakan isyarat jelas bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan Moskow memotong pasokan gas ke wilayah tersebut, jika tidak mendapat pembayaran dalam rubel. Italia dan Latvia juga telah mengaktifkan peringatan.

Moskow diperkirakan akan mengungkap rencananya untuk pembayaran rubel pada hari Kamis. Sejauh ini, Rusia mengatakan tidak akan segera menuntut pembeli membayar ekspor gas dalam rubel.

Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengaktifkan "fase peringatan dini" dari rencana darurat gas yang ada. Itu berarti, tim krisis di bawah kementerian ekonomi, regulator dan sektor swasta akan memantau impor dan penyimpanan.

Baca Juga: Ini Daftar Perusahaan yang Masih Membeli Minyak Mentah Rusia

Habeck mengatakan pada konferensi pers bahwa pasokan gas Jerman dijaga untuk saat ini. Dia juga mendesak konsumen dan perusahaan untuk mengurangi konsumsi. "Setiap kilowatt per jam sangatlah penting. 
Kita harus meningkatkan tindakan pencegahan untuk bersiap menghadapi eskalasi di pihak Rusia," kata Habeck.

Jika pasokan kurang, regulator jaringan Jerman dapat menjatah pasokan gas, dengan industri menjadi yang pertama dalam antrean pemotongan. Perlakuan istimewa akan diberikan kepada rumah tangga pribadi, rumah sakit dan institusi penting lainnya.

Bahkan tanpa ancaman kekurangan gas, Jerman menghadapi risiko resesi karena biaya energi yang meledak telah memukul industri, memaksa beberapa produsen baja untuk mengurangi produksi. Dewan penasihat ekonomi pemerintah pada hari Rabu menurunkan lebih dari separuh perkiraan pertumbuhan mereka untuk tahun ini menjadi 1,8%.

Setengah dari 41,5 juta rumah tangga Jerman memanaskan dengan gas alam sementara industri menyumbang sepertiga dari 100 miliar meter kubik permintaan nasional pada tahun 2021.

Rusia adalah pemasok gas utama bagi Jerman, dengan menyumbang 40% dari impor pada kuartal pertama 2022. Berlin telah berjanji untuk mengakhiri ketergantungan energinya pada Moskow. Tetapi, Jerman tidak akan mencapai kemerdekaan penuh sebelum pertengahan 2024, tutur Habeck.

Eropa menghadapi krisis energi bahkan sebelum Rusia menginvasi Ukraina, dengan tingkat penyimpanan gas di UE sekarang sekitar 26% dari total kapasitas, di bawah tingkat normal pada tahun ini.

Komisi Uni Eropa, yang mengatakan pada hari Rabu akan bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mempersiapkan kekurangan gas, telah mengusulkan undang-undang yang mengharuskan negara-negara untuk mengisi tingkat setidaknya 80% pada November tetapi itu hampir tidak mungkin jika Rusia menghentikan pasokan.

Baca Juga: BOJ Tawarkan Lebih Banyak Pembelian Utang Pemerintah, Cegah Yield Naik Lewati Batas

"Tidak mungkin untuk membangun stok tahun ini dan membatasi aliran Rusia," kata Joel Hancock, wakil presiden riset komoditas di Natixis.

Jean-François Carenco, kepala regulator energi di Prancis, yang tidak memiliki ketergantungan terhadap gas Rusia setinggi Jerman, mengatakan, negara itu seharusnya tidak menghadapi masalah pasokan apa pun. "Semuanya akan baik-baik saja. Fasilitas penyimpanan gas terisi dengan baik. Kami akan berhasil melewati musim dingin," katanya kepada BFM TV.

Yunani akan mengadakan pertemuan darurat regulator energi, operator transmisi gas dan pemasok gas dan listrik terbesarnya pada hari Rabu untuk menilai keamanan pasokannya jika Rusia menghentikan pasokan.

Pemerintah Belanda mengatakan akan meluncurkan kampanye untuk membuat konsumen menggunakan lebih sedikit gas.

Baca Juga: Potensi IPO Domestik Perusahaan-perusahaan China US$ 9,4 Miliar, Tertunda Covid

Investor dengan cemas mengamati bagaimana perselisihan atas desakan Rusia terhadap pembayaran rubel terjadi di Eropa. Untuk membantu rakyatnya yang bergulat dengan kenaikan harga energi, pemerintah di berbagai negara Eropa harus mengumumkan langkah-langkah bantuan fiskal.

"Pasar gas masih cemas dengan ekspektasi aturan pembayaran rubel yang jelas pada Kamis," kata analis senior Rystad Energy Vinicius Romano. "Kedua belah pihak tetap berselisih mengenai prospek, mengubah persyaratan mata uang kontrak dolar dan euro, menunggu pihak lain berkedip terlebih dahulu."

Setelah pengumuman langkah darurat Jerman, harga listrik grosir untuk tahun depan mencapai titik tertinggi selama tiga pekan terakhir, menjadi 185 euro per megawatt jam. Harga itu naik 6,3%.

Kerstin Andreae, kepala Asosiasi Federal untuk Industri Energi dan Air (BDEW) Jerman, mengatakan negaranya harus memiliki rencana yang menjelaskan bagaimana pemerintah akan menangani penghentian pasokan gas, yang akan berujung ke penjatahan.

"Kita sekarang harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mempersiapkan tingkat darurat, karena jika terjadi penghentian, segalanya harus bergerak cepat," kata Andreae.


Baca juga