Ambil Kendali Brexit, Partai Oposisi Inggris Mendorong Aksi Referendum Baru

Selasa, 22 Januari 2019 | 15:39 WIB
Ambil Kendali Brexit, Partai Oposisi Inggris Mendorong Aksi Referendum Baru
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pimpinan Partai Buruh, Jeremy Corbyn terus berupaya mengambil kendali Brexit dari Perdana Menteri Theresa May. Partai oposisi ini terus bergerak untuk membuka jalan terjadinya referendum lain.

Setelah kesepakatan Brexit May ditolak oleh 432 anggota parlemen pekan lalu, beberapa anggota parlemen berusaha mengambil kendali Brexit dari pemerintahan May yang menjadi minoritas dan lemah.

Partai Buruh mengajukan amandemen yang memaksa pemerintah memberikan waktu kepada parlemen untuk mempertimbangkan dan memberikan suara pada opsi untuk mencegah keluarnya Brexit-No Deal.

Di antara opsi tersebut, setidaknya Inggris harus menjadi serikat pebaen permanen dengan Uni Eropa dan melakukan pemungutan suara publik atas kesepakatan. Kedua proposal dari Partai Buruh ini dikesampingkan oleh May.

“Amandeman kami akan memungkinkan anggota parlemen untuk memilih opsi mengakhiri kebuntuan Brexit dan mencegah kesepakatan yang kacau,” kata Corbyn, seperti dikutip Reuters, Selasa (22/1).

Namun, juru bicara buruh, Rebecca Long-Bailey mengatakan amandemen itu tidak berarti bahwa partai mendukung pemungutan suara kedua dan mencerminkan kebijakan yang ada. Namun sayangnya, masih belum ada opsi alternatif yang dapat jadi jalan keluar kebuntuan Brexit ini.

Anggota parlemen akan kembali melakukan pemungutan suara dan berdebat pada 29 Januari pekan depan.

Kemarin (21/1), May sempat mengusulkan penyesuaian kesepakatan kepada Uni Eropa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan anggota parlemen konservatif yang berontak dan partai Irlandia Utara sebagai pondasi pemerintahannya.

May menyebut, referendum lain justru memperkuat kelompok yang ingin memecah belah Inggris dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Inggris.

Sejak Inggris menggelar referendum pada Juni 2016, politisi Inggris masih gagal menemukan kesepakatan bagaimana cara meninggalkan Uni Eropa atau apakah jadi meninggalkan kawasan tersebut.

Tanpa kesepakatan alternatif yang disetujui, ekonomi terbesar kelima di dunia itu akan pindah menggunakan peraturan WTO pada 29 Maret mendatang. Ini merupakan skenario terburuk bagi para produsen dan pengusaha yang mengandalkan pasokan dari Eropa dan sekitarnya.

Keputusan Brexit juga dianggap bakal merusak reputasi Inggris sebagai tujuan utama investasi asing di Eropa. “Brexit adalah keputusan ekonomi paling bodoh untuk jangka panjang dan hal terburuk yang pernah terjadi,” ujar Kasper Rosted, CEO Adidas yang berbasis di Jerman, seperti dikutip Reuters dari Suddeutsche Zeitung.

Rosted menilai keputusan Brexit tak dapat dihindari. “Saya pikir kereta sudah meninggalkan stasiun secara emosional, saya harap semua pihak bisa sadar,” ujar dia.

Sementara, para pendukung Brexit mengatakan dalam jangka pendek hambatan dan kendala pasti terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dalam jangka panjang. Namun, mereka bersikeras perekonomian Inggris akan berkembang jika keluar dari Uni Eropa yang didominasi oleh Jerman.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Poultry Bersinar di Awal Tahun, Akankah Bertahan Hingga Akhir 2026?
| Selasa, 31 Maret 2026 | 07:06 WIB

Poultry Bersinar di Awal Tahun, Akankah Bertahan Hingga Akhir 2026?

Laba dua emiten besar sektor ini, yakni CPIN dan JPFA, berpotensi melampaui ekspektasi pasar pada awal tahun.

Kinerja BLOG Ditopang Bisnis Logistik Cold Chain
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:49 WIB

Kinerja BLOG Ditopang Bisnis Logistik Cold Chain

Mengutip laporan keuangan perusahaan, BLOG mencatat pendapatan sebesar Rp 1,33 triliun, meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertamina Memacu Produksi Sumur Existing
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:45 WIB

Pertamina Memacu Produksi Sumur Existing

Upaya ini dilakukan untuk menahan laju penurunan alami produksi sekaligus menjaga kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Industri Hilir Nikel Hadapi Tekanan Ganda
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:41 WIB

Industri Hilir Nikel Hadapi Tekanan Ganda

pemerintah akan mencari pemasukan tambahan bagi negara, salah satunya dari komoditas nikel yang bakal dikenakan pajak ekspor.

 Pemerintah Menahan Harga BBM Bersubsidi
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:38 WIB

Pemerintah Menahan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi untuk menjaga beli masyarakat yang bisa mengerek inflasi akibat kenaikan harga barang

Mewaspadai Kenaikan Harga BBM
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:33 WIB

Mewaspadai Kenaikan Harga BBM

Hanya BBM nonsubsidi yang mungkin mengalami perubahan harga pada awal April 2026 lantaran lonjakan harga minyak dunia

Bulan Ramadan Tak Kuat Mendongkrak Daya Beli
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:30 WIB

Bulan Ramadan Tak Kuat Mendongkrak Daya Beli

​Daya beli masyarakat Indonesia melemah, pertumbuhan kredit konsumsi melambat meski terdorong momentum Ramadan.

Neraca Perdagangan Masih Akan Mencatat Surplus
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:25 WIB

Neraca Perdagangan Masih Akan Mencatat Surplus

Neraca perdagangan Februari 2026 diperkirakan kembali mencatat surplus meski pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor

Likuiditas Berlebih, Dana Bank Kian Masif Berlabuh ke Surat Berharga
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:15 WIB

Likuiditas Berlebih, Dana Bank Kian Masif Berlabuh ke Surat Berharga

​Likuiditas masih longgar, bank besar lebih agresif menempatkan dana di obligasi saat kredit melambat.

Rupiah Tembus 17.000 per Dolar AS, Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Fiskal
| Selasa, 31 Maret 2026 | 06:15 WIB

Rupiah Tembus 17.000 per Dolar AS, Pemerintah Bertanggung Jawab Jaga Fiskal

Bukan cuma likuiditas, program prioritas pemerintah turut jadi beban berat bagi rupiah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Baca selengkapnya.

INDEKS BERITA