Tugas Berat Menghadang Mereka yang Terpilih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepastian tentang siapa yang memimpin negeri ini selama lima tahun mendatang akhirnya muncul. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (30/6) menetapkan calon pasangan calon presiden dan wakil presiden (paslon) nomor 1, Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Penetapan presiden dan wapres terpilih ini berselang lebih dari sebulan sejak KPU mengumumkan hasil perhitungan suara pemilihan presiden.

Seperti telah kita ketahui, hasil perhitungan suara KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf dengan perolehan 55,5 % suara, digugat oleh paslon nomor 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pasangan yang mengantongi 44,5% suara itu mengajukan sengketa hasil perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Namun MK, pada Kamis pekan lalu, menolak gugatan dari kubu Prabowo-Sandiaga. Penolakan ini otomatis mengesahkan hasil perhitungan suara KPU.

Usai dari penetapannya sebagai presiden terpilih, Jokowi menyatakan akan segera bekerja menyiapkan pemerintahannya. Ya, pernyataan itu sesungguhnya tidak keliru. Maklumlah, tugas yang mengadang pemerintahan baru, khususnya di bidang ekonomi, sangatlah tidak mudah.

Ada banyak tugas yang harus segera dibereskan pemerintahan mendatang, seperti mengungkit kembali pertumbuhan dari kisaran 5%. Ini sungguh tugas yang tidak ringan mengingat perekonomian dunia sedang lesu-lesunya akibat konflik dagang di antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China.

Pemerintahan yang baru juga perlu melanjutkan upaya memperbaiki struktur ekonomi negeri ini. Reformasi struktural ini penting jika pemerintahan Jokowi-Maruf ingin memperbaiki ekspor berikut penanaman modal di negeri ini.

Seperti apa saja tugas yang harus diemban oleh pemerintahan kita dalam lima tahun mendatang? Silakan ikuti tulisan pertama dari empat artikel tentang pemerintahan baru dan tugas ekonomi yang menantinya. Untuk melengkapi pemahaman kita tentang tugas pemerintahan mendatang, kami sajikan perbandingannya dengan agenda ekonomi yang menanti pemerintahan di era 2014-2019, 2009-2014 dan 2004-2009 dalam tiga artikel lain.

Dalam lima tahun masa pemerintahannya yang pertama sebagai presiden, Joko Widodo, bersama wakilnya, Jusuf Kalla, hanya mampu mencetak pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Ini masih jauh dari ambisi Jokowi di awal periode kepemimpinan tahun 2014 silam, yang ingin membawa ekonomi tumbuh hingga 7%.

Nah, di masa pemerintahannya yang kedua, Jokowi bisa dipastikan juga harus kerja keras untuk bisa mengungkit angka pertumbuhan di negeri ini di atas 5%. Kendala yang bisa menghambat pencapaian target pertumbuhan bukan cuma datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kondisi ekonomi global sedang suram-suramnya, menyusul ketegangan hubungan dagang di antara Amerika Serikat (AS) dan China makin sengit. 

Hubungan dagang di antara kedua negara dengan mesin ekonomi terbesar di dunia itu sedemikian panasnya, akibat aksi saling menaikkan tarif impor. Pemerintahan Trump, terakhir kali menaikkan tarif atas barang buatan China, yang memiliki nilai total US$ 200 miliar menjadi 25%. Kebijakan yang berlaku sejak 10 Mei 2019 itu sontak membuat outlook ekonomi dunia menjadi sangat suram.

Sumber: BPS

Perang dagang yang tak berkesudahan membuat ekspor makin lesu. Jadi bukannya surplus, defisit neraca perdagangan malah makin melebar. Dampaknya juga pendapatan negara dari kegiatan ekspor impor tahun ini tidak akan seperti tahun lalu. Belum lagi, harga komoditas cenderung murah. Penerimaan negara dari perpajakan per April 2019 hanya sebesar Rp 436,4 triliun atau turun 4,7% secara year on year (yoy).

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, defisit perdagangan mencapai US$ 2,5 miliar pada April 2019. Ini merupakan defisit terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Defisit neraca perdagangan membengkak seiring merosotnya ekspor nonmigas yang dibarengi impor tinggi.

Pada Januari-April 2019, total ekspor hanya US$ 53,20 miliar, turun 9,39% dibanding periode sama tahun 2018 yang sebesar US$ 58,71 miliar. Impor juga melemah 7,24% menjadi US$ 55,77 miliar. Defisit neraca dagang empat bulan pertama tahun ini pun membengkak dari US$ 1,40 miliar menjadi US$ 2,56 miliar.

Tekanan berat neraca dagang tentunya bisa mempengaruhi defisit neraca transaksi berjalan atawa current account defisit (CAD). Per kuartal I-2019 CAD mencapai US$ 7 miliar atau setara 2,6% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih lebar dibanding periode kuartal I-2018 sebesar US$ 5,19 miliar atau 2,01% PDB.

