KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengucurkan subsidi pembelian kendaraan listrik patut dicermati dengan hati-hati.
Bukan rahasia lagi bahwa kendaraan listrik menjadi salah satu gambaran solusi untuk mengatasi ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak, terlebih ketika harga minyak dunia sedang mahal dan tidak menentu seperti sekarang.
Seperti kita ketahui, kabar terbaru menyebut pemerintah melalui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berencana memberikan insentif kendaraan berbasis tenaga baterai.
Meski skema subsidi tersebut belum terungkap secara detail, konon pemerintah hendak menyalurkan insentif langsung kepada para pembeli kendaraan listrik dalam bentuk subsidi harga pembelian.
Bocoran usulan awal pemerintah, besaran subsidi harga pembelian mobil listrik berbasis baterai senilai Rp 80 juta per unit. Subsidi harga pembelian mobil hibrida Rp 40 juta per unit. Adapun subsidi pembelian sepeda motor listrik baru Rp 8 juta dan sepeda motor listrik hasil konversi senilai Rp 5 juta.
Sejauh ini, bentuk dan skema insentif tersebut masih digodok.
Tentu saja niat pemerintah untuk memberikan insentif demi perkembangan penggunaan kendaraan listrik patut kita apresiasi.
Namun demikian, insentif tersebut seharusnya benar-benar tepat sasaran. Nah, sasaran insentif ini mestinya bukan cuma konsumen atau pabrikan, melainkan perkembangan industri itu sendiri.
Mahalnya harga kendaraan listrik sekarang tak lepas dari belum berkembangnya industri ini di dalam negeri. Oleh sebab itu, insentif seharusnya benar-benar ditujukan secara merata dari hulu ke hilir industri kendaraan listrik.
Insentif harus bisa merangsang pemodal dan pelaku bisnis produksi komponen, pabrik perakitan, pembuat baterai, sampai distributor.
Jika seluruh rantai pasok industri kendaraan listrik dalam negeri bisa berkembang, pada gilirannya pembeli akan ikut menikmati manfaat keseluruhan subsidi tadi dalam bentuk harga yang lebih murah.
Mengucurkan subsidi harga kepada pembeli memang cara paling mudah, cepat, dan bakal sangat populer. Namun, subsidi pragmatis tersebut hanya akan membebani APBN secara terus menerus.
Padahal, tanpa perkembangan industri otomotif dalam negeri, peningkatan minat penggunaan kendaraan listrik impor berkat subsidi harga justru akan memboroskan devisa negara.
