Tolak Membayar dalam Rubel, Jerman Bersiap Melakukan Penjatahan Listrik

Rabu, 30 Maret 2022 | 19:22 WIB
Tolak Membayar dalam Rubel, Jerman Bersiap Melakukan Penjatahan Listrik
[ILUSTRASI. Ilustrasi logo Gazprom, pemasok gas Rusia untuk Eropa, 31 Januari 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BERLIN/FRANKFURT. Jerman pada Rabu (30/3) menggulirkan rencana darurat untuk mengelola pasokan gas, mengantisipasi tuntutan pembayaran gas dalam rubel yang diajukan Rusia. Jika terealisasi, rencana itu akan menjadi penjatahan listrik terbesar dalam sejarah Eropa.

Tuntutan Moskow agar negara-negara yang "tidak bersahabat" melunasi pasokan gasnya dalam rubel memusingkan banyak negara Eropa. Catatan saja, pasokan gas Rusia memenuhi sepertiga dari impor gas Eropa. 

Yunani menggelar pertemuan darurat para pemasok gas. Sedang Belanda mengatakan akan mendesak konsumen untuk mengurangi penggunaan gas. Di Prancis, regulator energi menenangkan konsumen agar tidak panik.

Tuntutan pembayaran gas dalam rubel, yang telah ditolak oleh negara-negara G7, merupakan aksi Rusia membalas sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara di Eropa. Dengan menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus", Rusia menilai sanksi ekonomi yang dijatuhkan negeri Barat tidak ubahnya "perang ekonomi."

Baca Juga: CNOOC Akan Lepas Kepemilikan Ladang Minyak Laut Utara, Ancang-ancang Jauhi Aset Barat

Kremlin pada Rabu mengisyaratkan bahwa pihaknya dapat memperluas permintaan pembayaran rubel ke komoditas lain termasuk minyak, biji-bijian, pupuk, batu bara dan logam. Permintaan semacam itu akan meningkatkan ancaman resesi di Amerika Serikat dan Eropa, yang sudah mengalami kenaikan tingkat harga yang tinggi.

Langkah yang belum pernah diambil Berlin sebelumnya merupakan isyarat jelas bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan Moskow memotong pasokan gas ke wilayah tersebut, jika tidak mendapat pembayaran dalam rubel. Italia dan Latvia juga telah mengaktifkan peringatan.

Moskow diperkirakan akan mengungkap rencananya untuk pembayaran rubel pada hari Kamis. Sejauh ini, Rusia mengatakan tidak akan segera menuntut pembeli membayar ekspor gas dalam rubel.

Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengaktifkan "fase peringatan dini" dari rencana darurat gas yang ada. Itu berarti, tim krisis di bawah kementerian ekonomi, regulator dan sektor swasta akan memantau impor dan penyimpanan.

Baca Juga: Ini Daftar Perusahaan yang Masih Membeli Minyak Mentah Rusia

Habeck mengatakan pada konferensi pers bahwa pasokan gas Jerman dijaga untuk saat ini. Dia juga mendesak konsumen dan perusahaan untuk mengurangi konsumsi. "Setiap kilowatt per jam sangatlah penting. 
Kita harus meningkatkan tindakan pencegahan untuk bersiap menghadapi eskalasi di pihak Rusia," kata Habeck.

Jika pasokan kurang, regulator jaringan Jerman dapat menjatah pasokan gas, dengan industri menjadi yang pertama dalam antrean pemotongan. Perlakuan istimewa akan diberikan kepada rumah tangga pribadi, rumah sakit dan institusi penting lainnya.

Bahkan tanpa ancaman kekurangan gas, Jerman menghadapi risiko resesi karena biaya energi yang meledak telah memukul industri, memaksa beberapa produsen baja untuk mengurangi produksi. Dewan penasihat ekonomi pemerintah pada hari Rabu menurunkan lebih dari separuh perkiraan pertumbuhan mereka untuk tahun ini menjadi 1,8%.

Setengah dari 41,5 juta rumah tangga Jerman memanaskan dengan gas alam sementara industri menyumbang sepertiga dari 100 miliar meter kubik permintaan nasional pada tahun 2021.

Rusia adalah pemasok gas utama bagi Jerman, dengan menyumbang 40% dari impor pada kuartal pertama 2022. Berlin telah berjanji untuk mengakhiri ketergantungan energinya pada Moskow. Tetapi, Jerman tidak akan mencapai kemerdekaan penuh sebelum pertengahan 2024, tutur Habeck.

Eropa menghadapi krisis energi bahkan sebelum Rusia menginvasi Ukraina, dengan tingkat penyimpanan gas di UE sekarang sekitar 26% dari total kapasitas, di bawah tingkat normal pada tahun ini.

Komisi Uni Eropa, yang mengatakan pada hari Rabu akan bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mempersiapkan kekurangan gas, telah mengusulkan undang-undang yang mengharuskan negara-negara untuk mengisi tingkat setidaknya 80% pada November tetapi itu hampir tidak mungkin jika Rusia menghentikan pasokan.

Baca Juga: BOJ Tawarkan Lebih Banyak Pembelian Utang Pemerintah, Cegah Yield Naik Lewati Batas

"Tidak mungkin untuk membangun stok tahun ini dan membatasi aliran Rusia," kata Joel Hancock, wakil presiden riset komoditas di Natixis.

Jean-François Carenco, kepala regulator energi di Prancis, yang tidak memiliki ketergantungan terhadap gas Rusia setinggi Jerman, mengatakan, negara itu seharusnya tidak menghadapi masalah pasokan apa pun. "Semuanya akan baik-baik saja. Fasilitas penyimpanan gas terisi dengan baik. Kami akan berhasil melewati musim dingin," katanya kepada BFM TV.

