Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Laju Ekonomi Nasional Terhambat

Selasa, 07 Mei 2019 | 06:24 WIB
Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Laju Ekonomi Nasional Terhambat
[]
Reporter: Benedicta Prima, Lidya Yuniartha, Vendi Yhulia Susanto | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga tiket penerbangan sejak awal 2019 mulai berdampak negatif ke ekonomi Indonesia. Bukan hanya konsumen yang dirugikan akibat harus bayar tiket mahal, industri terkait perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak.

Puncaknya: pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2019 hanya 5,07%, jauh di bawah prediksi analis dan ekonom yakni 5,2%.

Tingginya harga tiket pesawat menyebabkan masyarakat mengurangi perjalanan udara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penumpang penerbangan domestik kuartal I-2019, hanya 18,32 juta orang, turun 17,66% dibanding periode sama tahun 2018 yang mencapai 22,5 juta.

Jumlah itu anjlok 80,02% ketimbang kuartal IV-2018 yakni 23,61 juta penumpang.

Adapun produk domestik bruto (PDB) dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada kuartal I-2019 tumbuh minus 0,56% ketimbang kuartal sebelumnya. "Ini karena faktor harga tiket," ujar Kepala BPS Suhariyanto, Senin (6/5).

Padahal bidang transportasi dan pergudangan berkontribusi 5,52% ke PDB kuartal I-2019. Jumlah itu merupakan yang terbesar keenam diantara 17 lapangan usaha lain. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar yakni 20,07% PDB.

Berdasarkan harga berlaku, BPS menghitung PDB kuartal I-2019 sebesar Rp 3.782,40 triliun. Artinya lapangan usaha transportasi dan pergudangan bernilai Rp 208,9 triliun.

Selain transportasi, BPS juga menyebut bisnis pariwisata kena imbasnya. Tingkat hunian hotel susut. Pertumbuhan secara kuartalan usaha restoran dan hotel minus 1,63% dari kuartal IV-2018.

BPS mengaku sudah mengingatkan persoalan ini ke pemerintah sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum ada solusi konkret hingga kini. "Konsumsi rumah tangga jika tak ada yang menarik ke bawah, mungkin akan jauh lebih tinggi. BPS sudah warning transportasi efeknya kemana-mana," tandas Suhariyanto.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) Polana Banguningsih Pramesti menyatakan, pemerintah saat ini masih mencari solusi menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu opsinya menurunkan tarif batas atas.

Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. "Kami sedang bahas, karena untuk menurunkan (tarif batas atas) tak sembarangan bisa menurunkan, harus ada parameter atau asumsi-asumsi yang dibahas bersama dengan badan usaha milik negara (BUMN) termasuk stakeholder lain," katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini juga mengaku sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Yang jelas, saat ini, pasar penerbangan Indonesia dikuasai oleh Grup Garuda dan Grup Lion. Komisioner KPPU Guntur Saragih menyebut, hingga kini, belum ada kesimpulan KPPU.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan
| Senin, 09 Maret 2026 | 11:01 WIB

ESG Chandra Asri (TPIA): Meninggalkan Jejak Hijau Gaya Hidup Berkelanjutan

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyiapkan langkah keberlanjutan. Bukan hanya dengan strategi besar korporasi, tetapi juga l

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona
| Senin, 09 Maret 2026 | 09:15 WIB

Lonjakan Harga Komoditas dan Kebijakan Angkutan Batubara Bikin Saham RMKE Memesona

Aturan larangan truk angkutan batubara melintasi jalan umum milik provinsi menjadi katalis positif bagi RMKE.

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing
| Senin, 09 Maret 2026 | 08:00 WIB

Menakar Potensi Rebound Saham BBCA di Tengah Gencarnya Aksi Jual Investor Asing

Sejumlah investor asing institusi menerapkan strategi averaging down seiring koreksi harga saham BBCA.

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:46 WIB

Free Float 15% dan Disclosure 1% Menjawab MSCI?

Menjadikan batasan free float sebagai target tunggal berisiko membawa investor ke fetisisme angka.​ 

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:37 WIB

Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Serpong Damai (BSDE) Kompak Turun Pada 2025

Seiring turunnya pendapatan, laba bersih PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)  ikut tergerus 41,6% secara tahunan menjadi Rp 2,54 triliun di 2025

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:32 WIB

Beban Pendapatan Membengkak Laba Bersih PGAS Terpangkas

Laba bersih PGAS anjlok 36,54% (YoY) ke US$ 215,4 juta pada 2025, seiring beban pokok pendapatan bengkak 10% (YoY) jadi US$ 3,3 miliar pada 2025. 

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:27 WIB

Harga Nikel Anjlok, Saham Emiten Jeblok

Seiring loyonya harga komoditas di pasar global, mayoritas harga saham emiten nikel di Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut terkoreksi​.

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:25 WIB

Harga Minyak Dunia Melonjak, Margin Emiten Consumer Staples Berisiko Tergerus

Lonjakan harga minyak dunia berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap emiten sektor barang konsumsi.

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit
| Senin, 09 Maret 2026 | 07:21 WIB

Implikasi Aturan Pungutan Ekspor Sawit

Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah memperkuat sumber pendanaan sektor kelapa sawit sekaligus menjaga keberlanjutan program strategis

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus
| Senin, 09 Maret 2026 | 05:59 WIB

Isi Portofolio Tersangkut di Papan Pemantauan Khusus

Dari total 33 saham yang digenggam Asabri merujuk ke data KSEI, 20 saham atau sekitar 2/3 diantaranya menghuni Papan Pemantauan Khusus (PPK).

INDEKS BERITA

Terpopuler