Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Laju Ekonomi Nasional Terhambat

Selasa, 07 Mei 2019 | 06:24 WIB
Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Laju Ekonomi Nasional Terhambat
[]
Reporter: Benedicta Prima, Lidya Yuniartha, Vendi Yhulia Susanto | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga tiket penerbangan sejak awal 2019 mulai berdampak negatif ke ekonomi Indonesia. Bukan hanya konsumen yang dirugikan akibat harus bayar tiket mahal, industri terkait perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak.

Puncaknya: pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2019 hanya 5,07%, jauh di bawah prediksi analis dan ekonom yakni 5,2%.

Tingginya harga tiket pesawat menyebabkan masyarakat mengurangi perjalanan udara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penumpang penerbangan domestik kuartal I-2019, hanya 18,32 juta orang, turun 17,66% dibanding periode sama tahun 2018 yang mencapai 22,5 juta.

Jumlah itu anjlok 80,02% ketimbang kuartal IV-2018 yakni 23,61 juta penumpang.

Adapun produk domestik bruto (PDB) dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada kuartal I-2019 tumbuh minus 0,56% ketimbang kuartal sebelumnya. "Ini karena faktor harga tiket," ujar Kepala BPS Suhariyanto, Senin (6/5).

Padahal bidang transportasi dan pergudangan berkontribusi 5,52% ke PDB kuartal I-2019. Jumlah itu merupakan yang terbesar keenam diantara 17 lapangan usaha lain. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar yakni 20,07% PDB.

Berdasarkan harga berlaku, BPS menghitung PDB kuartal I-2019 sebesar Rp 3.782,40 triliun. Artinya lapangan usaha transportasi dan pergudangan bernilai Rp 208,9 triliun.

Selain transportasi, BPS juga menyebut bisnis pariwisata kena imbasnya. Tingkat hunian hotel susut. Pertumbuhan secara kuartalan usaha restoran dan hotel minus 1,63% dari kuartal IV-2018.

BPS mengaku sudah mengingatkan persoalan ini ke pemerintah sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum ada solusi konkret hingga kini. "Konsumsi rumah tangga jika tak ada yang menarik ke bawah, mungkin akan jauh lebih tinggi. BPS sudah warning transportasi efeknya kemana-mana," tandas Suhariyanto.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) Polana Banguningsih Pramesti menyatakan, pemerintah saat ini masih mencari solusi menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu opsinya menurunkan tarif batas atas.

Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. "Kami sedang bahas, karena untuk menurunkan (tarif batas atas) tak sembarangan bisa menurunkan, harus ada parameter atau asumsi-asumsi yang dibahas bersama dengan badan usaha milik negara (BUMN) termasuk stakeholder lain," katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini juga mengaku sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Yang jelas, saat ini, pasar penerbangan Indonesia dikuasai oleh Grup Garuda dan Grup Lion. Komisioner KPPU Guntur Saragih menyebut, hingga kini, belum ada kesimpulan KPPU.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Perang di Berbagai Belahan Dunia, Ekspor Senjata AS Melonjak
| Rabu, 15 April 2026 | 22:07 WIB

Perang di Berbagai Belahan Dunia, Ekspor Senjata AS Melonjak

Amerika Serikat kuasai 42% ekspor senjata global, naik 27%! Eropa jadi pasar utama. Siapa paling diuntungkan dari tensi geopolitik?

Menilik Tambang Mineral DEWA yang Mengincar Izin Operasi Produksi dan Berencana IPO
| Rabu, 15 April 2026 | 19:02 WIB

Menilik Tambang Mineral DEWA yang Mengincar Izin Operasi Produksi dan Berencana IPO

Manajemen PT Darma Henwa Tbk (DEWA) mengemukakan rencananya untuk membawa anak usahanya PT Gayo Mineral Resources melantai di Bursa Efek Indonesia

HPM Nikel Baru Efektif Berlaku, Produsen Bahan Baku Baterai NCKL dan MBMA Tertekan
| Rabu, 15 April 2026 | 15:20 WIB

HPM Nikel Baru Efektif Berlaku, Produsen Bahan Baku Baterai NCKL dan MBMA Tertekan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai efektif menerapkan Harga Patokan Mineral (HPM) baru untuk nikel dan bauksit.

Pemerintah Siapkan Pembelaan Tuduhan AS
| Rabu, 15 April 2026 | 11:00 WIB

Pemerintah Siapkan Pembelaan Tuduhan AS

Pemerintah akan menyerahkan dokumen submission comment paling lambat 15 April 2026                  

Geser Strategi dan Menggenjot 5G, EXCL Berpeluang Besar Mencetak Laba
| Rabu, 15 April 2026 | 10:13 WIB

Geser Strategi dan Menggenjot 5G, EXCL Berpeluang Besar Mencetak Laba

Tekanan terhadap bottom line masih bersifat sementara dan mencerminkan fase transisi menuju efisiensi operasional.

ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5,2%
| Rabu, 15 April 2026 | 09:54 WIB

ADB Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stabil di 5,2%

Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI oleh ADB masih di bawah target pemerintah yang sebesar 5,4% pada tahun ini

Target Tax Ratio 2026 Masih Sulit Tercapai
| Rabu, 15 April 2026 | 09:47 WIB

Target Tax Ratio 2026 Masih Sulit Tercapai

Presiden Prabowo Subianto ingin rasio pajak alias tax ratio Indonesia pada tahun ini mencapai 13%   

Ongkos BI untuk Angkat Rupiah Makin Mahal
| Rabu, 15 April 2026 | 09:15 WIB

Ongkos BI untuk Angkat Rupiah Makin Mahal

Bank Indonesia mengintensifkan frekuensi lelang hingga mengerek imbal hasil SRBI                    

Fundamental Rentan, Rupiah Kian Terbenam
| Rabu, 15 April 2026 | 08:32 WIB

Fundamental Rentan, Rupiah Kian Terbenam

Rupiah menyentuh rekor terburuk Rp17.127 per dolar AS. Pelemahan bukan hanya karena perang, tetapi rapuhnya fondasi domestik. 

Mengangkat Indeks, Menarik Asing, tetapi Terus Dicurigai
| Rabu, 15 April 2026 | 08:10 WIB

Mengangkat Indeks, Menarik Asing, tetapi Terus Dicurigai

Berbagai instrumen pengawasan, notasi, penghentian sementara, dan parameter teknis kerap hadir tanpa penjelasan yang memadai.

INDEKS BERITA

Terpopuler