ILUSTRASI. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup memerah pada akhir perdagangan Selasa (17/3) ke posisi 4.465,75 atau turun 4,99%.
Guna mengurangi beban pelaku usaha pasar modal, Tito Sulistio mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas iuran yang dibebankan kepada pelaku industri pasar modal.
Tidak hanya sampai di sana, Tito juga meminta self regulatory organization (SRO) pro aktif meminta masukan terkait hal apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di industri pasar modal.
"SRO harus memberikan dukungan positif, hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku pasar modal," tutur Tito, Selasa.
Baca Juga: IHSG Emergency, Teguh Hidayat: Sebaiknya Perdagangan Bursa Disuspensi Selama Sepekan
Salah satu hal yang menurut Tito cukup penting adalah membebaskan biaya transaksi perdagangan perusahaan sekuritas oleh otoritas bursa efek, selama 6 bulan ke depan.
Dia mengatakan, rata-rata biaya operasional bursa efek per bulan mencapai Rp 50 miliar-Rp 60 miliar.
"Hal ini dalam rangka membantu pelaku bursa," tutur Tito, Selasa.
Selain itu, Tito juga menyarankan aturan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) mendapat kelonggaran dari otoritas.
Hingga akhir perdagangan Selesa, total kapitalisasi pasar bursa efek di Indonesia tercatat sebanyak Rp 5.157 triliun.
Sebab, tergerusnya kapitalisasi pasar atau market capitalization bursa efek sebanyak Rp 2.500 triliun sejak posisi tertingginya, menyebabkan MKBD sekuritas banyak terkoreksi.
"Otoritas harus longgarkan MKBD, agar para broker masih memiliki semangat," ujar Tito.
Tito mengatakan, otoritas tidak perlu kembali menambah aturan yang sudah ada. Tito memandang sudah terlalu banyak aturan yang dibuat otoritas.
"Saatnya membuat confidence pelaku pasar," tegas Tito.
Lebih lanjut, Tito memandang saat ini merupakan opportunity (peluang) di pasar modal. Namun untuk memanfaatkan momentum tersebut, pemerintah harus memberikan perhatian serta dukungan.
.
