KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menurunkan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak dan ibu hamil dari semula Rp 15.000 per orang menjadi Rp 10.000. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang mengumumkan kebijakan tersebut, Jumat (29/11/2024).
Alasan penurunan anggaran makan bergizi gratis adalah keterbatasan anggaran. Meski anggaran per orang menyusut, Prabowo memastikan setiap anak menerima makan dengan mutu dan gizi yang cukup.
Selama ini pemerintah memang lebih menekankan aspek pemenuhan gizi anak dan ibu hamil program MBG. Padahal, banyak pihak lebih suka menghitung dampak ekonominya. Putaran uang negara langsung ke sektor riil senilai Rp 71 triliun (2025) tentu akan berpengaruh terhadap roda perekonomian di daerah.
Menko Pangan Zulkifli Hasan pernah memerinci Rp 63,36 triliun dari anggaran itu akan dipakai untuk pemenuhan gizi. Artinya, anggaran sebesar itu akan dibelanjakan pemerintah untuk membeli barang-barang fast-moving terutama bahan makanan. Usaha perdagangan bahan pangan, pertanian, dan peternakan akan terpengaruh MBG ini.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pernah menghitung, program MBG bakal mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 4.510 triliun pada 2025.
Efek program MBG terhadap PDB akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan anggaran yang dialokasikan pemerintah.
Pada 2026 efek berganda ke PDB meningkat menjadi Rp 6.967.2 triliun, lalu meningkat lagi pada 2027 dan 2028 dengan masing-masing nilai Rp 9.479,4 triliun dan Rp 14.219,1 triliun. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya.
Hingga tulisan ini naik cetak dan tayang, belum jelas apakah penurunan anggaran per orang dari semula Rp 15.000 ke Rp 10.000 berarti pula penurunan anggaran di APBN atau tidak. Jika anggaran program MBG di APBN juga menyusut 33% sejalan dengan penurunan anggaran per orang, tentu dampak ekonominya juga akan menyusut.
Sebaliknya, jika anggaran program MBG di APBN tetap, berarti jumlah penerima akan bertambah. Jangkauan wilayah penerima pun ikut meluas. Dengan begitu rentetan efek ekonominya juga lebih meluas.
Seberapa pun kontroversial, program MBG oleh pemerintah saat ini perlu diimplementasikan. Setelah berjalan baru bisa kita takar manfaat maupun mudaratnya. Jika lebih banyak manfaatnya dilanjutkan, jika ternyata lebih banyak mudaratnya bisa, ya, dihentikan.
