Bursa New York Memulai Proses Penghapusan Efek dari Tiga Emiten Telko Asal China

Sabtu, 02 Januari 2021 | 13:04 WIB
Bursa New York Memulai Proses Penghapusan Efek dari Tiga Emiten Telko Asal China
[ILUSTRASI. Bursa efek New York, 24 November 2020. REUTERS/Brendan McDermid]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Bursa efek New York (NYSE) memulai proses penghapusan sekuritas tiga perusahaan telekomunikasi China, setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertegas larangan investasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer negeri tersebut.

Dalam situs resminya, NYSE mengumumkan langkah-langkah penghapusan, yang di antaranya berupa pembatasan akses investor AS ke efek-efek milik perusahaan Tiongkok. Penyedia indeks global MSCI Inc, Indeks S&P Dow Jones dan FTSE Russell dan Nasdaq juga akan menghapus berbagai perusahaan China dari indeks mereka.

“Ini langkah yang sederhana, tetapi setidaknya memicu kesadaran tentang pentingnya keamanan nasional dan risiko yang terkait hak asasi manusia", kata Roger Robinson, mantan pejabat Gedung Putih yang mendukung pembatasan akses China ke investor AS.

Baca Juga: AS Menegaskan Larangan Investasi di Perusahaan yang Terkait dengan Militer China

NYSE menyatakan China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited, dan China Unicom (Hong Kong) Limited, tidak lagi sesuai untuk dicatatkan di papan perdagangan.  Delisting itu sesuai dengan perintah Pemerintah AS yang melarang transaksi apa pun di sekuritas "yang dirancang untuk memberikan eksposur investasi pada sekuritas tersebut, dari setiap perusahaan militer Tiongkok, oleh setiap warga negara AS.

Perintah eksekutif yang diterbitkan Presiden Donald Trump bulan November lalu itu, memberikan gigi pada undang-undang tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa Departemen Pertahanan menyusun daftar perusahaan militer China. Pentagon, yang hanya memenuhi mandat tahun ini, sejauh ini telah menunjuk 35 perusahaan, termasuk perusahaan minyak CNOOC Ltd dan pembuat chip top China, Semiconductor Manufacturing International Corp.

China telah mengutuk larangan itu. Sedang para pengelola dana mengatakan perintah itu membuka peluang bagi investor non-AS untuk menampung saham-saham di harga yang murah.

NYSE mengatakan akan menghentikan perdagangan saham pada 7 Januari atau 11 Januari. Emiten memiliki hak untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Setiap perusahaan telekomunikasi yang disebutkan oleh NYSE juga tercatat di bursa Hong Kong.

China Telecom juga mendapat tekanan dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC). Awal Desember ini, komisi itu menyatakan, telah memulai proses pencabutan izin China Telecom untuk beroperasi di Negeri Paman Sam.

Perusahaan tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari libur umum di China.

Baca Juga: Presiden Donald Trump larang perusahaan AS investasi di 31 perusahaan China

Hubungan antara Washington dan Beijing semakin panas selama setahun terakhir yang dipicu, setidaknya tiga isyu. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu berselisih tentang penanganan wabah virus korona oleh Beijing, penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong dan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan.

Presiden Trump juga meneken undang-undang bulan lalu yang akan mengeluarkan perusahaan China dari bursa saham AS kecuali mereka mematuhi standar audit Amerika. Pelaku pasar mengatakan ini akan menguatkan minat perusahaan China yang sudah terdaftar di pasar keuangan AS, untuk pindah ke bursa Hong Kong.

Selanjutnya: Salim Ivomas (SIMP) Suntik Modal Rp 806,90 Miliar Untuk Topang Keuangan Anak Usahanya

 

Bagikan

Berita Terbaru

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:10 WIB

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

Manajemen HALO menjalankan strategi efisiensi biaya secara berkelanjutan, khususnya pada cost of production

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02 WIB

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis

Namun, industri pelayaran selama tahun lalu masih menghadapi tekanan, terutama pada tingkat utilisasi dan harga sewa kapal.

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

INDEKS BERITA