Emiten Kontraktor Menadah Berkah Ibu Kota Negara Baru

Senin, 24 Oktober 2022 | 04:10 WIB
Emiten Kontraktor Menadah Berkah Ibu Kota Negara Baru
[]
Reporter: Aris Nurjani | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan Pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur untuk tahun depan menjadi katalis positif bagi emiten konstruksi. Ini artinya, ke depan akan ada banyak program dan proyek infrastruktur yang akan mendorong kinerja emiten di sektor konstruksi.

Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur untuk tahun 2023 naik 7,75% menjadi Rp 392 triliun dari tahun ini sebesar Rp 363,8 triliun. Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menilai, kenaikan anggaran menjadi angin segar bagi  emiten konstruksi dan infrastruktur. "Anggaran infrastruktur tahun depan yang lebih tinggi tentu karena pemerintah optimis untuk dapat menggenjot proyek infrastruktur meskipun di tengah ancaman resesi dan kenaikan suku bunga," ujar dia.

Langkah ini menjadi dorongan tambahan setelah rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. "Untuk prospek emiten konstruksi saat ini masih dari pembangunan infrastruktur IKN dan proyek strategis nasional," kata Jono. 

Baca Juga: Kinerja Emiten Konstruksi Diprediksi Positif, Saham-saham Ini Layak Dikoleksi

Analis BRI Danareksa Sekuritas Muhammad Naufal Yunas menjelaskan, rencana pembangunan ibu kota baru merupakan katalis pendorong emiten sektor konstruksi. Baru-baru ini, pemerintah merilis rencana awal pembangunan ibu kota baru pada 2022-2025. "Pemerintah telah mulai proses tender pada Juli dan kami dapat memastikan beberapa kontraktor BUMN sedang mempersiapkan proses ini," ujar dia. 

Naufal mengatakan, anggaran untuk pembangunan ibu kota negara mencapai Rp 27 triliun-Rp 30 triliun. "Anggaran keseluruhan untuk pembangunan akan mencapai Rp 466 triliun sampai tahun 2045, meliputi lahan seluas 256.000 hektare," jelas dia. 

Kontrak baru naik

Naufal pun mengidentifikasi akan ada pengembangan proyek menjelang tahun politik 2023-2024. Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan investasi untuk memberikan insentif bagi investor dalam pembangunan ibu kota baru. 

Peraturan ini akan mencakup antara lain pembiayaan pembangunan ibu kota seperti skema pembiayaan kreatif dan pajak khusus untuk IKN. Pemerintah juga menargetkan aturan baru itu bisa terbit pada tahun ini. 

Sejatinya, kontrak baru dari IKN sudah didapat emiten konstruksi di tahun ini. Hal tersebut tercermin dari perolehan kontrak baru emiten. "Pencapaian kontrak baru yang lebih tinggi pada tahun 2022 tidak lepas dari dukungan pemerintah atas kontraktor BUMN secara keseluruhan," jelas Naufal. 

Baca Juga: Suku Bunga BI Naik, PTPP Atur Ulang Pendanaan Proyek

Meski begitu, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz berpendapat, emiten konstruksi tengah terbebani biaya operasional yang tinggi. "Selain itu, kenaikan suku bunga bisa menjadi faktor penghambat kinerja bagi emiten konstruksi," jelas dia. 

Meski begitu, Aziz bilang, kinerja emiten konstruksi ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar terkait kontrak baru untuk beberapa emiten konstruksi yang mengalami pertumbuhan. "Proyek infrastruktur masih akan tumbuh mengingat proyek pembangunan IKN akan dimulai pada 2023," jelas dia.

Emiten konstruksi masih bisa mencatatkan kinerja positif. Apalagi pada tahun-tahun mendatang, pembangunan IKN bakal digeber. "Rekomendasi akumulasi buy untuk saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT PP Tbk (PTPP) untuk jangka panjang dengan potensi kenaikan harga saham mencapai 15%-20%," jelas Jono. 

Sementara Naufal mempertahankan rating overweight terhadap saham sektor konstruksi. "Dukungan likuiditas dan pengembangan proyek dari pemerintah menjadi katalis bagi emiten segmen konstruksi," kata dia. Selain itu, dia menilai valuasi harga saham emiten konstruksi juga terbilang masih murah.     

Baca Juga: Begini Strategi PTPP Menghadapi Kenaikan Suku Bunga

Berikut rekomendasi emiten konstruksi lebih rinci: 

Adhi Karya (ADHI)

ADHI menargetkan bisa memperoleh dana segar dari rights issue sebesar Rp 3,87 triliun. Sebesar Rp 1,97 triliun akan diperoleh dari penyertaan modal negara (PMN). Sementara sisanya Rp 1,89 triliun dari penerbitan saham baru sebanyak 7 miliar saham di harga pelaksanaan Rp 550. Dana hasil rights issue untuk proyek strategis jalan tol dan infrastruktur.  
Rekomendasi: Buy 
Target harga: Rp 1.600
M Naufal Yunas, BRI Danareksa Sekuritas

Wijaya Karya (WIKA)

WIKA meraih kontrak baru Rp 19 triliun hingga September 2022. Jumlah ini bertambah seiring ekspansi WIKA menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebagian besar kontrak baru dari proyek infrastruktur, diikuti segmen Engineering, Procurement, Construction (EPC), dan gedung. Sisanya dari industri pracetak dan struktur baja.
Rekomendasi: Buy 
Target harga: Rp 1.280
Arief Machrus, NH Korindo Sekuritas

Baca Juga: Kepala Otorita IKN: Minat Investor Berinvestasi di IKN 25 Kali Melebihi Kapasitas

Waskita Karya (WSKT)

WSKT telah memenangkan kontrak baru Rp 11,6 triliun sampai dengan September 2022, turun 2,6% secara tahunan. Kontrak tersebut dari proyek pemerintah 65,36%, sebesar 11,86% dari proyek anak usaha, proyek swasta 11,81%, dan BUMN 10,98%. Beberapa proyek juga bersumber dari proyek ibukota baru. 
Rekomendasi: Buy 
Target harga: Rp 940
Andrey Wijaya, RHB Sekuritas

PP (PTPP)

PTPP menggenggam kontrak baru senilai Rp 17,58 triliun hingga 21 Oktober 2022. Lalu kontrak dari proyek di ibukota baru senilai Rp 1,47 triliun. Hingga akhir 2022, PTPP menargetkan bisa mengantongi kontrak baru Rp 31 triliun. PTPP menyebut masih ada beberapa proyek yang terhambat kendala non teknis dan baru selesai di kuartal IV. 
Rekomendasi: Hold 
Target harga: Rp 1.050
Arief Budiman, Ciptadana Sekuritas

Baca Juga: Emiten Konstruksi Mengejar Kontrak Baru dari Proyek IKN

Bagikan

Berita Terbaru

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

INDEKS BERITA

Terpopuler