Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Laju Ekonomi Nasional Terhambat

Selasa, 07 Mei 2019 | 06:24 WIB
Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Laju Ekonomi Nasional Terhambat
[]
Reporter: Benedicta Prima, Lidya Yuniartha, Vendi Yhulia Susanto | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga tiket penerbangan sejak awal 2019 mulai berdampak negatif ke ekonomi Indonesia. Bukan hanya konsumen yang dirugikan akibat harus bayar tiket mahal, industri terkait perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak.

Puncaknya: pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2019 hanya 5,07%, jauh di bawah prediksi analis dan ekonom yakni 5,2%.

Tingginya harga tiket pesawat menyebabkan masyarakat mengurangi perjalanan udara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penumpang penerbangan domestik kuartal I-2019, hanya 18,32 juta orang, turun 17,66% dibanding periode sama tahun 2018 yang mencapai 22,5 juta.

Jumlah itu anjlok 80,02% ketimbang kuartal IV-2018 yakni 23,61 juta penumpang.

Adapun produk domestik bruto (PDB) dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada kuartal I-2019 tumbuh minus 0,56% ketimbang kuartal sebelumnya. "Ini karena faktor harga tiket," ujar Kepala BPS Suhariyanto, Senin (6/5).

Padahal bidang transportasi dan pergudangan berkontribusi 5,52% ke PDB kuartal I-2019. Jumlah itu merupakan yang terbesar keenam diantara 17 lapangan usaha lain. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar yakni 20,07% PDB.

Berdasarkan harga berlaku, BPS menghitung PDB kuartal I-2019 sebesar Rp 3.782,40 triliun. Artinya lapangan usaha transportasi dan pergudangan bernilai Rp 208,9 triliun.

Selain transportasi, BPS juga menyebut bisnis pariwisata kena imbasnya. Tingkat hunian hotel susut. Pertumbuhan secara kuartalan usaha restoran dan hotel minus 1,63% dari kuartal IV-2018.

BPS mengaku sudah mengingatkan persoalan ini ke pemerintah sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum ada solusi konkret hingga kini. "Konsumsi rumah tangga jika tak ada yang menarik ke bawah, mungkin akan jauh lebih tinggi. BPS sudah warning transportasi efeknya kemana-mana," tandas Suhariyanto.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) Polana Banguningsih Pramesti menyatakan, pemerintah saat ini masih mencari solusi menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu opsinya menurunkan tarif batas atas.

Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. "Kami sedang bahas, karena untuk menurunkan (tarif batas atas) tak sembarangan bisa menurunkan, harus ada parameter atau asumsi-asumsi yang dibahas bersama dengan badan usaha milik negara (BUMN) termasuk stakeholder lain," katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini juga mengaku sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Yang jelas, saat ini, pasar penerbangan Indonesia dikuasai oleh Grup Garuda dan Grup Lion. Komisioner KPPU Guntur Saragih menyebut, hingga kini, belum ada kesimpulan KPPU.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah, Guncang Industri Otomotif Dalam Negeri
| Rabu, 11 Maret 2026 | 12:00 WIB

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah, Guncang Industri Otomotif Dalam Negeri

Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya produksi pabrik perakitan domestik yang masih bergantung pada komponen impor.

Simulasi Perang Timur Tengah Terjadi 2-4 Bulan ke Harga Minyak & Ekonomi Indonesia
| Rabu, 11 Maret 2026 | 11:00 WIB

Simulasi Perang Timur Tengah Terjadi 2-4 Bulan ke Harga Minyak & Ekonomi Indonesia

Dalam kasus ekstrem, serangan luas terhadap infrastruktur energi di seluruh wilayah Teluk dapat menciptakan guncangan mirip Krisis Minyak 1973.

Menakar Seberapa Menarik Saham BSDE Dilirik Saat Manajemen Pasang Target Konservatif
| Rabu, 11 Maret 2026 | 09:45 WIB

Menakar Seberapa Menarik Saham BSDE Dilirik Saat Manajemen Pasang Target Konservatif

Di tengah permintaan properti yang belum pulih seratus persen, recurring income menjadi jangkar penting bagi stabilitas kinerja BSDE.

Dibayangi Risiko Pemangkasan Bobot di MSCI, tapi Asing Masih Borong Saham ASII
| Rabu, 11 Maret 2026 | 08:30 WIB

Dibayangi Risiko Pemangkasan Bobot di MSCI, tapi Asing Masih Borong Saham ASII

Volume penjualan mobil Astra diperkirakan naik 4% YoY mencapai sekitar 428.000 unit dengan pangsa pasar 52%.

Saham MDKA Gacor Diborong Investor Institusi Asing Sejak Awal Tahun 2026
| Rabu, 11 Maret 2026 | 07:30 WIB

Saham MDKA Gacor Diborong Investor Institusi Asing Sejak Awal Tahun 2026

Saat ini valuasi MDKA relatif mahal, kenaikan di periode tahun berjalan sudah priced-in karena tingginya harga emas dan operasional proyek baru.

Menakar Prospek Kinerja Keuangan dan Saham BWPT di Balik Rencana Penerbitan Obligasi
| Rabu, 11 Maret 2026 | 07:00 WIB

Menakar Prospek Kinerja Keuangan dan Saham BWPT di Balik Rencana Penerbitan Obligasi

Sepanjang tahun 2025, BWPT mencetak pendapatan sebesar Rp 5,6 triliun, tumbuh 30,23% secara tahunan (YoY).

Asing Kabur Bawa Rp 1,93 Triliun dari Pasar Saham RI, Investor Mesti Berhati-hati
| Rabu, 11 Maret 2026 | 06:45 WIB

Asing Kabur Bawa Rp 1,93 Triliun dari Pasar Saham RI, Investor Mesti Berhati-hati

Meski IHSG berada di bawah nilai wajar, para analis mewanti-wanti pemodal agar meracik strategi secara selektif. 

Laba dan Pendapatan Teladan Prima Agro (TLDN) Melejit Dua Digit Pada 2025
| Rabu, 11 Maret 2026 | 05:09 WIB

Laba dan Pendapatan Teladan Prima Agro (TLDN) Melejit Dua Digit Pada 2025

PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) mengantongi laba bersih Rp 1,10 triliun pada 2025, naik 34,03% secara tahunan.​

Itsec Asia (CYBR) Berencana Menggelar Stock Split dengan Rasio 1:2
| Rabu, 11 Maret 2026 | 05:06 WIB

Itsec Asia (CYBR) Berencana Menggelar Stock Split dengan Rasio 1:2

PT Itsec Asia Tbk (CYBR) berencana melakukan aksi pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:2.

Hibah Lahan di Meikarta, Emiten Grup Lippo Bisa Terpapar Program 3 Juta Rumah
| Rabu, 11 Maret 2026 | 05:01 WIB

Hibah Lahan di Meikarta, Emiten Grup Lippo Bisa Terpapar Program 3 Juta Rumah

Grup Lippo resmi memberikan lahan hibah seluas 30,7 hektare di Cikarang untuk program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).​

INDEKS BERITA

Terpopuler