Bursa New York Memulai Proses Penghapusan Efek dari Tiga Emiten Telko Asal China

Sabtu, 02 Januari 2021 | 13:04 WIB
Bursa New York Memulai Proses Penghapusan Efek dari Tiga Emiten Telko Asal China
[ILUSTRASI. Bursa efek New York, 24 November 2020. REUTERS/Brendan McDermid]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Bursa efek New York (NYSE) memulai proses penghapusan sekuritas tiga perusahaan telekomunikasi China, setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertegas larangan investasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer negeri tersebut.

Dalam situs resminya, NYSE mengumumkan langkah-langkah penghapusan, yang di antaranya berupa pembatasan akses investor AS ke efek-efek milik perusahaan Tiongkok. Penyedia indeks global MSCI Inc, Indeks S&P Dow Jones dan FTSE Russell dan Nasdaq juga akan menghapus berbagai perusahaan China dari indeks mereka.

“Ini langkah yang sederhana, tetapi setidaknya memicu kesadaran tentang pentingnya keamanan nasional dan risiko yang terkait hak asasi manusia", kata Roger Robinson, mantan pejabat Gedung Putih yang mendukung pembatasan akses China ke investor AS.

Baca Juga: AS Menegaskan Larangan Investasi di Perusahaan yang Terkait dengan Militer China

NYSE menyatakan China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited, dan China Unicom (Hong Kong) Limited, tidak lagi sesuai untuk dicatatkan di papan perdagangan.  Delisting itu sesuai dengan perintah Pemerintah AS yang melarang transaksi apa pun di sekuritas "yang dirancang untuk memberikan eksposur investasi pada sekuritas tersebut, dari setiap perusahaan militer Tiongkok, oleh setiap warga negara AS.

Perintah eksekutif yang diterbitkan Presiden Donald Trump bulan November lalu itu, memberikan gigi pada undang-undang tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa Departemen Pertahanan menyusun daftar perusahaan militer China. Pentagon, yang hanya memenuhi mandat tahun ini, sejauh ini telah menunjuk 35 perusahaan, termasuk perusahaan minyak CNOOC Ltd dan pembuat chip top China, Semiconductor Manufacturing International Corp.

China telah mengutuk larangan itu. Sedang para pengelola dana mengatakan perintah itu membuka peluang bagi investor non-AS untuk menampung saham-saham di harga yang murah.

NYSE mengatakan akan menghentikan perdagangan saham pada 7 Januari atau 11 Januari. Emiten memiliki hak untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Setiap perusahaan telekomunikasi yang disebutkan oleh NYSE juga tercatat di bursa Hong Kong.

China Telecom juga mendapat tekanan dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC). Awal Desember ini, komisi itu menyatakan, telah memulai proses pencabutan izin China Telecom untuk beroperasi di Negeri Paman Sam.

Perusahaan tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari libur umum di China.

Baca Juga: Presiden Donald Trump larang perusahaan AS investasi di 31 perusahaan China

Hubungan antara Washington dan Beijing semakin panas selama setahun terakhir yang dipicu, setidaknya tiga isyu. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu berselisih tentang penanganan wabah virus korona oleh Beijing, penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong dan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan.

Presiden Trump juga meneken undang-undang bulan lalu yang akan mengeluarkan perusahaan China dari bursa saham AS kecuali mereka mematuhi standar audit Amerika. Pelaku pasar mengatakan ini akan menguatkan minat perusahaan China yang sudah terdaftar di pasar keuangan AS, untuk pindah ke bursa Hong Kong.

Selanjutnya: Salim Ivomas (SIMP) Suntik Modal Rp 806,90 Miliar Untuk Topang Keuangan Anak Usahanya

 

Bagikan

Berita Terbaru

Waspadai Potensi Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (15/4)
| Rabu, 15 April 2026 | 07:24 WIB

Waspadai Potensi Profit Taking, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Rabu (15/4)

Hari ini, investor perlu mewaspadai  potensi profit taking dalam jangka pendek. Mengingat kondisi IHSG yang sudah memasuki area overbought.

Legalisasi Rokok Ilegal Harus Dikaji Lebih Cermat
| Rabu, 15 April 2026 | 07:21 WIB

Legalisasi Rokok Ilegal Harus Dikaji Lebih Cermat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta produsen rokok ilegal beralih menjadi legal paling lambat Mei 2026

Industri Semen Krisis Pasokan Batubara
| Rabu, 15 April 2026 | 07:13 WIB

Industri Semen Krisis Pasokan Batubara

Sejumlah pabrik semen tutup akibat kesulitan batubara lantaran belum adanya kejelasan dalam RKAB 2026

Harta Djaya Karya (MEJA) Menebar Saham Bonus di Rasio 6:1
| Rabu, 15 April 2026 | 07:07 WIB

Harta Djaya Karya (MEJA) Menebar Saham Bonus di Rasio 6:1

Saham bonus akan dibagikan kepada pemegang saham MEJA yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham tanggal 20 April 2026 pukul 16:00 WIB. ​

Pailit Serta Delisting, Investasi Lo Kheng Hong di SRIL dan Haiyanto di TELE Ambyar
| Rabu, 15 April 2026 | 07:04 WIB

Pailit Serta Delisting, Investasi Lo Kheng Hong di SRIL dan Haiyanto di TELE Ambyar

Jika perusahaan sudah tidak mampu membayar utang (insolven), lantas pailit dan dibubarkan, maka sahamnya menjadi tidak bernilai.

Bidik Pertumbuhan Kinerja 2026, MDIY Geber Ekspansi Gerai
| Rabu, 15 April 2026 | 07:04 WIB

Bidik Pertumbuhan Kinerja 2026, MDIY Geber Ekspansi Gerai

PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) menargetkan membuka lebih dari 270 toko baru di seluruh Indonesia.​

Izin Impor Belum Keluar, Stok BBM SPBU Shell Habis
| Rabu, 15 April 2026 | 07:02 WIB

Izin Impor Belum Keluar, Stok BBM SPBU Shell Habis

Shell Indonesia masih berupaya maksimal untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam permohonan impor bahan bakar minyak.

Bank Swasta Siap Tebar Dividen
| Rabu, 15 April 2026 | 07:00 WIB

Bank Swasta Siap Tebar Dividen

​Bank swasta KBMI III bersiap menebar dividen dari laba 2025, dengan variasi rasio pembayaran yang mencerminkan strategi masing-masing emiten

Tambah Modal Kerja, Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) Tarik Kredit Rp 2,56 Triliun
| Rabu, 15 April 2026 | 06:59 WIB

Tambah Modal Kerja, Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) Tarik Kredit Rp 2,56 Triliun

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) meraih tambahan likuiditas melalui kredit sindikasi perbankan US$ 150 juta atau setara Rp 2,56 triliun. 

PGEO dan PLN IP Sepakati Tarif PLTP Lahendong
| Rabu, 15 April 2026 | 06:57 WIB

PGEO dan PLN IP Sepakati Tarif PLTP Lahendong

Direktur Utama PGEO Ahmad Yani mengungkapkan, pihaknya menyambut baik perkembangan proyek PLTP Lehendong

INDEKS BERITA

Terpopuler