Sumber:BPS

Seluruh kondisi ini membuat Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi CAD dari 2,5% terhadap PDB menjadi 3%. Bersamaan dengan itu, BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5%–5,4%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kalau situasi saat ini mirip 2014-2015, yakni ekspor dan impor turun. Lemahnya kinerja ekspor menjadikan perekonomian tumbuh lambat. Sehingga, saat ini ekspor sulit diandalkan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. 

Tekanan dari eksternal juga membuat pemerintah memprediksi nilai tukar rupiah akan berkubang di kisaran Rp 15.000 per dollar AS pada tahun ini.

Gejolak ekonomi global sulit dihindari. Sehingga, wajar saja jika tak ada target terlalu ambisius untuk jangka pendek. Untuk tahun depan, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3%–5,6% dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020. Adapun target inflasi sekitar 2%–4% dan nilai tukar rupiah Rp 14.000–Rp 15.000 per dollar AS. 

Pemerintah ingin mempertahankan defisit anggaran 2020 pada kisaran 1,75%–1,52% terhadap PDB. Target ini lebih rendah dari target APBN 2019 sebesar 1,84% terhadap PDB. 

Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2014-2020

Sumber: Kementerian Keuangan

Mendorong industri manufaktur

Sejatinya, Jokowi sudah banyak memberi insentif untuk memacu ekonomi. Namun, 16 paket kebijakan dan insentif fiskal yang diberikan, belum punya dampak signifikan.  Persoalan dasar soal industrialisasi belum berjalan lancar. Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, hal ini perlu jadi bahan evaluasi.

Pekerjaan rumah yang cukup krusial untuk pemerintahan baru nanti masih seputar memperbaiki neraca perdagangan dan defisit anggaran. Pendeknya, pemerintah harus bisa memacu ekspor dan mengurangi impor. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan, alasan pertumbuhan ekonomi stagnan dalam beberapa tahun terakhir lantaran pertumbuhan industri hanya sekitar 4%.

Berdasarkan catatan BPS, pada kuartal pertama 2019, industri manufaktur masih menjadi penyumbang terbesar PDB dengan porsi 20,07%. Angka itu naik tipis dari porsi sepanjang 2018 yang sebesar 19,86%.

Namun, laju pertumbuhannya melambat. Jika pada kuartal I-2018, sektor ini mampu tumbuh 4,6% yoy, pada kuartal I-2019, manufaktur hanya tumbuh 3,86% yoy.

Menurut Eko, akses industri untuk menjangkau pasar seharusnya bisa makin diperluas. Beberapa sektor industri lain juga harus dipacu. Misalnya, industri makanan dan minuman yang selalu memiliki permintaan tinggi.

"Sektor industri dasar seperti baja dan petrokimia juga bisa terus digenjot karena permintaannya besar," ujarnya kepada KONTAN, Jumat (24/5). 

*Sumber:BPS

Selain itu, komoditas sawit yang berlebih juga bisa diserap di dalam negeri dengan memaksimalkan program biodiesel 20% (B20). Bahkan jika dimungkinkan, bauran CPO bisa lebih dimaksimalkan hingga 100%. Sehingga, ketergantungan terhadap minyak fosil bisa dikurangi.

Dalam visi-misinya, Jokowi bersama Ma'ruf akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai titik tekan dalam Nawa Cita II. Eko sepakat dengan hal ini. Jika SDM bisa dipacu agar lebih berkualitas, maka pertumbuhan ekonomi lebih mudah terdongkrak. 

Selain fokus pada SDM dan industrialisasi, pengembangan sektor pertanian juga harus dievaluasi. Pasalnya, berbagai upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk mendorong sektor pertanian belum menghasilkan dampak besar.

Kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan bahan pangan membuat harga beberapa komoditas pertanian melejit. "Misalnya, bawang putih. Impornya sangat besar. Ini bagian dari ketidakmampuan pemerintah untuk mendorong ketersediaan. Pemerintah seharusnya bisa mempermudah akses ke produk pertanian," kata dia. 

Eko menilai, jika ketiga sektor ini bisa dibenahi, maka ada optimisme ekonomi bisa melaju ke 6%. Untuk mencapai angka itu, setidaknya pertumbuhan industri bisa tumbuh sekitar 8% atau di atas PDB. 

Sementara itu menurut Faisal, diplomasi perdagangan dengan negara mitra juga harus ditingkatkan untuk mengurai masalah ekspor. "Misalnya masih ada hambatan nontarif di ekspor kelapa sawit. Hal seperti ini harus dibereskan dengan diplomasi," ujarnya. Sudah saatnya pula, Indonesia mencari pasar ekspor baru agar tidak selalu bergantung dengan negara tujuan ekspor utama. 

Tugas Jokowi-Maaruf untuk memulihkan ekonomi memang tak mudah. Namun, para ekonom ini menilai tetap ada harapan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan bisa keluar dari zona lima persen.