DPR Amerika Siapkan RUU untuk Peningkatan Produksi Chip dan Daya Saing dengan China
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Para pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) pada Selasa (25/1) meluncurkan rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing negaranya dengan China di pasar global. Draft undang-undang itu juga bertujuan mendukung industri chip AS,
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah membujuk kongres dengan gencar untuk menyetujui pendanaan yang bertujuan meningkatkan produksi chip di AS. Permintaan itu didasarkan atas situasi kekurangan pasokan chip untuk mobil dan komputer yang telah memperburuk kemacetan rantai pasokan.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan RUU setebal 2.900 halaman yang bertajuk America Competes itu, akan melipatgandakan investasi dalam chip dan meningkatkan kapasitas manufaktur dan penelitian AS, serta memajukan daya saing dan kepemimpinan AS.
Baca Juga: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 5,6% di Tahun 2022
Senat meloloskan UU Inovasi dan Persaingan AS tahun lalu, yang mencakup pengalokasian anggaran senilai US$ 52 miliar untuk meningkatkan produksi semikonduktor AS. UU itu juga memberi kewenangan pandanaan bagi administrasi Biden untuk memperkuat sektor teknologi dan penelitian di negerinya untuk bersaing dengan China.
RUU DPR memiliki perbedaan utama dengan versi Senat. Rancangan itu tidak berisi US$ 190 miliar untuk teknologi dan penelitian, tetapi mencakup pendanaan senilai US$ 45 miliar untuk mendukung ketahanan rantai pasokan dan pembuatan barang-barang penting, peralatan industri, dan teknologi manufaktur.
Pendanaan dapat digunakan untuk "merelokasi fasilitas manufaktur dari negara-negara yang menjadi perhatian, termasuk negara-negara yang menimbulkan ancaman keamanan ekonomi atau nasional yang signifikan ke AS," demikian pernyataan DPR.
Baca Juga: Kajian SPAC Tuntas, BEI Siapkan Perlindungan Investor
Pemerintah dapat menggunakan dana untuk membangun persediaan guna menyediakan "cadangan yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan barang-barang penting selama guncangan rantai pasokan."
DPR diperkirakan akan mengambil versinya minggu depan. Jika lolos, pemimpin kedua kamar akan berunding untuk menyelesaikan perbedaan. "Kami berada dalam perlombaan habis-habisan untuk pekerjaan di masa depan dan untuk melindungi keunggulan teknologi global negara kami," kata Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer.
Presiden Joe Biden mengatakan proposal versi DPR dan versi Senat mewakili "investasi transformasional di basis industri dan penelitian dan pengembangan kami" yang membantu memperkuat kepemimpinan ekonomi global AS di abad ke-20.
RUU DPR juga mencakup sejumlah ketentuan perdagangan dan akan menjatuhkan sanksi tambahan pada China atas perlakuannya terhadap minoritas Uyghur dan menawarkan status pengungsi bagi warga Hong Kong yang memenuhi syarat. Kedutaan Besar China di Washington tidak segera berkomentar.
RUU tersebut juga mengesahkan dan merevisi program Bantuan Penyesuaian Perdagangan, yang membantu pekerja yang pekerjaan atau gajinya dirugikan oleh impor, dan mereformasi Sistem Preferensi Umum, sistem tarif preferensial untuk impor.
Selain itu, akan membuat tinjauan pemerintah yang dipimpin oleh Perwakilan Dagang AS untuk berpotensi memblokir investasi keluar tertentu yang dilakukan oleh perusahaan AS di China dan beberapa negara lain.
Baca Juga: BA.2, Omicron Versi Siluman yang Sudah Menyebar ke 40 Negara
Oposisi dari kelompok bisnis membuat Senat menggores bahasa yang sama tahun lalu. Tidak adanya tindakan semacam itu, yang dimaksudkan sebagai salah satu perlindungan untuk membantu mencegah dana pembayar pajak AS yang mendukung semikonduktor dan industri teknologi penting lainnya dialihkan ke pesaing luar negeri, dilihat oleh beberapa anggota parlemen sebagai cacat serius dalam RUU Senat.
RUU DPR akan meninjau "offshoring kapasitas kritis dan rantai pasokan ke negara yang dinilai tidak bersahabat dan ekonominya tidak berorientasi ke pasar, seperti China dan Rusia." Ini juga akan mengotorisasi US$ 3 miliar untuk mendanai "rantai pasokan manufaktur surya domestik", mendukung pembangunan kapasitas manufaktur surya baru.
RUU itu juga akan memberi kewenangan kepada Kementerian Perdagangan AS untuk mengenakan atas produk dari suatu negara, yang pemerintahnya memberi subsidi kepada perusahaan yang beroperasi di negara lain. Kewenangan ini mengincar kebijakan One Belt, One Road yagn dianut Pemerintah Tiongkok.
