Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Laju Ekonomi Nasional Terhambat

Selasa, 07 Mei 2019 | 06:24 WIB
Harga Tiket Pesawat Mahal Bikin Laju Ekonomi Nasional Terhambat
[]
Reporter: Benedicta Prima, Lidya Yuniartha, Vendi Yhulia Susanto | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga tiket penerbangan sejak awal 2019 mulai berdampak negatif ke ekonomi Indonesia. Bukan hanya konsumen yang dirugikan akibat harus bayar tiket mahal, industri terkait perhotelan, pariwisata dan ekonomi daerah ikut terdampak.

Puncaknya: pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2019 hanya 5,07%, jauh di bawah prediksi analis dan ekonom yakni 5,2%.

Tingginya harga tiket pesawat menyebabkan masyarakat mengurangi perjalanan udara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penumpang penerbangan domestik kuartal I-2019, hanya 18,32 juta orang, turun 17,66% dibanding periode sama tahun 2018 yang mencapai 22,5 juta.

Jumlah itu anjlok 80,02% ketimbang kuartal IV-2018 yakni 23,61 juta penumpang.

Adapun produk domestik bruto (PDB) dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada kuartal I-2019 tumbuh minus 0,56% ketimbang kuartal sebelumnya. "Ini karena faktor harga tiket," ujar Kepala BPS Suhariyanto, Senin (6/5).

Padahal bidang transportasi dan pergudangan berkontribusi 5,52% ke PDB kuartal I-2019. Jumlah itu merupakan yang terbesar keenam diantara 17 lapangan usaha lain. Industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar yakni 20,07% PDB.

Berdasarkan harga berlaku, BPS menghitung PDB kuartal I-2019 sebesar Rp 3.782,40 triliun. Artinya lapangan usaha transportasi dan pergudangan bernilai Rp 208,9 triliun.

Selain transportasi, BPS juga menyebut bisnis pariwisata kena imbasnya. Tingkat hunian hotel susut. Pertumbuhan secara kuartalan usaha restoran dan hotel minus 1,63% dari kuartal IV-2018.

BPS mengaku sudah mengingatkan persoalan ini ke pemerintah sejak beberapa bulan lalu. Namun, belum ada solusi konkret hingga kini. "Konsumsi rumah tangga jika tak ada yang menarik ke bawah, mungkin akan jauh lebih tinggi. BPS sudah warning transportasi efeknya kemana-mana," tandas Suhariyanto.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) Polana Banguningsih Pramesti menyatakan, pemerintah saat ini masih mencari solusi menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu opsinya menurunkan tarif batas atas.

Untuk itu, pemerintah akan membahas dengan pelaku usaha. "Kami sedang bahas, karena untuk menurunkan (tarif batas atas) tak sembarangan bisa menurunkan, harus ada parameter atau asumsi-asumsi yang dibahas bersama dengan badan usaha milik negara (BUMN) termasuk stakeholder lain," katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini juga mengaku sudah menurunkan investigator untuk mengusut dugaan kartel dalam menetapkan harga tiket. Yang jelas, saat ini, pasar penerbangan Indonesia dikuasai oleh Grup Garuda dan Grup Lion. Komisioner KPPU Guntur Saragih menyebut, hingga kini, belum ada kesimpulan KPPU.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rupiah Jadi Biang Kerok, IHSG Jumat (19/12) Masih Bisa Melemah
| Jumat, 19 Desember 2025 | 06:01 WIB

Rupiah Jadi Biang Kerok, IHSG Jumat (19/12) Masih Bisa Melemah

Pelemahan IHSG antara lain disebabkan oleh rupiah yang cenderung melemah selama beberapa hari terakhir, meskipun BI Rate ditahan.

Transaksi Judi Online Turun Signifikan pada Tahun ini
| Jumat, 19 Desember 2025 | 06:00 WIB

Transaksi Judi Online Turun Signifikan pada Tahun ini

Sejak awal 2025 hingga kuartal III jumlah perputaran dana judol mencapai Rp 155 triliun, dibandingkan tahun 2024 mencapai Rp 359,8 triliun. ​

Proyek Infrastruktur Jadi Harapan Semen Indonesia Tbk (SMGR) di 2026
| Jumat, 19 Desember 2025 | 06:00 WIB

Proyek Infrastruktur Jadi Harapan Semen Indonesia Tbk (SMGR) di 2026

SMGR membukukan pendapatan Rp 25,30 triliun, menurun 3,76% secara year on year (yoy) pada sembilan bulan 2025

Berburu Cuan Dividen di Akhir Tahun, Ada ADRO Hingga BBRI
| Jumat, 19 Desember 2025 | 05:57 WIB

Berburu Cuan Dividen di Akhir Tahun, Ada ADRO Hingga BBRI

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) yang berencana membagikan dividen interim US$ 250 juta atau sekitar Rp 4,18 triliun 

Perbesar Skala Usaha, MORA dan MyRepublic Merger
| Jumat, 19 Desember 2025 | 05:51 WIB

Perbesar Skala Usaha, MORA dan MyRepublic Merger

MORA akan menjadi entitas yang bertahan dan selanjutnya berganti nama menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk. 

Usai Spin Off, TLKM Nyalakan Sinyal IPO Infranexia
| Jumat, 19 Desember 2025 | 05:49 WIB

Usai Spin Off, TLKM Nyalakan Sinyal IPO Infranexia

TLKM menandatangi akta pemisahan sebagai bisnis alias spin off dan aset wholesale fiber connectivity tahap pertama ke Infranexia. 

PLN Nusantara Power Membuka Kerjasama PLTS Apung
| Jumat, 19 Desember 2025 | 05:35 WIB

PLN Nusantara Power Membuka Kerjasama PLTS Apung

Sejauh ini, PLN Nusantara Power sudah menggarap sejumlah PLTS apung yang tersebar di beberapa wilayah.

Danantara Mulai Rambah Hospitality di Tanah Suci
| Jumat, 19 Desember 2025 | 05:25 WIB

Danantara Mulai Rambah Hospitality di Tanah Suci

Danantara sudah mengakuisisi aset properti dan lahan yang diperuntukkan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. 

Harga Menyusut Dibarengi Tren Penurunan Produksi
| Jumat, 19 Desember 2025 | 05:15 WIB

Harga Menyusut Dibarengi Tren Penurunan Produksi

Normalisasi kebutuhan batubara di pasar global langsung menekan harga dari batubara di sepanjang 2025.

Berjibaku Menentukan Upah Minimum 2026
| Jumat, 19 Desember 2025 | 05:15 WIB

Berjibaku Menentukan Upah Minimum 2026

Pemerintah daerah mulai membahas penentuan upah minimum untuk tahun 2026 setelah kisi-kisinya terbit.

INDEKS BERITA