Wah, Fintech Lending Bisa Mengakses IMEI, Kamera, Hingga Lokasi Pengguna Ponsel

Selasa, 23 Juli 2019 | 07:30 WIB
Wah, Fintech Lending Bisa Mengakses IMEI, Kamera, Hingga Lokasi Pengguna Ponsel
[]
Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Financial technology (fintech) lending punya modal baru untuk menjaga kualitas pinjamannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan perusahaan teknologi finansial (tekfin) lending untuk mengakses nomor identitas asli ponsel atau International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi menyatakan tujuan pemberian akses IMEI ke fintech agar bisa mengetahui dan melakukan mitigasi kebenaran pengguna platform fintech lending. Hal ini demi memperkuat electronic know your custumer (E-KYC).

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menyebutkan, surat OJK tentang pembukaan akses IMEI bagi fintech lending itu terbit bulan Juni lalu.

Akses lokasi

OJK memang melarang fintech untuk mengakses data pribadi digital pengguna. Namun dalam petunjuk teknis, OJK memberi restu bagi tekfin untuk mengakses kamera, mikrofon, serta informasi lokasi pengguna. Nah, dengan surat yang diterima AFPI maka IMEI juga dimasukan dalam aturan petunjuk teknis penggunaan data pribadi.

Bagi fintech, izin untuk mengakses IMEI memungkinkannya untuk menyehatkan bisnis pinjam meminjam. Yang paling terlihat adalah fintech bisa mengetahui lokasi calon peminjam yang mengajukan plafon kredit.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede menyebut akses IMEI akan berguna sekali bagi fintech yang menyasar segmen konsumtif. Lantaran dapat menghindari peminjam yang suka melakukan aksi gali lubang tutup lubang pinjaman dengan berbagai modus. "Menggunakan nomor kartu SIM yang berbeda, untuk meminjam di platform yang sama atau berbeda," ujar Tumbur.

Kepala Eksekutif Fintech Pendanaan Multiguna AFPI Dino Martin menyatakan akses IMEI dinantikan para pelaku karena jika hanya diperbolehkan mengakses data kamera, mikrofon, dan lokasi maka sulit bagi fintech untuk memitigasi risiko. Terutama bagi fintech yang menyasar segmen konsumtif lewat pinjaman multiguna.

Identifikasi debitur

Nantinya, asosiasi akan membuat daftar nomor IMEI yang digunakan debitur yang terbukti bandel dan memiliki itikad tidak baik. Jadi, AFPI bisa mengidentifikasi nasabah, baik sebagai borrower maupun lender.

Co-Founder dan CEO Modalku Reynold Wijaya menyebut lewat akses IMEI ini Modalku bisa melacak lokasi pengguna. "IMEI ini memperjelas akses lokasi. Jadi lokasi diakses bisa lewat GPS dan kini bisa lewat IMEI. Hal ini memperkuat KYC dan memitigasi risiko bagi sektor produktif seperti Modalku," ujar Reynold.

Pembukaan akses IMEI ini bukannya bisa bebas begitu saja. OJK tetap memantau fintech yang melakukan pelanggaran karena menggunakan akses IMEI ini untuk hal di luar mitigasi risiko maka akan dikenakan sanksi. Hendrikus menyebut tak akan segan-segan mencabut tanda terdaftar maupun izin dari fintech yang melanggar.

Bagikan

Berita Terbaru

Kementerian PU Menggenjot Proyek Infrastruktur Prioritas
| Rabu, 19 November 2025 | 05:25 WIB

Kementerian PU Menggenjot Proyek Infrastruktur Prioritas

Realisasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum atau PU hingga kini masih di kisaran 59% dari pagu.

Indonesia Mulai Impor Minyak Mentah dari Amerika Serikat di Akhir 2025
| Rabu, 19 November 2025 | 05:15 WIB

Indonesia Mulai Impor Minyak Mentah dari Amerika Serikat di Akhir 2025

Mulai bulan depan, pemerintah akan memperluas pembelian komoditas energi dengan mulai mengerek impor minyak mentah dari AS.

Pemblokiran Bukan Untuk Menghemat Subsidi BBM
| Rabu, 19 November 2025 | 05:10 WIB

Pemblokiran Bukan Untuk Menghemat Subsidi BBM

Pertamina memblokir 394.000 nomor polisi (nopol) kendaraan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. 

Menyoal Rencana Merger Goto dan Grab
| Rabu, 19 November 2025 | 05:03 WIB

Menyoal Rencana Merger Goto dan Grab

Masa depan transportasi daring Indonesia tak boleh ditentukan oleh satu entitas raksasa, apalagi jika entitas itu mendapat legitimasi dari negara.

KUHAP Diharapkan Memberi Kepastian
| Rabu, 19 November 2025 | 05:00 WIB

KUHAP Diharapkan Memberi Kepastian

Parlemen mengesahkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mempertegas peran dari penegak hukum.

Asuransi Jiwa Tak Buru-Buru Tambah Saham
| Rabu, 19 November 2025 | 04:55 WIB

Asuransi Jiwa Tak Buru-Buru Tambah Saham

Investasi asuransi jiwa di instrumen saham naik perlahan sejak awal semester II-2025, hingga parkir di level Rp 117,4 triliun di akhir kuartal III

Proyeksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (19/11) di Tengah Volatilitas
| Rabu, 19 November 2025 | 04:45 WIB

Proyeksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (19/11) di Tengah Volatilitas

IHSG mengakumulasikan pelemahan 0,05% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 18,11%.

RUPSLB Restui Spin-off UUS BTN, Merger ke BSN Rampung 2025
| Rabu, 19 November 2025 | 04:35 WIB

RUPSLB Restui Spin-off UUS BTN, Merger ke BSN Rampung 2025

Pemegang saham BTN setujui spin-off UUS ke BSN, ditargetkan rampung 22 Desember 2025. Simak proyeksi kinerja BTN pasca-pemisahan.

Perbankan Kembali Dapat Kucuran Dana Pemerintah Rp 76 Triliun
| Rabu, 19 November 2025 | 04:15 WIB

Perbankan Kembali Dapat Kucuran Dana Pemerintah Rp 76 Triliun

Kemenkeu kembali menyalurkan dana ke Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI) dan Bank DKI dengan anggaran Rp 76 triliun

Praktik Fraud Mengancam Pertumbuhan Bisnis LKM
| Rabu, 19 November 2025 | 04:15 WIB

Praktik Fraud Mengancam Pertumbuhan Bisnis LKM

OJK menyebut Indikasi fraud yang terjadi di LKM disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan internal

INDEKS BERITA