Reporter: Amalia Fitri, Sugeng Adji Soenarso | Editor: Tedy Gumilar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pengembang perkantoran masih harus menahan diri untuk mengerek tarif sewa. Pasalnya, pasar properti perkantoran belum stabil. Penyebabnya: ada kelebihan pasokan ruang perkantoran akibat banyaknya proyek gedung baru.
Di sisi lain, tak sedikit perusahaan terutama perusahaan rintisan alias start-up yang lebih memilih berkantor dengan memanfaatkan coworking space. Tak pelak,persaingan bisnis perkantoran, terutama di wilayah Jakarta, masih cukup ketat.
Berdasarkan hasil riset Savills Indonesia, sepanjang 2019 pasokan ruang perkantoran baru di kawasan pusat bisnis Jakarta akan berkembang mencapai 600.000 meter persegi (m²). Angka itu berkontribusi sekitar 45% dari perkiraan pasokan ruang perkantoran baru yang akan masuk hingga 2021 mendatang. Perkantoran grade A mendominasi pasokan hingga mencapai 47%. Posisi berikutnya adalah grade premium sebesar 41% dan grade B 12%.
Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Lukas Bong, memproyeksikan bisnis penyewaan properti perkantoran dan gudang masih lesu pasca Pemilu dan Lebaran 2019.
Maklumlah, hingga saat ini pelaku bisnis cenderung wait and see. Mereka menunda rencana ekspansi dan membuka kantor. Bahkan ada di antara konsumen yang tidak melanjutkan sewa dan membiarkan kosong hingga masa sewanya habis. "Bukan hanya itu, kantor besar juga mulai merampingkan ukuran kantornya," kata dia kepada KONTAN, Senin (10/6).
Lukas melihat saat ini permintaan sewa paling tinggi datang dari kawasan Sudirman, atau lebih tepatnya di kawasan bisnis terpadu (SCBD). "Harga sewanya di kisaran Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per m² per bulan," sebut dia.
Andy Kesuma Natanael, pendiri Projek dan Proviz mengakui kondisi penyewaan properti perkantoran masih over supply. Salah satunya pemicunya adalah tren orang bekerja di coworking space. "Sekarang banyak pekerjaan yang tidak harus dilakukan di dalam kantor. Perusahaan besar juga sudah punya gedung sendiri. Hanya perusahaan yang butuh gengsi saja yang memerlukan perkantoran," tutur dia.
Di saat yang sama, Andy menambahkan, penyewa properti kantor harus berhadapan dengan kenaikan biaya sewa, biaya pelayanan, serta sinking fund atau simpanan jangka panjang untuk keperluan di masa mendatang.
Namun, PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) tengah berancang-ancang mengerek tarif sewa. Jeffri Tanudjaja, Wakil Direktur Utama MKPI optimistis tren permintaan sewa properti perkantoran pasca pemilu dan Lebaran meningkat. "Ada kenaikan sedikit, tapi belum signifikan, misalnya dari existing tenants yang memperluas area sewanya dan beberapa enquiries," ujar dia kepada KONTAN, Senin (10/6).
Jeffry memproyeksikan ada peningkatan tarif sewa sekitar 5%–8%. MKPI mematok harga sewa sebesar Rp 180.000 hingga Rp 250.000 per m² per bulan. Harga tersebut di luar biaya layanan. Adapun penetapan harga sewa ditentukan beberapa faktor. "Berdasarkan lokasi, kondisi gedung yang bersangkutan dan fasilitas pendukung di gedung atau sekitar gedung," kata dia.
Hingga saat ini, Metropolitan Kentjana menyewakan tiga gedung perkantoran di Pondok Indah Town Center. Dari ketiga gedung itu, tingkat okupansi ruang perkantoran mencapai 90%.
