Ambil Kendali Brexit, Partai Oposisi Inggris Mendorong Aksi Referendum Baru

Selasa, 22 Januari 2019 | 15:39 WIB
Ambil Kendali Brexit, Partai Oposisi Inggris Mendorong Aksi Referendum Baru
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pimpinan Partai Buruh, Jeremy Corbyn terus berupaya mengambil kendali Brexit dari Perdana Menteri Theresa May. Partai oposisi ini terus bergerak untuk membuka jalan terjadinya referendum lain.

Setelah kesepakatan Brexit May ditolak oleh 432 anggota parlemen pekan lalu, beberapa anggota parlemen berusaha mengambil kendali Brexit dari pemerintahan May yang menjadi minoritas dan lemah.

Partai Buruh mengajukan amandemen yang memaksa pemerintah memberikan waktu kepada parlemen untuk mempertimbangkan dan memberikan suara pada opsi untuk mencegah keluarnya Brexit-No Deal.

Di antara opsi tersebut, setidaknya Inggris harus menjadi serikat pebaen permanen dengan Uni Eropa dan melakukan pemungutan suara publik atas kesepakatan. Kedua proposal dari Partai Buruh ini dikesampingkan oleh May.

“Amandeman kami akan memungkinkan anggota parlemen untuk memilih opsi mengakhiri kebuntuan Brexit dan mencegah kesepakatan yang kacau,” kata Corbyn, seperti dikutip Reuters, Selasa (22/1).

Namun, juru bicara buruh, Rebecca Long-Bailey mengatakan amandemen itu tidak berarti bahwa partai mendukung pemungutan suara kedua dan mencerminkan kebijakan yang ada. Namun sayangnya, masih belum ada opsi alternatif yang dapat jadi jalan keluar kebuntuan Brexit ini.

Anggota parlemen akan kembali melakukan pemungutan suara dan berdebat pada 29 Januari pekan depan.

Kemarin (21/1), May sempat mengusulkan penyesuaian kesepakatan kepada Uni Eropa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan anggota parlemen konservatif yang berontak dan partai Irlandia Utara sebagai pondasi pemerintahannya.

May menyebut, referendum lain justru memperkuat kelompok yang ingin memecah belah Inggris dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Inggris.

Sejak Inggris menggelar referendum pada Juni 2016, politisi Inggris masih gagal menemukan kesepakatan bagaimana cara meninggalkan Uni Eropa atau apakah jadi meninggalkan kawasan tersebut.

Tanpa kesepakatan alternatif yang disetujui, ekonomi terbesar kelima di dunia itu akan pindah menggunakan peraturan WTO pada 29 Maret mendatang. Ini merupakan skenario terburuk bagi para produsen dan pengusaha yang mengandalkan pasokan dari Eropa dan sekitarnya.

Keputusan Brexit juga dianggap bakal merusak reputasi Inggris sebagai tujuan utama investasi asing di Eropa. “Brexit adalah keputusan ekonomi paling bodoh untuk jangka panjang dan hal terburuk yang pernah terjadi,” ujar Kasper Rosted, CEO Adidas yang berbasis di Jerman, seperti dikutip Reuters dari Suddeutsche Zeitung.

Rosted menilai keputusan Brexit tak dapat dihindari. “Saya pikir kereta sudah meninggalkan stasiun secara emosional, saya harap semua pihak bisa sadar,” ujar dia.

Sementara, para pendukung Brexit mengatakan dalam jangka pendek hambatan dan kendala pasti terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dalam jangka panjang. Namun, mereka bersikeras perekonomian Inggris akan berkembang jika keluar dari Uni Eropa yang didominasi oleh Jerman.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Tambah Modal Usaha, Emiten Rajin Serap Dana IPO
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:43 WIB

Tambah Modal Usaha, Emiten Rajin Serap Dana IPO

Realisasi penyerapan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) emiten berada di atas 50% dari total emisi.

BRPT Jadi Primadona Usai BREN Keluar MSCI, Ini Alasan Investor Asing Berbalik Memburu
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:27 WIB

BRPT Jadi Primadona Usai BREN Keluar MSCI, Ini Alasan Investor Asing Berbalik Memburu

Dalam dua pekan terakhir harga saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) melonjak lebih dari 36% disertai arus masuk dana asing.

IHSG Ditopang Sentimen S&P, Tapi Pelemahan Rupiah Masih Membayangi
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:21 WIB

IHSG Ditopang Sentimen S&P, Tapi Pelemahan Rupiah Masih Membayangi

Keputusan S&P Global Ratings dongkrak IHSG. Namun, waspadai tekanan rupiah yang bisa menghambat laju penguatan.

Rasio Utang Naik 2,9% dari PDB per Tahun
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:06 WIB

Rasio Utang Naik 2,9% dari PDB per Tahun

Utang pemerintah akan meningkat 2,9% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun mulai 2026 hingga 2029 mendatang

BEI Kaji Aturan Harga Rights Issue di Papan Akselerasi
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:05 WIB

BEI Kaji Aturan Harga Rights Issue di Papan Akselerasi

Ketentuan harga rights issue BEI akan disesuaikan untuk Papan Akselerasi dan PPK. Mekanisme harga yang berbeda jadi kunci perubahan ini.

Valuasi Murah Belum Cukup, Dana Asing Masih Enggan Kembali ke Saham Consumer
| Selasa, 14 Juli 2026 | 08:03 WIB

Valuasi Murah Belum Cukup, Dana Asing Masih Enggan Kembali ke Saham Consumer

Dalam jangka panjang, kinerja emiten ditentukan oleh kemampuan meningkatkan volume penjualan sekaligus mempertahankan pricing power.

DPR Mendesak Tim Baru  Usut Kasus Eks Jampidsus
| Selasa, 14 Juli 2026 | 07:35 WIB

DPR Mendesak Tim Baru Usut Kasus Eks Jampidsus

Independensi penyidikan kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah menjadi sorotan setelah penanganan dari Polri diserahkan ke Kejagung

Penerimaan PPN Bakal Sulit Capai Target
| Selasa, 14 Juli 2026 | 07:32 WIB

Penerimaan PPN Bakal Sulit Capai Target

Hingga semester I-2026, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM baru mencapai 38% dari target             

Meski Prospek Emiten Rumah Sakit Masih Cerah, Pelemahan Rupiah Jadi Batu Ujian
| Selasa, 14 Juli 2026 | 07:23 WIB

Meski Prospek Emiten Rumah Sakit Masih Cerah, Pelemahan Rupiah Jadi Batu Ujian

Rumah sakit dengan dominasi pasien mandiri maupun asuransi swasta masih memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian tarif secara bertahap.

Peluang Baru Kerja Sama RI dan Australia
| Selasa, 14 Juli 2026 | 07:23 WIB

Peluang Baru Kerja Sama RI dan Australia

Nilai perdagangan Indonesia dan Australia meningkat dari US$ 7,2 miliar pada 2020 menjadi US$ 13 miliar pada 2025.

INDEKS BERITA

Terpopuler