Ambil Kendali Brexit, Partai Oposisi Inggris Mendorong Aksi Referendum Baru

Selasa, 22 Januari 2019 | 15:39 WIB
Ambil Kendali Brexit, Partai Oposisi Inggris Mendorong Aksi Referendum Baru
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - LONDON. Pimpinan Partai Buruh, Jeremy Corbyn terus berupaya mengambil kendali Brexit dari Perdana Menteri Theresa May. Partai oposisi ini terus bergerak untuk membuka jalan terjadinya referendum lain.

Setelah kesepakatan Brexit May ditolak oleh 432 anggota parlemen pekan lalu, beberapa anggota parlemen berusaha mengambil kendali Brexit dari pemerintahan May yang menjadi minoritas dan lemah.

Partai Buruh mengajukan amandemen yang memaksa pemerintah memberikan waktu kepada parlemen untuk mempertimbangkan dan memberikan suara pada opsi untuk mencegah keluarnya Brexit-No Deal.

Di antara opsi tersebut, setidaknya Inggris harus menjadi serikat pebaen permanen dengan Uni Eropa dan melakukan pemungutan suara publik atas kesepakatan. Kedua proposal dari Partai Buruh ini dikesampingkan oleh May.

“Amandeman kami akan memungkinkan anggota parlemen untuk memilih opsi mengakhiri kebuntuan Brexit dan mencegah kesepakatan yang kacau,” kata Corbyn, seperti dikutip Reuters, Selasa (22/1).

Namun, juru bicara buruh, Rebecca Long-Bailey mengatakan amandemen itu tidak berarti bahwa partai mendukung pemungutan suara kedua dan mencerminkan kebijakan yang ada. Namun sayangnya, masih belum ada opsi alternatif yang dapat jadi jalan keluar kebuntuan Brexit ini.

Anggota parlemen akan kembali melakukan pemungutan suara dan berdebat pada 29 Januari pekan depan.

Kemarin (21/1), May sempat mengusulkan penyesuaian kesepakatan kepada Uni Eropa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan anggota parlemen konservatif yang berontak dan partai Irlandia Utara sebagai pondasi pemerintahannya.

May menyebut, referendum lain justru memperkuat kelompok yang ingin memecah belah Inggris dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Inggris.

Sejak Inggris menggelar referendum pada Juni 2016, politisi Inggris masih gagal menemukan kesepakatan bagaimana cara meninggalkan Uni Eropa atau apakah jadi meninggalkan kawasan tersebut.

Tanpa kesepakatan alternatif yang disetujui, ekonomi terbesar kelima di dunia itu akan pindah menggunakan peraturan WTO pada 29 Maret mendatang. Ini merupakan skenario terburuk bagi para produsen dan pengusaha yang mengandalkan pasokan dari Eropa dan sekitarnya.

Keputusan Brexit juga dianggap bakal merusak reputasi Inggris sebagai tujuan utama investasi asing di Eropa. “Brexit adalah keputusan ekonomi paling bodoh untuk jangka panjang dan hal terburuk yang pernah terjadi,” ujar Kasper Rosted, CEO Adidas yang berbasis di Jerman, seperti dikutip Reuters dari Suddeutsche Zeitung.

Rosted menilai keputusan Brexit tak dapat dihindari. “Saya pikir kereta sudah meninggalkan stasiun secara emosional, saya harap semua pihak bisa sadar,” ujar dia.

Sementara, para pendukung Brexit mengatakan dalam jangka pendek hambatan dan kendala pasti terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dalam jangka panjang. Namun, mereka bersikeras perekonomian Inggris akan berkembang jika keluar dari Uni Eropa yang didominasi oleh Jerman.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung
| Selasa, 05 November 2024 | 15:41 WIB

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung

Dana dari pembagian dividen ADRO untuk mengeksekusi PUPS atas saham PT Adari Andalan Indonesia (PT AAI).

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti
| Selasa, 05 November 2024 | 11:30 WIB

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti

Data inflasi AS pada September 2024, inflasi AS tercatat di kisaran 2,1% yoy, sedikit di atas target The Fed di 2,0%. 

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan
| Selasa, 05 November 2024 | 10:50 WIB

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan

Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada November 2024 karena rupiah sedang melemah.

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun
| Selasa, 05 November 2024 | 07:26 WIB

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun

Kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

INDEKS BERITA

Terpopuler