Bursa New York Memulai Proses Penghapusan Efek dari Tiga Emiten Telko Asal China

Sabtu, 02 Januari 2021 | 13:04 WIB
Bursa New York Memulai Proses Penghapusan Efek dari Tiga Emiten Telko Asal China
[ILUSTRASI. Bursa efek New York, 24 November 2020. REUTERS/Brendan McDermid]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Bursa efek New York (NYSE) memulai proses penghapusan sekuritas tiga perusahaan telekomunikasi China, setelah Pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertegas larangan investasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menurut Washington dimiliki atau dikendalikan oleh militer negeri tersebut.

Dalam situs resminya, NYSE mengumumkan langkah-langkah penghapusan, yang di antaranya berupa pembatasan akses investor AS ke efek-efek milik perusahaan Tiongkok. Penyedia indeks global MSCI Inc, Indeks S&P Dow Jones dan FTSE Russell dan Nasdaq juga akan menghapus berbagai perusahaan China dari indeks mereka.

“Ini langkah yang sederhana, tetapi setidaknya memicu kesadaran tentang pentingnya keamanan nasional dan risiko yang terkait hak asasi manusia", kata Roger Robinson, mantan pejabat Gedung Putih yang mendukung pembatasan akses China ke investor AS.

Baca Juga: AS Menegaskan Larangan Investasi di Perusahaan yang Terkait dengan Militer China

NYSE menyatakan China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited, dan China Unicom (Hong Kong) Limited, tidak lagi sesuai untuk dicatatkan di papan perdagangan.  Delisting itu sesuai dengan perintah Pemerintah AS yang melarang transaksi apa pun di sekuritas "yang dirancang untuk memberikan eksposur investasi pada sekuritas tersebut, dari setiap perusahaan militer Tiongkok, oleh setiap warga negara AS.

Perintah eksekutif yang diterbitkan Presiden Donald Trump bulan November lalu itu, memberikan gigi pada undang-undang tahun 1999 yang mengamanatkan bahwa Departemen Pertahanan menyusun daftar perusahaan militer China. Pentagon, yang hanya memenuhi mandat tahun ini, sejauh ini telah menunjuk 35 perusahaan, termasuk perusahaan minyak CNOOC Ltd dan pembuat chip top China, Semiconductor Manufacturing International Corp.

China telah mengutuk larangan itu. Sedang para pengelola dana mengatakan perintah itu membuka peluang bagi investor non-AS untuk menampung saham-saham di harga yang murah.

NYSE mengatakan akan menghentikan perdagangan saham pada 7 Januari atau 11 Januari. Emiten memiliki hak untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Setiap perusahaan telekomunikasi yang disebutkan oleh NYSE juga tercatat di bursa Hong Kong.

China Telecom juga mendapat tekanan dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC). Awal Desember ini, komisi itu menyatakan, telah memulai proses pencabutan izin China Telecom untuk beroperasi di Negeri Paman Sam.

Perusahaan tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari libur umum di China.

Baca Juga: Presiden Donald Trump larang perusahaan AS investasi di 31 perusahaan China

Hubungan antara Washington dan Beijing semakin panas selama setahun terakhir yang dipicu, setidaknya tiga isyu. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu berselisih tentang penanganan wabah virus korona oleh Beijing, penerapan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong dan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan.

Presiden Trump juga meneken undang-undang bulan lalu yang akan mengeluarkan perusahaan China dari bursa saham AS kecuali mereka mematuhi standar audit Amerika. Pelaku pasar mengatakan ini akan menguatkan minat perusahaan China yang sudah terdaftar di pasar keuangan AS, untuk pindah ke bursa Hong Kong.

Selanjutnya: Salim Ivomas (SIMP) Suntik Modal Rp 806,90 Miliar Untuk Topang Keuangan Anak Usahanya

 

Bagikan

Berita Terbaru

Risiko Tinggi Menahan Laju Kredit Usaha Fintech
| Rabu, 07 Januari 2026 | 04:40 WIB

Risiko Tinggi Menahan Laju Kredit Usaha Fintech

Dari rentang Desember 2023 hingga September 2025, porsi pinjaman produktif menyusut dari 38,15% menjadi 34,48%.

Insentif Digelontorkan, KPR Masih Tertahan
| Rabu, 07 Januari 2026 | 04:40 WIB

Insentif Digelontorkan, KPR Masih Tertahan

Insentif KPR datang di waktu yang tidak tepat, saat risiko kredit bermasalah sedang naik.                  

SBN Jadi Mesin Baru Jaring Komisi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 04:30 WIB

SBN Jadi Mesin Baru Jaring Komisi

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi penerbitan SBN ritel sepanjang 2025 menembus lebih dari Rp 150 triliun.

Venezuela, Geoekonomi Amerika Serikat dan China
| Rabu, 07 Januari 2026 | 04:27 WIB

Venezuela, Geoekonomi Amerika Serikat dan China

Aksi 3 Januari 2026 pada akhirnya bukan sekadar tentang Venezuela atau Maduro, tapi juga tentang pesan AS kepada dunia yang sedang berubah.

Asuransi Umum Cetak Hasil Investasi Menawan Meski Bermain Aman
| Rabu, 07 Januari 2026 | 04:20 WIB

Asuransi Umum Cetak Hasil Investasi Menawan Meski Bermain Aman

Perusahaan asuransi umum mengantongi hasil investasi sebesar Rp 6,84 triliun sepanjang sepuluh bulan pertama tahun 2025. 

AZKO Melanjutkan Ekpansi Gerai
| Rabu, 07 Januari 2026 | 04:20 WIB

AZKO Melanjutkan Ekpansi Gerai

Bisnis ritel menghadapi tantangan daya beli masyarakat di sepanjang 2025 dan berpotensi berlanjut hingga 2026.

Maucash Tutup, Grup Astra Undur Diri dari Bisnis Fintech Lending
| Rabu, 07 Januari 2026 | 04:00 WIB

Maucash Tutup, Grup Astra Undur Diri dari Bisnis Fintech Lending

Langkah Maucah menutup bisnis menimbulkan pertanyaan karena di belakangnya terhadap dua entitas bisnis besar sebagai pemegang saham.

Keyakinan CEO Indonesia Bangkit di Awal 2026, Tertinggi dalam Setahun Terakhir
| Selasa, 06 Januari 2026 | 14:58 WIB

Keyakinan CEO Indonesia Bangkit di Awal 2026, Tertinggi dalam Setahun Terakhir

Indeks Keyakinan CEO Indonesia naik ke level 3,43 pada Januari 2026, meningkat dibandingkan 3,25 pada Oktober 2025.

Kunjungan Wisatawan Asing Naik 10,44% Sepanjang 2025, Melambat di Akhir Tahun
| Selasa, 06 Januari 2026 | 14:47 WIB

Kunjungan Wisatawan Asing Naik 10,44% Sepanjang 2025, Melambat di Akhir Tahun

Kunjungan wisatawan asing Indonesia tumbuh dua digit di periode Januari-November 2025, didominasi wisatawan Asia.

Ambisi 1,55 Juta Ton Aluminium RI, Terganjal Isu Energi dan Sinkronisasi Kebijakan
| Selasa, 06 Januari 2026 | 12:55 WIB

Ambisi 1,55 Juta Ton Aluminium RI, Terganjal Isu Energi dan Sinkronisasi Kebijakan

Harga aluminium diproyeksikan akan menguat hingga ke kisaran US$ 2.900 per ton karena permintaan tinggi.

INDEKS BERITA