Yunani akan mengadakan pertemuan darurat regulator energi, operator transmisi gas dan pemasok gas dan listrik terbesarnya pada hari Rabu untuk menilai keamanan pasokannya jika Rusia menghentikan pasokan.

Pemerintah Belanda mengatakan akan meluncurkan kampanye untuk membuat konsumen menggunakan lebih sedikit gas.

Baca Juga: Potensi IPO Domestik Perusahaan-perusahaan China US$ 9,4 Miliar, Tertunda Covid

Investor dengan cemas mengamati bagaimana perselisihan atas desakan Rusia terhadap pembayaran rubel terjadi di Eropa. Untuk membantu rakyatnya yang bergulat dengan kenaikan harga energi, pemerintah di berbagai negara Eropa harus mengumumkan langkah-langkah bantuan fiskal.

"Pasar gas masih cemas dengan ekspektasi aturan pembayaran rubel yang jelas pada Kamis," kata analis senior Rystad Energy Vinicius Romano. "Kedua belah pihak tetap berselisih mengenai prospek, mengubah persyaratan mata uang kontrak dolar dan euro, menunggu pihak lain berkedip terlebih dahulu."

Setelah pengumuman langkah darurat Jerman, harga listrik grosir untuk tahun depan mencapai titik tertinggi selama tiga pekan terakhir, menjadi 185 euro per megawatt jam. Harga itu naik 6,3%.

Kerstin Andreae, kepala Asosiasi Federal untuk Industri Energi dan Air (BDEW) Jerman, mengatakan negaranya harus memiliki rencana yang menjelaskan bagaimana pemerintah akan menangani penghentian pasokan gas, yang akan berujung ke penjatahan.

"Kita sekarang harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mempersiapkan tingkat darurat, karena jika terjadi penghentian, segalanya harus bergerak cepat," kata Andreae.

Bagikan

Berita Terbaru

Pendapatan Berulang Jadi Senjata Andalan Pakuwon Jati (PWON) Tahun 2026
| Kamis, 27 November 2025 | 19:24 WIB

Pendapatan Berulang Jadi Senjata Andalan Pakuwon Jati (PWON) Tahun 2026

Satu pengembangan terbesar yang dilakukan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) adalah pengembangan fase 4 Kota Kasablanka.

Harga Komoditas Bikin Saham Emiten Emas Memanas
| Kamis, 27 November 2025 | 15:57 WIB

Harga Komoditas Bikin Saham Emiten Emas Memanas

Margin yang dibukukan para pemain di sektor emas jauh lebih tinggi dan konsisten, terutama karena peran emas sebagai aset lindung nilai.

Mengintip Blok Jabung dari Dekat di Tengah Upaya Menggenjot Produksi dan Efisiensi
| Kamis, 27 November 2025 | 10:00 WIB

Mengintip Blok Jabung dari Dekat di Tengah Upaya Menggenjot Produksi dan Efisiensi

PetroChina International Jabung Ltd. merupakan produsen migas terbesar ke-9 di Indonesia, dengan produksi 58 MBOEPD pada 2024.

Cek Kesehatan Korporasi Mendorong Kinerja DGNS Lebih Sehat
| Kamis, 27 November 2025 | 09:37 WIB

Cek Kesehatan Korporasi Mendorong Kinerja DGNS Lebih Sehat

Manajemen menargetkan pemulihan profitabilitas pada 2026 lewat efisiensi biaya, perluasan jaringan layanan, serta penguatan portofolio. 

Tambah Portofolio, PPRE Menggaet Kontrak Tambang Baru di Halmahera
| Kamis, 27 November 2025 | 09:33 WIB

Tambah Portofolio, PPRE Menggaet Kontrak Tambang Baru di Halmahera

Kontrak itu memperkuat langkah PPRE dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. 

Proses Hukum, KPK Mencokok Dua Individu, Begini Penjelasan PTPP
| Kamis, 27 November 2025 | 09:24 WIB

Proses Hukum, KPK Mencokok Dua Individu, Begini Penjelasan PTPP

Perkembangan proses hukum ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun layanan bisnis PTPP.  

Rumor ANZ Jual PNBN ke Mu'min Ali Gunawan, Angkat Saham Panin Group
| Kamis, 27 November 2025 | 07:58 WIB

Rumor ANZ Jual PNBN ke Mu'min Ali Gunawan, Angkat Saham Panin Group

Semestinya kalau informasi tersebut benar, ANZ maupun Panin Financial berkewajiban melaporkan perubahan itu kepada publik dan otoritas.

Industri Ban Tertekan Kebijakan Trump, Pasar Domestik yang Suram Hingga Laba Tertekan
| Kamis, 27 November 2025 | 07:53 WIB

Industri Ban Tertekan Kebijakan Trump, Pasar Domestik yang Suram Hingga Laba Tertekan

Amerika Serikat (AS) merupakan pasar ekspor ban terbesar bagi Indonesia, dengan porsi mencapai 40%-45%.

Kasus Pajak
| Kamis, 27 November 2025 | 07:05 WIB

Kasus Pajak

Jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat ditengah marak kasus korupsi pajak.

Mengukur Kerugian Akuisisi di Kasus ASDP
| Kamis, 27 November 2025 | 07:00 WIB

Mengukur Kerugian Akuisisi di Kasus ASDP

Kasus korupsi di ASDP yang melibatkan para mantan petinggi BUMN ini merupakan ujian integritas dan kualitas pengambilan keputusan.​

INDEKS BERITA

Terpopuler