Sanksi AS Membuat Huawei Berpotensi Kehilangan Pendapatan US$ 30 Miliar

Selasa, 18 Juni 2019 | 12:19 WIB
Sanksi AS Membuat Huawei Berpotensi Kehilangan Pendapatan US$ 30 Miliar
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Larangan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Huawei Technologies Co Ltd berdampak besar terhadap pendapatan perusahaan asal China tersebut. Pendiri dan CEO Huawei Ren Zhengfei mengatakan, target pendapatan di tahun ini harus dipangkas lebih besar. 

Menurut Ren, larangan itu akan menurunkan pendapatan Huawei sebesar US$ 30 miliar. Ini pertama kalinya perusahaan itu menghitung dampak dari tindakan AS. 

Seperti diketahui, AS telah menempatkan Huawei dalam daftar hitam ekspor AS karena tuduhan masalah keamanan nasional. AS melarang pemasok untuk menjual produk perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di dunia itu. 

Larangan itu juga telah membuat perusahaan AS seperti Google Alphabet Inc dan perancang chip Inggris ARM, mulai membatasi atau menghentikan hubungan dagang dengan Huawei.

"Kami tak menyangka bahwa mereka akan menyerang kami dalam begitu banyak aspek," ujar Ren, seperti dikutip Reuters, Selasa (18/6). 

Ia mengatakan, Huawei tidak dapat memperoleh pasokan komponen, tak dapat berpartisipasi dalam banyak organisasi internasional, dan tidak dapat bekerja sama dengan banyak universitas. Selain itu, Huawei tak dapat menggunakan komponen apapun dari AS. "Bahkan tidak dapat membuat koneksi dengan jaringan yang menggunakan komponen tersebut," ujarnya. 

Huawei, yang menghasilkan pendapatan 721,2 miliar yuan atau setara US$ 104 miliar di tahun lalu, hanya berharap bisa menuai pendapatan sekitar US$ 100 miliar tahun ini dan tahun selanjutnya. Angka ini turun jika dibandingkan dengan target Huawei di awal tahun ini, yang sebesar US$ 125 miliar hingga US$ 130 miliar. 

Huawei juga harus meluncurkan sistem operasi (OS) Hongmeng yang saat ini sedang dalam tahap uji coba. Pasalnya, ponsel Huawei akan terputus dari pembaruan OS Android Google setelah larangan tersebut.

Negroponte, pendiri Lab Media Institut Teknologi Massachusetts, mengatakan larangan AS adalah suatu kesalahan. “Trump telah mengatakan di depan umum bahwa dia akan mempertimbangkan kembali Huawei jika kita dapat membuat kesepakatan perdagangan. Jadi jelas sanksi ini bukan tentang keamanan nasional,” katanya.

Penjualan ponsel pintar Huawei juga dilanda ketidakpastian. Ren mengatakan, pengiriman ponsel internasional anjlok 40% di bulan lalu.

Meski demikian, Ren mengatakan Huawei tidak akan memangkas ongkos penelitian dan pengembangan meskipun larangan AS berdampak terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, ia mengatakan tidak akan banyak melakukan PHK dalam skala besar.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

Potensi Pasar Asuransi EBT Besar, Meski Industri Harus Belajar

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT) bisa mencapai Rp 1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.000, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Hari Ini (10/2)

IHSG menguat signifikan didorong sentimen positif dari Asia dan komoditas. Analis merekomendasikan saham ini untuk potensi cuan besok.

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:40 WIB

Kelas Menengah Tergerus, Pajak Ikut Tergusur

Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut 1,1 juta orang di 2025. Ini sebabkan penerimaan pajak terancam karena daya beli anjlok.

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:30 WIB

Penghapusan Iuran JKN Bebani Fiskal

Pemerintah siapkan Perpres hapus iuran JKN PBPU/BP kelas 3. Cari tahu siapa saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini!

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:22 WIB

Efek Double Downgrade Moody's dan MSCI

Penurunan outlook Moody's dan risiko downgrade MSCI harus dilihat sebagai isu kredibilitas tata kelola pasar dan kebijakan ekonomi Indonesia.

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:20 WIB

Mitra Pinasthika Mustika (MPMX) Bidik Pertumbuhan Moderat

Manajemen optimistis seluruh portofolio bisnis MPMX tumbuh pada tahun ini karena industri otomotif yang masih prospektif.

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat
| Selasa, 10 Februari 2026 | 04:10 WIB

Maju Mundur Tata Niaga Kelapa Bulat

Ruang intervensi kebijakan untuk komoditas ini masih belum luas. Hal ini lantaran kelapa belum termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok.

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

INDEKS BERITA

Terpopuler