Berita Bisnis

Aset Sitaan Fakhri Terdakwa Jiwasraya Dikembalikan, Pengacara: Tidak Ada Mens Rea

Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:58 WIB
Aset Sitaan Fakhri Terdakwa Jiwasraya Dikembalikan, Pengacara: Tidak Ada Mens Rea

ILUSTRASI. Terdakwa mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fakhri Hilmi (kiri) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/4/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sidang kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) dengan terdakwa Fakhri Hilmi, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memasuki babak akhir. Kamis (10/6) kemarin, sidang atas perkara nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat tersebut, mengagendakan pembacaan duplik tim kuasa hukum terdakwa.

Saat dihubungi terpisah pasca sidang, Feraldy Abraham Harahap ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa pihaknya tetap berpegang pada tuntutan JPU yang telah mereka bacakan dimuka persidangan, dua pekan sebelumnya.

Kata Feraldy, JPU telah membuktikan terdakwa melanggar Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair.

Feraldy mengakui, bahwa di dalam fakta persidangan terdakwa tidak mendapat kickback atau menerima sesuatu dari pihak manapun. "Namun akibat dari perbuatan terdakwa FH tidak memberikan sanksi tegas kepada Manajer Investasi berdasarkan Pasal 76 dan 77 POJK 23 tahun 2016, mengakibatkan Jiwasraya menderita kerugian kurang lebih Rp 12 triliun dari investasi pada pengelolaan produk reksadana yang di kelola oleh manajer investasi kurun waktu 2016-2017," imbuh Feraldy.

Baca Juga: Erick Thohir Tunjuk Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Sebagai Komisaris Utama Inalum

POJK 23 tahun 2016 mengatur tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Adapun Pasal 76 POJK 23/2016 tersebut berisikan ketentuan bahwa tanpa mengurangi ketentuan pidana, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran POJK ini. Sanksi administratif tersebut mulai dari peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pendaftaran.

Sedangkan Pasal 77 berisi OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan tindakan tertentu terhadap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK tersebut.

Oleh karena itu, JPU lantas menjatuhkan tuntutan kepada Fakhri dengan pidana penjara selama 8 tahun, plus denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. 

"Pada pokoknya, kami tetap berpegang  pada tuntutan serta replik atas pledoi penasihat hukum dan terdakwa, yang telah kami sampaikan di hadapan persidangan," tandas Feraldy.

Selanjutnya
Halaman   1 2 3 4

Baca juga