Pemerintah Mengejar Pajak Digital Namun Pajak Orang Kaya Belum Optimal
Pajak dengan tarif 1% hingga 2% untuk kekayaan di atas Rp 84 miliar bisa meraup tambahan penerimaan hingga Rp 142,2 triliun setiap tahun.
Pemerintah Siapkan Revisi Aturan DHE SDA, Emiten Nikel Paling Terdampak, CPO Aman
Ada potensi ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan perbankan dalam dolar AS meningkat jika fleksibilitas penggunaan DHE lebih terbatas.
Babak Baru Sistem Pengadaan Energi Nasional
Pemerintah mengubah cara mengimpor minyak mentah dan BBM. Bisa memperkuat ketahanan energi nasional?
DP 0% Diperpanjang, Penjualan Sepeda Motor Tak Serta Merta Gacor
Kebijakan uang muka atau down payment (DP) minimum 0% untuk kredit kendaraan bermotor diperpanjang hingga akhir 2027.
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Diusulkan Jadi Acuan Utama Penghitungan UMP 2027
Pemerintah akan memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027.
Memacu Efek Ekonomi dari Investasi KEK
KEK sejauh ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,
Wajib Halal Mundur hingga Oktober 2028
Pelaku IKM diminta terus menyiapkan sertifikasi halal meskipun kewajiban sertifikasi halal mundur dua tahun hingga Oktober 2028.
Ekonomi RI Melambat dan Kualitas Menurun, Bansos Beras & BSU Relevan Jadi Penyelamat?
Pemerintah menghadapi pelemahan momentum pertumbuhan pada saat kemampuan APBN untuk memberikan dorongan tambahan juga semakin terbatas.
Butuh Investasi Jumbo, Pengembangan PLTA Masih Terganjal Regulasi
Pemerintah mendorong transformasi pembangkit energi hidro. Tapi, masih banyak hambatan yang perlu diatasi. Apa saja?
Kejar Target PLTS 100 GWp, Pemerintah Pangkas Birokrasi Tender
Untuk mempercepat Program PLTS 100 GWp, pemerintah memangkas proses tender. Tapi, itu saja belum cukup.
Pengusaha Menanti Aturan Pelaksana UU Reforma Agraria: Jangan Menimbulkan Multitafsir
Reforma agraria di sektor kelapa sawit harus fokus pada kebun kelapa sawit sitaan yang saat ini dikelola oleh Agrinas.
Badan Baru: Lebih Efektif atau Beban Fiskal
Setiap lembaga yang baru dibentuk, perlu memiliki tata kelola, target, dan indikator kinerja yang jelas agar tidak menambah struktur birokrasi.
Menakar Untung Rugi Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan
Target penerimaan cukai MBDK pada 2027 berada di kisaran Rp 1,6 triliun. Target tersebut turun tajam dari target 2026 sebesar Rp 7,6 triliun.
Rusun Subsidi Bakal Dibangun di Tanah Negara
Usulan tersebut dinilai positif, tetapi membutuhkan kejelasan skema investasi apabila pengembang swasta tetap dilibatkan.
Kebijakan Impor Gula Kembali Menuai Polemik
APTRI menyoroti izin pemasukan gula mentah (raw sugar) sebanyak 150.000 ton yang disebut akan diolah menjadi gula kristal rafinasi (GKR).
Tata Kelola Pertanahan Mendesak Dibenahi
Pengawasan perlu diperkuat pada Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di daerah dengan kebutuhan tanah untuk kepentingan komersial yang tinggi.
Ambisi Proyek Geotermal dan Penolakan Warga
Pengembangan panas bumi di Indonesia masih menemui banyak tantangan. Salah satunya, penolakan masyarakat sekitar. Kenapa?
Mengintip Kejelasan Terkait Satu Pintu Ekspor Komoditas
Masa transisi ekspor satu pintu komoditas strategis tahap satu sudah kelar. Hasil pelaksanaan kebijakan ini?
Target Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027 Dinilai Agresif, Tantangannya tak Mudah
Pemerintah membutuhkan lonjakan produktivitas, investasi swasta, produksi manufaktur, ekspor bernilai tambah, dan penguatan daya beli masyarakat.
Mengubah Status dari Pasar Jadi Basis Produksi
Pemerintah meluncurkan motor listrik nasional dan ekosistem pendukungnya. Lalu, menyiapkan ragam insentif untuk mendorong penjualannya.
Menangkap Matahari di Atap Masih Terhalang Kuota
Minat terhadap pemasangan PLTS atap terus menanjak. PLN dan pelaku usaha pun mengajukan tambahan kuota ke pemerintah.
Merger dan Penutupan Ratusan BUMN Dinilai bisa Dongkrak Laba, Asal Integrasi Berhasil
Restrukturisasi besar-besaran jadi salah satu strategi agar BUMN bisa mencetak laba sedikitnya Rp 360 triliun pada 2026.
Menimbang Dampak Ekonomi di Balik Aturan Produk Tembakau
Apabila kebijakan kemasan rokok polos diterapkan, maka investasi dan ekspansi di sektor IHT akan terhambat sehingga berpotensi menimbulkan PHK.
Di Balik KMK dan Permendag Batubara, Tekanan Buat Perusahaan Pertambangan Kian Nyata
DSI diberi kewenangan menentukan margin keuntungan dari proses ekspor tunggal, dengan mengacu pada prinsip kewajaran.
Stimulus Rp26,34 Triliun Dinilai Terlalu Kecil, Cuma Jadi Penahan Perlambatan Ekonomi
Efektivitas insentif industri sangat bergantung pada apakah penghematan biaya tersebut benar-benar diteruskan kepada konsumen.

