Bursa New York Memulai Proses Penghapusan Efek dari Tiga Emiten Telko Asal China

Sabtu, 02 Januari 2021 | 13:04 WIB
Bursa New York Memulai Proses Penghapusan Efek dari Tiga Emiten Telko Asal China
[ILUSTRASI. Bursa efek New York, 24 November 2020. REUTERS/Brendan McDermid]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Bursa efek New York (NYSE) memulai proses penghapusan sekuritas tiga perusahaan telekomunikasi China, setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertegas larangan investasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer negeri tersebut.

Dalam situs resminya, NYSE mengumumkan langkah-langkah penghapusan, yang di antaranya berupa pembatasan akses investor AS ke efek-efek milik perusahaan Tiongkok. Penyedia indeks global MSCI Inc, Indeks S&P Dow Jones dan FTSE Russell dan Nasdaq juga akan menghapus berbagai perusahaan China dari indeks mereka.

“Ini langkah yang sederhana, tetapi setidaknya memicu kesadaran tentang pentingnya keamanan nasional dan risiko yang terkait hak asasi manusia", kata Roger Robinson, mantan pejabat Gedung Putih yang mendukung pembatasan akses China ke investor AS.

Baca Juga: AS Menegaskan Larangan Investasi di Perusahaan yang Terkait dengan Militer China

NYSE menyatakan China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited, dan China Unicom (Hong Kong) Limited, tidak lagi sesuai untuk dicatatkan di papan perdagangan.  Delisting itu sesuai dengan perintah Pemerintah AS yang melarang transaksi apa pun di sekuritas "yang dirancang untuk memberikan eksposur investasi pada sekuritas tersebut, dari setiap perusahaan militer Tiongkok, oleh setiap warga negara AS.

Perintah eksekutif yang diterbitkan Presiden Donald Trump bulan November lalu itu, memberikan gigi pada undang-undang tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa Departemen Pertahanan menyusun daftar perusahaan militer China. Pentagon, yang hanya memenuhi mandat tahun ini, sejauh ini telah menunjuk 35 perusahaan, termasuk perusahaan minyak CNOOC Ltd dan pembuat chip top China, Semiconductor Manufacturing International Corp.

China telah mengutuk larangan itu. Sedang para pengelola dana mengatakan perintah itu membuka peluang bagi investor non-AS untuk menampung saham-saham di harga yang murah.

NYSE mengatakan akan menghentikan perdagangan saham pada 7 Januari atau 11 Januari. Emiten memiliki hak untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Setiap perusahaan telekomunikasi yang disebutkan oleh NYSE juga tercatat di bursa Hong Kong.

China Telecom juga mendapat tekanan dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC). Awal Desember ini, komisi itu menyatakan, telah memulai proses pencabutan izin China Telecom untuk beroperasi di Negeri Paman Sam.

Perusahaan tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari libur umum di China.

Baca Juga: Presiden Donald Trump larang perusahaan AS investasi di 31 perusahaan China

Hubungan antara Washington dan Beijing semakin panas selama setahun terakhir yang dipicu, setidaknya tiga isyu. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu berselisih tentang penanganan wabah virus korona oleh Beijing, penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong dan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan.

Presiden Trump juga meneken undang-undang bulan lalu yang akan mengeluarkan perusahaan China dari bursa saham AS kecuali mereka mematuhi standar audit Amerika. Pelaku pasar mengatakan ini akan menguatkan minat perusahaan China yang sudah terdaftar di pasar keuangan AS, untuk pindah ke bursa Hong Kong.

Selanjutnya: Salim Ivomas (SIMP) Suntik Modal Rp 806,90 Miliar Untuk Topang Keuangan Anak Usahanya

 

Bagikan

Berita Terbaru

WALHI Beberkan Akumulasi Alih Fungsi Hutan 10.795 Ha Pemicu Banjir di Sumut
| Jumat, 05 Desember 2025 | 09:00 WIB

WALHI Beberkan Akumulasi Alih Fungsi Hutan 10.795 Ha Pemicu Banjir di Sumut

Banjir ini mencerminkan akumulasi krisis ekologis yang dipicu ekspansi tambang, proyek energi, hingga perkebunan sawit skala besar.

Prospek Elok Emiten Milik Happy Hapsoro (RATU) Ditopang Ekspansi Bisnis yang Agresif
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:32 WIB

Prospek Elok Emiten Milik Happy Hapsoro (RATU) Ditopang Ekspansi Bisnis yang Agresif

RATU memiliki tujuh rencana akuisisi global hingga tiga tahun ke depan, dua diantaranya ditargetkan selesai kuartal IV-2025 dan semester I-2026.

WSKT Diskon Tarif Tol di Jawa dan Sumatra
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:12 WIB

WSKT Diskon Tarif Tol di Jawa dan Sumatra

WSKT juga menargetkan peningkatan pendapatan selama periode tersebut, meski Buyung enggan menyebut angkanya secara spesifik.  

Pertamina Pasok BBM dengan Pesawat Perintis
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:08 WIB

Pertamina Pasok BBM dengan Pesawat Perintis

Pengiriman menggunakan pesawat perintis merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan energi di wilayah terdampak

Layanan Internet Darurat FiberStar di Lokasi Bencana
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:03 WIB

Layanan Internet Darurat FiberStar di Lokasi Bencana

FiberStar juga menghadirkan layanan internet darurat menggunakan teknologi Starlink untuk mendukung komunikasi bagi penyintas, relawan dan aparat

Berharap Pertumbuhan Ekonomi Mendongkrak Dana Kelolaan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:00 WIB

Berharap Pertumbuhan Ekonomi Mendongkrak Dana Kelolaan

AUM reksadana mencapai all time high (ATH) per Oktober 2025 dengan mencatat Rp 621,67 triliun per Oktober 2025

Menakar Target Pengeboran 100 Sumur
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:58 WIB

Menakar Target Pengeboran 100 Sumur

Merujuk laporan SKK Migas, realisasi investasi hulu migas Indonesia hingga Agustus 2025 mencapai US$ 9,38 miliar atau setara Rp 152,96 triliun.

Pebisnis Berharap Harga DMO Batubara Naik
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:55 WIB

Pebisnis Berharap Harga DMO Batubara Naik

Harga DMO batubara untuk kelistrikan US$ 70 ton per ton berlaku sejak 2018, sehingga pelaku usaha minta penyesuaian

Pemerintah akan Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:48 WIB

Pemerintah akan Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan

Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare,

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:35 WIB

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR

Bank Indonesia (BI) mencatat KPR perbankan per Oktober 2025 hanya naik 6,77% secara tahunan, melambat dari Desember 2024 yang tumbuh 10,14%. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler